Pemerintah Harus Kaji Ulang DBH Migas Natuna

BATAM – Pemerintah diminta untuk mengaji ulang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) karena pembagianya yang 70 persen untuk pemerintah pusat dan 30 persen untuk daerah dinilai tidak adil.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang berasal dari Provinsi Kepri, Harry Azhar Azis mengatakan, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas) yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tidak adil, sebab Natuna dan Anambas hanya menerima pembagian DBH Migas sebesar 30 persen dan untuk pemerintah pusat 70 persen. Sedangkan Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua rasio pembagiannya justru sebaliknya yakni daerah penghasil 70 persen sedangkan pusat hanya 30 persen.

Pembagian DBH Migas yang tidak adil tersebut dikuatirkan bias memicu terjadinya pertentangan di daerah terhadap pemerintah pusat.

“Ketidakarifan pemerintah pusat dalam mengakomodir aspirasi yang berkembang di daerah bisa menjadi pemicu terjadinya disintegrasi,” katanya, Rabu (11/5). Terlebih, perbedaan pembagian dengan daerah penghasil Migas lainnya cukup besar.

Harry menilai persoalan tersebut harus segera dituntaskan, karena bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-sewaktu bisa meledak jika pemerintah pusat tidak sigap dan tidak arif menyikapinya. Pemerintah pusat jangan menunggu timbulnya gejolak di kedua daerah ini atau di Provinsi Kepri pada umumnya, baru kemudian diakomodir dan diselesaikan masalah ketidakadilan tersebut.

Masyarakat Natuna, Anambas dan Provinsi Kepri sangat berharap aspirasi tentang rasio pembagian DBH Migas ini bisa diserap dan direalisasikan sesegera mungkin. Dengan begitu Natuna, Anambas dan Kepri pada umumnya bisa mendapatkan DBH Migas yang jumlahnya lebih besar untuk bisa membagun daerah lebih maju lagi.

Harry juga minta Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana DBH Migas tersebut untuk pembangunan bukan untuk dikorupsi.

“Tentu kita sangat prihatin apabila APBD Natuna dan Anambas yang setiap tahun jumlah cukup besar, tapi hasil pembangunan masih jauh dari yang diharapkan,” katanya.

Sementara itu, Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna juga mendesak DPR RI terutama Komisi II dan VII untuk mengaji ulang formulasi DBH Migas antara Kabupaten Natuna dengan Anambas.

Mereka menilai kesepakatan politik antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Anambas mengenai prosentase DBH Migas perlu ditinjau ulang. Sejauh ini, prosentase pembagian DBH Migas antara Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Anambas sebesar 60 banding 40 prosen. Dan DBH Migas tersebut tidak adil.

Ketua BP Migas Kabupaten Natuna, Muhammad Nazir mengatakan, daerah yang menghasilkan Migas hanya Natuna sedangkan Anambas meskipun sebagian daerah atau Kabupaten Pemekaran Dari Natuna statusnya bukan daerah penghasil (produsen) migas. Oleh karena itu, jatah DBH untuk Anambas yang 40 persen dinilai terlalu tinggi.


Blok Natuna

BP Migas Kabupaten Natuna juga berharap agar DPR RI sesegera mungkin membahas masa depan lokasi pengelolaan dan pengolahan Blok D-Alfa Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nazir mendesak agar DPR dan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Natuna sebagai tempat pengolahan migas Blok D-Alfa. Selain dekat, sumbernya pun berada di wilayah laut Natuna.

“Pemkab Natuna mau tak mau harus siap. Karena telah menjadi kehendak masyarakat Natuna, agar homebase pengolahan Blok D-Alfa ada di wilayah Kabupaten Natuna,” kata Nazir. Sebelumnya, Pemerintah berencana membangun tempat pengolahan Blok D-Alfa di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, sebab secara geografis, posisi Natuna hanya berjarak sekitar 1.100 km dari Jakarta dan 200 km dari Singapura. Letaknya sangat strategis untuk memasok kebutuhan gas bagi negara-negara sekitar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, Jepang, dan Korea. Termasuk pula memasok gas bagi Pulau Jawa dan Indonesia secara umum.

Hingga kini, pemerintah pusat belum memutuskan dimana lokasi pengolahan Blok D-Alfa Natuna. Areal itu ditaksir memiliki kandungan migas terbesar di dunia. Untuk kandungan minyak saja diperkirakan mencapai 500 juta barel minyak. Sedangkan cadangan gasnya diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. (gus).