BATAM – Pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah negeri maupun madrasah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ternyata belum merata, sebab masih banyak daerah terpencil yang tidak memiliki sarana pendidikan sekolah tersebut.
Gubernur Kepri, H M Sani mengakui bahwa pembangunan pendidikan di Kepri belum merata sebab masih banyak daerah daerah terpencil di Kepri yang belum memiliki sekolah. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya menjangkau wilayah tersebut karena Kepri merupakan daerah kepulauan yang memiliki ribuan pulau, dan banyak pulau di Kepri tidak memiliki akses transportasi.
Oleh karena itu, Sani berharap PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia bersedia melakukan pemerataan pendidikan dengan menyebarkan sejumlah guru ke daerah daerah terpencil. Sementara itu, Pemerintah Provinsi berupaya membangun sarana pendidikannya.
”Sebagai organisasi profesi bagi guru, PGRI diharap bisa menjadi salah satu pilar majunya pendidikan nasional secara merata sampai ke daerah,’’ katanya, Selasa (25/1).
Ketua PGRI Kepri, Ismail mengatakan, PGRI Kepri siap untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dengan menyediakan guru ke daerah daerah terpencil untuk kemajuan pendidikan di Kepri.
Namun, PGRI menghadapi permasalahan dengan terbatasnya jumlah guru yang ada di Kepri selain itu kualitas para guru juga harus ditingkatkan karena masih ada guru di Kepri yang tidak luluas Sarjana (S1).
Menurutnya, jumlah guru yang menjadi anggota PGRI Kepri saat ini 14.199 orang yang berasal dari Kabupaten Bintan sebanyak 1.511 orang, Karimun, 2.768 orang, Natuna, 1.500 orang, Lingga, 1.200 orang, Anambas, 673 orang, Kota Tanjungpinang, 1.994 orang dan Batam 4.553 orang guru.
“Pada tahun 2012 nanti kami harapkan semua guru, baik itu yang masih berstatus honorer, guru Kementrian Agama (Kemenag) maupun yang PNS di Kepri bisa menjadi anggota PGRI,” katanya.
Menjadi anggota PGRI bagi guru, katanya sangat penting agar para guru yang akan memberi pelajaran pada muridnya memiliki standar dalam mengajar. Untuk itu, PGRI senantiasa melakukan upaya pembenahan khususnya menyangkut persoalan internalisasi nilai-nilai kode etik profesi guru.
Tujuan dilakukan pembenahan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada guru agar dalam pelaksanaan tugas bisa mencapai efektivitas yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini juga untuk membangun rasa profesional guru yang muaranya pada peningkatan harkat dan martabat guru.
Sebagai tenaga pengajar, katanya, guru siap mewujudkan cita-cita proklamasi serta berperan aktif mencapai tujuan nasional dan mencerdaskan bangsa serta membentuk manusia seutuhnya. Pasalnya, dengan melaksanakan tujuan nasional tersebut, apa yang mejadi harapan semua kelompok masyarakat dapat terwujud. Karena itu, PGRI Kepri akan melakukan koordinasi secara berkesinambungan termasuk juga untuk pemertaan penyebaran informasi.
Untuk meningkatkan profesionalitas para guru, PGRI Kepri juga akan mengaktifkan kembali Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang selama ini belum maksimal. Lembaga itu diharapkan nantinya bisa memberikan bantuan hukum kepada guru yang tersangkut masalah hukum saat menjalankan tugasnya sebagai guru.
Pendidikan Guru
Sementara itu, sebanyak 50 guru Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri mengikuti pendidikan penyetaraan Sarjana Strata Satu (S1).
Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemkab Natuna Abdul Mazi, program tersebut diberikan untuk guru yang hanya tamatan Diploma (D1,D2 dan D3).
Untuk merealisasikan program tersebut, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan selama pendidikan, dosen UPI didatangkan ke Natuna untuk memberi pelajaran.
Tujuan dilakukannya program tersebut, kata Mazi, untuk meningkatkan mutu dan kualitas mengajar guru bidang studi, terutama yang belum sar
jana. Dari data guru di Natuna untuk tingkat SD masih terdapat 40 persen belum sarjana. Sedangkan guru SMP dan SMA sekitar 10 persen. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar