BATAM – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih mengalami krisis listrik hingga saat ini sehingga perekonomiannya sulit tumbuh.
Di Ibu Kota Provinsi Kepri saja yakni Kota Tanjungpinang saat ini daftar tunggu pelanggan PLN mencapai 23 ribu orang. Ribuan rumah tangga juga menjadi daftar tunggu di daerah lainnya seperti Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas.
Diantara daftar tunggu pelanggan itu, kata dia terdapat banyak perusahaan atau industri seperti industri properti atau perumahan, akibatnya perekonomian daerah sulit tumbuh karena pengusaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar karena keterbatasan daya listrik yang dimiliki PLN.
Manager Pelayanan PLN Cabang Kepri, Hendra Slamet Riadi mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis listrik tersebut, karena kemampuan PLN Kepri memang terbatas sementara itu, pertumbuhan jumlah pelanggan baru terus melonjak.
Dikatakan, hingga akhir tahun ini, PLN hanya bisa menambah daya listrik 2000 kwh melalui sewa pembangkit dengan swasta, daya tersebut hanya bisa untuk 2000 sambungan baru di kota Tanjung Pinang sedangkan di daerah lainnya belum bisa terpenuhi.
“Untuk membangun pembangkit sendiri dibutukan investasi yang besar sehingga kemampuan PLN saat ini hanya bisa menyewa dari swasta, namun dalam jangka panjang akan dibangun pembangkit listrik sendiri,” katanya, Jumat (29/10).
Selanjutnya PLN melakukan lelang pengadaan mesin pembangkit sewa yang memiliki kapasitas 5 mega watt untuk melayani sambungan baru.
Ketua DPD REI Provinsi Kepri, Ahmad Mipon mengatakan, krisis listrik sudah berlansung sejak Provinsi Kepri berdiri dan hingga saat ini belum juga teratasi. PLN mestinya sudah bisa memprediksi pertumbuhan jumlah pelanggan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk dengan kesiapan daya yang dimiliki PLN.
Pemerintah daerah sendiri sudah berulang kali melempar wacana untuk mengatasi krisis listrik di Kepri, namun hingga saat ini rencana itu belum juga terealisasi.
Kondisi tersebut menurut Mipon menyebabkan perekonomian Kepri sulit tumbuh, misalnya industri properti yang sangat membutuhkan daya listrik, jika tidak ada listrik maka pengusaha sulit menjual perumahannya akibatnya investasi bisa macet.
Kondisi yang sama juga terjadi pada pusat perbelanjaan yang belum bisa beroperasi karena tidak ada listriknya.
Gubernur Provinsi Kepri, H M Sani mengatakan sewaktu bertemu dengan Direktur PT PLN, Dahlan Iskan bulan lalu, PLN telah menjanjikan untuk segera menuntaskan krisis listrik di Kepri.
PLN kata dia akan membuat rencana dengan memetakan penanganan listrik di Kepri menjadi pulau besar dan kecil. Untuk pulau besar seperti Bintan menjadi perhatian utama karena didalamnya ada Kota Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepri yang jadi pusat pemerintahan. Di Bintan, untuk jangka pendek akan ada tambahan sewa mesin 5 MW. Untuk jangka panjangnya akan dibangun PLTU 2x15 MW di Galang Batang yang progresnya sudah 80 persen. Jika proyek itu belum selesai hingga akhir tahun ini, maka PLN akan kembali melakukan sewa mesin kapasitas 5 MW.
Selanjutnya untuk pulau Karimun, akan ditambah mesin 3 MW sistem sewa dan untuk jangka panjangnya akan dibangun PLTU Skala Kecil 2x7 MW yang akan selesai tahun 2012, kemudian PLTU IPP 2x6 MW yang juga direncanakan selesai tahun 2012.
Batam Surflus
Sementara itu, kondisi listrik di Kota Batam yang juga masih menjadi bagian Provinsi Kepri justru berlebih. Sekretaris PLN Batam Lutfi Nazi mengatakan pengelolaan listrik di Batam berbeda dengan daerah lain di Provinsi Kepri, karena pengelolaanya dilakukan oleh swasta dan tarifnya juga berbeda.
Hal itu kata dia sudah berlangsung sejak lama untuk mendukung kegiatan industri di Kota Batam. PLN Batam bahkan saat ini sedang berencana mengekspor listrik ke Singapura dan membangun jaringan koneksi ke pulau Bintan untuk mengurangi krisis listrik di pulau tersebut.(gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar