Kepri Mengejar Pertumbuhan 10 Persen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau pekan lalu memberi tantangan kepada Gubernur Kepri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 10 persen dalam lima tahun kedepan. Pasalnya, dengan fasilitas yang telah diberikan tiga daerah yakni Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone akan banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Kepri, sehingga ekonomi bisa dipacu lebih cepat dibanding daerah lain.




Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri yang berjuluk Negeri Segantang Lada guna menjawab tantangan Presiden dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 10 persen tersebut, berikut petikan wawancara dengan Gubernur Kepri, H.M Sani.

Bagaimana cara anda untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 10 persen ?

Sewaktu Presiden SBY datang ke Tanjung Pinang untuk meresmikan proyek wisata terpadu, kami ditantang oleh beliau agar bisa mancapai pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan di atas 10 persen dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto 42,5 persen dari sektor industri.

Tentu tidak mudah bagi kami untuk mewujudkannya namun jika tidak terlalu sulit karena selama ini angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu diatas rata rata nasional bahkan pernah diatas 8,0 persen. Terlebih saat ini Kepri telah ditetapkan sebagai koridor Sumatra sebagai pusat produksi energi.

Lalu Bagaimana cara untuk mencapainya ?..

Pertama kami akan mengoptimalkan tiga daerah andalan yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagandan dan Pelabuhan bebas atau Free Trade Zone.

Untuk itu, perlu adanya sokongan dari pemerintah pusat dengan cara mempercepat revisi PP no 02 tahun 2009 yang menjadi aturan main dalam FTZ BBK. Naskah revisi PP 2/2009 sekarang sudah dikirim Kementerian Keuangan ke Sekretariat Kabinet, dan kami berharap bisa secepatnya keluar sehingga investor bisa berusaha dengan nyaman dan tenang.

Kedua kami akan mengoptimalkan potensi kelautan, pertanian, pariwisata dan jasa yang saat ini belum dikelola secara maksimal, padahal jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi ekonomi andalan.

Misalnya disektor pertanian dan perikanan saja, jika pengelolaanya dilakukan secara professional dan produksi bisa ditingkatkan maka bisa mensuffort kebutuhan Singapura yang setiap bulannya membutuhkan puluhan ton ikan dan sayur. Itu bisa dilakukan karena permintaan dari Singapura sangat tinggi.

Strategi lainnya ?..

Kami akan tetap mengenjot sektor industri karena sector ini yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri. Untuk itu promosi investasi di berbagai negara tetap dilakukan dengan harapan bisa memancing investor asing untuk menanamkan modalnya di Kepri.

Pasalnya, Kepri diperkirakan masih membutuhkan investasi asing sekitar 5,6 miliar dollar AS setara dengan 50,6 triliun rupiah dengan kurs 10 ribu rupiah per dollar AS untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 10 persen.

Anda optimis bisa mencapai target tersebut ?..

Tentunya kami harus optimis.
Terlebih sejak 2010 sudah terdapat ratusan rencana investasi asing dari berbagai negara. Di Batam saja terdapat 114 rencana investasi dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian di Bintan terdapat 100 lebih rencana investasi dari berbagai negara seperti Rusia, Eropa, Asia dan Singapura.

Kami berharap rencana investasi yang sudah masuk pada tahun 2010 itu bisa terealisasi pada tahun ini juga atau dalam beberapa tahun kedepan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi 10 persen dalam lima tahun kedepan akan mudah dicapai. (gus).

Industri di Batam Mulai Limbung

Dampak Tsunami Jepang di FTZ BBK

Rencana investasi sekitar 8-10 perusahaan jepang di sektor manufaktur ke Batam tahun 2011 ini terancam batal disebabkan bencana gempa bumi dan tsunami, kemudian 83 perusahaan jepang yang sudah beroperasi di Batam diprediksi kehilangan sejumlah order. Kondisi tersebut memicu pemutusan hubungan kerja dalam jumlam besar sehingga angka pengangguran dipastikan naik.




Efek domino bencana Tsunami Jepang mulai mengganggu industri di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK). Meski hanya bersipat jangka pendek, namun sejumlah pelaku usaha menilai akan berpengaruh terhadap order yang diterima tahun ini sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dipastikan anjlok.

Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam Yayan Achyar mengatakan, ada sekitar 8-10 rencana investasi dari pengusaha Jepang ke Batam pada tahun 2010 yang akan direalisasikan tahun 2011 ini. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan terganggu akibat bencana Tsunami yang terjadi di negara itu.

“Tsunami Jepang berpengaruh besar terhadap industri di Batam, salah satunya kontrak yang diterima sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan Jepang akan berkurang bahkan bisa jadi diputuskan,” katanya, Kamis (24/3).

Menurut Yayan, evaluasi rencana investasi perusahaan Jepang di Batam wajar sebab negaranya tertimpa bencana yang menghancurkan perekonomiannya. Untuk itu, Batam tidak bisa berharap dari Jepang untuk menanamkan modalnya dalam waktu dekat ini.
Sementara itu, sekitar 83 perusahaan asal Jepang yang sudah beroperasi di Batam seperti Nippon Steel, Sanyo, Panasonic dan lainnya juga akan terganggu produksinya disebabkan kesulitan mendapat bahan baku yang selama ini di impor dari Jepang. Selain itu, ekspornya juga akan terganggu karena sejumlah pelabuhan di Jepang rusak.

Sejumlah perusahaan di Batam yang memiliki kontak dagang dengan Jepang juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kontrak baru, sebab perusahaan induknya di Jepang banyak yang mengurangi bahkan menghentikan kegiatan produksi.

Kondisi tersebut kata Yayan, akan memicu pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar sehingga angka pengangguran di Batam akan meningkat pada tahun ini, terlebih ada empat perusahaan Non Jepang yang juga akan menutup usahanya di BBK.

Empat perusahaan asing yang akan menutup usahanya tersebut adalah PT Gimmil Industrial, PT Doelken Indonesia, PT Nidec Indonesia dan PT German Plastic Technologies. Keempat perusahaan itu bergerak di dibidang manufaktur yang memproduksi aneka produk elektronik, tekstil dan plastik.

Salah satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang memproduksi pakaian merek Nike untuk kebutuhan ekspor dipastikan menutup pabriknya pada 1 April 2011 ini. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan menyusul.

Kepala Personalia PT Gimmil Industrial, Binner Pasaribu mengatakan, perseroan memang benar akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Bintan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Operational Manager yakni Mr Wong, Michael sebagai Factory Manager, Bi Kiong sebagai General Manager dan perwakilan personalia serta serikat pekerja pada hari Rabu (2/3).

Penghentian operasional pabrik, kata dia tidak bisa dihindari karena selama dua tahun berturut-turut perseroan mengalami kerugian disebabkan minimnya order yang diterima.

Badan Pengusahaan FTZ Batam secara resmi sedang mengevaluasi dampak Tsunami Jepang terhadap industri di Batam, termasuk kemungkinan adanya relokasi industri dari Jepang ke Batam.

Ketua BP Batam, Mustofa Widjaya mengatakan, BP Batam terus memantau perkembangan di Jepang paska gempa bumi dan tsunami, untuk itu keberadaan kantor perwakilannya BP Batam di Jepang akan dimaksimalkan guna mengumpulkan informasi terkini yang komprehensif. Dengan demikian keputusan yang diambil BP Batam nantinya sangat tepat.

"BP Batam terus mempelajari dan memantau perkembangan dari Jepang paska Tsunami, dan pada Mei akan dilakukan evaluasi terkait bagaimana kebijakan yang akan diambil,” katanya.

Menurutnya, Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi pemananam modal asing terbesar di Batam setelah Singapura. Nilai investasi yang ditanamkan sejumlah 129 juta dollar AS setara dengan 1,3 triliun rupiah dengan kurs 10 ribu per dollar, hingga Juni 2008. Sedangkan nilai ekspor ke Batam hingga Juni 2008 sejumlah 182,32 juta dollar AS dan impornya 334,8 juta dollar AS.

Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, industri di Batam tidak akan mengalami kerugian besar akibat Tsunami di Jepang, sebab rata-rata industri atau perusahaan yang menangani produksi untuk Jepang sipatnya bukan menjual barang-barang bill up, sehingga kerugian yang diterimanya tidak secara langsung.

“Perusahaan di Batam yang mempunyai hubungan dagang dengan Jepang memiliki kontrak sehingga tidak akan mengalami rugi secara langsung akibat Tsunami dalam jangka pendek ini,” katanya.

Ditambahkan, perusahaan di Batam banyak menghasilkan produk untuk support ke Jepang atau dikenal dengan sistem assembly, dibuat disini untuk dipasarkan di Jepang. Berbeda jika produk-produk tersebut dibuatnya di Jepang itu jelas merugi, apalagi jika pabrikannya di wilayah yang terserang badai tsunami.

Nada memperkirakan kerugian yang diterima perusahaan di Batam adalah penurunan nilai kontrak karena setelah menyelesaikan kontrak lama dengan perusahaan di Jepang maka untuk kontrak baru akan dikurangi volume dan nilainya. Gaungguan lainnya yakni dalam proses pengiriman barang dari Batam ke Jepang, namun itupun tidak akan berlangsung lama dan tidak merugikan pihak Batam secara langsung.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan pelaku industri di Batam, Bintan dan Karimun khususnya industri manufaktur yang membuat komponen produk elektronik akan mengurangi jam kerja serta merumahkan karyawannya, disebabkan order yang diterima bakal anjlok.

Pasalnya, Jepang merupakan pasar utama bagi produk yang dibuatt di kawasan BBK. Ekspor dari Batam ke Jepang sekitar 60 persen dari total produksi sedangkan impor komponen bahan baku 40 persen.

General Manager Kawasan Industri Kabil, Oka Simatupang mengatakan memperkirakan ribuan pekerja di Batam akan di PHK akibat bencana Tsunami tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah daerah harus segera mengantisipasi dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menampung karyawan yang akan di PHK tersebut.

Oka menyarankan pemerintah kota Batam agar memberi insentif khusus kepada investor yang akan membuka usaha baru di Batam agar roda ekonomi terus bergerak dan tidak berhenti akibat Tsunami Jepang.

Sementara itu, sejumlah perusahaan di kawasan industri muka kuning mulai terkena dampak Tsunami Jepang.

HRD PT Patlite Mukakuning, Fifien Sitorus mengatakan, sejak beberapa hari ini pihaknya mengalami kesulitan mengirim barang ke Jepang disebabkan banyaknya pelabuhan yang rusak dan tidak berfungsi di negara itu terkena gempa bumi dan tsunami.

Perseroan juga mengalami kendala untuk mendapatkan bahan baku komponen elektronik yang selama ini dipasok dari Jepang sehingga produksi menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Sitorus perseroan mengalihkan jalur transportasi dari laut ke udara, meskipun harus menanggung tambahan biaya.

“Selama ini, perusahaan kami menerima pasokan komponen elektronik dari Jepang, lalu produk jadinya pun dikirim kembali ke negara itu, sehingga dengan adanya kendala transportasi akibat tsunami ini akan berpengaruh terhadap kinerja perseroan,” katanya. (gus).

FTZ BBK Idealnya Fokus di Industri Manufaktur

BATAM – Pengelola kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun mestinya fokus pada pengembangan industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, bukan sektor konsumsi atau perdagangan yang justru berdampak mematikan industri konsumsi dalam negeri.




Menteri Perindustrian, M.S Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfokuskan pengembangan industri di kawasan FTZ BBK pada tiga bidang yakni industri galangan kapal, industri elektronik dan industri penunjang Minyak dan gas.

“Lokasi strategis Batam, Bintan dan Karimun sangat menunjang dijadikanya sebagai pusat industri galangan kapal di dalam negeri, dan saat ini sudah lebih dari 100 perusahaan galangan kapal berdiri di BBK,” katanya, dalam diskusi terbatas membahas FTZ BBK di Batam, Selasa (22/3).

Ketiga industri tersebut sudah cukup berkembang di Batam dan bisa terus ditingkatkan jika Pemerintah daerah bisa memberi layanan birokrasi yang nyaman pada investor yang ingin masuk. Terlebih saat ini sejumlah perusahaan manufaktur khususnya otomotif dan elektronik di Jepang sedang mencari daerah baru untuk merelokasi pabriknya dari Jepang paska bencana gempa bumi dan Tsunami yang melanda negara itu.

Peneliti The Habibie Centre, Zamroni Salim mengatakan, daerah perdagangan dan pelabuhan bebas idealnya memang dikembangkan untuk industri berbasis tenaga kerja, karena pemerintah tidak memungut bea masuk dan pajak atas barang yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki pendapatan atas pungutan pajak dan bea masuk sepertihalnya daerah lain.

Kehilangan pendapatan pemerintah atas pajak dan bea masuk tersebut, mestinya digantikan dengan pendapatan yang diterima rakyat dengan adanya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran.

Ironisnya, sejak beberapa tahun terakhir struktur ekonomi Batam mengalami pergeseran. Sektor industri yang dulunya memberi kontribusi utama terhadap pendapatan masyarakat ataupun PDRB Batam secara perlahan mulai menurun, sedangkan sektor perdagangan justru meningkat.

Data dari Badan Pengusahaan FTZ Batam menyebut pada tahun 2001 sampai 2005 struktur ekonomi Batam 70 persennya di sumbang dari sektor industri. Namun sejak tahun 2006 sampai saat ini kontribusinya turun dibawah 60 persen. Sedangkan sektor perdagangan dari 10 persen meningkat menjadi 25-30 persen.

Zamroni kuatir meningkatnya sektor perdagangan justru memicu aksi penyelundupan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, maka Batam tidak membutuhkan pertumbuhan sektor perdagangan yang signifikan, karena dikuatirkan produk konsumsi yang masuk ke Batam dalam jumlah berlebihan atau oversuplly tersebut akan di kirim atau diselundupkan ke berbagai daerah di Indonesia.

Hambatan Birokrasi

Terkait dengan pengembangan industri di Batam, Zamroni mengatakan hingga saat ini birokrasi yang ada di kawasan FTZ BBK masih menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Misalnya ketidakjelasan pembagian wewenang antara Dewan Kawasan, BP Kawasan dan Pemko Batam.

Untuk itu, Zamroni menyarankan pemerintah pusat untuk memberi kewenangan kepada satu lembaga sebagai refresentatif Pemerintah pusat di BBK. Pemerintah bisa memanfaatkan BP Batam yang dulunya Otorita Batam sebagai lembaga refresentatif tersebut karena BP Batam memiliki pengalaman dan jaringan yang sudah cukup kuat.

“Kewenangan BP Batam bisa diperluas hingga Bintan dan Karimun untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih efektif di FTZ BBK,” katanya. (gus).

Rantai Distribusi Melalui Singapura Harus Diputus

TANJUNG PINANG – Rantai distribusi ekspor dan impor dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Singapura sudah saatnya diputus untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Untuk itu, Kepri perlu membangun pelabuhan kargo yang refresentatif agar bisa melakukan ekspor dan impor secara langsung ke berbagai negara tanpa melewati Singapura.




Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohmin Dahuri mengatakan, sebagai daerah kepulauan yang letaknya sangat strategis dan berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, mestinya provinsi Kepulauan Riau memiliki pelabuhan kargo yang bertaraf internasional untuk menunjang aktivitas industri.

“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Kelautan, banyak orang berharap agar Kepri memiliki pelabuhan kargo internasional tapi ironisnya belum ada satupun pelabuhan kargo yang refresentatif justru kebanyakan pelabuhan yang ada saat ini adalah pelabuhan penumpang yang tidak mendukung industri,” katanya, dalam seminar kelautan di Tanjung Pinang, Kepri Rabu (16/3).

Ironisnya, sampai saat ini Kepri belum memiliki pelabuhan kargo yang refresentatif sehingga sampai saat ini perusahaan di Kepri yang ingin mengeskpor atau impor barang harus melalui pelabuhan Singapura.

Kondisi yang sudah berlangsung lama tersebut sangat merugikan industri nasional, karena pengiriman barang melalui Singapura dikenakan biaya yang cukup besar sehingga daya saing industri di Kepri menjadi tidak kompetitif.

Menurut Rohmin, keberadaan pelabuhan kargo yang refresentatif sangat penting untuki meningkatkan perekonomian Kepri dan meningkatkan daya saing industri nasional, sebab pelaku industri tidak perlu lagi mengeluarkan biaya di Singapura untuk mengirim barang

“Biaya jasa yang dikeluarkan pemerintah dan swasta sangat besar untuk membayar pemakaian pelabuhan di Singapura dan itu sangat menguntungkan Singapura terlebih tarifnya sangat tinggi. Misalnya saja tarif pengiriman barang dari Kepri ke Singapura justru lebih mahal dibanding dari Kepri ke Amerika Serikat,” katanya.

Pelaku usaha di Batam, Esther Satyono mengakui bahwa pihaknya selalu merasa dirugikan ketika hendak mengekspor barangnya ke Vietnam jika harus melalui Singapura. Pasalnya, biaya jasa pelabuhan yang diterapkan Singapura sangat tinggi.

“Kalau hendak ekspor barang ke Vietnam , kami harus kirim terlebih dahulu ke Singapura, lalu dalam jangka waktu 6 jam perjalanan kami harus bayar 1000 dolar Singapura ke pihak pemerintah Singapura,” katanya. (gus).

Tsunami Jepang Goncang Industri Batam

BATAM – Bencana gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Jepang dipastikan mempengaruhi industri di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, sebab Jepang menempati urutan kedua sebagai negara tujuan ekspor, lalu sebagian besar komponen bahan baku industri Batam juga di impor dari Jepang dan nilai Investasi Jepang di Batam juga terbesar kedua setelah Singapura.




Tabel Neraca Perdagangan Batam-Jepang

Nilai Investasi 128,818 juta dollar AS

Ekspor 182.320.773 dollar AS

Impor 334.799.715 dollar AS

Sumber : Otorita Batam, data hingga Juni 2008


Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi beberapa hari lalu di Jepang dipastikan berdampak negatif terhadap industri di Batam, sebab Jepang merupakan mitra utama pelaku industri manufaktur di Batam setelah Singapura.

“Ekspor dari Batam ke Jepang sekitar 60 persen dari total produksi sedangkan impor komponen bahan baku 40 persen sehingga kejadian Tsunami yang terjadi di negara itu akan berdampak negatif terhadap industri di Batam sampai akhir tahun ini,” katanya, Selasa (15/3).

Dampak negatif yang akan dilakukan pelaku industri di Batam, kata Cahya adalah penurunan order secara signifikan kemudian impor bahan baku yang selama ini di datangkan dari Jepang juga akan bermasalah karena prinsifel dari Jepang diperkirakan tidak bisa memberi kepastian waktu untuk mengirim barang ke Batam.

Cahya memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan pelaku industri di Batam khususnya industri manufaktur yang membuat komponen produk elektronik akan mengurangi jam kerja serta merumahkan karyawannya, disebabkan order yang diterima bakal anjlok. Oleh karena itu, pengusaha disarankan untuk segera melakukan efisiensi.

General Manager Kawasan Industri Kabil, Oka Simatupang mengatakan industri di Batam khususnya sektor manufaktur akan sangat terpukul dengan bencana Tsunami di Jepang karena sebagian besar transaksi dagang dilakukan dengan perusahaan yang menjadi pusat Bencana yakni Yokohama dan Miyagi,

Oka memperkirakan ribuan pekerja di Batam akan di PHK akibat bencana Tsunami tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah daerah harus segera mengantisipasi dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menampung karyawan yang di PHK tersebut.

Oka menyarankan pemerintah kota Batam agar memberi insentif khusus kepada investor yang akan membuka usaha baru di Batam agar roda ekonomi terus bergerak dan tidak stop akibat Tsunami Jepang.

Ketua Presedium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) Bersatu, Arif Poyuono mengatakan, dampak Tsunami Jepang tidak hanya akan mempengaruhi industri di Batam namun industri nasional juga akan terkena dampaknya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah cepat, karena jika tidak, maka Indonesia bisa terkena Tsunami ekonomi.

"Tsunami ekonomi Jepang pasti akan segera kita rasakan, dan karenanya pemerintah SBY harus segara bertindak, “ katanya.

Terlebih saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami fluktuasi inflasi dan rencana pembatasan BBM yang dipengaruhi ketidakmampuan pemerintah menanggung subsidi.

Meski demikian, Arif melihat adanya peluang bisnis dari bencana Tsunami di Jepang. Menurutnya, akibatnya bencana tersebut maka perusahaan di Indonesia dapat melakukan penjajakan dengan pemerintah Jepang agar perusahaan perusahan kontruksi Indonesia bisa ikut tender untuk membangun kembali kota di Jepang yang hancur dilanda tsunami.(gus).

Kasus KDRT di Kepri Naik 122 Persen

BATAM – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 6.000 kasus pada tahun 2010 , naik 122,2 persen dibanding 2009 yang 2.700 kasus. Jumlah itu diperkirakan kembali naik tahun ini disebabkan minimnya perlindungan hukum bagi korban KDRT.




Konsultan hukum, Ida Zuraida SH mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepri relatif tinggi disbanding kota lain di Indonesia karena banyaknya pasangan suami istri yang nikah di usia muda selain itu banyak juga pasangan yang tidak menikah secara resmi di KUA memicu tindakan kekerasan yang umumnya dilakukan suami.

“Korban KDRT selalu terjadi pada istri serta anak anak yang dilakukan oleh suami. Penyebabnya beragam dan salah satunya faktor ekonomi ,” katanya, Senin (14/3).

Tingginya kasus KDRT di Kepri, kata Ida harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memberi perlindungan hukum terhadap para korban, misalnya menyediakan jasa konsultasi dan pengacara untuk membela korban. Selain itu Pemerintah daerah juga hendaknya melakukan sosialisasi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang KDRT.

Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak PP-KB Kota Batam, Maudi Vera Menteng mengatakan, laporan dari masyarakat tentang kasus KDRT memang cenderung meningkat di Kota Batam termasuk Provinsi Kepri.

“Persoalan ekonomi serta adanya Wanita Idaman Lain (WIL) ditengarai menjadi faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Batam,” katanya.

Selain itu, Pola komunikasi hubungan suami istri juga menjadi faktor utama terjadinya KDRT di Batam. Oleh karena itu, Pemerintah daerah senantiasa meningkatkan pola konseling kepada para korban dan masyarakat umum untuk memerkecil kasus tersebut.

Anggota DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon mengatakan pemerintah sebenarnya sudah memberi perlindungan hukum bagi korban KDRT melalui UU No 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Aturan itu merupakan suatu terobosan hukum yang sangat penting untuk mengupayakan keadilan bagi korban sekaligus melakukan pencegahan KDRT.

Meski demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dari aspek psikologi serta pandangan masyarakat termasuk penegak hukum terhadap KDRT.

Misalnya pasal 7 dalam UU no 23 tahun 2004 disebutkan Kekerasan psikis. Penjabaran kekeran psikis sulit diartikan dan dibuktikan meskipun dampak psikis sering sangat berat bagi korban. (gus).

Narapidana dan Petugas Lapas Batam Lakukan Tes Urine

BATAM – Ratusan Narapidana dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Batam menjalani tes urine yang dilakukan petugas medis dari Inspektur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu dilakukan untuk menemukan pengguna Narkoba sekaligus memperkecel ruang gerak peredaran Narkoba di penjara.




Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Sam L Tobing mengatakan, maraknya peredaran Narkoba di Lapas akhir akhir ini memicu Kementrian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pembinaan dan disiplin petugas Lapas. Untuk itu, petugas Lapas bersama dengan Narapidana diwajibkan untuk menjalani tes urin.

“Lokasi Batam yang sangat strategis menyebabkan daerah ini sangat rawan terhadap peredaran Narkoba termasuk di Penjara sehingga pembinaan petugas akan ditingkatkan,” katanya, Senin (14/3).

Tes urin dilakukan petugas medik yang ditunjuk Inspektur Jenderal Kementrian Hukum dan HAM, lalu pengambilan sampelnya dilakukan secara acak terhadap petugas Lapas maupun narapidana.

Menurut Tobing, dilakukannya tes urin terhadap petugas Lapas di Batam disebabkan Batam telah dijadikan kota percontohan untuk penerapan disiplin petugas selain itu juga ditunjang oleh letaknya yang sangat strtegis yang memberi peluang besar untuk peredaran Narkoba.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sugiono menambahkan, jika nantinya terdapat petugas Lapas yang terlibat Narkoba melalui tes urine tersebut maka Kementrian Hukum dan Ham akan bertindak tegas dengan memecat petugas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.

“Kami akan memecat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian Hukum dan Ham yang terbukti terlibat narkoba, baik menjadi pemakai apalagi pengedar. Sesuai PP No.53 tahun 2010,” kata Sugiono.

Sugiono berharap inspeksi yang dilakukan Pejabat Kementrian Hukum dan Ham secara langsung dari Jakarta hendaknya juga dilakukan oleh Kepala Lapas secara rutin untuk memperkecil ruang gerak peredaran Narkoba dalam penjara.

“Kepala Lapas harus secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) agar sebagai pimpinan unit tidak hanya mendapatkan laporan dari bawahan saja, tapi juga perlu untuk mengecek langsung kinerja bawahannya di lapangan,” katanya.

Selain itu, koordinasi secara berjenjang antara atasan dan bawahan harus terjalin dengan baik, sehingga jika ada laporan terkait hal-hal negatif yang dapat merusak atau menjatuhkan citra Kementerian Hukum dan HAM dapat segera diambil tindakan tegas.(gus).

Stok Beras di Batam Aman

BATAM – Badan Urusan Logistik atau Bulog Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau mencatat persediaan beras sejumlah 1.000 ton sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan warga yang mencapai 500 ton per bulan. Meski stok cukup, namun harga beras di Batam relatif tinggi yakni lebih dari 8.000 rupiah per kilo gram, padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam 6.500 rupiah per kilo gram.




Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, Pemerintah Kota Batam menjamin ketersediaan beras hingga Maret cukup sebab Bulog mencatat stok di gudang mencapai 1.000 ton saat ini.

“Konsumsi beras warga Batam perbulannya 500 ton sehingga dengan stok 1.000 ton saat ini maka kebutuhan hingga Maret aman,” katanya, Minggu (13/3).

Bulog Batam, kata Hijazi memiliki gudang dengan kapasitas maksimal 3000 ton, sehingga dengan kapasitas yang ada saat ini yakni 1.000 ton maka gudang yang dimiliki Bulog masih bisa menerima pasokan beras lainnya. Untuk itu, Pemko Batam berencana mendatangkan beras impor dari Vietnam untuk menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat. Namun, kebijakan impor sangat tergantung dari pemerintah pusat.


Harga Tinggi

Menurut Hijazi, meskipun stok beras aman namun harga di pasaran relatif tinggi yakni lebih dari 8.000 rupiah per kilogram, padahal Pemko Batam telah menetapkan harga eceran tertinggi hanya 6.500 rupiah per kilogram.

“Pemko Batam kesulitan menstabilkan harga beras,” katanya. Terlebih jika kenaikan harga dipengaruhi oleh peningkatan harga di negara produsen. Untuk itu dibutuhkan instrument yang tepat selain pola operasi pasar, karena langkah itu akan membebankan keuangan pemerintah daerah disebabkan subsidinya cukup besar.

Dikatakan, dengan harga transportasi perkilo sebesar 500 rupiah dikalikan dengan 1.000 ton kebutuhan yang akan disalurkan, maka besaran subsidi mencapai 500 juta rupiah.

Selain operasi pasar, Pemerintah Kota Batam akan meningkatkan pengawasan penyaluran beras pemerintah ke masyarakat. Pengawasan akan dilakukan hingga ke toko atau outlet yang menampung beras tersebut. Jika ditemukan ada yang menjual beras di atas harga HET, maka Pemerintah akan mengeluarkan outlet atau toko tersebut dari daftar penerima beras program pemerintah.

Sementara itu, sebanyak 6.200 ton beras impor Vietnam yang rencananya dialokasikan ke sejumlah wilayah di Riau dan provinsi Kepulauan Riau, saat ini menumpuk di gudang Bulog di Dumai.

Kepala Divisi Regional Bulog Dumai, Marwansyah mengatakan, stok beras impor yang menumpuk digudang Bulog itu merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang diperuntukkan guna mengantisipasi bencana dan operasi pasar (OP) serta untuk program bagi masyarakat miskin. (gus).

Studio Animasi Terbesar Dibangun di Batam

BATAM – Salah satu perusahaan pembuat film animasi terbesar di Asia Tenggara PT Kinema Syastras Multimedia membangun studio aminasi terbesar di Indonesia senilai ratusan miliar rupiah yang berlokasi di Tamarin Santana Golf Course Nongsa Batam Provinsi Kepulauan Riau. Proyek yang diberi nama Island Studio itu sudah mulai pengerjaan konstruksi dan diprediksi rampung akhir tahun ini juga.




Managing Director PT Kinema Syastras Multimedia, Michael Willuan mengatakan, pembangunan Island Studio dilakukan untuk meningkatkan produksi film animasi yang di hasilkan seiring tingginya permintaan konsumen dari dalam dan luar negeri.Selain itu juga untuk mendukung proses produksi film animasi terbaru yang akan dikerjakan.

“Dalam proyek ini nantinya akan dibangun studio animasi untuk mengerjakan konten multimedia, kemudian infrastruktur lain seperti panggung dan ruang pendukung, lalu production studio yakni gedung yang menampung produksi animasi untuk film atau televise yang membutuhkan efek khusus dari teknologi komputer,” katanya, akhir pekan lalu.

Model pembangunan studio, kata Michael mengadopsi konsep gedung atau studio yang ada di Universal Studio Amerika Serikat, Bollywood India dan studio film di Thailand.

Untuk itu, perseroan telah melakukan survey ke studio film animasi di Amerika Serikat, India dan Thailand.

Sebagai tahap awal, perseroan juga sudah membangun studio animasi tahap awal yang telah digunakan untuk memproduksi film animasi Sing to The Dawn atau “Meraih Mimpi” yang dibintangi Gita Gutawa dan Cut Mini pada tahun lalu. Perseroan juga sudah memproduksi film animasi lainnya seperti Film Animasi Kucing "Garfiel" hingga 52 episode, lalu film Tatsumi dan Frankline.

“Film animasi yang kami produksi banyak dipesan oleh perusahaan asing di luar negeri dan sebagian besar diputar di TV Cartoon Network,” katanya.

Kedepannya, perseroan akan memproduksi film animasi yang bercorak khas daerah serta nasionalisme untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap tanah air.

Menurutnya, perseroan sedang menggarap proyek film layar lebar yang akan di produksi di Batam, dan diputar di sejumlah negera. Oleh karena itu, kehadiran studio ini akan sangat membantu dalam pembuatan film tersebut. Terlebih nantinya akan banyak tenaga ahli yang profesional di bidangnnya yang bisa membantu produksi film tersebut.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Island Studio berharap pembangunan studio animasi terbesar di Indonesia tersebut dapat menarik investor perfilman mancanegara dan nasional serta menarik minat artis serta produser nasional untuk memproduksi film di Batam.

"Kehadiran studio itu menjukan kalau daerah kita tidak main-main berinvestasi di industri ini. Memang banyak wacana kota lain buat studio, seperti di Bandung atau Jakarta, tapi baru di Batam keseriusan itu ditunjukan," katanya.

Dahlan berharap, PT Kinema dapat memproduksi film animasi yang menceritakan pejuang dan pendiri kota Batam seperti Tokoh Hang Nadim

"Kalau ditanya membuat film apa yang cocok untuk Batam, maka cocoknya film kolosal seperti perjuangan Hang Nadim dalam mengusir penjajah portugal di pulau Batam waktu dulu," kata Ahmad Dahlan.

General Manager Island Studios Dewi Ratri menjelaskan studio itu memiliki konsep yang sama dengan Univesal Studio serta mirip dengan Mediapolis Singapura. Di dalamnya juga terdapat studio terbuka yang dirancang dengan aksesoris sesuai untuk berbagai kebutuhan dan adegan atau cerita film. (gus).

Kapal Lewat Tanjung Uncang Dikenakan Biaya Pandu

BATAM – Kapal yang melewati peraian Tanjung Uncang Batam akan dikenakan biaya pandu mulai tahun ini yang besarnya sekitar 0,026 dollar AS sampai 40 dollar AS dikalikan dengan kapasitas muatan kapal. Itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 388 tahun 2009.




Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Ali Ibrahim mengatrakan, mulai tahun ini Kantor Pelabuhan Batam akan mengenakan jasa pandu bagi setiap kapal dengan ukuran maksimal 500 GT yang melewati perairan Tanjung Uncang Batam, tarifnya sekitar 0,026 dollar AS sampai 40 Dollar As untuk sekali pandu.

"Kepadatan lalu lintas kapal di perairan Tanjung Uncang memang harus diterapkan wajib pandu," katanya dalam sosialisasi keputusan menteri (KM) tentang penetapan kawasan perairan wajib pandu pada perairan Tanjung Uncang di Batam Jum'at (11/3).

Ditambahkan, pemanduan kapal perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas, tenggelam yang kemungkinan akan terjadi disekitar alur pelayaran, terlebih lalu lintas pelayaran di perairan Tanjung Uncang sebagai basis industri galangan kapal di Batam semakin meningkat.

Kantor pelabuhan Batam, kata dia mencatat sedikitnya 100 kapal yang beroperasi di perairan Tanjung Uncang.

Pengelola jasa pandu nantinya akan dilakukan oleh pihak swasta yakni PT Bias Delta Pratama yang akan memanfaatkan pelabuhan Batu Ampar sebagai Pilot Boarding Area (PBA).

Manager Operasional PT Bias Delta Pratama, Prasetyo mengatakan tarif yang akan dikenakan untuk jasa pandu sekitar 0,026 dollar AS sampai 40 dollar AS yang dikalikan dengan kapasitas muatan kapal (GRT).

“Soal tarif rincinya belum bisa dijelaskan termasuk potensi pendapatan yang dapat dikelola dari penerbitan kebijakan wajib pandu ini,” katanya.

Dikatakan, kebijakan jasa pandu tidak akan diberlakukan bagi lalu lintas kapal perang dan kapal negara yang digunakan untuk tugas negara.

Untuk mendukung rencana tersebut, PT Bias Delta Pratama sebagai pengelola wajib pandu telah menyiapkan kapal yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada kapal yang mempunyai panjang lebih dari 70 meter yang melakukan gerakan (olah-gerak) di perairan wajib pandu, baik yang akan sandar ataupun meninggalkan pelabuhan, dengan cara menggandeng, mendorong dan menarik. Pemanduan kapal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pertimbangan keselamatan pelayaran.

Jumlah awak kapal pandu nantinya tergantung dari besar kecilnya daya kapal, misalnya type heen-scren dengan daya 600 sampai 1000 HP minimal diawaki 13 orang yang terdiri dari nakhoda, mualim I, mualim II, kepala kamar mesin (KKM), masinis I, masinis II dan juru masak yang masing-masing stu orang serta juru mudi, kelasi dan juru motor yang masing-masing sebanyak dua orang. Para awak kapal tersebut harus mempunyai ijazah keahlian sesuai bidangnya.

Perseroan juga menyiapkan kapal pandu sebagai sarana transportasi laut bagi petugas pandu untuk naik atau turun ke dan dari kapal yang dipandu dalam berolah-gerak di perairan wajib pandu, perairan pandu luar biasa dan perairan di luar perairan wajib pandu saat masuk atau keluar pelabuhan atau sandar dan lepas ke dan dari dermaga atau tambatan. (gus).

Petani Kesulitan Menjual Produksi Karet

LINGGA – Petani karet di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menikmati keuntungan dari naiknya harga karet saat ini disebabkan kesulitan menjual hasil panenya yang mencapai 500 ton perbulan. Pasalnya, pembeli dari Provinsi Jambi yang biasanya menampung produksi petani menolak membeli karet dari Singkep tanpa diketahui alasanya.



"Tidak jelas apa alasan para pembeli karet dari Jambi menolak untuk membeli karet dari petani di Singkep, padahal selama ini kami menjual hasil panen ke Jambi. Akibatnya hasil produksi karet petani terbengkalai karena tidak ada yang menampung,” kata salah seorang petani karet di Singkep Barat, Syahri, Kamis (10/3).

Ditambahkan, dari segi kualitas produksi karet dari Singkep cukup bagus dan tidak mengalami perubahan dari hasil produksi sebelumnya, sehingga alasan penolakan pembeli dari Jambi bukanlah soal kualitas.

Syahri menyangkan sikap pembeli dari Jambi yang menolak hasil produksi petani, pasalnya saat ini produksi karet dari Singkep sedang berlimpah dan bisa mencapai 500 ton per bulannya. Selain itu harga karet juga sedang melambung.

Menurutnya, penolakan pembeli dari Jambi diduga permainan dari sejumlah spekulan yang ingin menekan harga agar mendapat keuntungan yang tinggi, sebab harga karet saat ini sedang melambung.

Petani karet dari Singkep sendiri katanya sulit menjual hasil produksinya ke daerah lain karena kendala transportasi yang relatif jauh sehingga dikuatirkan justru merugikan petani. Selain itu harga karet di tempat lain seperti di Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepri juga lebih rendah disbanding harga di Jambi. Sementara itu jarak dari Singkep ke Jambi juga relatif mudah dicapai dan sarana transportasinya tersedia sehingga petani sejak lama menjual produksinya ke Jambi.

"Kalau karet kami dijual ke Kota Tanjungpinang memang bisa dilakukan namun banyak kendalanya seperti transportasi dan harga karet yang tidak setinggi harga karet di Jambi,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lingga, Ayuzar mengatakan, belum mendapat informasi dari Pembeli maupuan Perintah daerah di Jambi terkait penolakan pembelian hasil produksi karet dari Kabupaten Singkep, padahal selama ini perdagangan antara Singkep dengan Jambi berjalan lancar. Oleh karena itu, pihaknya akan berkordinasi dengan Pemerintah daerah Jambi untuk mencari jawaban atas persoalan itu.

Masyarakat Singkep sebagian besar berprofesi sebagai petani karet, dan saat ini terdapat ratusan hectare kebun karet baru yang dikelola petani. Jumlah produksi yang dihasilkan daerah itu sekitar 200 sampai 500 ton perbulannya, dan jumlah itu diperkirakan meningkat lebih 100 persen dalam beberapa tahun kedepan seiring mulai berproduksinya pohon karet muda yang ditanam petani tahun lalu.


Harga Karet

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Asril Sutan Amir mengatakan, harga karet tahun 2011 ini diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun lalu didorong melonjaknya permintaan dari Cina, India, dan Amerika Serikat. Sebab, ada kebutuhan industri otomotif yang berkembang di tiga negara itu. Sementara, produksi karet di beberapa negara produsen tidak mengalami pertumbuhan dan malah cenderung turun.

Produsen karet dunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia saat ini hanya bisa memasok 40 persen dari kebutuhan karet alam dunia. Di Indonesia, misalnya, produksi karet tahun ini diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan besar, bahkan cenderung stagnan. Tahun lalu produksi karet mencapai 2,9 juta ton dan pertumbuhan produksi tahun 2011 diperkirakan hanya 2,0 persen.

Pada Januari dan Februari tahun ini, misalnya, produksi karet sekitar 40 ribu ton per bulan. Rendahnya produksi itu dipengaruhi anomali cuaca, dimana musim hujan menjadi penghambat proses penyadapan.

Negara produsen karet lainnya, seperti Malaysia, kini justru menjadi importir. Hal ini terjadi karena industri pengolahan karet di Malaysia mengalami pertumbuhan, sehingga butuh banyak bahan. Malaysia memproduksi 1,1 juta ton karet dan impornya 1,3 juta ton. (gus).

Infrastruktur di Batam Masih Buruk

BATAM – Infrastruktur di daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam dinilai pengusaha masih buruk, menyebabkan tingginya biaya produksi yang memicu keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya.



Hengky Suryawan yang sudah menekuni bisnis galangan kapal di Batam selama 15 tahun mengatakan, praktis selama 15 tahun ini tidak ada perbaikan infrastruktur yang memadai di Batam, meskipun kota ini sudah berstatus daerah perdagangan dan pelabuhan bebas.

Itu terlihat dari kondisi jalan di berbagai kawasan industri Batam seperti di Tanjung Uncang yang sampai saat in belum di aspal.

"Saya membayar pajak hampir dua miliar rupiah per tahunnya, ironisnya kondisi jalan di sekitar perusahaan saya yang juga terdapat puluhan perusahaan galangan kapal milik asing belum diaspal lalu di kemanakan pajak yang kami setor tersebut ,” kata dia ketika berdialog dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di Batam, Senin (7/3).

Padahal, kata dia setiap hari jalan tersebut dilalui ribuan pekerja dan di daerah itu juga terdapat puluhan perusahaan galangan kapal multinasional milik asing.

Menurut Hengky, pemerintah pusat mestinya mengontrol penggunaan anggaran di daerah karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk pembangunan inftrastruktur. Akibatnya, infrastruktur di Batam menjadi terlantar dan pengusaha dirugikan.

Pasalnya, kondisi infrastruktur yang buruk menyebakan biaya produksi menjadi sangat tinggi sehingga perusahaan di Batam tidak mampu bersaing dengan perusahaan di negara tetangga seperti China, Vietnam dan Singapura, contohnya biaya transportasi.

Menurut Hengky, biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap perusahaan galangan kapal di Batam saat barang atau kapal telah masuk ke daerah tujuan di Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 70 persen, padahal biaya transportasi dari perusahaan asing di luar negeri ke Batam hanya 30 persen.

“Saya pernah menanyakan kondisi jalan yang buruk tersebut ke BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam malah diarahkan ke Pemko Batam, setelah saya tanyakan ke Pemko Batam malah di arahkan lagi ke BP Batam, “ katanya.

CEO PT Sat Nusa Persada Tbk, Abidin mengatakan pemerintah daerah (Pemko Batam) sebenarnya memiliki anggaran cukup besar lebih dari 1,4 triliun rupiah tahun 2011 ini. Namun, anggaran itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan hanya sedikit sekali untuk membangun infrastruktur.

Oleh karena itu, Abidin berharap pemerintah kota Batam bisa merubah struktur APBD nya dengan memberi porsi yang lebih besar untuk belanja infrastruktur. Misalnya dengan memberi subsidi listrik bagi masyarakat.

Selama ini, kata Abidin masyarakat Batam mendapat subsidi listrik dari para pengusaha melalui subsidi silang. Kondisi itu menyebabkan beban pembayaran listrik yang dipikul pengusaha cukup besar.

“Pemerintah pusat tidak memberi subsidi listrik pada warga Batam karena pengelolaan listrik dilakukan swasta dan untuk itu PLN Batam sebagai perusahaan yang mengelola listrik di Batam membebankan subsidi listrik bagi warga kepada Pengusaha di Batam sehingga beban pengusaha untuk membayar listrik menjadi sangat besar,” katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sewaktu berkunjung ke Batam Senin (7/3) menyangkan masih minimnya kondisi infrastruktur di Batam, padahal kota itu memilki potensi besar untuk maju sepertihalnya Singapura atau Johor Malaysia.

Misalnya saja, kondisi pelabuhan kargo Batu Ampar yang sangat memprihatinkan padahal pelabuhan tersebut menjadi pintu utama keluar masuknya barang dari Batam ke luar negeri dan sebaliknya.

"Jika kondisi infrastruktur di Batu Ampar begitu terus, bagaimana negara ini siap bersaing," katanya.

Menurut Agus, pelabuhan Batuampar idealnya sudah dapat dimaksimalkan dengan merencanakan pengembangan perluasan pelabuhan tersebut. Ironisnya kondisi saat ini fasilitas crane saja tidak dimiliki pelabuhan tersebut kemudian lampu pelabuhan juga tidak tersedia sehingga aktivitas pada malam hari terganggu.

Agus membandingkan pelabuhan Port Klang, Malaysia yang telah mampu menampung 8 juta TEUS per tahun, sedangkan pelabuhan Batu Ampar baru mampu menampung 200.000 TEUS per tahun. Padahal sebagai daerah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, seharusnya daya tampung pelabuhan peti kemas Batu Ampar harus meningkat tiap tahunnya.

Dengan begitu, Menkeu merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan pelabuhan selama ini, sebab konsepsi pertumbuhan dunia yang mencapai 4,9 persen sangat tidak mungkin tidak berimbas ke Indonesia yang menjadi primadona di ASEAN.

Menkeu juga berharap pemerintah daerah di Batam dan Provinsi Kepri agar tidak tergerus konsentrasi pembelajaan operasional tanpa memperhatikan infrastruktur sebagai penguat Batam salah satu kawasan perdagangan bebas. Dikatakannya, kawasan Free Trade Zone (FTZ) itu harus steril dan siap secara infrastruktur, sehingga kegiatan operasional bongkar muat barang dapat optimal selama 24 jam penuh. (gus).

Menteri Keuangan Ajak Investor Kembangkan Pelabuhan Batu Ampar

BATAM – Pelabuhan bebas Batu Ampar, Batam Provinsi Kepulauan Riau mendesak untuk dikembangkan guna mendukung arus kontainer yang terus meningkat. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberi jaminan investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya.




Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengatakan, sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone selayaknya Batam memiliki pelabuhan yang refresentatif untuk mendukung arus kontainer yang masuk maupun yang keluar pelabuhan.

“Kondisi pelabuhan kargo Batu Ampar cukup memprihatinkan karena pasilitas pendukungnya tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan biaya. Untuk itu pengelola pelabuhan harus mengembangkannya dan jika tidak ada dana bisa mengajak investor untuk menanamkan modal,” katanya, saat mengunjungi pelabuhan Batu Ampar, Senin (7/3).

Menurutnya, pengelola pelabuhan Batu Ampar yakni Badan Pengusahaan FTZ Batam (BP Batam) sudah saatnya mengembangkan pelabuhan tersebut dan mengajak investor untuk menanamkan modalnya.

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan, kata Agus akan memberi jaminan investasi jika investor tersebut mau menanamkan modalnya.

Ketua BP Batam Mustafa Widjaja mengatakan, pihaknya sudah pernah mendapatkan investor untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar yakni perusahaan asal Perancis

Compagnie Maritime D’Affretement Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) melalui beauty contest yang dilakukan beberapa tahun lalu.

Namun investor tersebut belum melakukan pembangunan disebabkan beberapa hal antar lain, terkendala dengan keuangan karena perusahaan tersebut terkena dampak krisis keuangan global pada 2008. Kemudian, waktu konsesi pengelolaan yang diberikan pemerintah dinilai investor terlalu cepat yakni 25 tahun untuk itu investor perancis minta diperpanjang hingga 50 atau 90 tahun.

Menurut Mustafa, Pemerintah sudah memberi ijin waktu konsesi seperti yang diminta investor tersebut namun sampai saat ini juga belum dikerjakan. Untuk itu BP Batam melakukan evaluasi dan akan memberi kesempatan kepada investor lain untuk mengembangkannya.

Salah satu investor yang tertarik yakni PT Pelindo II yang menyatakan siap mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar jika ditawarkan pemerintah pusat dan otoritas di Batam.

Pelabuhan Batu Ampar rencananya akan dikembangkan pada bagian dermaga. Panjang dermaga akan ditambah dari dari 500 meter menjadi 1.000 meter sehingga pelabuhan tersebut bisa menampung 1,2 juta sampai 2,0 juta teus kontainer. Untuk itu, investasi yang akan dibutuhkan sekitar empat triliun rupiah.

Kepala Biro Humas Dwi Joko Wiwoho mengatakan kapasitas sandar pelabuhan Batu Ampar saat ini 35.000 DWT (Deathweight-ton) sedangkan kontainer 90.000 Teus. Sementara itu panjang dermaga 600 meter dengan kedalaman 6-12 m.

Jika kapasitas itu masih dipertahankan, maka dalam beberapa tahun kedepan tidak akan bisa menampung jumlah kapal dan arus kontainer yang masuk maupun yang keluar karena pada awal tahun ini saja jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut mencapai 500 kapal perbulan dan saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 600 kapal per bulan, sehingga panjang dermaga perlu diperluas begitupun dengan area kontainernya.

BP Batam, kata Djoko berencana akan melakukan tender ulang untuk mencari investor baru pengganti investor asal Perancis untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar. Terkait dengan waktu tender, Joko belum bisa memberi kepastian. (gus).

Artha Graha Investasi Rp40 Triliun di Karimun

KARIMUN – Pengusaha nasional Tomy Winata melalui kelompok usahanya Artha Graha akan membangun sejumlah proyek antara lain, kawasan wisata terpadu dan pelabuhan kargo di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (FTZ) Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai investasi ditaksir 40 triliun rupiah.




Tomy Winata sebelumnya yakni sekitar tahun 2005 berniat membangun sejumlah proyek besar di Pulang Galang Batam, namun kendala status lahan menyebabkan rencana tersebut tidak jelas hingga saat ini. Kemudian rencana tersebut dialihkan ke Pulau Karimun yang berstatus sama dengan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ/Free Trade Zone) serta memiliki letak geografis yang strategis yakni berjarak 45 menit ke Singapura.

Artha Graha berencana membangun sejumlah proyek besar di Karimun melalui anak usahanya PT Usaha Griya Sejahtera (UGS). Proyek dibangun melibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun dan naskah kerjasamanya sudah ditandatangani pada 2009 lalu.

Direktur Teknik Usaha Griya Sejahtera (UGS), Andi Tangara mengatakan, total investasi yang akan dikucurkan sekitar empat miliar dolar Amerika setara dengan 40 triliun rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dollar AS.

Perseroan akan membangun pelabuhan dengan konsep hijau atau disebut dengan Green Port di dalam kawasan wisata terpadu yang dibangunnya di daerah Pongkar Karimun.

“Konsep pelabuhan hijau atau green port merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di Karimun dan Indonesia,” katanya.

Dengan konsep itu nantinya akan menghilangkan kesan jika kawasan pelabuhan itu gersang dan panas, sebab nantinya di kawasan pelabuhan tetap ada hutan, hunian, dan sarana prasarana lainnya.

Sebagai tahap awal, Artha Graha telah telah melakukan investasi dengan membangun Soechi Beach Resort di Pantai Pongkar dengan investasi senilai 250 miliar rupiah. Perseroan juga telah membangun perusahaan galangan kapal atau shipyard melalui PT Multi Ocean Shipyard Dockyard Ship dekat Tanjung Melolo, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral dengan nilai investasi sekitar 400 miliar rupiah.

Menurut Andi, untuk membangun proyek tersebut pihaknya membutuhkan lahan sekitar 2000 hektare, dan tahap awal dikelola terlebih dahulu seluas 400 hektare.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, untuk mendukung rencana investasi itu akan dilakukan pendalaman alur pelayaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mendapat dukungan rekomendasi dari DPRD Karimun meskipun sejumlah kelompok masyarakat di Karimun menentangnya karena dikuatirkan dapat merusak ekosistem laut.

Menurutnya, pendalaman alur tidak akan merusak eksosistem dan menenggelamkan pulau-pulau kecil karena pengerukan dilakukan pada alur pelayaran yang dangkal sehingga mencapai kedalaman minimal 30 meter. Tujuannya, agar dapat dilalui kapal-kapal besar.

Itu perlu dilakukan karena perusahaan yang telah dan akan berinvestasi di Karimun membutuhkan jaminan keselamatan pelayaran dari pemerintah daerah. Jika alur pelayaran tidak di keruk maka sulit menjamin keselamatan kapal atau keselamatan pelayaran.

Terkait dengan pasir yang akan dikeruk, menurut Nurdin nantinya bisa dijual atau di ekspor. Namun itu perlu mendapat ijin dari pemerintah pusat, pasalnya sejak tahun 2003 sudah tidak diperbolehkan lagi mengekspor pasir laut.

Oleh karenanya, Pemerintah daerah berharap keran ekspor pasir laut bisa dibuka kembali sebab memberi dampak positif terhadap perekonomian Karimun. Pada tahun 2000 sewaktu ekspor pasir laut diperbolehkan, penerimaan pemerintah daerah dari aktivitas ekspor tersebut sekitar 27 miliar rupiah, lalu pada tahun 2001 naik menjadi 45 miliar rupiah dan 2002 menjadi 30 miliar rupiah.

Namun, sejak tahun 2003 ketika ekspor pasir laut dilarang maka pemerintah daerah tidak mendapat pemasukan lagi dari aktivitas pertambangan tersebut karena sudah tidak ada lagi aktivitas pengerukan pasir laut. (gus).

Umat Hindu di Batam Rayakan Nyepi

BATAM – Ribuan umat Hindu di Kota Batam merayakan Nyepi dengan melakukan Catur Brata Penyepian di Pura Agung Amartha Batam, Provinsi Kepulauan Riau.




Pemangku Pura Agung Amartha, Putu Satria mengatakan, warga Batam yang beragama Hindu berjumlah ribuan dan sebagian besar merupakan warga Bali yang menetap dan bekerja di Batam. Mereka biasanya akan berkumpul bersama pada saat Nyepi di Pura Agung Amartha daerah Tiban Batam.

"Sebelum melakukan Catur Brata Penyepian , kami melakukan Melasti yang artinya upaca penyucian diri (hati) dan juga melakukan pembersihan alat praga," katanya, akhir pekan lalu.

Menurut Putu, perayaan Nyepi selalu dilakukan umat Hindu karena merupakan perintah agama. Inti dari perayaan Nyepi ini adalah Catur Barata Penyepian. Catur artinya empat penyepian yakni Amati Geni yang artinya tidak ada cahaya sama sekali (gelap), meski dalam kegegelapan tetapi hati tetap terang dalam berkomonikasi dengan Tuhan.

Amati Karya artinya tidak melakukan aktivitas dan hanya hanya menyebut nama Tuhan berkali-kali di dalam hati. Lalu, Amati Lelungan (tidak bepergian) yang hanya berfokus kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dan Lelanguan (tidak mencari hiburan diluar), karena menurut Putu, Tuhan telah menghibur umatnya yang melaksanakan Nyepi.

"Inti dari empat arti ini semua adalah melakukan penyepian dan memfokuskan pikiran hanya kepada tuhan," kata dia.

Ribuan umat Hindu di Batam yang terdiri dari 700 kepala kelarga menyambut tahun baru Saca, dengan melakukan Catur Brata Penyepian yangi dilakukan sejak pukul 15.00 Wib hingga pukul 24.00 WIB Jumat (4/3), setelah itu umat Hindu akan melakukan puasa selama 24 Jam. Usai puasa selanjutnya melakukan silaturahmi dari rumah ke rumah sepertihalnya Hari Raya Idul Fitri. (gus).

Penentuan Tarif Listrik Diserahkan ke Pemerintah Daerah

BATAM – Pemerintah daerah menunggu aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 mengenai pemberian wewenang penentuan tarif listrik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah agar tarif yang ada bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.




Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Hijazi mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan maka setiap daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tariff dasar listrik (TDL) melalui mekanisme pengaturan tarif listrik secara berkala (PTLB).

"Berdasarkan UU No.30 tahun 2009 maka semua daerah diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme pengelolaan listriknya," katanya akhir pekan lalu.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif listriknya sendiri, kata dia idealnya sudah dilakukan tahun 2010 lalu setelah undang undang yang mengaturnya (UU no 30 tahun 2009) diterbitkan pada 2009. Namun, saat itu tidak bisa diberlakukan karena belum ada aturan pelaksanaanya.

Oleh karena itu, Hijazi berharap pemerintah pusat bisa secepatnya mengeluarkan aturan pelaksanaannya agar UU no 30 tahun 2009 bisa di realisasikan.

Menurutnya, banyak manfaat yang akan diterima daerah jika kewenangan pengelolaan tarif listrik diserahkan ke daerah. Salah satunya pertumbuhan ekonomi bisa dipacu karena tarif dasar listrik akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat, selain itu juga bisa dilakukan pembatasan penggunaan listrik dengan sistem blok dan sebagainya.

Langkah itu hanya bisa dilakukan jika kewenangan pengelolaan tarif listri diserahkan ke daerah, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana tarif listrik ditentukan pemerintah pusat melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dikatakan, jika UU no. 30 tahun 2009 sudah berlaku maka tarif listrik nantinya akan ditentukan oleh walikota melalui instrumennya yakni Peraturan Walikota atau Perwako yang disetujui oleh DPRD.

Proyek PLTU

Terkait dengan kondisi ketenagalistrikan di Batam, Hijazi mengatakan selama ini pengelolaan listrik dilakukan oleh PT PLN Batam yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Jumlah daya listrik yang dimiliki PLN Batam sudah mencukupi untuk kebutuhan industri dan masyarakat, bahkan PLN Batam terus meningkatkan kapasitasnya melalui pembanguna pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PLN Batam, Sriyono D Siswoyo mengatakan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam sudah lama di rencanakan dan saat ini pembangunannya sudah terealisasi 30 persen. Proyek tersebut diperkirakan rampung dan mulai operasi pada Juni 2012. Sementara jumlah daya yang dihasilkan nantinya sebesar 2 x 55 Mega Watt.

PLTU Tanjung Kasam yang merupakan pembangkit berbahan bakar batu bara pertama di Batam adalah Proyek Independet Power Producer (IPP) yang dikerjakan PT TJK Power perusahaan joint venture antara PLN Batam dan PT Petra Unggul Sejahtera dengan nilai investasi 200 Juta Dollar AS setara 1,8 triliun rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar AS.


PT TJI nantinya akan membangun empat unit power plant, dan saat ini sudah dibangun dua unit power plant.

"Tambahan pasokan daya 2 x 55 MW dari PLTU Tanjung Kasam ini sangat penting untuk kelistrikan di Batam agar tetap handal sehingga pasokannya terjamin," kata Sriyono.

Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Batam yang konsumsinya setiap tahun naik sekitar 13 persen terutama yang termasuk pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Sementara rasio elektrifikasi di Batam saat ini sekitar 89 persen, daya beban puncak mencapai 250 MW dengan daya 304 MW dan cadangan daya sebesar 54 MW berdasarkan data tahun 2010.

Berdasarkan rasio pertumbuhan penduduk dan konsumsi tenaga listrik, diprediksi pada 2011 kebutuhan listrik di Batam mencapai 280 MW, kemudian pada tahun 2012 kebutuhannya meningkat menjadi 310 MW.

Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya juga akan digunkan untuk memasok kebutuhan listrik Pulau Bintan. Untuk itu akan dibangun jaringan transmisi 150 kV dari Tanjung Kasam-Batam ke Tanjung Uban-Bintan.

Pembangunan transmisi rencananya menggunakan kabel laut dari PLTU Tanjung Kasam melewati Pulau Ngenang lalu ke Tanjung Uban. Dari Tanjung Uban disambungkan dengan transmisi 150 kV ke Tanjung Pinang lalu disupply ke Bintan. Saluran listrik ke Bintan ini diprediksi akan beroperasi pada 2013. (gus).

Empat PMA Tutup Pabrik di Bintan

BINTAN – Sekitar empat perusahaan asing yang bergerak di industri manufaktur seperti tekstil yang berasal dari beberapa negara antara lain, Jepang, Jerman dan Malaysia akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) disebabkan minimnya order yang menyebabkan perusahaan terus menerus mengalami kerugian.




Empat perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang dimaksud adalah PT Gimmil Industrial, PT Doelken Indonesia, PT Nidec Indonesia dan PT German Plastic Technologies. Keempat perusahaan itu bergerak di dibidang manufaktur yang memproduksi aneka produk elektronik, tekstil dan plastik.

Salah satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang memproduksi pakaian merek Nike untuk kebutuhan ekspor dipastikan menutup pabriknya pada 1 April 2011 ini. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan menyusul.

Kepala Personalia PT Gimmil Industrial, Binner Pasaribu mengatakan, perseroan memang benar akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Bintan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Operational Manager yakni Mr Wong, Michael sebagai Factory Manager, Bi Kiong sebagai General Manager dan perwakilan personalia serta serikat pekerja pada hari Rabu (2/3).

Penghentian operasional pabrik, kata dia tidak bisa dihindari karena selama dua tahun berturut-turut perseroan selalu mengalmi kerugian disebabkan berbagai alasan seperti minimnya order dari mitra.

“Operasional pabrik akan ditutup 1 April ini dan manajemen berjanji akan memenuhi tanggungjawab atas seluruh pekerja yang berjumlah 1.227 orang untuk membayar hak haknya sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI,” katanya, Kamis (3/3).

Sebelum dilakukan pembayaran atas hak hak pekerja, perseroan akan melakukan audit oleh akuntan publik pada Kamis ini yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pengumpulan data untuk disampaikan kepada karyawan maupun manajemen.

Untuk itu, perseroan minta kepada pekerja untuk sabar dan memahami situasi yang sedang terjadi saat ini dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan unjuk rasa.

Salah satu Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Gimmil Industrial, Patar Sianipar mengatakan pihaknya memang pernah diajak berdikskusi bersama manajemen PT Gimmil Industrial terkait rencana penutupan pabriknya.

Pihak manajemen, katanya sudah mengemukakan alasan penutupan dan memang kondisi itu tidak bisa dihindari karena perseroan terus mengalami kerugian. Untuk itu, para pekerja akan bersabar untuk mendapatkan hak haknya karena manajemen sudah menjamin hak hak pekerja akan dibayarkan.

Senior Manajer Kawasan Industri Lobam (PT BIIE Lobam), Jamin Hidajat, membenarkan adanya perusahaan yang akan tutup di kawasan KIB Lobam. Namun demikian dari empat perusahaan yang dikonfirmasikan akan tutup, baru satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang dipastikan tutup sedangkan tiga PMA lainnya memberitahukan secara resmi rencana penutupan pabriknya dari Lobam.

Menurutnya, meski ada perusahaan yang akan menutup pabriknya namun secara umum kawasan industri Lobam atau investasi di Bintan masih menarik bagi investor asing.
Itu dibuktikan dengan adanya satu perusahaan besar yang bergerak di industri galangan kapal yakni PT Singa Tech akan membuka pabriknya di Lobam.

“Saat ini PT Singa Tech sedang mengerjakan konstruksi pabriknya,” kata dia.

Perusahaan lainnya yang berada di Kawasan Industri Bintan Lobam juga ada yang melakukan perluasan, pengembangan usaha. Meski demikian, untuk menjamin kelangsungan investasi, pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan birokrasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Kepala Badan Pengusahaan FTZ Bintan, Mardhiah mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 117 proposal investasi asing ke Bintan. Namun sebagian besar memang belum merealisasikannya karena berbagai pertimbangan.

“Dari 117 proposal investasi di Bintan baru 61 perusahaan merealisasikan,” kata dia.
Ke 61 PMA itu bergerak di berbagai sektor usaha antara lain pariwisata dan manufaktur.

BP Bintan sendiri sudah menerbitkan sekitar 1.063 ijin usaha selama Januari-Desember 2009, lalu pada 2010 telah menerbitkan 1.556 ijin usaha. Untuk tahun 2011 ini diperkirakan ratusan ijin masih akan dikeluarkan karena ketersediaan lahan masih cukup.

Di kawasan industri Galang Batang, masih tersedia 1775 hektar tanah, kemudian di Bintan Timur tersedia 812 hektare lahan. Sedangkan di kawasan Industeri lobam, dari 4.000 hektar lahan perindustriannya sudah dibebaskan PT Buana Mega Wisatama (BMW) sampai saat ini, baru 300 hektar yang digunakan. Kemudian di kawasan wisata Lagoi, terdapat 23.000 hektar lahan yang dipersiapkan untuk investor. (gus).

Hutan Lindung Pulau Bulan Rusak

BATAM – Ratusan hektare hutan lindung di Pulau Bulan, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) rusak parah disebabkan aktivitas penebangan kayu tidak resmi (illegal loging) yang dilakukan pengusaha. Akibatnya pulau tersebut terancam tenggelam.




Salah seorang warga Pulau Bulan, Posek mengatakan, keberadaan hutan lindung di Pulau Bulan sudah rusak parah disebabkan aktivitas penebangan kayu secara illegal yang dilakukan pengusaha yang dibeking oknum aparat pemerintah.

“Pohon-pohon di hutan lindung ditebang secara sembarangan sehingga merusak ekosistem hutan dan kondisi itu sudah berlangsung lama tapi tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah,” katanya, Rabu (2/3).

Menurutnya, aktivitas penebangan yang dilakukan pengusaha melibatkan masyarakat setempat dilakukan secara diam diam dan kayu baru diangkut pada sore hari menjelang malam untuk menghindari razia atau perhatian dari masyarakat luas serta pemerintah daerah.

Masyarakat setempat juga katanya tidak dapat masuk kea real penebangan karena arealnya dijaga ketat oleh pegawai yang dipekerjakan oleh pengusaha.

“Sungguh aneh bagi kami nelayan dan masyarakat tempatan karena daerah ini seperti negara lain sebab masyarakat tidak dapat bebas bergerak di wilayah kami sendiri,” katanya.

Posek kuatir jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan maka ekosistem pulau Bulan akan hancur dan keberadaan pulau juga terancam tenggelam seperti yang terjadi pada pulau lain di sekitar Batam.

Walikota Ahmad Dahlan mengatakan, memang terdapat sejumlah pulau di Batam yang terancam akan tenggelam seperti Pulau Batu Berantai yang merupakan pulau terdepan dan berbatasan langsung dengan Singapura.

"Pulau Batu Berantai hanya ada saat surut, sedang waktu pasang dia tenggelam padahal keberadaan Pulau itu penting bagi kedaulatan NKRI karena berbatasan dengan Perairan Singapura dan jaraknya hanya sekitar tiga kilo meter dari Singapura.," katanya.

Untuk itu, Pemko Batam minta perhatian pemerintah agar dapat mereklamasi Pulau Batu Berantai supaya tidak hilang. Jika pulau kecil itu sudah direklamasi, Pemko Batam berniat membangun tugu yang menyatakan pulau itu bagian dari NKRI.

Pulau Batu Berantai merupakan satu dari tiga pulau terdepan yang terdapat di wilayah administratif Kota Batam selain Pulau Nipah dan Pulau Puteri. Menurut Walikota, kondisi Pulau Nipah dan Pulau Puteri relatif lebih baik ketimbang Pulau Batu Berantai, karena sudah direklamasi dan dijaga tentara. (gus).

Pelantikan Walikota Batam Diwarnai Demo

BATAM – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam Selasa (1/3) diwarnai aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti persoalan korupsi dana bantuan sosial dan maraknya penyelundupan di Batam.




Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sani atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah jabatan Ahmad Dahlan dan Rudi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Batam, Selasa (1/3).

Ahmad Dahlan menjabat Walikota Batam untuk kedua kalinya setelah pada 5 Januari 2011 lalu menang dengan raihan suara 105.898 suara (35,63 persen) dan menyingkirkan empat pasangan lainnya yakni Ria Saptarika-Zainal Abidin, Nada Faza Soraya-Nuryanto, Arifin Nasir-Irwansyah dan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum.

“Banyak yang sudah Pemko lakukan selama lima tahun terakhir kepemimpinan saya dan untuk lima tahun kedepan saya bersama Rudi sebagai Wakil Walikota akan lebih memajukan ekonomi Batam dengan beberapa strategi,” katanya, Selasa (1/3).

Sebagai strategi pembangunan ekonomi Batam lima tahun kedepan, Ahmad Dahlan mengungkapkan enam strategi pembangunan. Pertama, mengembangkan Batam sebagai kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu system tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, system transportasi, system teknologi informasi dan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman.

Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pengembangan dan pembinaan usaha mikro dan menengah serta koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim yang kondusif berlandaskan supremasi hukum Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sector informal serta penanggulangan masalah social.

Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai nilai seni budaya melayu dan budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang hamornis dan keenam, mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik.

Menurut Ahmad Dahlan, untuk mewujudkan strategi tersebut pihaknya selama lima tahun terakhir telah meletakan pondasi yang kuat bagi pembangunan Batam. Misalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 APBD Batam berjumlah 616 miliar rupiah, Tahun 2007 naik menjadi 894 miliar rupiah. tahun 2008 sejumlah 882 Miliar rupiah kemudian ditahun 2009 tembus 1,139 triliun rupiah dan tahun 2010 naik menjadi 1,291 triliun rupiah. Kemudian tahun 2011 ini naik menjadi 1,439 triliun rupiah.

Dari segi realisasi pembagunan selama tahun 2006-2001 telah dilaksanakan pembagunan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan telah dibangun SD sebanyak 15 unit, SMP 21 unit, SMA 6 unit dan SMK sebanyak 8 unit.

Dibidang Kesehatan, Pemko Batam membagun Rumah Sakit Umum Daerah tipe C yang sangat representatif, dimana sebelumnya satus RSUD tipe D. Pembangunan bidang Kesehatan lainnya yaitu pembangunan puskesmas baru sebanyak tiga unit dan 15 puskesmas pembantu. Selain itu juga ada program peningkatan alat-alat kesehatan dan imunisasi wajib bagi balita guna menciptakan masyarakat Batam yang sehat.

Di bidang infrastruktur telah dibangun peningkatan jalan sepanjang 108,18 kilometer. Pemeliharaan jalan arteri atau kolektor dan jalan yang rusak sepanjang 25,930 ,76 m2, terbagunannya jalan sepanjang 4.000 meter.


Di daerah hinterland dibangun juga fasilitas peningkatan jumlah pelantar beton sepanjang 1,017 meter dan membangun penerangan jalan umum sebanyak 5000 titik yang dikerjakan secara muliyears berjalan dengan baik.

Unjuk Rasa

Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam komunitas kritis dari Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) dan Batam Intersection Desk Kajian Kebijakan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Batam sewaktu pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam.

Para pendemo menuntut Walikota Batam agar bersikap netral dan bertanggung jawab terhadap proses hukum kasus korupsi dana Bantuan Sosial

(Bansos) senilai 36 miliar rupiah. Selain itu, pendemo juga meminta Pemko Batam mengatasi persoalan penyelundupan yang marak.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada Soraya mengatakan, aksi demo yang dilakukan masyarakat wajar dalam negara demokrasi.

Nada memberi apresiasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan Walikota Batam Ahmad Dahlan dalam lima tahun terakhir, namun untuk lima tahun kedepan diyakini banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satunya rencana pemko Batam yang mengajuikan Draft Rancangan peraturan daerah kenaikan pajak dan retribusi daerah yang dinilai menyalahi prosedur.

Menurut Nada kelima draft ranperda yang diusulkan ke dewan dan telah memasuki tahap jawaban Walikota atas pandangan fraksi tersebut sama sekali tidak melampirkan naskah kajian akademis. Padahal mestinya Pemko sebelum mengusulkan itu ke dewan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para stake holder sekaligus meminta masukan dari elemen masyarakat yang bergerak di bidang usaha baik mikro maupun makro.

Dengan begitu, lanjut Nada, masyarakat dapat mengetahui secara jelas materi kebijakan yang diinginkan masyarakat terhadap pemerintah begitu juga sebaliknya terkait pembebanan pajak maupun retribusi kepada masyarakat. (gus).

Lima Hambatan Pengembangan Batam

Meski sudah berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, pengembangan Batam masih menghadapi sejumlah masalah yang menurunkan daya tarik Batam sebagai tempat investasi yang aman, nyaman dan menguntungkan.

Untuk itu dibutuhkan peran yang lebih besar dari Pemerintah pusat untuk segera mengatasi persoalan tersebut, pasalnya sejumlah kendala yang dihadapi Batam saat ini dibawah kendali Pemerintah pusat. Untuk mengetahui persoalan dan strategi Pemerintah Kota Batam, Koran Jakarta mewawancarai Walikota Batam, Ahmad Dahlan, berikut petikannya.




Menurut anda, kendala atau persoalan apa yang masih menghambat investasi di Batam ?..

Begini.. sewaktu kunjungan Presiden ke Provinsi Kepulauan Riau pekan lalu saya sudah mengungkapkan lima persoalan yang dihadapi Batam kepada Presiden secara langsung. Pertama terkait status pengelolaan pulau rempang dan galang.

Status pulau tersebut harus secepatnya di clear kan apakah dikelola Otorita Batam atau BP Batam atau Pemerintah Kota Batam, karena Pulau Batam sendiri sudah tidak punya lahan lagi untuk dialokasikan kepada investor sehingga dibutuhkan daerah baru untuk pengembangannya. Beberapa waktu lalu, pulau Janda Berhias di seberang Batam juga sudah dimasukan sebagai zona perdagangan dan pelabuhan bebas yang merupakan perluasan dari Batam.


Persoalan lainnya apa ?..

Tadi kan yang pertama, nah yang kedua yaitu soal pelabuhan kontainer. Sampai saat ini Batam belum memiliki pelabuhan kontainer yang refresentatif sepertihalnya Tanjung Priok padahal sebagai zona pelabuhan bebas mestinya daerah ini memiliki infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk mendukung investasi.

Pelabuhan kontainer yang ada saat ini yakni pelabuhan Batu Ampar sudah tidak mampu lagi menyerap kontainer yang setiap tahun mengalami pertumbuhan. Untuk itu, Pemko Batam minta kepada Pemerintah pusat agar pelabuhan kontainer Batu Ampar di tetapkan sebagai Pelabuhan Kontainer tetap atau Permanent Container Port yang dilengkapi peralatan yang memadai sehingga Batam diharapkan menjadi pelabuhan terbesar di Kawasan Indonesia Barat.

Persoalan ketiga, terkait draf regulasi kepemilikan properti bagi warga asing yang tinggal di Batam. Dimana pembelian hunian oleh warga asing di Batam sebagian besar dilakukan secara individu oleh ekspatriat, sementara sebagian kecil lagi oleh perusahaan-perusahaan asing untuk tempat tinggal para karyawannya.

Kalau di Singapura dan Malaysia, sudah sejak lama memberikan izin hak pakai hunian kepada warga asing hingga 80-90 tahun, bila di Batam diterapkan pemberlakuan hak pakai selama 70 tahun saja kepada warga asing maka diyakini akan mendukung daya saing properti di Batam.

Bagaimana dengan industri pariwisata, apakah juga menghadapi kendala karena kontribusinya terhadap APBD cukup besar ?..

Industri pariwisata memang berkontribusi cukup besar terhadap penyerapan APBD dan tahun 2010 lalu target kunjungan wisatawan asing tidak tercapai karena banyaknya persoalan seperti pemberlakuan Visa on Arrival (VoA).

Persoalan VoA ini saya sampaikan juga ke Presiden sebagai persoalan ke empat yang menghambat investasi di Batam.

Sebagaimana diketahui, Kementrian Kehakiman telah menetapkan fasilitas VoA sebesar 25 dollar AS per orang untuk masa tinggal 7 hari. Kami meminta kepada Presiden agar menurunkannya menjadi 10 dollar AS per orang per grup dengan jumlah minimal empat orang dalam satu grup. Dengan demikian bila VOA kembali ke 10 dollar AS kita yakin akan dapat mendatangkan wisatawan mancanegara lebih banyak ke Kota Batam, mengingat Batam sebagai salah satu destinasi wisata terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.


Sementara poin kelima yang dinilai menjadi potensi menghambat ekonomi di Batam adalah pengelolaan pulau terluar.

Saya sudah sampaikan ke Presiden mengenai penanganan pulau-pulau terluar sebagai batas Negara Kesatuan Republik Idonesia dengan Negara Singapura dan Malaysia. Seperti diketahui terdapat empat pulau terluar di Kota Batam yang ditetapkan sebagai pulau terluar diantaranya Pulau Nipah, Pulau Putri,Pulau Batu Berantai dan Pulau Pelampung.

Kami meminta agar Pemerintah pusat memprioritaskan penyelamatan kemungkinan hilangnya pulau terluar akibat ancaman kenaikan muka air sebagai dampak dari pemanasan global dalam bentuk reklamasi. (gus).

Adu Cepat Burung Merpati

Permainan adu ketangkasan burung merpati balap saat ini menjadi hobi yang banyak digemari masyarakat Indonesia, konon juga menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.




Persepsi masyarakat awam tentang burung merpati agaknya mulai berubah, kalau dahulu merpati dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak pernah ingkar janji atau sebagai hewan pintar yang bisa mengantar surat, maka saat ini burung merpati menjadi salah satu hewan yang banyak dikoleksi karena ketangkasan dan kecepatannya. Itu pula yang membuat harga burung merpati selangit.

Betapa tidak, sebab se ekor burung merpati balap bisa diharga lebih dari 20 juta rupiah bahkan hingga ratusan juta rupiah.

Pecinta burung merpati balap tidak segan segan mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk membeli burung merpati balap yang punya kecepatan tinggi, sebab investasi yang dikeluarkan diyakini bakal memberi untung dari kemenangan burung tersebut di arena lomba balap.

Hampir setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia sering mengadakan lomba balap burung merpati. Pesertanya tentu saja para pecinta burung merpati balap yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri.

Menurut data Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia (PPMBSI) jumlah penggemar burung merpati balap di tanah air terus bertambah dan saat ini diperkirakan lebih dari 250 ribu orang. Latar belakang anggotanya tidak hanya sebatas kalangan atas atau bos kaya saja, tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat menyukai permainan adu kecepatan merpati ini.

Penyebaran hobby merpati balap dapat dilihat hampir di seluruh Pulau Jawa dan Madura, Bali, Lampung, Palembang, Medan, Makasar, Manado, Batam, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak.

Dengan demikian perputaran arus jual beli merpati balap sangat tinggi dan itu merupakan sebuah peluang bisnis yang luar biasa menguntungkan, baik dari segi materi bibit atau piyikan merpati sampai pakan dan obat-obatan serta tenaga kerjanya.

Seorang penggemar burung merpati di Batam, Mulia Pamadi mengatakan sudah menyukai burung merpati balap sejak muda dan saat ini dia memiliki puluhan koleksi burung merpati balap yang sering di ikutsertakan dalam lomba sprint burung merpati di berbagai daerah di Indoensia.

Di Batam, juga kata dia hampir setiap tahun dilakukan lomba balap burung merpati yang di selenggarakan di arena lomba balap burung merpati di daerah Batu Aji. Arena balap tersebut memang diperuntukan bagi lomba merpati balap dengan panjang lapangan hingga 1,5 km.

Dalam perlombaan biasanya peserta yang terdiri ratusan orang pecinta merpati balap berkumpul dalam permainan adu ketangkasan burung merpati balap. Mereka berkerumun membentuk lingkaran dengan pandangan mata terfokus ke dua ekor merpati yang berlomba.

Pada saat lomba, kata Mulia burung merpati balap akan dilepas di garis start, bersamaan setelah terdengar pluit tanda siap. Seketika kedua merpati mulai memacu kecepatannya sekencang-kencangnya menuju ke garis finish berjarak 1,5 km, di mana pasangan merpati itu setia menunggu di depan.

Kemenangan burung merpati balap juga sangat tergantung pada pengalaman jokinya. Di tangan joki, merpati betina sedang di-geber (dikepak-kepakkan sayapnya) sambil tak henti-hentinya berteriak memberi tanda dan semangat merpati jantan agar secepatnya sampai ke tangan joki. Akhirnya, salah satu merpati jantan tersebut meluncur deras ke tangan joki dan dinyatakan sebagai pemenang.

Menurut Mulia, setiap perlombaan selalu berlangsung sangat meriah dan yang membanggakan lomba balap burung merpati hanya ada di Indonesia meskipun pecintanya juga ada dari luar negeri.

“Merpati balap Cuma ada di Indonesia dan sudah menjadi budaya khas orang Indonesia, di mana karakter merpati balapan memiliki sifat keket ke betina, terbentuk karena kultur budaya masyarakat Indonesia sehingga karakter merpati di Indonesia dan di luar negeri berbeda,” katanya. Oleh karena itu, merpati balap mestinya dilestarikan dan dibudidayakan.

Fajar salah satu anggota Merpati Club Batam mengatakan, merpati balap tidak sekedar hobi dan saat ini sudah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan.

“Saya awalnya hobi mengoleksi burung merpati balap untuk di ikutsertakan dalam lomba dan saat ini sudah menjadi bisnis yang menguntungkan,” kata dia.

Fajar sudah membudidayakan burung merpati balap secara komersil dan banyak pembeli datang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

Jika ingin budidaya merpati balap, katanya terlebih dahulu harus mengetahui silsilah atau biasa disebut trah dari keturunan sebelumnya, seperti nenek atau buyut dari merpati tersebut.

Sebab dengan silsilah akan diketahui karakter terbang dan tempurnya, di mana unsur genetik mempengaruhi karakter keturunan yang akan diperlombakan untuk meraih juara baik tingkat lokal sampai tingkat nasional.

“Silsilah merpati menjadi penting mengingat persaingan kompetisi tingkat nasional sangat ketat karena perlombaan melibatkan merpati terbaik sekaligus ajang adu gengsi sang pemilik,” katanya.

Fajar sendiri awalnya hanya membudidayakan sepasang merpati balap yang dimiliki yang dibiakan dengan melakukan perkawinan bergilir, telur yang dihasilkan dieramkan dan ditetaskan oleh merpati lolohan atau merpati babu masing-masing dua telur. Setiap pasang indukan menghasilkan dua telur setiap dua minggu sekali, dan dierami selama 18 hari. Kemudian menetas, di-loloh sampai terbang sendiri sekitar 1 bulan, sehingga dalam setiap bulannya diperoleh enam pasang piyikan yang harga jualnya rata-rata 3 juta rupiah perpasang.

Untuk merpati balap yang ikut lomba ditingkat nasional biasanya harganya mencapai ratusan juta rupiah,” katanya.

Untuk mendapatkan merpati yang unggul dan memiliki kecepatan dan ketangkasan tinggi, kata Fajar dia hanya memilih indukan kualitas super saja. Untuk itu, piyikan yang sudah dewasa akan dipilih mana saja yang memiliki kualitas standar terbaik, yang nantinya akan dilatih menjadi merpati balap unggulan.

Menurutnya, meskipun sepasang merpati indukan memiliki trah bagus dan memiliki kualitas baik, belum tentu hasil anakannya bagus pula, jadi belum tentu sesuai dengan harapan si peternak.

Dikatakan, beternak merpati balap itu mudah dan pasti menguntungkan. Sifat merpati yang mudah berjodoh, memudahkan siklus reproduksinya bisa diatur sesuai kebutuhan. Kini. Fajar pun mulai menuai hasil, puluhan ekor piyikan merpati balapnya laris manis di beli oleh penggemar lain yang datang dari berbagai daerah seperti Lampung, Palembang, Surabaya, Bandung, Bekasi, Jakarta dan Malang.

Bayangkan, jika dengan rata-rata sebulan bisa menjual piyikan sebanyak 20 pasang burung merpati dengan taksiran harga 3 juta rupiah sepasang maka omset sebulan yang diterimanya sekitar 60 juta rupiah. Padahal biaya produksi atau biaya perawatan sangat minim yakni hanya hanya membutuhkan pakan jagung, kacang hijau dan ‘voer’ dengan total biaya sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah per bulannya ditambah gaji karyawan.

“Beternak burung merpati balap sangat prospektif meski hanya menjual piyikannya saja, apalagi jika bisa menjual merpati yang punya kecepatan dan ketangkasan tinggi maka keuntungan yang diperoleh bisa ratusan juta rupiah dalam setiap transaksi,” katanya.(gus).

Pemerintah Dukung Pengembangan Industri Alutsista Batam

BATAM – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mendukung sepenuhnya pengembangan industri alat utama sistem senjata (Alutsista) di Batam yang sudah mampu memproduksi kapal cepat rudal atau kapal perang untuk kebutuhan komersil.




Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat berkunjung ke Batam Minggu (27/2) memberi apresiasi atas langkah yang dilakukan putra dan putri Indonesia di Batam yang mampu memproduksi kapal cepat rudal (KCR). Untuk itu Purnomo berjanji akan mendukung sepenuhnya pengembangan industri tersebut dalam bentuk pembelian yang akan dilakukan pemerintah.

Menurutnya, industri di Batam telah sukses membuat kapal perang dengan kecepan 30 knot yang dilengkapi dengan sistem persenjataan modern berupa Sensor Weapon Control (Sewaco) modern, Meriam caliber 30 MM 6 laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) serta peluru kendali.

“Pengembangan industri alutsista di Batam merupakan bukti bahwa industri nasional mampu membangun dan menciptakan kapal perang yang handal,” katanya, Minggu (27/2).

Kapal dengan panjang 44 meter berbahan aluminium tersebut, katanya sangat cocok untuk kegiatan patroli maupun penyerangan di perairan kawasan Indonesia bagian barat yang lautnya tidak terlalu dalam serta banyaknya pulau pulau.

“Laut-laut di kawasan barat memang cocok untuk kapal-kapal seperti KRI Clurit. Asalkan bisa untuk patroli dan bisa juga untuk melakukan suatu penyerangan,” kata Purnomo. Untuk itu, pemerintah akan mengembangkan kapal perang seperti KRI Clurit buatan Batam secara mandiri tanpa harus membeli ke negara lain.

Komandan Lanal Batam Kolonel laut (P) Iwan Isnurwanto mengatakan, KRI Clurit merupakan produk yang dikembangkan PT Palindo Marine Industries sejak 2010. Kapal perang tersebut dibuat dari baja khusus High Tensils Steel pada bagian hulunya (lambung). Sementara untuk bagian atasnya menggunakan aluminium Alloy yang memiliki stabilitas dan kecepatan yang tinggi jika berlayar.

“Kapal perang ini termasuk yang tercanggih di kelasnya dan mampu menembakan rudak sejauh 150 kilo meter,” katanya. (gus)

Dimulai dari Treasure Bay Senilai Rp16,5 T

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan nama baru proyek kawasan wisata terpadu di Lagoi, Bintan Provinsi Kepulauan Riau yakni Treasure Bay yang diganti menjadi Pesona Lagoi Indah. Proyek dengan investasi lebih 16,5 triliun rupiah itu diyakini sebagai salah satu terbesar di Asia yang akan merekrut 44 ribu pekerja dan berpotensi mendatangkan 1 juta wisatawan asing ke Bintan.




Kawasan wisata terpadu Treasure Bay yang berganti nama menjadi Pesona Lagoi Indah merupakan proyek yang dibangun konsorsium tiga perusahaan dari Indonesia, Singapura dan Malaysia yakni PT ND Rekayasa Prima, Landmarks Berhad, dan WHT Capital Sdn Berhad.

Direktur PT ND Rekayasa Prima Noegroho Djajoesman mengatakan, proyek itu dikerjakan secara bertahap dan nantinya akan dibangun terminal ferry internasional, terminal pesawat terbang laut, tempat kunjungan kapal pesiar, Crystal Lagoon, dan sarana wisata air. Selain itu juga dibangun apartemen, convention center, universitas dan rumah sakit bertaraf internasional.

“Kami telah berdiskusi dengan pelaku bisnis perhotelan, penyelam profesional, peselancar, pelaku perahu pesiar, dan spesialis maritime dan dari diskusi itu kami berkesimpulan bahwa kami telah menemukan batu permata Asia yang tersembunyi atau Hidden Gems of Asia di laut Indonesia yakni di Bintan,” katanya.

Menurut Noegroho, proyek yang menghabiskan dana lebih 16,5 triliun rupiah itu berada di lahan seluas 338 hektare dan menjadi salah satu proyek termegah untuk tingkat Asia Tenggara.

Tak hanya megah, proyek itu juga akan merekrut lebih dari 44 ribu pekerja dan berpotensi mendatangkan sekitar 1 juta wisatawan asing. Investor akan membangun Chrystal Lagoon yang merupakan bangunan dengan teknologi canggih yang bisa membuat air laut menjadi sangat jernih. Dalam master plannya, bangunan tersebut menyerupai kelong yang berbentuk melingkar yang transparan. Sehingga orang yang berada di dalamnya seperti berada di dalam laut.

Noegroho optimis, Bintan khususnya Lagoi yang saat ini juga sudah menjadi tujuan wisata utama turis dari Asia nantinya akan menjadi tujuan wisata utama bagi turis dari Eropa, Amerika Serikat dan negara lain sepertihalnya Bali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat meresmikan pergantian nama proyek itu berharap pengembangan kawasan wisata terpadu tersebut bisa mengubah peta tujuan wisatawan. Jika saat ini wisatawan berkunjung ke Singapura baru kemudian mampir ke Kepri, maka nantinya yang berlaku adalah sebaliknya.

“Pada saatnya nanti, kita dapat mengatakan, dengan mengunjungi Bintan, Anda akan menemukan banyak hal yang khas. Setelah itu, silakan kalau mau berkunjung ke Singapura atau ke tempat lain,” kata SBY.

Peluang untuk mewujudkan hal tersebut sangat terbuka karena potensi pasar wisatawan dunia terus meningkat selain itu gaya hidup masyarakat internasioal juga cenderung atau gemar untuk berwisata di seluruh dunia serta meningkatnya golongan ekonomi menengah.

Untuk itu, dalam pengembangan suatu kawasan wisata, perlu dipikirkan hal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

SBY mencontohkan wisatawan yang memilih berlibur ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan China untuk alasan tertentu. Untuk itu turis yang berkunjung ke Bintan atau Lagoi juga memiliki alasan tertentu yang menjadi daya tariknya.

Menurutnya, ada kriteria yang bisa digunakan untuk menilai berhasil atau tidak pengembangan suatu kawasan wisata. Jika seorang wisatawan tidak ingin kembali lagi ke suatu kawasan wisata tertentu karena merasa tidak puas, tidak nyaman, dan mengatakan lokasi itu tidak baik, maka pengembangan wisata itu gagal.

“Kalau itu yang terjadi, gagal total. Gatot (gagal total) kita,” katanya.

Sebaliknya, kata SBY, jika seorang wisatawan merasa puas, memberikan penilaian baik, dan terkesan dengan tempat wisata itu, bahkan ingin kembali lagi dengan mengajak keluarga atau teman-temannya, maka kawasan wisata itu disebut berhasil.

“Itu baru baik, baru jos,” kata SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY juga menyitir film Holllywood Eat, Pray, Love yang dibintangi Julia Robert. Menurutnya, di film tersebut diceritakan seseorang yang menemukan tiga hal tersebut di tiga tempat yang berbeda.

“Saya kira kawasan di Lagoi bisa saja dibikin pulau yang indah. Anda bisa makan, berdoa, dan menemukan cinta,” kata SBY. (gus).

Kepri Menjadi New Economy Centre

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diyakini akan tumbuh menjadi daerah ekonomi baru layaknya Singapura, ditunjang oleh letak geografisnya yang sangat satrategis dan fundamental ekonomi yang cukup kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap tahun diatas rata rata nasional atau lebih dari 6,7 persen.




Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau punya potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia yang sejajar bahkan bisa menyaingi Singapura.

"Tempat kita ini (Kepri) adalah satelit Singapura. Kita akan menjadi new economy center," katanya saat membuka rapat kerja di Bandar Udara Raja Haji Fisabillillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (27/2).

Untuk mencapainya, semua pihak harus bekerja keras membangun ekonomi Kepulauan Riau. Pembangunannya harus mengakomodir kepentingan lokal, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, kepentingan nasional juga harus dipenuhi dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Yudhoyono juga meminta pembangunan Kepulauan Riau memperhatikan empat sasaran utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemeliharaan lingkungan.

Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun), Jon Arizal mengatakan, memang dibutuhkan kerja keras untuk menjadikan Kepri sebagai pusat ekonomi baru dan Pemerintah pusat telah memulainya dengan menjadikan tiga daerah di Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas.

Status sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas bagi tiga daerah di Kepri telah menarik investor global untuk menanamkan modalnya, dan tahun 2011 ini diproyeksikan sekitar 600 juta dollar AS modal asing akan masuk ke Kepri khususnya ke wilayah BBK.

“Tahun 2011 ini diharapkan BBK mampu menyerap nilai investasi 600 juta dolar AS atau dua kali lipat dari 2010 sekitar 300 juta dolar AS,” katanya.

Selain investor asing, Jon juga menyebut banyak investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di wilayah BBK, dan setiap tahun volumenya cenderung meningkat.

Jon menyadari bahwa untuk membangun ekonomi di wilayah Kepri masih membutuhkan arus modal terutama dari luar negeri yang saat ini sedang mencari tempat menarik dan menguntungkan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan senantiasa melakukan promosi dan menyiapkan infrastruktur yang berkualitas untuk menarik investor ke Kepri.

Maraknya arus modal yang masuk Kepri berdampak positif terhadap laju Laju perekonomian Kepulauan Riau, dan di kuartal akhir 2010 angkanya mengalami tren ekspansif dengan pertumbuhan sebesar 6,27 persen (year-on-year), hal ini relatif meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12 persen.

Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diestimasi sebesar 7,21 persen. Pertumbuhan ekonomi itu di akselerasi oleh perbaikan kinerja ekspor yang tumbuh sebesar 10,5 persen, menggantikan dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebagai faktor penggerak utama perekonomian makro regional. Secara tahunan, kinerja ekspor menguat tajam dari mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,99 persen di tahun 2009, menjadi tumbuh 7,31 persen sepanjang tahun 2010

Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan masih mendominasi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 46,8 persen. Aktivitas sektor industri pada triwulan IV-2010 diestimasi tumbuh 6,38 persen, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,71 persen. Sepanjang tahun 2010 sektor ini mengalami ekspansi ekonomi sebesar 7,06 persen dibanding tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan Negara, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan) DPR RI yang berasal dari Provinsi Kepri, Harry Azhar Azis mengatakan, untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kepri maka pemerintah harus mengoptimalkan peran FTZ BBK.

“Perdagangan bebas atau free trade lebih banyak positif daripada negatifnya bila dikelola dengan baik. Kawasan bebas dengan insentif perpajakan dan kepabeanan akan mendorong investasi jangka panjang agar pembangunan berkelanjutan, terutama Investasi yang bersifat Foreign Direct Investment (FDI),” katanya.

Untuk itu, beberapa permasalahan terkait FTZ harus segera diselesaikan seperti revisi PP no 2 tahun 2009 tentang pelaksanaan FTZ yang hingga saat ini masih dibahas di Jakarta, padahal aturan tersebut sangat dibutuhkan investor sebagai landasan hukum berinvestasi di BBK.

Menurut Harry, pemerintah harus mengoptimalkan peran FTZ untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Selain itu, dibutuhkan beberapa kebijakan lanjutan yakni, pertama mengembangkan komponen barang-barang modal dengan kemampuan dalam negeri.

Daya dukung sumberdaya (endowment) Indonesia sangat besar, sumber daya alam dan manusia. Dalam jangka panjang, efek substitusi (substitution effect) dan efek income (income effect) akan terjadi akibat pengurangan komponen biaya produksi.

Kedua, perlu dikembangkannya infrastruktur maritim dengan regulasi pendukung sehingga menunjang pelayaran dalam negeri. Ketiga, Perlu perbaikan infrastruktur darat dan pelabuhan agar konsentrasi industri di kawasan BBK menyebar. Dukungan pemerintah pusat diperlukan seluruh kawasan FTZ. Keempat, pemerintah pusat dan daerah harus makin terbuka dan profesional sehingga checklist masalah dan key strategy harus dijelaskan dengan transparan. Regulasi harus konsisten dengan perilaku birokrasi agar tercipta kepastian hukum.

Menurut Harry, Pemasalahan infrastruktur seperti kebutuhan listrik, sarana transportasi di darat maupun laut menjadi pemicu utama terhambatnya arus distribusi barang. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan prinsip good governance. Dengan demikian Kepri akan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Kepri dibutuhkan peran Pemerintah pusat yang lebih besar. Selain itu, Pemerintah pusat juga diminta untuk membantu mempercepat penyelesaiaan beberapa persoalan.

Sani menyebut ada empat persoalan yang dihadapi Pemprov Kepri, Pertama, meminta Presiden menambah bantuan infrastruktur sektor perikanan dan kelautan di Kepri. Kedua, memberikan bantuan pengelolaan pulau terluar atau terdepan yang ada di wilayah Kepri. Ketiga, segera mengesahkan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) menjadi universitas negeri, dan keempat, meminta hasil revisi Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2009 tentang kepabeananan segera diterbitkan.

Menurut Sani, Sektor perikanan dan kelautan Kepri, hingga kini belum banyak memberi kontribusi. Namun, beberapa program bantuan buat nelayan dan masyarakat pesisir telah dilakukan.

“Jika berharap bantuan daerah saja, tentu kurang. Karena itu, kami berharap pusat menambah bantuan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam Yayan Achyar mengatakan, iklim investasi di Kepri khususnya di kawasan BBK sudah sangat kondusif. Itu terlihat dari antusias investor asing untuk menanamkan modalnya di Kepri.

“Ada sekitar 114 proposal investasi ke kawasan BBK sejak 2010 hingga Februari ini,” katanya.

Menurutnya, ada sekitar 114 rencana investasi yang diajukan investor asing ke kawasan BBK dan sebagian besar berasal dari Singapura kemudian dari Malaysia, Korea, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat.

Sayangnya, kata dia masih ada investor yang belum merealisasikan rencana tersebut disebabkan masih terdapat ganjalan untuk berinvestasi di Kepri.

Selain belum rampungnya revisi PP no 02 tahun 2009, kata Yayan birokrasi juga masih menghambat. Khususnya peraturan perijinan yang belum diserahkan seluruhnya ke daerah seperti ijin Angka pengenal impor produsen dan Nomor Induk Kepabenan atau NIK yang masih harus di urus ke Jakarta. Padahal dua aturan tersebut sangat penting bagi investor untuk mengekspor atau impor barangnya. (gus).