BATAM – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam Selasa (1/3) diwarnai aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti persoalan korupsi dana bantuan sosial dan maraknya penyelundupan di Batam.
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sani atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah jabatan Ahmad Dahlan dan Rudi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Batam, Selasa (1/3).
Ahmad Dahlan menjabat Walikota Batam untuk kedua kalinya setelah pada 5 Januari 2011 lalu menang dengan raihan suara 105.898 suara (35,63 persen) dan menyingkirkan empat pasangan lainnya yakni Ria Saptarika-Zainal Abidin, Nada Faza Soraya-Nuryanto, Arifin Nasir-Irwansyah dan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum.
“Banyak yang sudah Pemko lakukan selama lima tahun terakhir kepemimpinan saya dan untuk lima tahun kedepan saya bersama Rudi sebagai Wakil Walikota akan lebih memajukan ekonomi Batam dengan beberapa strategi,” katanya, Selasa (1/3).
Sebagai strategi pembangunan ekonomi Batam lima tahun kedepan, Ahmad Dahlan mengungkapkan enam strategi pembangunan. Pertama, mengembangkan Batam sebagai kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu system tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, system transportasi, system teknologi informasi dan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman.
Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pengembangan dan pembinaan usaha mikro dan menengah serta koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim yang kondusif berlandaskan supremasi hukum Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sector informal serta penanggulangan masalah social.
Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai nilai seni budaya melayu dan budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang hamornis dan keenam, mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik.
Menurut Ahmad Dahlan, untuk mewujudkan strategi tersebut pihaknya selama lima tahun terakhir telah meletakan pondasi yang kuat bagi pembangunan Batam. Misalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 APBD Batam berjumlah 616 miliar rupiah, Tahun 2007 naik menjadi 894 miliar rupiah. tahun 2008 sejumlah 882 Miliar rupiah kemudian ditahun 2009 tembus 1,139 triliun rupiah dan tahun 2010 naik menjadi 1,291 triliun rupiah. Kemudian tahun 2011 ini naik menjadi 1,439 triliun rupiah.
Dari segi realisasi pembagunan selama tahun 2006-2001 telah dilaksanakan pembagunan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan telah dibangun SD sebanyak 15 unit, SMP 21 unit, SMA 6 unit dan SMK sebanyak 8 unit.
Dibidang Kesehatan, Pemko Batam membagun Rumah Sakit Umum Daerah tipe C yang sangat representatif, dimana sebelumnya satus RSUD tipe D. Pembangunan bidang Kesehatan lainnya yaitu pembangunan puskesmas baru sebanyak tiga unit dan 15 puskesmas pembantu. Selain itu juga ada program peningkatan alat-alat kesehatan dan imunisasi wajib bagi balita guna menciptakan masyarakat Batam yang sehat.
Di bidang infrastruktur telah dibangun peningkatan jalan sepanjang 108,18 kilometer. Pemeliharaan jalan arteri atau kolektor dan jalan yang rusak sepanjang 25,930 ,76 m2, terbagunannya jalan sepanjang 4.000 meter.
Di daerah hinterland dibangun juga fasilitas peningkatan jumlah pelantar beton sepanjang 1,017 meter dan membangun penerangan jalan umum sebanyak 5000 titik yang dikerjakan secara muliyears berjalan dengan baik.
Unjuk Rasa
Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam komunitas kritis dari Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) dan Batam Intersection Desk Kajian Kebijakan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Batam sewaktu pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Para pendemo menuntut Walikota Batam agar bersikap netral dan bertanggung jawab terhadap proses hukum kasus korupsi dana Bantuan Sosial
(Bansos) senilai 36 miliar rupiah. Selain itu, pendemo juga meminta Pemko Batam mengatasi persoalan penyelundupan yang marak.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada Soraya mengatakan, aksi demo yang dilakukan masyarakat wajar dalam negara demokrasi.
Nada memberi apresiasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan Walikota Batam Ahmad Dahlan dalam lima tahun terakhir, namun untuk lima tahun kedepan diyakini banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satunya rencana pemko Batam yang mengajuikan Draft Rancangan peraturan daerah kenaikan pajak dan retribusi daerah yang dinilai menyalahi prosedur.
Menurut Nada kelima draft ranperda yang diusulkan ke dewan dan telah memasuki tahap jawaban Walikota atas pandangan fraksi tersebut sama sekali tidak melampirkan naskah kajian akademis. Padahal mestinya Pemko sebelum mengusulkan itu ke dewan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para stake holder sekaligus meminta masukan dari elemen masyarakat yang bergerak di bidang usaha baik mikro maupun makro.
Dengan begitu, lanjut Nada, masyarakat dapat mengetahui secara jelas materi kebijakan yang diinginkan masyarakat terhadap pemerintah begitu juga sebaliknya terkait pembebanan pajak maupun retribusi kepada masyarakat. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar