Senin, 27 Juni 2011

Natuna Minim Sarana Transportasi

NATUNA – Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau masih kekurangan sarana transportasi laut maupun udara yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersendat meski daerah itu memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah dan termasuk salah satu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Nasional.



Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra mengatakan, tingkat perekonomian masyarakat di daerah kepulauan Natuna akan tetap miskin jika sarana transportasi yang tersedia tidak ditambah jumlahnya.

"Saat ini transportasi antar pulau di Natuna yakni kapal perintis yang disubsidi pemerintah pusat hanya tersedia dua unit untuk melayani puluhan pulau di Natuna yang letaknya tersebar sehingga pergerakannya menjadi lambat," katanya, Selasa (14/6).

Pemerintah Daerah sudah mengusulkan tambahan kapal untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi laut, namun baru bisa direalisasikan sekitar tahun 2012.

Menurut Chandra, roda ekonomi warga Natuna yang tersebar di banyak pulau hanya berputar di wilayah kepulauan saja, sebab warga tidak dapat keluar daerah disebabkan minimn sarana transportasi.

“Transportasi yang digunakan yakni kapal sulit dijumpai dan warga pada akhirnya sering menggunakan kapal motor dengan kapasitas yang sangat kecil, jika menempuh jarak antar pulau akan menghabiskan waktu dan biaya yang besar,” katanya. .

Warga Natuna juga sulit untuk bepergian keluar daerah karena transportasi udara belum terjadwal penerbangannya sedangkan untuk bepergian dengan kapal laut sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Jika cuaca buruk maka kapal laut tidak ada yang berani untuk keluar dari perairan Natuna.

Sementara itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli mengatakan sebagai daerah kawasan pengembangan ekonomi terpadu mestinya perekonomian Natuna bisa lebih maju dibanding daerah lain, terlebih Natuna memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas yang berlimpah.

Ironisnya, hingga saat ini Natuna belum memiliki pelabuhan ekspor impor sehingga aktivitas ekspor dan impor menjadi terkendala. Saat ini kegiatan ekspor impor harus melalui Kabupaten Anambas, karena ditempat itu sudah ada kantor Bea dan Cukai sedangkan di Natuna belum ada.

“Kami bertekat untuk membangun pelabuhan ekspor-impor dan mengharapkan Ditjen BC membuka kantor di Natuna untuk menunjang perekonomian daerah,” katanya. (gus).

Tidak ada komentar: