Potensi Ekonomi di ZEE Perlu Diberdayakan

BATAM – Potensi ekonomi di kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) Natuna, Anambas dan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau selama ini terabaikan padahal bila pemerintah serius mengelola kawasan itu akan memberi manfaat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Staf Ahli Pemerintah Kota Batam, DR. Syamsul Bahrun Phd menjelaskan, pemerintah harusnya mulai menata kawasan segitiga maritime NAL (Natuna, Amanbas dan Lingga) di Provinsi Kepri menjadi sentra ekonomi kelautan baru yang nantinya bisa memberi manfaat yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan serta regional.

“Dalam mengintensifikasi dan mengeksentifikasi potensi ekonomi kelautan di kawasan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) itu memerlukan langkah stratejik-operasional yang didukung oleh pemerintah di daerah dan pusat,” katanya, Minggu (26/6).

Ketiga kawasan di ZEE tersebut, kata Syamsul tidak hanya kaya dengan sumber kelautannya tetapi juga kaya dengan minyak dan gas, yang jika dikelola secara benar akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di ZEE NAL (Zona ekonomi ekslusif Natuna, Anambas dan Lingga) adalah. Pertama, Memperkuat sisi planologi kawasan yang terintegrasi antara kawasan daratan, zona pantai dan daerah perairan (0-4 mill, 4-12 mill dan 12 ke atas). Perencanaan yang terintegrasi ini termasuk di dalamnya zona konservasi kawasan laut dan pantai yang dijadikan tempat pengembang-biakan biota laut (breeding places) dan kawasan utama tangkapan ikan (fishing ground) bagi perikanan tangkap dan juga penyiapan zona bagi pengembangan perikanan budidaya (aqua-culture).

Kedua, Menyusun kebijakan makro-stratejik sifatnya lintas sektoral dan inter-institusional yang terintegrasi berkaitan langsung dengan penguatan perencanaan sektoral-regional tadi. Institusi yang berkaitan misalnya Bappeda, Bappedalda, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, Keluarhan dan Desa.

Ketiga, Membentuk kelembagaan khusus pengembangan kawasan ZEE mengadopsi pola dan model institusional FTZ seperti Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ. Untuk ketiga Kepulauan Natuna, Anambas dan Lingga cukup disusun satu "Dewan Kawasan Zone Ekonomi Eklusif" (DK-ZEE) yang berada langsung dibawah koordinasi Gubernur atau Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan di masing-masing Kabupaten (Natuna, Anambas dan Lingga) kemudian dibentuk Badan Pengusahaan Zona Ekonomi Ekslusif (BP-ZEE).

Jika di tingkatan Dewan Kawasan ZEE berfungsi sebagai regulator dan koordinator pengembangan ekonomi kelautan, maka di BP-ZEE bertindak sebagai operator. Dalam pelaksanaanya kemudian bekerjasama dengan BUMD, pihak swasta, koperasi dan masyarakat.

Untuk menunjang program tersebut, kata Syamsul dibutuhkan focus kegiatan yang disesuaikan dengan RTRLP (Rencana Tata Raung Laut dan Pantai) seperti, mengalokasikan dana bagi bekerjanya institusi tersebut dan berbagai dukungan fasilitas dan mobilitas yang diperlukan baik di APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk DK-ZEE, maupun dalam APBD Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga unuk keperluan di setiap Daerahnya,

Kemudian, Membangun Pusat Industri Perikanan Terpadu (PIPT) yang didalamnya terdapat berbagai infrastruktur fisik khususnya dermaga, pabrik kebutuhan peralatan tangkap, es, dan juga penguatan industri pengolahan perikanan paska panen, termasuk perkampungan nelayan. Menyediakan akses untuk pemasaran baik dalam maupun ke luar negeri antara PIPT dengan melalui transportasi udara untuk mengangkut kontainer ikan beku. Sedangkan melalui transportasi laut sudah berada langsung di kawasan PPIPT tadi.

Lalu, membangun Akademi atau Sekolah Tinggi Perikanan Laut (STPL) dengan memilih salah satu kawasan (Natuna, Anambas atau Lingga) dan sekaligus di lokasi yang sama dibangun Pusat Penelitian Kelautan (PPK) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan, Perikanan dan Pulau-Pulau Kecil. Menjadikan PIPT sekaligus sebagai sarana wisata kelautan dan perikanan dan dapat dijadikan destinasi studi banding bagi Pemerintah Daerah lainnya. Menyediakan skim pembiayaan kredit bersubsidi bagi nelayan tradisional (UKMK) dan skim ransangan investasi bagi perusahaan perikanan untuk sarana transportasi perikanan dan alat tangkap serta proses paska penangkapan (gudang, prosesing, transportasi dan pemasaran) terutama ke konsumen akhir.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri asal Kabupaten Natuna, Fahmi Fikri mengatakan, saat ini terdapat kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara Natuna serta Anambas dan Lingga dengan daerah lain di Provinsi Kepri karena jarak yang cukup jauh dari pemerintah kepri sehingga perhatian dari Pemerintah Provinsi dinilai kurang.

“Terdapat kesenjangan yang mencolok antara perhatian Pemprov kepada Natuna dengan daerah lain seperti Batam, Bintan dan Karimun. Padahal kontribusi Natuna terhadap pendapatan Provinsi sangat besar,” katanya.

Nilai ekonomi dari Minyak dan Gas di Natuna yang diketahui saat ini mencapai triliunan rupiah itu bisa dilihat dari kandungan yang terdata. Potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak, jika diasumsikan harga rata-rata minyak 75 dollar AS per barel selama periode eksploitasi maka nilai potensi ekonomi gas Natuna 628,725 miliar dollar AS, setara dengan 6.287,25 triliun rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dollar AS dan itu lebih tinggi dibanding APBN 2010 yang hanya 1.047,7 triliun rupiah. (gus).