BATAM – Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas menjadikan kota Batam Provinsi Kepri sebagai sebagai objek kajian strategis terkait sosial budaya di daerah perbatasan dalam rangka pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat setempat yang akan berpengaruh pada ketahanan nasional. Itu dilakukan seiring dengan tingginya tingkat kerawasan Kepri terhadap aksi terorisme dan kejahatan trans nasional.
Deputi Bidang Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Rasyid Ridho mengatakan, Batam akan dijadikan objek kajian strategis terkait sosial budaya di daerah perbatasan. Hasil penelitian nantinya akan dibahas oleh para pakar sebelum kemudian disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis pemerintah terhadap nilai-nilai sosial budaya.
Penelitian yang akan dilakukan melibatkan pemerintah daerah, kalangan akademis, masyarakat maupun stake holder lainnya. Selain Batam, daerah lain yang akan menjadi objek kajian strategis yakni Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
"Lemhanas akan mengkaji dan meneliti nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di perbatasan dalam rangka keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ujarnya.
Dijadikannya Batam atau Provinsi Kepri sebagai objek kajian strategis sebab daerah itu sangat rawan dengan tindakan terorisme dan kejahatan trans nasional, disebabkan letaknya yang sangat strategis berada di selat malaka sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Kepri juga memiliki tiga daerah sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yakni Batam, Bintan dan Karimun yang banyak terdapat investasi asing.
Hal itu, kata Rasyid berpotensi memancing teroris untuk melakukan kejahatan, lalu pelaku kejahatan trans nasional juga akan menjadikan Kepri sebagai tempat persembunyian atau pintu gerbang untuk melarikan diri keluar negeri lewat Singapura dan Malaysia.
"Kajian yang dilakukan Lemhanas menyimpulkan bahwa Provinsi Kepri termasuk jalur kejahatan trans nasional serta menjadi tempat transit bagi para pelaku terorisme," katanya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Batam, Selasa (24/5).
Untuk membendung aksi terorisme dan kejahatan transnasional, katanya pemerintah daerah harus dapat lebih menegakkan hukum dan keamanan dari berbagai upaya penyelundupan. Selain itu, masyarakat setempat juga diharapkan kerjasamanya untuk bisa memberikan informasi kejahatan atau tindakan terorisme di Kepri.
"Masalah pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun aparat kemanan semata, tapi juga seluruh masyarakat di daerah," kata dia.
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, letak geografis Batam memang sangat strategis berbatasan langsung dengan negera-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Batam awalnya di rancang sebagai daerah industri sehingga saat ini banyak terdapat perusahaan multinasional dari luar negeri..
Seiring waktu, kata Dahlan, Batam kini memfokuskan diri pada perkembangan perdagangan, trans perkapalan, maupun wisata serta jasa lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Batam saat ini telah mencapai 7 persen per tahunnya atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Investasi di Batam rata-rata didominasi oleh investor asing. Baik dari segi pajak maupun penyerapan tenaga kerja. Ini merupakan perkembangan luar biasa bagi industri, wisata maupun jasa lainnya yang ada di Batam saat ini," katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Batam yang didorong investasi dari investor asing perlu tetap dijaga agar para investor asing tersebut merasa nyaman dan aman dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, aksi aksi terorisme dan kejahatan trans nasional harus dihilangkan. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar