BATAM – Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional atau INSA (Indonesian National Shipowners' Association) yang memiliki lebih 1.200 anggota minta TNI dapat mengawal kapal niaga nasional, khususnya yang akan melewati jalur yang sering terjadi perompakan seperti di perairan Somalia.
Ketua Umum DPP INSA, Johnson W Sutjipto mengatakan, kasus pembajakan kapal milik PT Samudera Indonesia Tbk yang menjadi anggota INSA di perairan Somalia menjadi perhatian khusus DPP INSA guna mencari solusi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Untuk itu, INSA menyambut baik keinginan TNI yang akan memberi pengawalan pada kapal niaga nasional khususnya yang akan melewati rute rute yang sering terjadi perompakan seperti di perairan Somalia.
“Kasus pembajakan sudah sangat menguatirkan, pada tahun 2010 saja terdapat 392 penyerangan dan 53 diantaranya berhasil dibajak oleh perampok, sedangkan kapal Indonesia yang pernah dibajak ada dua yakni kapal milik PT Samudera Indonesia tbk dan PT Berlian Laju Tanker,” katanya, di Batam, Rabu (4/5).
Menurut Johnson, kasus perompakan atau pembajakan sudah sangat menguatirkan industri pelayaran internasional. Pada tahun 2010 saja terjadi 392 penyerangan oleh pembajak dan 52 diantaranya berhasil di bajak oleh perampok. Kemudian dari jumlah tersebut terdapat sekitar 1.181 pelaut yang di sandera dan 8 pelaut tewas di bunuh.
Oleh karena itu, tindakan preventif seperti pengawalan oleh TNI perlu dilakukan, meskipun perusahaan pelayaran telah mengasuransikan kapal dan barang yang diangkut. Namun, tidak seluruh risiko kerugian di asuransikan, terlebih produk asuransi untuk perampokan dan pembajakan masih baru diperkenalkan sehingga tidak seluruh perusahaan pelayaran memilikinya.
Terkait dengan biaya untuk pengawalan, menurut Johnson setiap perusahaan pelayaran dinilai tidak berkeberatan untuk menanggungnya karena risiko kerugian akan lebih besar jika kapal dibajak seperti yang terjadi pada kapal milik PT Samudera Indonesia.
Selama ini, beberapa perusahaan pelayaran juga sudah menyewa tentara swasta untuk melakukan pengawalan dan biayanya juga relatif besar yakni sekitar 100 ribu sampai 300 ribu dolar AS setara dengan 1 miliar rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dollar untuk satu kali perjalanan.
Sementara itu, Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) meminta TNI Angkatan Laut dapat memberikan pengawalan bagi kapal niaga berbendera Indonesia terutama yang melintasi perairan internasional yang rawan perompak.
Ketua Umum SPI, Pius Lajapera, saat diterima Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno di Jakarta Selasa, meminta agar TNI Angkatan Laut menempatkan personelnya pada kapal-kapal niaga berbendera Indonesia yang akan melintasi perairan internasional yang rawan perompak.
"Dengan begitu, kapal-kapal Indonesia bisa melewati jalur-jalur tersebut dengan perasaan tenang dan aman," katanya.
Dalam kunjungan tersebut SPI secara khusus menyampaikan terima kasih atas peran serta TNI khususnya TNI Angkatan Laut dalam upaya pembebasan kapal MV Sinar Kudus beserta 20 awaknya yang dibajak perompak Somalia selama 46 hari.
Menanggapi itu, Kepala Staf Angkatan Laut Soeparno mengatakan, keterlibatan TNI termasuk TNI Angkatan Laut dalam upaya pembebasan Sinar Kudus merupakan bagian dari tugas TNI termasuk TNI Angkatan Laut untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap warga Negara Indonesia yang mendapat musibah di laut, termasuk juga masalah pembajakan atau penyanderaan.
"Hal ini merupakan tugas TNI termasuk TNI AL seperti yang diamanahkan dalam UU RI No. 34 tahun 2004 yaitu membantu pemerintah dalam tugas-tugas pengamanan pelayaran, pembajakan, dan perompakan," kata Kasal.
Tentang penempatan personel TNI Angkatan Laut di setiap kapal niaga berbendera Indonesai yang akan melintasi perairan rawan perompak atau pembajak, ia mengatakan, "pada intinya TNI Angkatan Laut siap,". (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar