Pemerintah tidak perlu lagi mengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) pembantu rumah ke tangga ke luar negeri yang pada akhirnya hanya menimbulkan persoalan terhadap martabat bangsa karena banyaknya kasus yang menimpa para TKW, jika pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja perlu dipacu pertumbuhanya.
Kasus penyiksaan TKW yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri sudah sering terjadi dan itu sangat merugikan bagi Negara dan tentunya keluarga korban, sehingga banyak kelompok masyarakat, pejabat dan politisi yang menyerukan penghentian ekspor TKW.
Itu bisa saja dilakukan jika pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, oleh karenanya industri manufaktur harus dipacu, sebab indutri tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Contohnya, satu pabrik alas kaki saja bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 sampai 10 ribu orang.
Sekretaris Jenderal Kementrian Perindustrian, Anshari Bukhari mengatakan, pemerintah memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,2 juta orang selama lima tahun kedepan di industri manufaktur. Target itu cukup realistis karena sejumlah perusahaan sedang dan akan mengembangkan bisnisnya di dalam negeri. Misalnya PT Krakatau Steel (KS) dan Pohang Steel and Iron Coorporation (Posco) yang akan meningkatkan kapasitas produksinya, begitupun dengan rencana sejumlah perusahaan semen yang akan membangun pabrik baru.
Tahun ini saja, penyerapan pekerja di industri manufaktur ditargetkan 400 ribu orang, dan itu bisa terealisasi karena sejumlah perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya. Contonya, ada rencana pembangunan 22 pabrik alas kaki baru sehingga jika satu pabrik menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja terampil, maka target 3,2 juta tenaga kerja bisa tercapai dalam lima tahun kedepan.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah juga telah membuat program utama koridor ekonomi yang akan mendorong masuknya investasi asing. Ada enam koridor ekonomi yang dibangun seperti koridor Sumatera Utara yang fokus di sektor pertanian dan energi, koridor Jawa yang fokus di sektor jasa, koridor Kalimantan di sektor yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang nantinya akan digunakan untuk industri besi baja, koridor Nusa Tenggara Barat dan Bali di sektor pariwisata, koridor Sulawesi di sektor kelautan dan perikanan, serta koridor Papua.
Dari enam koridor ekonomi, ada 20 program dan 13 kelompok industri, sehingga 70 persen sangat tergantung sektor industri, 13 sektor kelompok industri tersebut di antaranya termasuk pengembangan industri sawit, karet, batu bara, nikel, tembaga, minyak dan gas, tekstil, mesin dan peralatan komunikasi, perkapalan, baja, aluminium, dan telematika.
Ketua Kadin Kota Batam, Nada F Soraya mengatakan selain menciptakan koridor ekonomi di sejumlah wilayah, pemerintah pusat juga bisa mengembangkan kawasan ekonomi khusus dengan konsep Free Trade Zone seperti di Batam.
Konsep tersebut mampu mendatangkan investasi asing untuk membangun pabrik di dalama negeri sehingga tercipta banyak lapangan kerja. Di Batam sendiri saat ini terdapat sekitar 40 ribu tenaga kerja yang berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam lima tahun kedepan kebutuhan tenaga kerja di Batam akan tumbuh signifikan dipicu rencana ekspansi sejumlah perusahaan.
Itu bisa terlihat dari rencana sejumlah perusahaan Jepang yang akan meningkatkan produksinya sesuai dengan instruksi dari pemerintah Jepang agar devisanya naik.
“Pada 2013 mendatang, Batam dipastikan akan membutuhkan tenaga kerja (Naker) dalam jumlah besar. Hal ini menyusul bertambahnya jumlah produksi elektronik oleh perusahaan-perusahaan asal Jepang,” katanya.
Dikatakan, Jepang akan meningkatkan produksi di Batam pada 2013 sesuai intstruksi Pemerintah Jepang kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik di luar Jepang untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi itu untuk menambah pemasukan devisa Jepang. Selain itu, peningkatan produksi tersebut untuk membantu pemulihan ekonomi Jepang pasca gempa dan tsunami, beberapa waktu lalu
Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri manufaktur dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi mengirim TKW ke luar negeri terlebih yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Para TKW itu bisa bekerja di dalam negeri karena lapangan kerja tersedia. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar