BATAM – Sejumlah kawasan industri di Batam diketahui tidak mengelola limbahnya sesuai prosedur yang benar sehingga limbah yang dibuang masih mengandung zat berbahaya yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Pemerhati lingkungan Green and Healthy, Adrianus mengatakan, sejumlah kawasan industri di Batam seperti Kawasan industri Tunas, Panbil dan Wallakaka tidak mengolah limbahnya sesuai dengan prosedur, karena biayanya besar. Pengelola kawasan industri tersebut hanya mengolah limbah pabrik secara sederhana sehingga limbah yang dibuang masih mengandung zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
“Pengelola Kawasan Industri menggunakan trik untuk melawan gerakan massa yang ingin protes terkait pembuangan limbahnya dengan memberikan dana community development (CD) kepada anggota masyarakat yang dianggap berpengaruh, sehingga proses pembuangan limbah yang buruk tersebut terus terjadi sampai saat ini,’ katanya, Selasa (26/4).
Kondisi itu sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai saat ini tanpa adanya tindakan dari pihak terkait. Akibatnya, masyarakat dirugikan khususnya masyarakat lokal yang berprofesi sebagai nelayan. Pasalnya, sebagian besar limbah tersebut dibuang ke laut yang menghancurkan ekosistem di laut sehingga ikan tidak dapat hidup di perairan tersebut.
Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo mengatakan pihaknya tidak dapat mengawasi seluruh perusahaan di Batam karena jumlahnya ribuan, sedangkan jumlah tenaga pengawas tidak lebih dari 30 orang. Oleh karena itu, Bapedalda mendesak pemerintah untuk menambah jumlah pengawas agar bisa mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah secara illegal.
Meski memiliki keterbatasan, Bapedalda Batam tetap bersikap tegas terhadap perusahaan yang nakal dalam membuang limbah. Pada tahun lalu, Bapedalda telah menghentikan kegiatan produksi 6 perusahaan secara permanent karena melakukan pembuangan limbah secara illegal.
Kemudian saat ini telah diberikan surat peringatan kepada 16 perusahaan multinasional yang terdiri dari industri shipyard atau galangan kapal dan manufaktur atau elektronik yang kedapatan membuang dan menimbun limbah.
Ke 16 Perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk melakukan proses pembersihan atau clean up selama jangka waktu yang ditentukan yakni maksimal 30 hari. Jika dalam waktu tersebut belum juga diselesaikan proses pembersihannya maka ijin operasi perusahaan akan dibekukan.
Menurut Dendi, motif dan cara yang dilakukan perusahaan untuk membuang limbahnya saat ini cukup professional, misalnya dengan membuang ditempat yang tidak dapat di jangkau dan diketahui masyarakat yakni di hutan. Proses pembuangannya juga dilakukan malam hari.
Cara tersebut sering dilakukan perusahaan di Batam untuk meminimalisir pengeluaran atau biaya, pasalnya sesuai ketentuan seluruh limbah hasil produksi di Batam harus diolah terlebih dahulu di Cielengsi Jawa Barat. Proses tersebut membutuhkan biaya yang relative besar sehingga perusahaan banyak yang membuang dan menimbun limbahnya di hutan di sekitar Batam.
Dendi mengakui masih banyak perusahaan yang membuang limbahnya secara serampangan dan tidak diketahui oleh pemerintah, sebab pengawasan yang dilakukan Bapedalda Batam sangat lemah disebabkan keterbatasan personil yang akan mengawasi aktivitas pembuangan limbah ratusan perusahaan yang ada di Batam.
Selain itu, kebanyakan perusahaan di Batam telah menyerahkan proses pengolahan limbahnya kepada perusahaan lain yang tidak memiliki reputasi baik dalam pengelolaan limbah sehingga mengambil cara efektif dengan menimbunnya di hutan.
Dendi kuatir jika proses pembuagan dan penimbunan limbah B3 di hutan terus berlanjut akan berdampak negatif terhadap sumber daya air bersih di Batam. Pasalnya, limbah B3 yang ditimbun dalam tanah mengandung logam berat yang jika ditimbun dalam jangka lama akan mencemari tanah dan air sehingga jika air tersebut di konsumsi masyarakat akan menimbulkan berbagai penyakit. (gus).
Selasa, 26 April 2011
Hubungan Perusahaan-Pekerja di Batam Memprihatinkan
BATAM – Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja di Batam dinilai buruk disebabkan banyaknya kasus ketenagakerjaan yang sering merugikan buruh, seperti PHK. Untuk itu dibutuhkan lebih banyak tenaga pengawas dari Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pekerja dan pengusaha.
Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Nurhamli dalam seminar dan diskusi tentang hubungan industrial yang harmonis mengatakan, keberadaan tenaga pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam tidak efektif dalam melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan nakal yang ada di Batam. Itu disebabkan jumlahnya yang sangat minim yakni hanya 8 orang yang harus mengawasi ratusan perusahaan.
“Jumlah tenaga pengawas saat ini hanya 8 orang dan tahun 2011 ini akan ditambah 15 orang sehingga jumlahnya menjadi 23 orang, itu pun belum ideal karena di Batam terdapat ratusan perusahan dengan jumlah pekerja puluhan ribu orang,” katanya, Senin (26/4).
Kurang maksimalnya pengawasan, kata dia menyebabkan sering terjadinya kasus kasus ketenagakerjaan seperti aksi unjuk rasa dan PHK yang selalu merugikan para pekerja dan juga perusahaan. Untuk itu, jumlah tenaga pengawas harus ditambah untuk menekan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang sering terjadi di Batam.
Menurut Nurhamli, upaya penyelesaian ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah ataupun Disnaker Batam saat ini masih sebatas penyelesaian secara prosedural, bukan substansial. Akibatnya, persoalan ketenagakerjaan selalu muncul.
Pemerintah mestinya menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara substansial, misalnya terkait masalah karyawan subcon yang memiliki kontrak kerja pendek, lalu persoalan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya serta kecenderungan perusahaan untuk membuang karyawan-karyawan permanen untuk digantikan dengan karyawan baru.
Kondisi tersebut semakin membuat hubungan industrial tidak dapat berlangsung secara harmonis, dan pekerja selalu menjadi korban karena berada di pihak yang lemah dalam setiap persoalan ketenagakerjaan. Bahkan perusahaan pun tidak segan-segan untuk melakukan PHK secara sepihak, tanpa adanya perundingan terlebih dahulu antar kedua belah pihak.
Para pekerja bahkan sering mendapat perlakuan tidak adil meskipun persoalan ketenagakerjaan sudah masuk ke ranah hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebab pada proses mediasi, petugas Disnaker cenderung memihak pada perusahaan dan mengorbankan hak-hak karyawan.
Dikatakan, Batam merupakan kawasan industri dengan ratusan ribu tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah daerah mestinya bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan buruh. \
Unjuk Rasa
Ratusan pekerja PT Utama Indah Batam berunjuk rasa di depan kantor perusahaan itu menuntut manajemen untuk memperhatikan hak hak pekerja utamanya soal upah.
Koordinator ujuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Utama Indah, Dasi Darmo mengatakan, ada tujuh tuntutan dari pekerja untuk manajemen, pertama, manajemen PT Utama Indah (UI) wajib melayani perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sebagai ketentuan yang berlaku. Kedua, PT UI wajib merundingkan kembali penyesuaian upah tahun 2011 dengab pihak PUK, dan tidak membuat keputusan secara sepihak.
Ketiga, penyesuaian upah tahun 2011 bagi pekerja di atas 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan masa kerja masing-masing pekerja. Keempat, pengusaha wajib membayarkan upah lembur tahun 2010. Kelima, penyesuaian tunjangan perumahan dan keenam, penyesuaian tunjangan anak, istri dan jabatan serta ketujuh, aturan PKWT wajib disesuaikan dengan kentuan yang berlaku.
"Kami minta tujuh tuntutan itu ditindak lanjuti pihak perusahaan, sebab selama ini kami merasa diperlakukan sebagai sapi perah oleh pihak perusahaan," katanya.
Menurutnya, selama ini pihak manajemen memberikan upah secara semena mena dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur dinas tenagakerja. Misalnya dalam penentuan upah pekerja yang sudah lama bekerja dengan pekerja baru jumlahnya relative sama sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,4 juta rupiah. Upah tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan dan lainnya. (gus).
Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Nurhamli dalam seminar dan diskusi tentang hubungan industrial yang harmonis mengatakan, keberadaan tenaga pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam tidak efektif dalam melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan nakal yang ada di Batam. Itu disebabkan jumlahnya yang sangat minim yakni hanya 8 orang yang harus mengawasi ratusan perusahaan.
“Jumlah tenaga pengawas saat ini hanya 8 orang dan tahun 2011 ini akan ditambah 15 orang sehingga jumlahnya menjadi 23 orang, itu pun belum ideal karena di Batam terdapat ratusan perusahan dengan jumlah pekerja puluhan ribu orang,” katanya, Senin (26/4).
Kurang maksimalnya pengawasan, kata dia menyebabkan sering terjadinya kasus kasus ketenagakerjaan seperti aksi unjuk rasa dan PHK yang selalu merugikan para pekerja dan juga perusahaan. Untuk itu, jumlah tenaga pengawas harus ditambah untuk menekan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang sering terjadi di Batam.
Menurut Nurhamli, upaya penyelesaian ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah ataupun Disnaker Batam saat ini masih sebatas penyelesaian secara prosedural, bukan substansial. Akibatnya, persoalan ketenagakerjaan selalu muncul.
Pemerintah mestinya menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara substansial, misalnya terkait masalah karyawan subcon yang memiliki kontrak kerja pendek, lalu persoalan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya serta kecenderungan perusahaan untuk membuang karyawan-karyawan permanen untuk digantikan dengan karyawan baru.
Kondisi tersebut semakin membuat hubungan industrial tidak dapat berlangsung secara harmonis, dan pekerja selalu menjadi korban karena berada di pihak yang lemah dalam setiap persoalan ketenagakerjaan. Bahkan perusahaan pun tidak segan-segan untuk melakukan PHK secara sepihak, tanpa adanya perundingan terlebih dahulu antar kedua belah pihak.
Para pekerja bahkan sering mendapat perlakuan tidak adil meskipun persoalan ketenagakerjaan sudah masuk ke ranah hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebab pada proses mediasi, petugas Disnaker cenderung memihak pada perusahaan dan mengorbankan hak-hak karyawan.
Dikatakan, Batam merupakan kawasan industri dengan ratusan ribu tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah daerah mestinya bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan buruh. \
Unjuk Rasa
Ratusan pekerja PT Utama Indah Batam berunjuk rasa di depan kantor perusahaan itu menuntut manajemen untuk memperhatikan hak hak pekerja utamanya soal upah.
Koordinator ujuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Utama Indah, Dasi Darmo mengatakan, ada tujuh tuntutan dari pekerja untuk manajemen, pertama, manajemen PT Utama Indah (UI) wajib melayani perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sebagai ketentuan yang berlaku. Kedua, PT UI wajib merundingkan kembali penyesuaian upah tahun 2011 dengab pihak PUK, dan tidak membuat keputusan secara sepihak.
Ketiga, penyesuaian upah tahun 2011 bagi pekerja di atas 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan masa kerja masing-masing pekerja. Keempat, pengusaha wajib membayarkan upah lembur tahun 2010. Kelima, penyesuaian tunjangan perumahan dan keenam, penyesuaian tunjangan anak, istri dan jabatan serta ketujuh, aturan PKWT wajib disesuaikan dengan kentuan yang berlaku.
"Kami minta tujuh tuntutan itu ditindak lanjuti pihak perusahaan, sebab selama ini kami merasa diperlakukan sebagai sapi perah oleh pihak perusahaan," katanya.
Menurutnya, selama ini pihak manajemen memberikan upah secara semena mena dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur dinas tenagakerja. Misalnya dalam penentuan upah pekerja yang sudah lama bekerja dengan pekerja baru jumlahnya relative sama sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,4 juta rupiah. Upah tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan dan lainnya. (gus).
Karimun Butuh Listrik
Meski berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone sepertihalnya Kota Batam, namun Kabupaten Karimun sulit mengembangkan ekonomi serta mengajak investor untuk menanamkan modalnya karena keterbatasan listrik.
PLN Karimun saja, pada 2010 memiliki 4000 daftar tunggu yang hingga tahun 2011 ini belum dapat dipastikan bisa dialiri listrik atau tidak. Oleh karenanya, menjadi tugas berat bagi Nurdin Basirun yang terpilih sebagai Bupati untuk kedua kalinya pada bulan lalu. Lantas bagaimana kiat Nurdin Basirun untuk menuntaskan krisis listrik di Karimun, berikut petikan wawancara Koran Jakarta dengan Nurdin Basirun.
Setelah menjabat Bupati yang kedua kalinya, apa program utama anda ?..
Sesuai dengan visi dan misi kami sewaktu mencalonkan diri menjadi Bupati Januari 2011 lalu, saya bersama dengan Wakil Bupati akan Kerja keras serta berkonsentrasi pada penciptaan inovasi dan ide untuk mengembangkan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas SDM sebagai pengelola pembangunan sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang dengan mengedepankan intelektualitas, rasionalitas, moralitas dalam berbuat dan bertindak.
Kerja Keras, artinya, kami akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta memanfaatkan waktu dengan optimal, disiplin, penuh gairah dan semangat serta memiliki strategi dan kebijakan untuk memajukan daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
Lebih khususnya lagi apa yang akan dilakukan ?..
Kami akan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKM dan koperasi, lalu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, mengembangkan budidaya perikanan, rumput laut dan perikanan tangkap, mengembangkan perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Selain itu, industri kecil dan menengah juga akan ditingkatkan, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkat pengelolaan pariwisata dan kelautan, serta peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah dengan memberdayakan potensi maritim.
Namun, program tersebut hanya bisa kami lakukan jika pasokan listrik cukup tersedia.
Lalu apa yang akan dilakukan untuk menuntaskan krisis listrik di Karimun ?..
Listrik memang sudah menjadi kendala pembangunan sejak lama dan hingga saat ini belum terselesaikan. Pasalnya, listrik yang dikelola oleh PLN Karimun memiliki pasokan yang sangat terbatas dan sudah sejak lama PLN Cabang Karimun tidak mendapat tambahan daya sehingga ada ribuan daftar tunggu atau calon konsumen yang berharap segera dialiri listrik.
Untuk itu, Pemkab Karimun bersama pihak PLN terus berupaya mencarikan solusi agar seluruh masyarakat dapat menikmati aliran listrik. Salah satunya adalah dengan memperbaiki dan menambah jaringan untuk masyarakat.
Pemkab Karimun akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis listrik dengan cara mengalokasikan anggaran yang besar untuk membantu PLN Karimun menambah pasokan daya. Misalnya dengan memberikan bantuan berupa jaringan induk dan bantuan travois.
Anda punya target waktu untuk menuntaskan krisis listrik di Karimun ?.
Begini, kami sudah bertemu dengan pak Dahlan Iskan Direktur PLN Pusat di Jakarta dan kami minta agar PLN Karimun dapat menambah dayanya. Selain itu, kami juga berupaya pembangun pembangkit melalui badan usaha milik daerah untuk membantu PLN Karimun mendapatkan daya listrik.
Namun, untuk menuntaskan persoalan listrik tidak mudah karena untuk membangun pembangkit dibutuhkan investasi yang besar sehingga harus melibatkan investor. Namun masalahnya, sangat jarang investor yang mau berinvestasi di listrik disebabkan penentuan tariff ditentukan oleh pemerintah sehingga investor takut rugi.
Meski demikian, saya berharap sebelum habis masa jabatan saya pada 2016 nanti diharapkan krisis listrik di Karimun sudah tuntas. (gus).
Perusahaan di Batam Mulai Terkena Dampak Tsunami Jepang
BATAM – Sejumlah perusahaan elektronik di Batam mulai mengurangi jam kerja dan karyawan paska gempa bumi dan tsunami Jepang sejak beberapa pecan terakhir disebabkan kesulitan mendapat bahan baku yang biasanya di impor dari Jepang serta turunya order.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, sejumlah perusahaan elektronik di Batam mulai kelimpungan karena lesunya order dan sulitnya mendapat komponen bahan baku elektronik yang biasanya dikirim dari Jepang. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan telah mengurangi jam kerja serta karyawannya supaya bisa bertahan.
“Ada dua perusahaan elektronik yang kami ketahui telah melakukan penyesuaian karyawan dan jam kerja karena produksi turun paska Tsunami Jepang,” katanya kepada Koran Jakarta, Kamis (21/4).
Kondisi itu kata Nada, akan merambat ke perusahaan lainnya karena banyak perusahaan yang beroperasi di Batam yang berafiliasi dengan perusahaan di Jepang. Untuk itu, Pemerintah daerah harus sigap melakukan langkah antisipasi dengan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang akan di PHK.
Untuk membuka lapangan kerja baru tersebut, maka pemerintah daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor mau berusaha di Batam, selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk memberi insentif khusus kepada investor.
Sementara itu, Direktur Utama Kawasan Industri Panbil Jhon Sulistiawan mengatakan, bencana gempa bumi dan Tsunami Jepang tentu akan berdampak pada industri di banyak negara termasuk di Batam, karena mayoritas perusahaan Jepang merupakan perusahaan global yang memiliki pabrik di banyak negara.
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri terbesar di Batam yang didalamnya terdapat ratusan perusahaan asing yang sebagian besar atau lebih dari 50 persen adalah perusahaan Jepang.
“50 persen PMA di Batamindo adalah Jepang, sehingga dampak Tsunami dan Gempa bumi pasti akan terasa namun saya belum mendapat laporan secara persis dampaknya,” kata dia.
Jumlah perusahaan di Kawasan Industri Batamindo saat ini sekitar 74 perusahaan yang terdiri dari 69 PMA dan 5 PMDN. Jumlah itu mengalami penurunan disbanding lima atau sepuluh tahun lalu yang mencapai lebih dari 100 perusahaan. Penurunan tersebut disebabkan kondisi investasi di Batam yang sering tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.
Meski demikian, manajemen Batamindo juga terus mengajak investor asing untuk menanamkan investasinya. Di awal tahun 2011 terdapat 5 Penanam Modal Asing (PMA) yang akan bergabung di kawasan industri Batamindo.
“Ada beberapa PMA yang sedang melakukan pendekatan dengan kami, tetapi masih sekedar pendekatan, kapan mereka investasi kita tidak bisa pastikan. Namun, tim marketing kami sedang berupaya meyakinkan mereka untuk hadir di BIC," katanya.
Meski jumlah perusahaan yang beroperasi di Batamindo hanya 74 perusahaan namun pekerja yang ditampung cukup banyak yakni sekitar 60.000 tenaga kerja. Jumlah itu akan menyusut jika perusahaan Jepang yang tekena dampak Tsunami mem PHK nya.
Kawasan industri di Batam saat ini berjumlah sekitar 28 kawasan industri dengan 1.278 PMA dan nilai investasi yang sudah ditanamkan ditaksir 3,78 miliar dollar AS. (gus).
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, sejumlah perusahaan elektronik di Batam mulai kelimpungan karena lesunya order dan sulitnya mendapat komponen bahan baku elektronik yang biasanya dikirim dari Jepang. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan telah mengurangi jam kerja serta karyawannya supaya bisa bertahan.
“Ada dua perusahaan elektronik yang kami ketahui telah melakukan penyesuaian karyawan dan jam kerja karena produksi turun paska Tsunami Jepang,” katanya kepada Koran Jakarta, Kamis (21/4).
Kondisi itu kata Nada, akan merambat ke perusahaan lainnya karena banyak perusahaan yang beroperasi di Batam yang berafiliasi dengan perusahaan di Jepang. Untuk itu, Pemerintah daerah harus sigap melakukan langkah antisipasi dengan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang akan di PHK.
Untuk membuka lapangan kerja baru tersebut, maka pemerintah daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor mau berusaha di Batam, selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk memberi insentif khusus kepada investor.
Sementara itu, Direktur Utama Kawasan Industri Panbil Jhon Sulistiawan mengatakan, bencana gempa bumi dan Tsunami Jepang tentu akan berdampak pada industri di banyak negara termasuk di Batam, karena mayoritas perusahaan Jepang merupakan perusahaan global yang memiliki pabrik di banyak negara.
Kawasan Industri Batamindo merupakan kawasan industri terbesar di Batam yang didalamnya terdapat ratusan perusahaan asing yang sebagian besar atau lebih dari 50 persen adalah perusahaan Jepang.
“50 persen PMA di Batamindo adalah Jepang, sehingga dampak Tsunami dan Gempa bumi pasti akan terasa namun saya belum mendapat laporan secara persis dampaknya,” kata dia.
Jumlah perusahaan di Kawasan Industri Batamindo saat ini sekitar 74 perusahaan yang terdiri dari 69 PMA dan 5 PMDN. Jumlah itu mengalami penurunan disbanding lima atau sepuluh tahun lalu yang mencapai lebih dari 100 perusahaan. Penurunan tersebut disebabkan kondisi investasi di Batam yang sering tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.
Meski demikian, manajemen Batamindo juga terus mengajak investor asing untuk menanamkan investasinya. Di awal tahun 2011 terdapat 5 Penanam Modal Asing (PMA) yang akan bergabung di kawasan industri Batamindo.
“Ada beberapa PMA yang sedang melakukan pendekatan dengan kami, tetapi masih sekedar pendekatan, kapan mereka investasi kita tidak bisa pastikan. Namun, tim marketing kami sedang berupaya meyakinkan mereka untuk hadir di BIC," katanya.
Meski jumlah perusahaan yang beroperasi di Batamindo hanya 74 perusahaan namun pekerja yang ditampung cukup banyak yakni sekitar 60.000 tenaga kerja. Jumlah itu akan menyusut jika perusahaan Jepang yang tekena dampak Tsunami mem PHK nya.
Kawasan industri di Batam saat ini berjumlah sekitar 28 kawasan industri dengan 1.278 PMA dan nilai investasi yang sudah ditanamkan ditaksir 3,78 miliar dollar AS. (gus).
Pemerintah Fokus Entaskan 3 Juta Rakyat Miskin
BATAM – Pemerintah akan memberi bantuan dana sebesar 600 ribu sampai 2,2 juta rupiah per keluarga per tahun kepada rakyat miskin melalui program keluarga harapan (PKH) guna mengentaskan 3 juta rakyat miskin menjadi sejahtera.
Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri pada Rakornas PKH di Batam, Rabu (20/4) mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) bukan transformasi dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diterapkan Pemerintah beberapa waktu lalu, sebab kedua program tersebut memiliki perbedaan dalam kelompok sasaran strategis di lapangan.
"PKH lebih menyasar pada peningkatan kemampuan rumah tangga miskin dengan syarat memiliki anak usia sekolah, dan atau balita dan atau ibu sedang hamil, sedangkan BLT diberikan untuk menghadapi situasi krisis," katanya, Rabu (20/4).
Target dari PKH, kata dia mencakup 3 juta masyarakat miskin di seluruh Indonesia untuk segera di entaskan menjadi lebih sejahtera. Hal itu sebagai komitmen untuk terus menggerus angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
PKH juga dapat memotivasi bagi kalangan ibu hamil untuk menanamkan semangat bagi anak yang dikandungnya. Jumlah dana bantuan yang akan diberikan pemerintah mulai dari 600 ribu sampai 2,2 juta rupiah per keluarga per tahun.
Dana itu bisa digunakan untuk membantu biaya pemeriksaan kehamilan, membantu biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Menurut Salim, program seperti itu sudah sukses di beberapa negara seperti Brazil dan Meksiko yang keluarga miskinnya mencapai 6 juta atau 20 persen dari total penduduknya.
Direktur Direktorat Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dwi Heru Sukoco menambahkan, PKH merupakan program pengembangan Kementerian Sosial RI, dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui skema terarah yang telah teruji sukses di luar negeri, seperti di negara-negara Amerika Latin.
Menurutnya, terdapat perbedaan krusial antara BLT dan PKH, yaitu bantuan langsung yang diberikan dnegan skema bersyarat. Ada tujuan pasti dari negara dengan program ini yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik pada 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31,9 juta jiwa atau 13,3 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 240 juta jiwa.
Bila dibandingkan dengan negara tetangga ternyata jumlah penduduk miskin di Indonesia itu lebih besar atau hampir menyamai jumlah penduduk negara tetangga, seperti Malaysia yang memiliki jumlah penduduk miskin 28,2 juta jiwa sedangkan Thailand sebanyak 33 juta jiwa. (gus).
Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri pada Rakornas PKH di Batam, Rabu (20/4) mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) bukan transformasi dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diterapkan Pemerintah beberapa waktu lalu, sebab kedua program tersebut memiliki perbedaan dalam kelompok sasaran strategis di lapangan.
"PKH lebih menyasar pada peningkatan kemampuan rumah tangga miskin dengan syarat memiliki anak usia sekolah, dan atau balita dan atau ibu sedang hamil, sedangkan BLT diberikan untuk menghadapi situasi krisis," katanya, Rabu (20/4).
Target dari PKH, kata dia mencakup 3 juta masyarakat miskin di seluruh Indonesia untuk segera di entaskan menjadi lebih sejahtera. Hal itu sebagai komitmen untuk terus menggerus angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
PKH juga dapat memotivasi bagi kalangan ibu hamil untuk menanamkan semangat bagi anak yang dikandungnya. Jumlah dana bantuan yang akan diberikan pemerintah mulai dari 600 ribu sampai 2,2 juta rupiah per keluarga per tahun.
Dana itu bisa digunakan untuk membantu biaya pemeriksaan kehamilan, membantu biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Menurut Salim, program seperti itu sudah sukses di beberapa negara seperti Brazil dan Meksiko yang keluarga miskinnya mencapai 6 juta atau 20 persen dari total penduduknya.
Direktur Direktorat Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dwi Heru Sukoco menambahkan, PKH merupakan program pengembangan Kementerian Sosial RI, dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui skema terarah yang telah teruji sukses di luar negeri, seperti di negara-negara Amerika Latin.
Menurutnya, terdapat perbedaan krusial antara BLT dan PKH, yaitu bantuan langsung yang diberikan dnegan skema bersyarat. Ada tujuan pasti dari negara dengan program ini yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik pada 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31,9 juta jiwa atau 13,3 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 240 juta jiwa.
Bila dibandingkan dengan negara tetangga ternyata jumlah penduduk miskin di Indonesia itu lebih besar atau hampir menyamai jumlah penduduk negara tetangga, seperti Malaysia yang memiliki jumlah penduduk miskin 28,2 juta jiwa sedangkan Thailand sebanyak 33 juta jiwa. (gus).
Batam Incar Investor Belanda
BATAM – Badan Pengusahaan (BP) FTZ Batam mengadakan seminar investasi dan trade expo di Belanda untuk mengajak investor asal negeri kincir angin itu berinvestasi di sektor manufaktur, elektronik, galangan kapal, pertanian dan wisata di Batam.
Direktur Investasi, Marketing dan Humas BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, BP Batam bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri RI mengadakan pameran dan seminar investasi di Belanda dari tanggal 1-7 April ini untuk mengajak investor Belanda menanamkan investasinya di Batam.
“Seminar dan pameran investasi masih efektif untuk menjaring investor dan dari kegiatan itu diketahui bahwa respon pengusaha Belanda sangat positif, buktinya ada dua perusahaan yang tertarik untuk merealisasikan investasi di Batam dalam waktu dekat ini,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (20/4).
Menurut Rustam, Batam sudah sangat siap untuk menampung investor asing dari berbagai negara, sebab sejumlah fasilitas pendukung investasi sudah terpenuhi, seperti infrastruktur, layanan investasi, birokrasi yang efisien. Batam juga sudah memperoleh status sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang memudahkan investor untuk melakukan ekspor dan impor dengan biaya murah.
Belanda, kata dia merupakan negara yang cukup potensial namun jumlah pengusahanya yang menanamkan modal di Batam masih relatif kecil yakni sekitar 10-15 perusahaan. Oleh karena itu, melalui seminar potensi investasi di Belanda dan pameran diharapkan semakin banyak investor Belanda yang mau menanamkan investasinya di Batam.
Jumlah Investasi
Rustam mengatakan, pertumbuhan investasi di Batam setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada kuartal satu ini saja sudah terdapat 21 PMA yang mengajukan aplikasi investasi di Batam, jumlah itu lebih tinggi disbanding periode sama tahun lalu yang 20 PMA.
Sementara itu, nilai investasi yang akan ditanamkan juga mengalami pertumbuhan signifikan yakni dari 16 juta dollar AS di kuartal satu 2010 menjadi 50 juta dollar AS pada kuartal satu 2011 ini.
Untuk meningkatkan jumlah investasi, BP Batam akan melakukan promosi ke berbagai negara seperti Jepang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. BP Batam juga akan mengoptimalkan fungsi kantor perwakilan di beberapa negara seperti Singapura dan Jepang.
Selain itu kualitas infrastruktur juga akan ditingkatkan seperti pelabuhan batu ampar yang akan segera di tender ulang pengerjaanya setelah investor dari Perancis yang menang dalam tender awal tidak dapat memenuhi komitmen pembangunan pada waktu yang telah ditentukan.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, pemerintah tidak dapat berharap pertumbuhan investasi yang signifikan di Batam karena lahan sudah sangat terbatas. Untuk itu, Nada berharap BP Batam segera mencabut ijin alokasi lahan yang telah diberikan kepada investor yang belum melakukan pembangunan.
“BP Batam harus mengambil tindakan tegas kepada pengusaha yang menelantarkan lahan yang sudah dialokasikan. Untuk itu berikan saja lahan tersebut kepada pengusaha yang ingin membangun,” katanya.
Selain keterbatasan lahan, persoalan birokrasi juga masih sangat menghambat. Misalnya dalam pengurusan ijin investasi yang masih lama dan membutuhkan biaya cukup besar selain itu, masih ada beberapa ijin investasi yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga prosesnya menjadi lama. (gus).
Direktur Investasi, Marketing dan Humas BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, BP Batam bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri RI mengadakan pameran dan seminar investasi di Belanda dari tanggal 1-7 April ini untuk mengajak investor Belanda menanamkan investasinya di Batam.
“Seminar dan pameran investasi masih efektif untuk menjaring investor dan dari kegiatan itu diketahui bahwa respon pengusaha Belanda sangat positif, buktinya ada dua perusahaan yang tertarik untuk merealisasikan investasi di Batam dalam waktu dekat ini,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (20/4).
Menurut Rustam, Batam sudah sangat siap untuk menampung investor asing dari berbagai negara, sebab sejumlah fasilitas pendukung investasi sudah terpenuhi, seperti infrastruktur, layanan investasi, birokrasi yang efisien. Batam juga sudah memperoleh status sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang memudahkan investor untuk melakukan ekspor dan impor dengan biaya murah.
Belanda, kata dia merupakan negara yang cukup potensial namun jumlah pengusahanya yang menanamkan modal di Batam masih relatif kecil yakni sekitar 10-15 perusahaan. Oleh karena itu, melalui seminar potensi investasi di Belanda dan pameran diharapkan semakin banyak investor Belanda yang mau menanamkan investasinya di Batam.
Jumlah Investasi
Rustam mengatakan, pertumbuhan investasi di Batam setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada kuartal satu ini saja sudah terdapat 21 PMA yang mengajukan aplikasi investasi di Batam, jumlah itu lebih tinggi disbanding periode sama tahun lalu yang 20 PMA.
Sementara itu, nilai investasi yang akan ditanamkan juga mengalami pertumbuhan signifikan yakni dari 16 juta dollar AS di kuartal satu 2010 menjadi 50 juta dollar AS pada kuartal satu 2011 ini.
Untuk meningkatkan jumlah investasi, BP Batam akan melakukan promosi ke berbagai negara seperti Jepang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. BP Batam juga akan mengoptimalkan fungsi kantor perwakilan di beberapa negara seperti Singapura dan Jepang.
Selain itu kualitas infrastruktur juga akan ditingkatkan seperti pelabuhan batu ampar yang akan segera di tender ulang pengerjaanya setelah investor dari Perancis yang menang dalam tender awal tidak dapat memenuhi komitmen pembangunan pada waktu yang telah ditentukan.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, pemerintah tidak dapat berharap pertumbuhan investasi yang signifikan di Batam karena lahan sudah sangat terbatas. Untuk itu, Nada berharap BP Batam segera mencabut ijin alokasi lahan yang telah diberikan kepada investor yang belum melakukan pembangunan.
“BP Batam harus mengambil tindakan tegas kepada pengusaha yang menelantarkan lahan yang sudah dialokasikan. Untuk itu berikan saja lahan tersebut kepada pengusaha yang ingin membangun,” katanya.
Selain keterbatasan lahan, persoalan birokrasi juga masih sangat menghambat. Misalnya dalam pengurusan ijin investasi yang masih lama dan membutuhkan biaya cukup besar selain itu, masih ada beberapa ijin investasi yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga prosesnya menjadi lama. (gus).
Ratusan Pekerja Batam Unjuk Rasa
BATAM – Ratusan pekerja PT Utama Indah Batam berunjuk rasa di depan kantor perusahaan itu menuntut manajemen untuk memperhatikan hak hak pekerja utamanya soal upah.
Koordinator ujuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Utama Indah, Dasi Darmo mengatakan, ada tujuh tuntutan dari pekerja untuk manajemen, pertama, manajemen PT Utama Indah (UI) wajib melayani perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sebagai ketentuan yang berlaku. Kedua, PT UI wajib merundingkan kembali penyesuaian upah tahun 2011 dengab pihak PUK, dan tidak membuat keputusan secara sepihak.
Ketiga, penyesuaian upah tahun 2011 bagi pekerja di atas 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan masa kerja masing-masing pekerja. Keempat, pengusaha wajib membayarkan upah lembur tahun 2010. Kelima, penyesuaian tunjangan perumahan dan keenam, penyesuaian tunjangan anak, istri dan jabatan serta ketujuh, aturan PKWT wajib disesuaikan dengan kentuan yang berlaku.
"Kami minta tujuh tuntutan itu ditindak lanjuti pihak perusahaan, sebab selama ini kami merasa diperlakukan sebagai sapi perah oleh pihak perusahaan," katanya, Selasa (19/4).
Menurutnya, selama ini pihak manajemen memberikan upah secara semena mena dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur dinas tenagakerja. Misalnya dalam penentuan upah pekerja yang sudah lama bekerja dengan pekerja baru jumlahnya relative sama sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,4 juta rupiah. Upah tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan dan lainnya.
Sementara itu, ribuan pekerja perusahaan elektronik lainnya yakni PT Ghim Li sebelumnya juga melakukan mogok kerja karena mereka menolak rencana manajemen yang akan memotong gaji seluruh pekerja selama tiga hari pada bulan Maret dengan jumlah potongan 47 ribu rupiah perhari pada penerimaan gaji periode Maret nanti.
Rencana manajemen tersebut telah diumumkan secara lisan kepada para pekerja dan manajemen beralasan, pemotongan ini harus dilakukan karena pada Februari lalu, jumlah hari kalender hanya 28 hari, sementara perusahaan membayar pekerja setara bulan yang jumlah hari kalendernya 31 hari.
Kisruh soal upah pekerja juga dialami para buruh di perusahaan galangan kapal PT Kabel Shipiyard Kabil. Puluhan pekerja mendatangi Polsek Batuaji untuk melaporkan pihak perusahaan yang belum membayar gaji karyawan selama dua bulan.
Yosef Pele salah seorang pekerja mengatakan, karyawan mestinya sudah menerima gaji selama dua bulan sebesar 4,5 juta rupiah namun ketika diminta, manajemen menyebut tidak sanggup membayar gaji karyawannya.
"Kedatangan kami untuk konsultasi ke polisi, bagaimana proses hukum terkait masalah ini. Hari Sabtu kami sudah diberhentikan dan sesuai perjanjian hari senin gaji kami sudah dibayarkan. Tapi sampai sekarang perusahaan tidak membayarnya. Sampai senin malam mereka beralasan masih menghitung time shif gaji bulan Februari belum dimasukkan slip gaji," ujar Yosef Pele.
Ketua Asosiasi Pengusaha (Apindo) Batam, Oka Simatupang mengatakan kisruh antara pengusaha dan pekerja mestinya dapat diselesaikan secara baik baik jika ada komunikasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yakni pekerja dan perusahaan harus membuka pintu untuk berkomunikasi mencari solusi.
Oka berharap perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para pekerja agar tidak terjadi unjuk rasa. Pasalnya, aktivitas unjuk rasa akan mempengaruhi iklim investasi di Batam karena para investor yang ingin menanamkan modalnya akan merasa takut untuk merealisasikan investasinya.
Terlebih kata Oka, jumlah investor asing di Batam sangat banyak bahkan sebagian besar investor yang berusaha di Batam adalah investor asing dari berbagai negara. (gus).
Koordinator ujuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Utama Indah, Dasi Darmo mengatakan, ada tujuh tuntutan dari pekerja untuk manajemen, pertama, manajemen PT Utama Indah (UI) wajib melayani perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sebagai ketentuan yang berlaku. Kedua, PT UI wajib merundingkan kembali penyesuaian upah tahun 2011 dengab pihak PUK, dan tidak membuat keputusan secara sepihak.
Ketiga, penyesuaian upah tahun 2011 bagi pekerja di atas 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan masa kerja masing-masing pekerja. Keempat, pengusaha wajib membayarkan upah lembur tahun 2010. Kelima, penyesuaian tunjangan perumahan dan keenam, penyesuaian tunjangan anak, istri dan jabatan serta ketujuh, aturan PKWT wajib disesuaikan dengan kentuan yang berlaku.
"Kami minta tujuh tuntutan itu ditindak lanjuti pihak perusahaan, sebab selama ini kami merasa diperlakukan sebagai sapi perah oleh pihak perusahaan," katanya, Selasa (19/4).
Menurutnya, selama ini pihak manajemen memberikan upah secara semena mena dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur dinas tenagakerja. Misalnya dalam penentuan upah pekerja yang sudah lama bekerja dengan pekerja baru jumlahnya relative sama sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,4 juta rupiah. Upah tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan dan lainnya.
Sementara itu, ribuan pekerja perusahaan elektronik lainnya yakni PT Ghim Li sebelumnya juga melakukan mogok kerja karena mereka menolak rencana manajemen yang akan memotong gaji seluruh pekerja selama tiga hari pada bulan Maret dengan jumlah potongan 47 ribu rupiah perhari pada penerimaan gaji periode Maret nanti.
Rencana manajemen tersebut telah diumumkan secara lisan kepada para pekerja dan manajemen beralasan, pemotongan ini harus dilakukan karena pada Februari lalu, jumlah hari kalender hanya 28 hari, sementara perusahaan membayar pekerja setara bulan yang jumlah hari kalendernya 31 hari.
Kisruh soal upah pekerja juga dialami para buruh di perusahaan galangan kapal PT Kabel Shipiyard Kabil. Puluhan pekerja mendatangi Polsek Batuaji untuk melaporkan pihak perusahaan yang belum membayar gaji karyawan selama dua bulan.
Yosef Pele salah seorang pekerja mengatakan, karyawan mestinya sudah menerima gaji selama dua bulan sebesar 4,5 juta rupiah namun ketika diminta, manajemen menyebut tidak sanggup membayar gaji karyawannya.
"Kedatangan kami untuk konsultasi ke polisi, bagaimana proses hukum terkait masalah ini. Hari Sabtu kami sudah diberhentikan dan sesuai perjanjian hari senin gaji kami sudah dibayarkan. Tapi sampai sekarang perusahaan tidak membayarnya. Sampai senin malam mereka beralasan masih menghitung time shif gaji bulan Februari belum dimasukkan slip gaji," ujar Yosef Pele.
Ketua Asosiasi Pengusaha (Apindo) Batam, Oka Simatupang mengatakan kisruh antara pengusaha dan pekerja mestinya dapat diselesaikan secara baik baik jika ada komunikasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yakni pekerja dan perusahaan harus membuka pintu untuk berkomunikasi mencari solusi.
Oka berharap perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para pekerja agar tidak terjadi unjuk rasa. Pasalnya, aktivitas unjuk rasa akan mempengaruhi iklim investasi di Batam karena para investor yang ingin menanamkan modalnya akan merasa takut untuk merealisasikan investasinya.
Terlebih kata Oka, jumlah investor asing di Batam sangat banyak bahkan sebagian besar investor yang berusaha di Batam adalah investor asing dari berbagai negara. (gus).
Mimpi Siswa Tunarungu Usai Ujian Nasional
Meski tunarungu, Dodi Ardiansyah (22) bersama dua rekannya tetap optimistis bisa menyelesaikan semua soal yang diujikan pada Ujian Nasional tahun ini dengan benar sehingga lulus dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi layaknya siswa normal lainnya agar mimpinya bisa diraih.
Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Dodi tetap bersemangat mengikuti Ujian Nasional hari Pertama di sekolahnya SLB (Sekolah Luar Biasa) Kartini pada Senin (18/4) itu.
Bersama dua rekannya yakni Venina Patinasarani dan Jasmin Nur Abdillah, Dodi membaca lembar demi lembar soal Ujian Matapelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan kala itu dengan cermat.
Tidak ada perbedaan materi soal yang diterima Dodi dengan siswa normal lainnya dan Dodi pun memang tidak berharap ada perbedaan meski faktanya mereka berbeda dengan siswa normal lainnya.
“Kami tidak merasa beda dengan siswa normal lain, sehingga tak pantas bagi kami untuk mendapatkan soal ujian yang lebih mudah. Justru pada saat Ujian Nasional ini, ingin kami buktikan bahwa siswa Tunarungu juga mampu menjawab soal dengan benar,” kata Dodi dengan bahasa isyarat, Senin (18/4).
Tepat pukul 8.00 pagi, dodi dan dua rekannya mulai melaksanakan ujian nasional di lantai tiga ruang kelas SLB Kartini. Meski hanya diikuti tiga siswa, namun pengawasan dari guru tetap dilakukan dengan ketat, bahkan satu pengawas mengawasi satu siswa.
Tak tampak rasa gelisah dan cemas dari wajah Dodi saat mengisi lembar jawaban, dan selama dua jam akhirnya Dia bisa menyelesaikan 50 soal yang diujikan. Dengan raut muka sumringah, Dodi bercerita bahwa dia yakin bisa menjawab 90 persen soal yang diujikan karena soal soal yang diujikan tidak jauh berbeda dengan materi pelajaran yang diajari guru sewaktu sekolah.
Dodi pun juga sebelumnya sudah menghapal dan belajar semua materi yang diajari gurunya di rumah sehingga pada saat ujian tidak ada kendala yang berarti dalam menjawab seluruh soal yang diujikan.
Selepas ujian, Dodi berniat langsung pulang ke rumah dan dia mengatakan ingin belajar kembali di rumah untuk persiapan ujian besoknya agar bisa menjawab soal dengan benar.
Saat ditanya tentang rencananya jika lulus Ujian, Dodi mengatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia punya cita cita tinggi yakni menjadi dokter.
“Saya ingin jadi Dokter agar bisa mengobati tunarungu supaya bisa bicara dengan normal layaknya orang kebanyakan,” katanya.
Dodi sadar tidak mudah mewujudkan cita citanya tersebut terlebih bagi dirinya yang punya keterbatasan karena tidak mampu bicara. Apalagi, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia mau menerima siswa cacat seperti dirinya.
Menghadapi kondisi tersebut, Dodi merasa mendapat perlakuan tidak adil dari lingkungan dan negara. Lingkungan yang selalu menganggap siswa cacat tidak mampu dan lemah serta negara yang tidak memfasilitasi ribuan siswa cacat untuk bisa mewujudkan mimpinya merupakan perlakuan yang tidak adil bagi anak anak cacat di Indonesia.
Padahal, Dodi dan rekannya tidak menghendaki Cacat, namun Tuhan punya kehendak lain.
Dodi berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau memberi perhatian yang lebih besar pada anak anak cacat di Indonesia, karena meski mereka cacat namun harapan dan cita citanya dalam menjalani hidup juga sama dengan orang lain yang normal.
Untuk itu, lembaga pendidikan sepertihalnya Sekolah Luar Biasa Kartini Batam mestinya dibangun oleh Negara di seluruh penjuru kota agar para anak cacat bisa bersekolah layaknya anak anak normal lainnya sehingga mereka mampu mewujudkan mimpinya seperti Kartini Pahlawan dari Jepara yang bermimpi ingin mencerdaskan bangsa. (gus).
Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Dodi tetap bersemangat mengikuti Ujian Nasional hari Pertama di sekolahnya SLB (Sekolah Luar Biasa) Kartini pada Senin (18/4) itu.
Bersama dua rekannya yakni Venina Patinasarani dan Jasmin Nur Abdillah, Dodi membaca lembar demi lembar soal Ujian Matapelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan kala itu dengan cermat.
Tidak ada perbedaan materi soal yang diterima Dodi dengan siswa normal lainnya dan Dodi pun memang tidak berharap ada perbedaan meski faktanya mereka berbeda dengan siswa normal lainnya.
“Kami tidak merasa beda dengan siswa normal lain, sehingga tak pantas bagi kami untuk mendapatkan soal ujian yang lebih mudah. Justru pada saat Ujian Nasional ini, ingin kami buktikan bahwa siswa Tunarungu juga mampu menjawab soal dengan benar,” kata Dodi dengan bahasa isyarat, Senin (18/4).
Tepat pukul 8.00 pagi, dodi dan dua rekannya mulai melaksanakan ujian nasional di lantai tiga ruang kelas SLB Kartini. Meski hanya diikuti tiga siswa, namun pengawasan dari guru tetap dilakukan dengan ketat, bahkan satu pengawas mengawasi satu siswa.
Tak tampak rasa gelisah dan cemas dari wajah Dodi saat mengisi lembar jawaban, dan selama dua jam akhirnya Dia bisa menyelesaikan 50 soal yang diujikan. Dengan raut muka sumringah, Dodi bercerita bahwa dia yakin bisa menjawab 90 persen soal yang diujikan karena soal soal yang diujikan tidak jauh berbeda dengan materi pelajaran yang diajari guru sewaktu sekolah.
Dodi pun juga sebelumnya sudah menghapal dan belajar semua materi yang diajari gurunya di rumah sehingga pada saat ujian tidak ada kendala yang berarti dalam menjawab seluruh soal yang diujikan.
Selepas ujian, Dodi berniat langsung pulang ke rumah dan dia mengatakan ingin belajar kembali di rumah untuk persiapan ujian besoknya agar bisa menjawab soal dengan benar.
Saat ditanya tentang rencananya jika lulus Ujian, Dodi mengatakan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia punya cita cita tinggi yakni menjadi dokter.
“Saya ingin jadi Dokter agar bisa mengobati tunarungu supaya bisa bicara dengan normal layaknya orang kebanyakan,” katanya.
Dodi sadar tidak mudah mewujudkan cita citanya tersebut terlebih bagi dirinya yang punya keterbatasan karena tidak mampu bicara. Apalagi, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia mau menerima siswa cacat seperti dirinya.
Menghadapi kondisi tersebut, Dodi merasa mendapat perlakuan tidak adil dari lingkungan dan negara. Lingkungan yang selalu menganggap siswa cacat tidak mampu dan lemah serta negara yang tidak memfasilitasi ribuan siswa cacat untuk bisa mewujudkan mimpinya merupakan perlakuan yang tidak adil bagi anak anak cacat di Indonesia.
Padahal, Dodi dan rekannya tidak menghendaki Cacat, namun Tuhan punya kehendak lain.
Dodi berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau memberi perhatian yang lebih besar pada anak anak cacat di Indonesia, karena meski mereka cacat namun harapan dan cita citanya dalam menjalani hidup juga sama dengan orang lain yang normal.
Untuk itu, lembaga pendidikan sepertihalnya Sekolah Luar Biasa Kartini Batam mestinya dibangun oleh Negara di seluruh penjuru kota agar para anak cacat bisa bersekolah layaknya anak anak normal lainnya sehingga mereka mampu mewujudkan mimpinya seperti Kartini Pahlawan dari Jepara yang bermimpi ingin mencerdaskan bangsa. (gus).
Industri Semen Diyakini Prospektif
Pertumbuhan konsumsi semen tahun ini dipreksi 6-10 persen menurut catatan Asosiasi Semen Indoensia dan angkanya bisa lebih tinggi lagi jika pemerintah merealisasikan sejumlah rencana proyek infrastrukturnya, sebab porsi konsumsi semen untuk pembangunan infrastruktur masih kecil yakni 30 persen.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan, konsumsi semen nasional diproyeksikan tumbuh 10 persen menjadi 44,33 juta ton dibanding 2010 yang 40,3 juta ton. Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang selalu diangka 6 persen, atau sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan konsumsi semen bisa lebih tinggi lagi jika pemerintah merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, sebab porsi konsumsi semen oleh pemerintah masih kecil yakni 30 persen sedangkan swasta 60-70 persen,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka kapasitas terpasang industri semen nasional harus ditingkatkan dari 47 juta ton saat ini menjadi 51 juta ton berdasarkan perhitungan utilisasi industri se-men yang mencapai 85 persen. Oleh karena itu, wajar jika perusahaan semen gencar melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan kapasitas pabriknya.
Alhasil, pendapatan dan laba yang diperoleh perusahaan semen juga akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan. PT Semen Gresik Tbk bahkan menargetkan pertumbuhan laba 10-15 persen senilai 4 triliun rupiah pada tahun 2011 ini disbanding 2010 yang 3,63 triliun rupiah.
Direktur Utama Semen Gresik Dwi Sutjipto mengatakan, pertumbuhan laba pada 2011 akan dipicu peningkatan produksi serta mulai beroperasinya dua pabrik baru pada akhir tahun ini. Dua pabrik baru tersebut berlokasi di Tonasa Sulawesi Selatan, dan Tuban, Jawa Timur dengan total kapasitas produksi total lima juta ton.
Dengan penambahan kapasitas dua pabrik baru tersebut, maka total kapasitas produksi perseroan mencapai 25 juta ton dari 18,5 juta ton pada 2010. Dengan produksi tersebut perseroan membukukan pendapatan 14 triliun rupiah pada tahun 2010 dan tahun ini diprediksi tumbuh 10 persen menjadi 15,4 triliun rupiah.
Perusahaan lainnya yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk juga memproyeksikan pertumbuhan laba dan penjualan pada tahun ini seiring membaiknya kinerja tahun 2010. Sepanjang tahun 2010 perseroan mencatat laba bersih 3,225 triliun rupiah tumbuh 17,4 persen dibanding tahun lalu yang 2,747 triliun rupiah. Peningkatan laba dipicu naiknya pendapatan dari 10,576 triliun rupiah di 2009 menjadi 11,138 triliun rupiah tahun 2010.
PT Holcim Indonesia Tbk juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan labanya tahun 2011 ini yakni 950 miliar rupiah atau naik sekitar 6 persen dibanding 2010 yang 895,75 miliar rupiah. Deputy CFO Holcim Irman An-driesjah mengatakan peningkatan itu seiring dengan peningkatan konsumsi semen nasional pada tahun ini sebesar 6-10 persen.
Meningkatnya kinerja emiten semen membuat sejumlah analis dan lembaga riset merekomendasikan untuk mengoleksi saham perusahaan semen.
Riset yang dilakukan Deutsche Bank AG bahkan merekomendasikan untuk membeli saham-saham di sektor semen karena masih memiliki prospek yang menjanjikan pada tahun ini. Salah satu faktor pemicu adalah rendahnya ongkos produksi bakal menjadi sentimen positif bagi kinerja para emiten.
CEO Grup Bosowa, Erwin Aksa mengatakan, industri semen nasional bisa tumbuh lebih tinggi, dan hal itu sangat tergantung dari seberapa cepat pemerintah bisa merealisasikan rencana pembangunan infrastrukturnya.
Untuk itu, produsen semen butuh kepastian pemerintah terkait pengerjaan proyek proyek infrastrukturnya seperti jalan tol, jembatan sulat sunda, jalan layang dan lainnya. Percepatan pembangunan proyek tersebut akan memicu produsen semen untuk meningkatkan produksinya. (gus).
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan, konsumsi semen nasional diproyeksikan tumbuh 10 persen menjadi 44,33 juta ton dibanding 2010 yang 40,3 juta ton. Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang selalu diangka 6 persen, atau sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan konsumsi semen bisa lebih tinggi lagi jika pemerintah merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, sebab porsi konsumsi semen oleh pemerintah masih kecil yakni 30 persen sedangkan swasta 60-70 persen,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka kapasitas terpasang industri semen nasional harus ditingkatkan dari 47 juta ton saat ini menjadi 51 juta ton berdasarkan perhitungan utilisasi industri se-men yang mencapai 85 persen. Oleh karena itu, wajar jika perusahaan semen gencar melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan kapasitas pabriknya.
Alhasil, pendapatan dan laba yang diperoleh perusahaan semen juga akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan. PT Semen Gresik Tbk bahkan menargetkan pertumbuhan laba 10-15 persen senilai 4 triliun rupiah pada tahun 2011 ini disbanding 2010 yang 3,63 triliun rupiah.
Direktur Utama Semen Gresik Dwi Sutjipto mengatakan, pertumbuhan laba pada 2011 akan dipicu peningkatan produksi serta mulai beroperasinya dua pabrik baru pada akhir tahun ini. Dua pabrik baru tersebut berlokasi di Tonasa Sulawesi Selatan, dan Tuban, Jawa Timur dengan total kapasitas produksi total lima juta ton.
Dengan penambahan kapasitas dua pabrik baru tersebut, maka total kapasitas produksi perseroan mencapai 25 juta ton dari 18,5 juta ton pada 2010. Dengan produksi tersebut perseroan membukukan pendapatan 14 triliun rupiah pada tahun 2010 dan tahun ini diprediksi tumbuh 10 persen menjadi 15,4 triliun rupiah.
Perusahaan lainnya yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk juga memproyeksikan pertumbuhan laba dan penjualan pada tahun ini seiring membaiknya kinerja tahun 2010. Sepanjang tahun 2010 perseroan mencatat laba bersih 3,225 triliun rupiah tumbuh 17,4 persen dibanding tahun lalu yang 2,747 triliun rupiah. Peningkatan laba dipicu naiknya pendapatan dari 10,576 triliun rupiah di 2009 menjadi 11,138 triliun rupiah tahun 2010.
PT Holcim Indonesia Tbk juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan labanya tahun 2011 ini yakni 950 miliar rupiah atau naik sekitar 6 persen dibanding 2010 yang 895,75 miliar rupiah. Deputy CFO Holcim Irman An-driesjah mengatakan peningkatan itu seiring dengan peningkatan konsumsi semen nasional pada tahun ini sebesar 6-10 persen.
Meningkatnya kinerja emiten semen membuat sejumlah analis dan lembaga riset merekomendasikan untuk mengoleksi saham perusahaan semen.
Riset yang dilakukan Deutsche Bank AG bahkan merekomendasikan untuk membeli saham-saham di sektor semen karena masih memiliki prospek yang menjanjikan pada tahun ini. Salah satu faktor pemicu adalah rendahnya ongkos produksi bakal menjadi sentimen positif bagi kinerja para emiten.
CEO Grup Bosowa, Erwin Aksa mengatakan, industri semen nasional bisa tumbuh lebih tinggi, dan hal itu sangat tergantung dari seberapa cepat pemerintah bisa merealisasikan rencana pembangunan infrastrukturnya.
Untuk itu, produsen semen butuh kepastian pemerintah terkait pengerjaan proyek proyek infrastrukturnya seperti jalan tol, jembatan sulat sunda, jalan layang dan lainnya. Percepatan pembangunan proyek tersebut akan memicu produsen semen untuk meningkatkan produksinya. (gus).
Menunggu IPO Duo Perusahaan Semen
Pasar diprediksi merespon positf dan akan menyerap saham perdana yang akan dilepas dua perusahaan semen yakni PT Semen Batam milik grup Bosowa dan PT Semen Baturaja milik Pemerintah RI. Tinggal menunggu rasa percaya diri pemegang saham dua perusahaan itu untuk segera melepas sahamnya pada paruh kedua tahun ini.
Sejumlah analis pemperkirakan pada Semester kedua tahun 2011 ini merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten untuk menawarkan saham perdananya (Initial public offering/IPO) karena arah pergerakan pasar sudah bisa di baca sehingga investor mau melepas dananya untuk ambil untung.
Meski demikian tidak seluruh saham sektor industri laku diperdagangkan sehingga investor harus jeli melihat prospek industri yang mampu memberi imbal hasil atau keuntungan yang besar. Misalnya sektor komoditas, telekomunnikasi dan infrastruktur termasuk industri semen. Oleh karenanya, rencana IPO PT Semen Batam dan PT Semen Baturaja mestinya bisa direaliasikan semester dua tahun ini.
PT Semen Batam adalah perusahaan semen yang sahamnya dimiliki grup Bosowa. CEO Grup Bosowa, Erwin Aksa sudah merencanakan IPO perusahaan tersebut sejak 2009. Tujuannya untuk mendapatkan dana guna meningkatkan kapasitas pabrik dan membangun mesin pembangkit listrik di Batam.
PT Semen Batam diketahui mampu menghasilkan produksi 200 ribu ton per tahun pada 2008 dan saat ini produksinya ditaksir lebih dari 600 ribu ton per tahun dan pendapatan yang diterima lebih 600 miliar rupiah pertahun.
Sebagian besar produksi dijual di Batam dan perusahaan berkeinginan menjadi pemain utama dengan memenuhi 50 persen kebutuhan semen di Batam yang pertumbuhan konsumsi cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia dengan rata rata pertumbuhan 10-30 persen per tahun.
Perseroan juga punya strategi untuk meluaskan jaring pasarnya di seluruh kota Sumatra seiring tingginya konsumsi semen di berbagai daerah yang dipicu maraknya pembangunan infrastruktur termasuk proyek property di daerah.
Untuk mewujudkan ekspansi bisnisnya maka PT Semen Batam harus meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah mesin dan memperluas pabriknya. Perseroan juga berencana membangun mesin pembangkit listrik sendiri guna efisiensi dan menjamin ketersediaan pasokan listrik. Pasalnya, pengeluaran untuk listrik mencapai dua miliar rupiah per bulannya sehingga dibutuhkan pembangkit sendiri.
Perseroan membutuhkan dana besar untuk merealisasikan rencana bisnisnya tersebut dan salah satu cara untuk mendapatkan dana murah menurut Erwin Aksa dengan menawarkan saham perdana ke pasar modal.
Perseroan berencana melepas sekitar 20 persen sahamnya ke pasar untuk itu sudah ada komunikasi dengan investor asal Timur Tengah yang akan bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer).
Meski sudah direncanakan sejak 2009, namun Erwin Aksa belum percaya diri untuk merealiasikan rencana tersebut. Pasalnya sejumlah kendala masih menghadang seperti kondisi pasar yang dinilai belum stabil serta belum siapnya pembeli siaga untuk menyerap sahamnya.
Penundaan IPO pada tahun 2009 cukup beralasan karena pasar memang masih fluktuatif akibat dampak krisis keuangan global tahun 2008. Namun kondisi pasar dinilai sejumlah analis mulai membaik sejak 2009 dan terus meningkat hingga 2010 dan 2011 ini. Itu ditandai indeks di sejumlah pasar dunia terus meningkat dan begitu juga dengan pasar di Indonesia yang terus rebound hingga menyentuh level 3.800.
Rasa tidak percaya diri untuk melantai ke Bursa juga terjadi pada perusahaan semen PT Semen Baturaja milik Pemerintah RI. Pemerintah selaku pemilik perusahaan tersebut masih ragu untuk merealisasikan rencana IPO PT Semen Baturaja pada tahun ini. Pasalnya, restrukturisasi asset diperkirakan membutuhkan waktu lama termasuk proses untuk mendapatkan persetujuan dari legislative.
Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto mengatakan, masih ada yang harus dibenahi dan sipatnya lebih ke internal seperti masalah tanah, pelabuhan, kereta api dan lainnya.
Menurutnya, saat ini banyak kegiatan usaha perseroan yang berada diatas tanah BUMN lain. Untuk itu, proses restrukturisasi aset harus segera diselesaikan terlebih dahulu supaya pada saat sahamnya ditawarkan layak jual.
“Masih memungkinkan pekerjaan rumah ini dirampungkan pada tahun ini, dan kemudian dilanjutkan dengan permohonan izin IPO ke Bapepam-LK dan BEI. " katanya.
Menurutnya, IPO Semen Baturaja diprediksi baru akan terealisasi pada tahun depan, atau paling lambat semester I-2012, dengan asumsi proses di DPR bisa cepat selesai dan kondisi pasar cukup memungkinkan untuk dilakukannya penawaran saham perdana.
Perseroan berencana akan melepas sekitar 30 persen saham ke pasar dengan target perolehan dana 1 triliun rupiah. Dana ini akan dialokasikan untuk pengembangan pabrik, bisnis semen putih hingga meningkatkan pangsa pasar menjadi 30 persen dari saat ini yang 22 persen.
Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja Zulkifri Subli mengatakan IPO perlu dilakukan untuk mendapatkan dana guna meningkatkan kapasitas usaha sehingga pendapatan akan meningkat. Pada tahun 2011 ini saja, perseroan menargetkan pendapatan naik 10 persen menjadi 974,31 miliar rupiah dibanding 2010 yang 885,47 miliar rupiah. Sementara itu, laba bersih ditargetkan tumbuh 5-10 persen dibanding 2010 yang 220,25 miliar rupiah.
Respon Pasar
Pengamat pasar modal Felix Sindhunata mengatakan, indeks di pasar nasional akan menguat tahun ini dipengaruhi oleh sentiment pasar membaik serta adanya data unemployment atau angka pengangguran di Amerika Serikat saat ini yang merupakan terendah dalam dua tahun terakhir.
Oleh karenanya, di paruh kedua tahun ini diprediksi akan banyak perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. Meski investor harus mewaspadai dampak negatif dari krisis politik di Timur Tengah yang dapat memicu pergerakan harga minyak bumi serta krisis utang Eropa.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano Herman menuturkan, kondisi global memang harus menjadi rujukan investor ketika masuk pasar namun faktor domestic tetap yang utama diperhatikan dan saat ini situasi domestik cukup menunjang bagi pelaku pasar untuk investasi.
Itu terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan kenaikan sebesar 0,78 persen atau 28,81 poin menjadi 3.707,48 pada perdagangan di awal bulan April ini.
Herman meyakini jika kondisi pasar modal global dan Indonesia membaik seperti sekarang maka penawaran umum saham perdana akan kembali marak dilakukan pada semester kedua 2011. Saat ini saja sudah ada tiga perusahaan yang telah mencatatkan saham perdana pada periode Januari hingga Februari 2011 yakni PT Megapolitan Development Tbk (EMDE) mencatatkan saham perdana pada 12 Januari 2011 dengan melepas 850 juta saham ke publik, PT Martina Bertho Tbk (MBTO) mencatatkan saham perdana pada 13 Januari 2011 dengan melepas 355 juta saham ke publik, dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatatkan saham perdana pada 11 Februari 2011 dengan melepas 6,33 miliar saham ke publik.
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendukung pendapat Felix. Melalui Ketua AEI, Airlangga Hartato menyebut kondisi pasar modal sepanjang tahun 2011 ini memiliki arah positif sehingga perusahaan tidak perlu ragu masuk ke pasar. .
Membaiknya kondisi pasar modal yang positif tersebut tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi yang diprediksi membaik serta masih tingginya kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya investasi di surat surat berharga seperti Saham, SUN dan obligasi.(gus).
Sejumlah analis pemperkirakan pada Semester kedua tahun 2011 ini merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten untuk menawarkan saham perdananya (Initial public offering/IPO) karena arah pergerakan pasar sudah bisa di baca sehingga investor mau melepas dananya untuk ambil untung.
Meski demikian tidak seluruh saham sektor industri laku diperdagangkan sehingga investor harus jeli melihat prospek industri yang mampu memberi imbal hasil atau keuntungan yang besar. Misalnya sektor komoditas, telekomunnikasi dan infrastruktur termasuk industri semen. Oleh karenanya, rencana IPO PT Semen Batam dan PT Semen Baturaja mestinya bisa direaliasikan semester dua tahun ini.
PT Semen Batam adalah perusahaan semen yang sahamnya dimiliki grup Bosowa. CEO Grup Bosowa, Erwin Aksa sudah merencanakan IPO perusahaan tersebut sejak 2009. Tujuannya untuk mendapatkan dana guna meningkatkan kapasitas pabrik dan membangun mesin pembangkit listrik di Batam.
PT Semen Batam diketahui mampu menghasilkan produksi 200 ribu ton per tahun pada 2008 dan saat ini produksinya ditaksir lebih dari 600 ribu ton per tahun dan pendapatan yang diterima lebih 600 miliar rupiah pertahun.
Sebagian besar produksi dijual di Batam dan perusahaan berkeinginan menjadi pemain utama dengan memenuhi 50 persen kebutuhan semen di Batam yang pertumbuhan konsumsi cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia dengan rata rata pertumbuhan 10-30 persen per tahun.
Perseroan juga punya strategi untuk meluaskan jaring pasarnya di seluruh kota Sumatra seiring tingginya konsumsi semen di berbagai daerah yang dipicu maraknya pembangunan infrastruktur termasuk proyek property di daerah.
Untuk mewujudkan ekspansi bisnisnya maka PT Semen Batam harus meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah mesin dan memperluas pabriknya. Perseroan juga berencana membangun mesin pembangkit listrik sendiri guna efisiensi dan menjamin ketersediaan pasokan listrik. Pasalnya, pengeluaran untuk listrik mencapai dua miliar rupiah per bulannya sehingga dibutuhkan pembangkit sendiri.
Perseroan membutuhkan dana besar untuk merealisasikan rencana bisnisnya tersebut dan salah satu cara untuk mendapatkan dana murah menurut Erwin Aksa dengan menawarkan saham perdana ke pasar modal.
Perseroan berencana melepas sekitar 20 persen sahamnya ke pasar untuk itu sudah ada komunikasi dengan investor asal Timur Tengah yang akan bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer).
Meski sudah direncanakan sejak 2009, namun Erwin Aksa belum percaya diri untuk merealiasikan rencana tersebut. Pasalnya sejumlah kendala masih menghadang seperti kondisi pasar yang dinilai belum stabil serta belum siapnya pembeli siaga untuk menyerap sahamnya.
Penundaan IPO pada tahun 2009 cukup beralasan karena pasar memang masih fluktuatif akibat dampak krisis keuangan global tahun 2008. Namun kondisi pasar dinilai sejumlah analis mulai membaik sejak 2009 dan terus meningkat hingga 2010 dan 2011 ini. Itu ditandai indeks di sejumlah pasar dunia terus meningkat dan begitu juga dengan pasar di Indonesia yang terus rebound hingga menyentuh level 3.800.
Rasa tidak percaya diri untuk melantai ke Bursa juga terjadi pada perusahaan semen PT Semen Baturaja milik Pemerintah RI. Pemerintah selaku pemilik perusahaan tersebut masih ragu untuk merealisasikan rencana IPO PT Semen Baturaja pada tahun ini. Pasalnya, restrukturisasi asset diperkirakan membutuhkan waktu lama termasuk proses untuk mendapatkan persetujuan dari legislative.
Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto mengatakan, masih ada yang harus dibenahi dan sipatnya lebih ke internal seperti masalah tanah, pelabuhan, kereta api dan lainnya.
Menurutnya, saat ini banyak kegiatan usaha perseroan yang berada diatas tanah BUMN lain. Untuk itu, proses restrukturisasi aset harus segera diselesaikan terlebih dahulu supaya pada saat sahamnya ditawarkan layak jual.
“Masih memungkinkan pekerjaan rumah ini dirampungkan pada tahun ini, dan kemudian dilanjutkan dengan permohonan izin IPO ke Bapepam-LK dan BEI. " katanya.
Menurutnya, IPO Semen Baturaja diprediksi baru akan terealisasi pada tahun depan, atau paling lambat semester I-2012, dengan asumsi proses di DPR bisa cepat selesai dan kondisi pasar cukup memungkinkan untuk dilakukannya penawaran saham perdana.
Perseroan berencana akan melepas sekitar 30 persen saham ke pasar dengan target perolehan dana 1 triliun rupiah. Dana ini akan dialokasikan untuk pengembangan pabrik, bisnis semen putih hingga meningkatkan pangsa pasar menjadi 30 persen dari saat ini yang 22 persen.
Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja Zulkifri Subli mengatakan IPO perlu dilakukan untuk mendapatkan dana guna meningkatkan kapasitas usaha sehingga pendapatan akan meningkat. Pada tahun 2011 ini saja, perseroan menargetkan pendapatan naik 10 persen menjadi 974,31 miliar rupiah dibanding 2010 yang 885,47 miliar rupiah. Sementara itu, laba bersih ditargetkan tumbuh 5-10 persen dibanding 2010 yang 220,25 miliar rupiah.
Respon Pasar
Pengamat pasar modal Felix Sindhunata mengatakan, indeks di pasar nasional akan menguat tahun ini dipengaruhi oleh sentiment pasar membaik serta adanya data unemployment atau angka pengangguran di Amerika Serikat saat ini yang merupakan terendah dalam dua tahun terakhir.
Oleh karenanya, di paruh kedua tahun ini diprediksi akan banyak perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. Meski investor harus mewaspadai dampak negatif dari krisis politik di Timur Tengah yang dapat memicu pergerakan harga minyak bumi serta krisis utang Eropa.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano Herman menuturkan, kondisi global memang harus menjadi rujukan investor ketika masuk pasar namun faktor domestic tetap yang utama diperhatikan dan saat ini situasi domestik cukup menunjang bagi pelaku pasar untuk investasi.
Itu terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan kenaikan sebesar 0,78 persen atau 28,81 poin menjadi 3.707,48 pada perdagangan di awal bulan April ini.
Herman meyakini jika kondisi pasar modal global dan Indonesia membaik seperti sekarang maka penawaran umum saham perdana akan kembali marak dilakukan pada semester kedua 2011. Saat ini saja sudah ada tiga perusahaan yang telah mencatatkan saham perdana pada periode Januari hingga Februari 2011 yakni PT Megapolitan Development Tbk (EMDE) mencatatkan saham perdana pada 12 Januari 2011 dengan melepas 850 juta saham ke publik, PT Martina Bertho Tbk (MBTO) mencatatkan saham perdana pada 13 Januari 2011 dengan melepas 355 juta saham ke publik, dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatatkan saham perdana pada 11 Februari 2011 dengan melepas 6,33 miliar saham ke publik.
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendukung pendapat Felix. Melalui Ketua AEI, Airlangga Hartato menyebut kondisi pasar modal sepanjang tahun 2011 ini memiliki arah positif sehingga perusahaan tidak perlu ragu masuk ke pasar. .
Membaiknya kondisi pasar modal yang positif tersebut tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi yang diprediksi membaik serta masih tingginya kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya investasi di surat surat berharga seperti Saham, SUN dan obligasi.(gus).
Kasus Trafficking Semakin Menguatirkan
TANJUNG PINANG – Kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin menguatirkan dan jumlah korbanya sejak 2006 hingga saat ini lebih dari 2 ribu orang. Ironisnya, belum ada satupun kasus tersebut yang masuk meja pengadilan.
Anggota Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) bagian penanggulangan Provinsi Kepri, A Husaini mengatakan, korban trafficking yang terjadi di Kepri terus meningkat setiap tahunnya. Jumlahnya lebih dari 2 ribu orang sejak 2006 hingga saat ini, dan sebagian besar korban adalah peremuan dan anak dibawah umur.
“Jumlah korban traficiking sejak 2006 hingga saat ini mencapai 2 ribu orang yang merupakan korban yang kami dampingi dan jumlahnya lebih besar lagi jika digabung dengan data yang dimiliki kepolisian dan lembaga lainnya,” kata dia, akhir pekan lalu.
Para korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia khususnya Pulau Jawa yang dipekerjakan ke sejumlah negara terutama Malaysia dan Singapura. Korban terjerat dalam kasus trafficking karena di iming imingi dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan jenis pekerjaan lainnya dengan gaji tinggi.
Namun, dalam proses selanjutnya kebanyakan korban tidak mendapat pekerjaan dan gaji sesuai dengan yang dijanjikan. Para korban juga tidak dilengkapi dengan dokumen legal sehingga sering di tangkap oleh aparat berwenang di negara tempatnya bekerja.
Menurut Husaini, kasus trafficking akan terus bertambah jika tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah soal penempatan TKI di negara lain. Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya menindak tegas para pelaku kejahatan trafficking dengan hukuman yang setimpal. Pasalnya hingga saat ini, belum pernah ada satupun kasus trafficking yang masuk ke pengadilan sehingga para pelaku kejahatan tersebut masih leluasa mencari korbanya.
Para penyelidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sering mendapatkan kendala dalam merampungkan perkara. Kendala tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal. Misalnya, ketika penyidik sudah mengirimkan berkas kasus trafficking, tetapi begitu sudah disidangkan berubah menjadi pasal mucikari. Fakta itulah kemudian mengindikasi masih ada joker di balik kasus trafficking.
Ketua Umum LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Kepulauan Riau, Syamsul Rumangkang mengatakan, para penegak hukum mestinya dapat melihat korban kasus trafficking yang telah dianiaya, di perkosa dan tidak digaji selama bekerja sehingga mereka tidak membiarkan para pelaku kejahatan trafficking bebas dan tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Selama ini, kata dia beberapa oknum penegak hukum di pengadilan dan kepolisian bisa diajak kerjasama dengan penjahat trafficking sehingga kasusnya sering tidak sampai ke meja hijau.
Oleh karena itu, Syamsul yang juga anggota Bidang Pencegahan Tim Gugus Tugas Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Perempuan dan Anak Provinsi Kepri mendesak penegak hukum supaya jangan "bermain" dengan para trafficker.
"Generasi muda bangsa ini bukan komoditi yang bebas dieksploitasi tanpa memandang batas aturan dan hak azasi manusia. Oleh karena itu penegak hukum harus bertindak menghukum seberat beratnya para penjahat Trafficking," katanya. (gus).
Anggota Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) bagian penanggulangan Provinsi Kepri, A Husaini mengatakan, korban trafficking yang terjadi di Kepri terus meningkat setiap tahunnya. Jumlahnya lebih dari 2 ribu orang sejak 2006 hingga saat ini, dan sebagian besar korban adalah peremuan dan anak dibawah umur.
“Jumlah korban traficiking sejak 2006 hingga saat ini mencapai 2 ribu orang yang merupakan korban yang kami dampingi dan jumlahnya lebih besar lagi jika digabung dengan data yang dimiliki kepolisian dan lembaga lainnya,” kata dia, akhir pekan lalu.
Para korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia khususnya Pulau Jawa yang dipekerjakan ke sejumlah negara terutama Malaysia dan Singapura. Korban terjerat dalam kasus trafficking karena di iming imingi dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan jenis pekerjaan lainnya dengan gaji tinggi.
Namun, dalam proses selanjutnya kebanyakan korban tidak mendapat pekerjaan dan gaji sesuai dengan yang dijanjikan. Para korban juga tidak dilengkapi dengan dokumen legal sehingga sering di tangkap oleh aparat berwenang di negara tempatnya bekerja.
Menurut Husaini, kasus trafficking akan terus bertambah jika tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah soal penempatan TKI di negara lain. Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya menindak tegas para pelaku kejahatan trafficking dengan hukuman yang setimpal. Pasalnya hingga saat ini, belum pernah ada satupun kasus trafficking yang masuk ke pengadilan sehingga para pelaku kejahatan tersebut masih leluasa mencari korbanya.
Para penyelidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sering mendapatkan kendala dalam merampungkan perkara. Kendala tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal. Misalnya, ketika penyidik sudah mengirimkan berkas kasus trafficking, tetapi begitu sudah disidangkan berubah menjadi pasal mucikari. Fakta itulah kemudian mengindikasi masih ada joker di balik kasus trafficking.
Ketua Umum LSM Gerakan Anti Trafficking (GAT) Kepulauan Riau, Syamsul Rumangkang mengatakan, para penegak hukum mestinya dapat melihat korban kasus trafficking yang telah dianiaya, di perkosa dan tidak digaji selama bekerja sehingga mereka tidak membiarkan para pelaku kejahatan trafficking bebas dan tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Selama ini, kata dia beberapa oknum penegak hukum di pengadilan dan kepolisian bisa diajak kerjasama dengan penjahat trafficking sehingga kasusnya sering tidak sampai ke meja hijau.
Oleh karena itu, Syamsul yang juga anggota Bidang Pencegahan Tim Gugus Tugas Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Perempuan dan Anak Provinsi Kepri mendesak penegak hukum supaya jangan "bermain" dengan para trafficker.
"Generasi muda bangsa ini bukan komoditi yang bebas dieksploitasi tanpa memandang batas aturan dan hak azasi manusia. Oleh karena itu penegak hukum harus bertindak menghukum seberat beratnya para penjahat Trafficking," katanya. (gus).
Polda Kepri Tingkatkan Keamanan Paska Bom Cirebon
BATAM – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) meningkatkan pengamanan di sejumlah obyek vital termasuk markas kepolisian paska ledakan bom Masjid di Cirebon untuk menghindari peristiwa serupa di Kepri.
Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan, Kepolisian telah meningkatkan pengamanan di sejumlah obyek vital seperti Bank, pusat perbelanjaan, pelabuhan, Bandar udara dan rumah ibadah untuk menghindari aksi terorisme paska ledakan bom Masjid di Kota Cirebon.
Peningkatan pengamanan dilakukan dengan melakukan razia dan menempatkan beberapa personil Polri di sejumlah obyek vital.
"Antisipasi sudah dilakukan, bahkan kami memberlakukan siaga satu sejak adanya ancaman teror bom buku beberapa waktu lalu dan dengan adanya kejadian Cirebon kemarin maka keamanan akan lebih kami tingkatkan," katanya, kepada wartawan, Sabtu (16/4).
Itu juga sejalan dengan kebijakan Polri melalui telegram yang dikirim Pimpinan Polri untuk melaksanakan pengaman rutin setelah adanya terror bom buku. Terror bom sebelumnya itu telah memakan korban perwira polisi, Kasat Polres Jakarta Timur.
Provinsi Kepri termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap aksi terorisme sebab letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sering dijadikan teroris untuk kabur dari Indonesia.
Kepri juga memiliki banyak pulau yang belum berpenghuni sehingga dapat dijadikan tempat persembunyian yang aman bagi teroris. Oleh karena itu, pengamanan Kepolisian juga dilakukan di sejumlah titik pelabuhan rakyat yang berpotensi menjadi tempat pelarian bagi teroris. (gus).
Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan, Kepolisian telah meningkatkan pengamanan di sejumlah obyek vital seperti Bank, pusat perbelanjaan, pelabuhan, Bandar udara dan rumah ibadah untuk menghindari aksi terorisme paska ledakan bom Masjid di Kota Cirebon.
Peningkatan pengamanan dilakukan dengan melakukan razia dan menempatkan beberapa personil Polri di sejumlah obyek vital.
"Antisipasi sudah dilakukan, bahkan kami memberlakukan siaga satu sejak adanya ancaman teror bom buku beberapa waktu lalu dan dengan adanya kejadian Cirebon kemarin maka keamanan akan lebih kami tingkatkan," katanya, kepada wartawan, Sabtu (16/4).
Itu juga sejalan dengan kebijakan Polri melalui telegram yang dikirim Pimpinan Polri untuk melaksanakan pengaman rutin setelah adanya terror bom buku. Terror bom sebelumnya itu telah memakan korban perwira polisi, Kasat Polres Jakarta Timur.
Provinsi Kepri termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap aksi terorisme sebab letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sering dijadikan teroris untuk kabur dari Indonesia.
Kepri juga memiliki banyak pulau yang belum berpenghuni sehingga dapat dijadikan tempat persembunyian yang aman bagi teroris. Oleh karena itu, pengamanan Kepolisian juga dilakukan di sejumlah titik pelabuhan rakyat yang berpotensi menjadi tempat pelarian bagi teroris. (gus).
Pemko Batam Tak Akan Bubarkan Ahmadiyah
BATAM – Pemerintah Kota Batam tidak akan membubarkan kelompok Ahmadiyah meskipun sejumlah Pemerintah Daerah sudah membekukan organisasi tersebut, sebab dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak mengatur soal pembubaran Ahmadiyah selain itu wewenang pembubaran ajaran agama mestinya dilakukan Pemerintah pusat.
Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan menegaskan, Pemko Batam tidak akan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.
"Dalam SKB tiga menteri tidak ada klausul yang mengatakan Ahmadiyah harus dibubarkan,” katanya, Jumat (15/4).
Ditambahkan, yang berwenang mengambil tindakan untuk membubarkan Ahmadiyah adalah pemerintah pusat sebab urusan agama, pertahanan keamanan, luar negeri, ekonomi moneter dan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah, katanya hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan mensosialisasi kebijakan tersebut untuk diketahui masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Batam tetap menampung aspirasi masyarakat yang mendesak pembubaran Ahmadiyah di Batam. Untuk itu seluruh informasi, usulan dan masukan dari masyarakat akan ditampung untuk menjadi bahan dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang akan dilakukan pekan depan yang hasilnya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan solusi.
Sementara itu, ratusan warga Batam melakukan aksi demonstrasi ke Pemko Batam dan Pusat Ahmadiyah di Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia Kota sebelumnya sudah mengingatkan jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan aktivitas penyebaran agama dan segera bertobat untuk kembali memeluk Islam secara murni.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
Sementara itu, jumlah pengikut Ahmadiyah di Provinsi Kepri sekitar 130 orang dimana 70 di antaranya berada di Batam.
Sosialisasi SKB
Staf Ahli Kementrian Agama RI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tulus Sastrowijoyo mengatakan, pemerintah ataupun Kementrian Agama tidak pernah ingin menghapuskan ajaran Ahmadiyah. Tapi, pemerintah melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan kepercayaan tersebut kepada orang lain.
"Kita tidak melarang mereka untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka. Yang kita larang itu adalah penyebaran dan pengajaran aliran tersebut. Hal itu didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sudah beberapa kali melakukan pengamatan, ternyata penyebaran dan pengajaran aliran Ahmadiyah telah meresahkan warga Indonesia serta menodai akidah agama Islam," kata Tulus dalam sosialisasi SKB Tiga Menteri di Batam.
Jika pemeluk Ahmadiyah masih melakukan penyebaran, maka jajaran pemerintah serta kepolisian boleh menindak mereka.
Salah satu pengikut Ahmadiyah yang hadir dalam acara sosialisasi SKB tiga menteri tersebut, Muhammad Sani mengaku pasrah terhadap keputusan Pemerintah.
Menurutnya, Dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya tidak merasa pernah melakukan penodaaan terhadap agama Islam sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh ormas Islam di setiap aksi demo mereka. Muhammad Sani mengaku, telah menjadi pengikut Ahmadiyah semenjak tahun 1996 dan sejak saat itu dia tidak pernah melakukan praktek penyebaran kepercayaan Ahmadiyah kepada siapapun. (gus).
Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan menegaskan, Pemko Batam tidak akan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.
"Dalam SKB tiga menteri tidak ada klausul yang mengatakan Ahmadiyah harus dibubarkan,” katanya, Jumat (15/4).
Ditambahkan, yang berwenang mengambil tindakan untuk membubarkan Ahmadiyah adalah pemerintah pusat sebab urusan agama, pertahanan keamanan, luar negeri, ekonomi moneter dan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah, katanya hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan mensosialisasi kebijakan tersebut untuk diketahui masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Batam tetap menampung aspirasi masyarakat yang mendesak pembubaran Ahmadiyah di Batam. Untuk itu seluruh informasi, usulan dan masukan dari masyarakat akan ditampung untuk menjadi bahan dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang akan dilakukan pekan depan yang hasilnya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan solusi.
Sementara itu, ratusan warga Batam melakukan aksi demonstrasi ke Pemko Batam dan Pusat Ahmadiyah di Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia Kota sebelumnya sudah mengingatkan jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan aktivitas penyebaran agama dan segera bertobat untuk kembali memeluk Islam secara murni.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
Sementara itu, jumlah pengikut Ahmadiyah di Provinsi Kepri sekitar 130 orang dimana 70 di antaranya berada di Batam.
Sosialisasi SKB
Staf Ahli Kementrian Agama RI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tulus Sastrowijoyo mengatakan, pemerintah ataupun Kementrian Agama tidak pernah ingin menghapuskan ajaran Ahmadiyah. Tapi, pemerintah melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan kepercayaan tersebut kepada orang lain.
"Kita tidak melarang mereka untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka. Yang kita larang itu adalah penyebaran dan pengajaran aliran tersebut. Hal itu didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sudah beberapa kali melakukan pengamatan, ternyata penyebaran dan pengajaran aliran Ahmadiyah telah meresahkan warga Indonesia serta menodai akidah agama Islam," kata Tulus dalam sosialisasi SKB Tiga Menteri di Batam.
Jika pemeluk Ahmadiyah masih melakukan penyebaran, maka jajaran pemerintah serta kepolisian boleh menindak mereka.
Salah satu pengikut Ahmadiyah yang hadir dalam acara sosialisasi SKB tiga menteri tersebut, Muhammad Sani mengaku pasrah terhadap keputusan Pemerintah.
Menurutnya, Dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya tidak merasa pernah melakukan penodaaan terhadap agama Islam sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh ormas Islam di setiap aksi demo mereka. Muhammad Sani mengaku, telah menjadi pengikut Ahmadiyah semenjak tahun 1996 dan sejak saat itu dia tidak pernah melakukan praktek penyebaran kepercayaan Ahmadiyah kepada siapapun. (gus).
Aids di Batam Semakin Menguatirkan
BATAM – Jumlah penderita HIV/Aids di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat setiap tahunnya termasuk jumlah yang tewas. Pada kuartal pertama (Januari-Maret 2011) saja sudah 23 orang meninggal disebabkan Aids yang berarti rata-rata 7-8 orang meninggal setiap bulannya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan, jumlah penderita HIV/.Aids termasuk korban yang sudah meninggal di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun penyuluhan dilakukan.
Pada tahun 2009 saja terdapat 36 orang meninggal dunia disebabkan Aids yang berarti setiap bulannya terdapat 3 orang meninggal akibat Aids. Lalu pada tahun 2010 terdapat 43 orang meninggal yang berarti ada sekitar 4 orang meninggal setiap bulannya disebabkan Aids.
“Dalam kurun waktu tiga bulan di tahun 2011 ini terdapat 23 orang atau rata-rata 7 sampai 8 orang per bulan yang meninggal dunia. Sedangkan jumlah penderita HIV sebanyak 85 orang dan yang sudah positif Aids sebanyak 33 orang,” katanya, Rabu (13/4).
Menurut Rizal, penyebaran virus HIV/Aids di Batam seperti fenomena gunung es yang terus mengalami peningkatan jumlah penderita hingga berakhir dengan meninggal dunia. Jumlah yang tercatat secara resmi tidak sebanding dengan jumlah yang sebenarnya karena kebanyakan keluarga tidak mau mempublikasikan atau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akbiat Aids.
Dikatakan, masih banyak penderita HIV/Aids yang menutup diri dan tidak melaporkan penyakitnya kepada instansi berwenang, padahal itu perlu untuk mendapat penanganan atau pengobatan secara dini agar nyawanya bisa diselamatkan.
Salah satu faktor penyebab tingginya penderita HIV/Aids di Batam adalah maraknya tempat prostitusi sebagai dampak negatif atas kemajuan pembangunan kota Batam
Munculnya tempat-tempat prostitusi baik yang illegal maupun yang legal tersebut semakin memudahkan potensi berkembangnya penyebaran virus HIV/Aids di masyarakat.
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) melakukan berbagai program untuk mengurangi penderita HIV/Aids di Batam. Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi ataupun pemeriksaan darah di tempat-tempat beresiko seperti di lokalisasi Teluk Pandan Sintai ataupun di Mat Belanda Belakang Padang.
Sementara itu, Koordinator Konsulat Klinik konseling dan testing HIV/AIDS Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam, Francisca Tanzil mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi tentang HIV/Aids di masyarakat untuk menekan penularannya.
RSBK Batam sendiri menyediakan pelayanan, perawatan serta pengobatan bagi masyarakat yang terkena HIV/AIDS. Program itu meliputi konseling (penyuluhan), testing (pemeriksaan), serta pengadaan pengobatan.
Perawatan yang dilakukan di RSBK menggunakan metode ARV ( antiretroviral ) yaitu obat yang bisa menekan jumlah pengembangan virus HIV/Aids bagi pengidapnya. Saat ini ada sekitar 87 orang dengan rincian, laki-laki 54 orang dan perempuan 33 orang yang melakukan pengobatan di RSBK. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan penderita HIV/Aids secara rill.
Sedikitnya jumlah penderita HIV/Aids yang melakukan pengobatan secara dini disebabkan faktor lingkungan yang menyebabkan mereka merasa malu untuk melakukan pengobatan. Padahal, kondisi tersebut sangat membahayakan nyawa penderita tersebut jika penyakitnya tidak ditangani secara dini.
Menurut Fransisca, sebagian besar penderita HIV/Aids di Batam adalah laki laki yang sering melakukan hubungan seks secara bebas dengan pekerja seks komersial ataupun pengguna Narkoba.
”Jumlah warga Batam yang mengikuti proses konseling atau konsultasi pemeriksaan diri sebanyak 3.103 orang. Dari jumlah itu, 305 adalah laki-laki dan sisanya perempuan,” katanya. (gus).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan, jumlah penderita HIV/.Aids termasuk korban yang sudah meninggal di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun penyuluhan dilakukan.
Pada tahun 2009 saja terdapat 36 orang meninggal dunia disebabkan Aids yang berarti setiap bulannya terdapat 3 orang meninggal akibat Aids. Lalu pada tahun 2010 terdapat 43 orang meninggal yang berarti ada sekitar 4 orang meninggal setiap bulannya disebabkan Aids.
“Dalam kurun waktu tiga bulan di tahun 2011 ini terdapat 23 orang atau rata-rata 7 sampai 8 orang per bulan yang meninggal dunia. Sedangkan jumlah penderita HIV sebanyak 85 orang dan yang sudah positif Aids sebanyak 33 orang,” katanya, Rabu (13/4).
Menurut Rizal, penyebaran virus HIV/Aids di Batam seperti fenomena gunung es yang terus mengalami peningkatan jumlah penderita hingga berakhir dengan meninggal dunia. Jumlah yang tercatat secara resmi tidak sebanding dengan jumlah yang sebenarnya karena kebanyakan keluarga tidak mau mempublikasikan atau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akbiat Aids.
Dikatakan, masih banyak penderita HIV/Aids yang menutup diri dan tidak melaporkan penyakitnya kepada instansi berwenang, padahal itu perlu untuk mendapat penanganan atau pengobatan secara dini agar nyawanya bisa diselamatkan.
Salah satu faktor penyebab tingginya penderita HIV/Aids di Batam adalah maraknya tempat prostitusi sebagai dampak negatif atas kemajuan pembangunan kota Batam
Munculnya tempat-tempat prostitusi baik yang illegal maupun yang legal tersebut semakin memudahkan potensi berkembangnya penyebaran virus HIV/Aids di masyarakat.
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) melakukan berbagai program untuk mengurangi penderita HIV/Aids di Batam. Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi ataupun pemeriksaan darah di tempat-tempat beresiko seperti di lokalisasi Teluk Pandan Sintai ataupun di Mat Belanda Belakang Padang.
Sementara itu, Koordinator Konsulat Klinik konseling dan testing HIV/AIDS Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam, Francisca Tanzil mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi tentang HIV/Aids di masyarakat untuk menekan penularannya.
RSBK Batam sendiri menyediakan pelayanan, perawatan serta pengobatan bagi masyarakat yang terkena HIV/AIDS. Program itu meliputi konseling (penyuluhan), testing (pemeriksaan), serta pengadaan pengobatan.
Perawatan yang dilakukan di RSBK menggunakan metode ARV ( antiretroviral ) yaitu obat yang bisa menekan jumlah pengembangan virus HIV/Aids bagi pengidapnya. Saat ini ada sekitar 87 orang dengan rincian, laki-laki 54 orang dan perempuan 33 orang yang melakukan pengobatan di RSBK. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan penderita HIV/Aids secara rill.
Sedikitnya jumlah penderita HIV/Aids yang melakukan pengobatan secara dini disebabkan faktor lingkungan yang menyebabkan mereka merasa malu untuk melakukan pengobatan. Padahal, kondisi tersebut sangat membahayakan nyawa penderita tersebut jika penyakitnya tidak ditangani secara dini.
Menurut Fransisca, sebagian besar penderita HIV/Aids di Batam adalah laki laki yang sering melakukan hubungan seks secara bebas dengan pekerja seks komersial ataupun pengguna Narkoba.
”Jumlah warga Batam yang mengikuti proses konseling atau konsultasi pemeriksaan diri sebanyak 3.103 orang. Dari jumlah itu, 305 adalah laki-laki dan sisanya perempuan,” katanya. (gus).
Warga Batam Demo Ahmadiyah
BATAM – Ratusan warga Batam Provinsi Kepulauan Riau berunjuk rasa di depan kantor Ahmadiyah Batam menuntut penghentian aktivitas Ahmadiyah sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya, Senin (11/4). Meski akan dilakukan dengan cara sendiri, katanya FPI tidak akan melakukan tindakan anarkis.
Penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kepri katanya secara mekanisme diserahkan kepada pemerintah setempat, namun FPI minta dilakukan dengan waktu sesingkat singkatnya. Pasalnya, aktivitas Ahmadiyah di Kepri sudah mengkuatirkan dan jika tidak dihentikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, puluhan personil polisi dari Kepolisian Resor Kota Batam, Rempang dan Galang (Barelang) bersiaga di Markas Jama'ah Ahmadiyah di kawasan Nagoya Square setelah mendapatkan informasi adanya rencana kedatangan sekelompok massa untuk menghentikan aktivitas Jama'ah Ahmadiyah.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah mendesak Pemerintah pusat untuk membubarkan jamaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia termasuk Batam karena ajarannya dinilai sudah menyimpang dari ketentuan Agama Islam.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
"Sudah seharusnya pemerintah untuk tegas dalam melarang dan membubarkan aliran Ahmadiyah, khususnya di Batam dan Indonesia pada umumnya," katanya.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Di Batam sendiri, kata dia terdapat lebih dari 70 orang anggota Jamaah Ahmadiyah di daerah Windsor. Para jamaah Ahmadiyah tersebut sangat ekslusif dalam menjalankan ibadah padahal mereka bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, MUI Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri segera melarang dan membubarkan Ahmadiyah di Batam khususnya dan umumnya di Kepri.
Menurutnya, ketegasan pemerintah untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah ini sangat diperlukan, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terlebih keberadaan jamaah Ahmadiyah di Batam yang berpusat di salah satu ruko di kawasan Tanah Longsor, Nagoya, sudah banyak diketahui organisasi Islam lainnya.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
"Kami tak ingin kejadian anarkis itu terulang di Batam yang disebabkan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah yang telah diketahui oleh kelompok-kelompok Islam lainnya," katanya. (gus).
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya, Senin (11/4). Meski akan dilakukan dengan cara sendiri, katanya FPI tidak akan melakukan tindakan anarkis.
Penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kepri katanya secara mekanisme diserahkan kepada pemerintah setempat, namun FPI minta dilakukan dengan waktu sesingkat singkatnya. Pasalnya, aktivitas Ahmadiyah di Kepri sudah mengkuatirkan dan jika tidak dihentikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, puluhan personil polisi dari Kepolisian Resor Kota Batam, Rempang dan Galang (Barelang) bersiaga di Markas Jama'ah Ahmadiyah di kawasan Nagoya Square setelah mendapatkan informasi adanya rencana kedatangan sekelompok massa untuk menghentikan aktivitas Jama'ah Ahmadiyah.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah mendesak Pemerintah pusat untuk membubarkan jamaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia termasuk Batam karena ajarannya dinilai sudah menyimpang dari ketentuan Agama Islam.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
"Sudah seharusnya pemerintah untuk tegas dalam melarang dan membubarkan aliran Ahmadiyah, khususnya di Batam dan Indonesia pada umumnya," katanya.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Di Batam sendiri, kata dia terdapat lebih dari 70 orang anggota Jamaah Ahmadiyah di daerah Windsor. Para jamaah Ahmadiyah tersebut sangat ekslusif dalam menjalankan ibadah padahal mereka bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, MUI Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri segera melarang dan membubarkan Ahmadiyah di Batam khususnya dan umumnya di Kepri.
Menurutnya, ketegasan pemerintah untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah ini sangat diperlukan, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terlebih keberadaan jamaah Ahmadiyah di Batam yang berpusat di salah satu ruko di kawasan Tanah Longsor, Nagoya, sudah banyak diketahui organisasi Islam lainnya.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
"Kami tak ingin kejadian anarkis itu terulang di Batam yang disebabkan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah yang telah diketahui oleh kelompok-kelompok Islam lainnya," katanya. (gus).
Perusahaan Jepang di Batam Menyusut
BATAM – Jumlah perusahaan asal Jepang yang beroperasi di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone) Batam turun dari 40 perusahaan menjadi sekitar 30 perusahaan selama lima tahun terakhir disebabkan terus naiknya biaya produksi yang dipicu mahalnya tariff listrik, VoA (Visa on Arrival) dan upah buruh.
Consulate Generale of Japan, Shigeya Aoyama ketika berkunjung ke Batam Jumat (8/4) mengatakan, banyak perusahaan Jepang yang sudah beroperasi di Batam mengeluh tingginya tarif listrik di Batam yang menyebabkan biaya produksi terus meningkat.
Akibatnya, sejumlah perusahaan asal Jepang tidak mampu meneruskan kegiatan produksinya dan memilih untuk memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih kompetitif.
“Pengusaha Jepang banyak yang mengeluh ke Konsulat Jenderal Jepang bahwa tarif listrik di Batam terlalu tinggi bahkan lebih tinggi dibanding Singapura sehingga mereka tidak bisa kompetitif dan memilih merelokasi pabriknya ke negara lain seperti Vietnam,” katanya.
Ditambahkan, perbandingan tarif listrik di Batam dengan Vietnam tidak terlalu mencolok namun pemerintah Vietnam memberi kemudahan lain bagi investor Jepang, misalnya memberi VoA yang lebih murah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia justru memberlakukan biaya VoA yang lebih tinggi. Akibatnya dari 2.000 pekerja asal Jepang saat ini hanya tinggal sekitar 200 orang saja. Jumlah turis Jepang ke Batam juga menurun sejak diberlakukannya VoA dengan sistem berkelompok. Melalui mekanisme itu maka setiap empat orang akan dikenakan biaya VoA sebesar 10 dollar AS, sedangkan bagi wisatawan yang datang sendirian akan dikenakan VoA 25 dollar AS untuk waktu kunjung selama 30 hari.
“Pemberlakuan VoA di Batam sangat memberatkan turis dan pekerja Jepang sehingga jika ingin menarik investor dan turs asal Jepang maka pemerintah Indonesia harus menurunkan VoA untuk warga Jepang,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam mengatakan, tingginya tarif listrik di Batam disebabkan pengelolaannya dilakukan oleh swasta yakni PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) yang dalam operasionalnya tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat sepertihalnya PLN di daerah lain.
Oleh karena itu, operasional PLN Batam sangat tergantung dari pembayaran listrik dari konsumen. Tarif listrik di Batam bisa lebih rendah dari saat ini jika pemerintah memberi subsidi atau memberikan harga gas yang lebih rendah dibanding daerah lain agar ongkos untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik tenaga gas menjadi murah.
Ketua Kadin Batam, Nada Soraya mengatakan pemerintah mesti mencari solusi terhadap keluhan investor Jepang soal tingginya tarif listrik dan mahalnya biaya VoA. Terlebih saat ini pemerintah pusat juga sedang mendekati pengusaha Jepang untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia terkait bencana gempa bumi dan Tsunami yang menghancurkan infrastruktur di Jepang.
Menteri Perindustrian MS Hidayat sewaktu berkunjung ke Batam pecan lalu mengatakan, Pemerintah Indonesia terus mendekati Jepang untuk merelokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia pasca gempa dan tsunami yang menghancurkan sejumlah pabrik seperti pabrik plastik dan fiber.
Oleh karena itu, Pihak Jepang sedang memilih tempat relokasi pabrik baru untuk melanjutkan kegiatan produksinya dan beberapa tempat yang menjadi tujuan utama yakni Indonesia serta Vietnam.
Menurut Hidayat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak Jepang untuk membahas masalah relokasi ini. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan mengajak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berbicara di forum bisnis Jepang Indonesia.
Selain industri plastic dan fiber, kehancuran akibat tsunami Jepang juga telah memporak orandakan industri otomotif di Jepang. Oleh karena itu Jepang tengah mencari sumber baru untuk memenuhi kebutuhan suku cadang guna industri otomotifnya, khususnya untuk pemenuhan suku cadang gearbox dan chip engine management system.
Industri kendaraan bermotor dalam negeri sendiri, khususnya pabrikan asal Jepang, masih menunggu informasi lanjutan soal kesiapan pasokan komponen dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan setelah April 2011. Saat ini, pihak Jepang sedang melakukan simulasi di pabrik-pabrik mereka yang terdapat di negara-negara Asean, seperti Indonesia.(gus).
Consulate Generale of Japan, Shigeya Aoyama ketika berkunjung ke Batam Jumat (8/4) mengatakan, banyak perusahaan Jepang yang sudah beroperasi di Batam mengeluh tingginya tarif listrik di Batam yang menyebabkan biaya produksi terus meningkat.
Akibatnya, sejumlah perusahaan asal Jepang tidak mampu meneruskan kegiatan produksinya dan memilih untuk memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih kompetitif.
“Pengusaha Jepang banyak yang mengeluh ke Konsulat Jenderal Jepang bahwa tarif listrik di Batam terlalu tinggi bahkan lebih tinggi dibanding Singapura sehingga mereka tidak bisa kompetitif dan memilih merelokasi pabriknya ke negara lain seperti Vietnam,” katanya.
Ditambahkan, perbandingan tarif listrik di Batam dengan Vietnam tidak terlalu mencolok namun pemerintah Vietnam memberi kemudahan lain bagi investor Jepang, misalnya memberi VoA yang lebih murah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia justru memberlakukan biaya VoA yang lebih tinggi. Akibatnya dari 2.000 pekerja asal Jepang saat ini hanya tinggal sekitar 200 orang saja. Jumlah turis Jepang ke Batam juga menurun sejak diberlakukannya VoA dengan sistem berkelompok. Melalui mekanisme itu maka setiap empat orang akan dikenakan biaya VoA sebesar 10 dollar AS, sedangkan bagi wisatawan yang datang sendirian akan dikenakan VoA 25 dollar AS untuk waktu kunjung selama 30 hari.
“Pemberlakuan VoA di Batam sangat memberatkan turis dan pekerja Jepang sehingga jika ingin menarik investor dan turs asal Jepang maka pemerintah Indonesia harus menurunkan VoA untuk warga Jepang,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam mengatakan, tingginya tarif listrik di Batam disebabkan pengelolaannya dilakukan oleh swasta yakni PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) yang dalam operasionalnya tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat sepertihalnya PLN di daerah lain.
Oleh karena itu, operasional PLN Batam sangat tergantung dari pembayaran listrik dari konsumen. Tarif listrik di Batam bisa lebih rendah dari saat ini jika pemerintah memberi subsidi atau memberikan harga gas yang lebih rendah dibanding daerah lain agar ongkos untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik tenaga gas menjadi murah.
Ketua Kadin Batam, Nada Soraya mengatakan pemerintah mesti mencari solusi terhadap keluhan investor Jepang soal tingginya tarif listrik dan mahalnya biaya VoA. Terlebih saat ini pemerintah pusat juga sedang mendekati pengusaha Jepang untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia terkait bencana gempa bumi dan Tsunami yang menghancurkan infrastruktur di Jepang.
Menteri Perindustrian MS Hidayat sewaktu berkunjung ke Batam pecan lalu mengatakan, Pemerintah Indonesia terus mendekati Jepang untuk merelokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia pasca gempa dan tsunami yang menghancurkan sejumlah pabrik seperti pabrik plastik dan fiber.
Oleh karena itu, Pihak Jepang sedang memilih tempat relokasi pabrik baru untuk melanjutkan kegiatan produksinya dan beberapa tempat yang menjadi tujuan utama yakni Indonesia serta Vietnam.
Menurut Hidayat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak Jepang untuk membahas masalah relokasi ini. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan mengajak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berbicara di forum bisnis Jepang Indonesia.
Selain industri plastic dan fiber, kehancuran akibat tsunami Jepang juga telah memporak orandakan industri otomotif di Jepang. Oleh karena itu Jepang tengah mencari sumber baru untuk memenuhi kebutuhan suku cadang guna industri otomotifnya, khususnya untuk pemenuhan suku cadang gearbox dan chip engine management system.
Industri kendaraan bermotor dalam negeri sendiri, khususnya pabrikan asal Jepang, masih menunggu informasi lanjutan soal kesiapan pasokan komponen dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan setelah April 2011. Saat ini, pihak Jepang sedang melakukan simulasi di pabrik-pabrik mereka yang terdapat di negara-negara Asean, seperti Indonesia.(gus).
Ekonomi Natuna Berbanding Terbalik dengan Kekayaan Alamnya
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah penghasil minyak dan gas utama di Indonesia, daerah itu juga kaya dengan potensi kelautan seperti ikan dan rumput laut serta memiliki obyek wisata bahari yang indah. Ironisnya kekayaan alam yang berlimpah dan bernilai ekonomis tersebut tidak mampu meningkatkan perekonomian warganya.
Wakil Bupati Natuna terpilih periode 2011-2016, Imalko Ismail mengatakan, Natuna diberi anugerah kekayaan alam yang berlimpah. Misalnya, satu ladang gas di terminal D Aplha saja memiliki cadangan terukur 222 triliun cubic feet dengan kandungan gas hidrokarbon 46 triliun cubic feet. Maka bisa dibayangkan berapa rupiah yang bisa didapat dari pengelolaan gas, sementara Natuna memiliki banyak ladang gas.
Daerah itu juga memiliki kandungan minyak bumi jutaan barel yang sudah di ketahui dan masih dalam bentuk cadangan.
“Dengan potensi gas dan minyak yang dimiliki, menjadikan Natuna tidak hanya sebagi penghasil terbesar di Indonesia tapi juga di Asia,” katanya, Jumat (8/4).
Selain Migas, Natuna juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar disebabkan mayoritas wilayah Natuna berupa laut yang di dalamnya terdapat jenis ikan dalam jumlah besar. Sayangnya potensi tersebut juga belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan malah dimanfaatkan orang asing seperti dari China, Vietnam, Singapura dan Malaysia yang mencari ikan di perairan Natuna baik secara illegal maupun legal.
Potensi wisata bahari Natuna juga dikenal sebagai yang terindah di Asia seperti wisata pantai dan laut yang hingga saat ini belum dikelola secara professional.
Pemerintah daerah sudah saatnya mulai melakukan pembangunan dan membuat program yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk itu dibutuhkan program kerja yang komprehensif.
Artinya, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung. Misalnya kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Program pembangunan tersebut selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah sejak era Orde Baru hingga saat ini.
“Perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan masih jauh dibanding potensi yang ada,” katanya.
Menurut Imalko, pembanguna ekonomi yang berbasis kelautan sangat dibutuhkan oleh Natuna sebagai daerah bahari, karena potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal yang pada akhirnya bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa, khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna.
Penyangkalan terhadap realitas potensi-potensi sumber daya yang ada dan yang terjadi selama ini justru sangat merugikan masa depan pembangunan. Misalnya saja ada kesan bahwa kaum nelayan merasa di marginalkan sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan. Akibatnya kebanyakan nelayan di Indonesia begitupun di Natuna masih miskin, terutama nelayan yang berada di hinterland yang berada di pulau pulau kecil.
Integrasi pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan bisa dilakukan jika tersedia infrastruktur. Untuk itu, kata Imalko pemerintah daerah akan mengalokasikan dana cukup besar membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilisasi penduduk dan membuka akses daerah terpencil terhadap peradaban.
Imalko optimistis jika program pembangunan di Natuna dilakukan secara terintegrasi dengan menjadikan potensi yang ada yakni kelautan sebagai basis pembangunan maka dalam beberapa tahun kedepan ekonomi Natuna akan melesat. Terlebih jika swasta khususnya investor asing membantu dengan membuka usaha di Natuna yang akan menciptakan lapangan kerja.
Untuk mengundang investor asing ke Natuna, kata Imalko tidaklah terlalu sulit sebab dewngan kekayaan alam berlimpah maka justru investor lah yang akan berbondong bondong untuk berinvestasi di Natuna. Meski demikian, pemerintah daerah perlu membangun sarana pendukung seperti kesediaan infrastruktur dan birokrasi yang efisien untuk memuluskan minat investor menanamkan modalnya di Natuna. (gus).
Wakil Bupati Natuna terpilih periode 2011-2016, Imalko Ismail mengatakan, Natuna diberi anugerah kekayaan alam yang berlimpah. Misalnya, satu ladang gas di terminal D Aplha saja memiliki cadangan terukur 222 triliun cubic feet dengan kandungan gas hidrokarbon 46 triliun cubic feet. Maka bisa dibayangkan berapa rupiah yang bisa didapat dari pengelolaan gas, sementara Natuna memiliki banyak ladang gas.
Daerah itu juga memiliki kandungan minyak bumi jutaan barel yang sudah di ketahui dan masih dalam bentuk cadangan.
“Dengan potensi gas dan minyak yang dimiliki, menjadikan Natuna tidak hanya sebagi penghasil terbesar di Indonesia tapi juga di Asia,” katanya, Jumat (8/4).
Selain Migas, Natuna juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar disebabkan mayoritas wilayah Natuna berupa laut yang di dalamnya terdapat jenis ikan dalam jumlah besar. Sayangnya potensi tersebut juga belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan malah dimanfaatkan orang asing seperti dari China, Vietnam, Singapura dan Malaysia yang mencari ikan di perairan Natuna baik secara illegal maupun legal.
Potensi wisata bahari Natuna juga dikenal sebagai yang terindah di Asia seperti wisata pantai dan laut yang hingga saat ini belum dikelola secara professional.
Pemerintah daerah sudah saatnya mulai melakukan pembangunan dan membuat program yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk itu dibutuhkan program kerja yang komprehensif.
Artinya, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung. Misalnya kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Program pembangunan tersebut selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah sejak era Orde Baru hingga saat ini.
“Perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan masih jauh dibanding potensi yang ada,” katanya.
Menurut Imalko, pembanguna ekonomi yang berbasis kelautan sangat dibutuhkan oleh Natuna sebagai daerah bahari, karena potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal yang pada akhirnya bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa, khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna.
Penyangkalan terhadap realitas potensi-potensi sumber daya yang ada dan yang terjadi selama ini justru sangat merugikan masa depan pembangunan. Misalnya saja ada kesan bahwa kaum nelayan merasa di marginalkan sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan. Akibatnya kebanyakan nelayan di Indonesia begitupun di Natuna masih miskin, terutama nelayan yang berada di hinterland yang berada di pulau pulau kecil.
Integrasi pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan bisa dilakukan jika tersedia infrastruktur. Untuk itu, kata Imalko pemerintah daerah akan mengalokasikan dana cukup besar membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilisasi penduduk dan membuka akses daerah terpencil terhadap peradaban.
Imalko optimistis jika program pembangunan di Natuna dilakukan secara terintegrasi dengan menjadikan potensi yang ada yakni kelautan sebagai basis pembangunan maka dalam beberapa tahun kedepan ekonomi Natuna akan melesat. Terlebih jika swasta khususnya investor asing membantu dengan membuka usaha di Natuna yang akan menciptakan lapangan kerja.
Untuk mengundang investor asing ke Natuna, kata Imalko tidaklah terlalu sulit sebab dewngan kekayaan alam berlimpah maka justru investor lah yang akan berbondong bondong untuk berinvestasi di Natuna. Meski demikian, pemerintah daerah perlu membangun sarana pendukung seperti kesediaan infrastruktur dan birokrasi yang efisien untuk memuluskan minat investor menanamkan modalnya di Natuna. (gus).
Investor Korea Jajaki Investasi di Batam
BATAM – Investor asal Kota Gymje Provinsi Jealla Utara Korea Selatan tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam pada industri bioteknologi, untuk itu sedang dipelajari prosedur investasi, birokrasi dan regulasi di Batam.
Perwakilan investor Korea Selatan, PP Paycun L mengatakan, Batam merupakan kota yang menarik untuk berinvestasi, oleh karenanya sejumlah perusahaan Korea Selatan sudah menanamkan modalnya. Namun jumlah investor Korea yang sudah berusaha di Batam masih sedikit dibanding Investor dari Jepang atau Singapura.
Untuk itu, kata Paycun pihaknya membawa rombongan pengusaha dari Kota Gymje untuk melihat secara langsung peluang investasi yang bisa dikembangkan di Batam. Pengusaha kota Gymje juga menawarkan kerjasama kepada pengusaha di Batam untuk mengembangkan usaha pertanian, karena kota Gymje terkenal dengan pusat produksi pertanian di Korea.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, kerjasama dengan investor asal kota Gymje Korea Selatan sangat strategis sebab kota tersebut terkenal dengan produksi pertaniannya. Produk pertanian tersebut sangat dibutuhkan Batam karena sebagian besar produk pertanian yang dijual di Batam seperti sayur dan buah didatangkan dari luar negeri.
Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, regulator Kota Gymje menawarkan kerjasama dengan Pemko Batam untuk membentuk Sister City yang nantinya sangat berguna untuk mempermudah pengembangan bisnis antar pengusaha dua kawasan tersebut.
“Sister City antara Batam dan Gymje sangat tepat karena kedua daerah memiliki perbedaan struktur ekonomi. Batam dikenal sebagai kota industri manufaktur sedangkan Gymje dikenal sebagai kota pertanian sehingga kedua kota bisa saling melengkapi,” kata Nada, Kamis (7/4).
Kerjasama dengan pengusaha Gymje juga diharapkan bisa mendorong pengembangan agroindustri di Batam, karena Gymje sudah memiliki teknologi modern dalam pengembangan indsutri pertanian dan hal itu bisa diterapkan di Batam yang sangat membutuhkan teknologi dalam pengembangan pertanian karena kondisi tanah di Batam tidak terlalu subur.
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap investor Korea Selatan bisa merealisasikan rencana investasinya karena sampai saat ini jumlah investasi Korea di Batam masih kecil dibanding Singapura dan Jepang. Padahal, Korea memiliki banyak perusahaan elektronik yang sebagian besar komponennya diproduksi di luar negara tersebut, seperti Samsung. Untuk itu, Dahlan mengajak investor Korea untuk meningkatkan investasinya di Batam. (gus).
Perwakilan investor Korea Selatan, PP Paycun L mengatakan, Batam merupakan kota yang menarik untuk berinvestasi, oleh karenanya sejumlah perusahaan Korea Selatan sudah menanamkan modalnya. Namun jumlah investor Korea yang sudah berusaha di Batam masih sedikit dibanding Investor dari Jepang atau Singapura.
Untuk itu, kata Paycun pihaknya membawa rombongan pengusaha dari Kota Gymje untuk melihat secara langsung peluang investasi yang bisa dikembangkan di Batam. Pengusaha kota Gymje juga menawarkan kerjasama kepada pengusaha di Batam untuk mengembangkan usaha pertanian, karena kota Gymje terkenal dengan pusat produksi pertanian di Korea.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, kerjasama dengan investor asal kota Gymje Korea Selatan sangat strategis sebab kota tersebut terkenal dengan produksi pertaniannya. Produk pertanian tersebut sangat dibutuhkan Batam karena sebagian besar produk pertanian yang dijual di Batam seperti sayur dan buah didatangkan dari luar negeri.
Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, regulator Kota Gymje menawarkan kerjasama dengan Pemko Batam untuk membentuk Sister City yang nantinya sangat berguna untuk mempermudah pengembangan bisnis antar pengusaha dua kawasan tersebut.
“Sister City antara Batam dan Gymje sangat tepat karena kedua daerah memiliki perbedaan struktur ekonomi. Batam dikenal sebagai kota industri manufaktur sedangkan Gymje dikenal sebagai kota pertanian sehingga kedua kota bisa saling melengkapi,” kata Nada, Kamis (7/4).
Kerjasama dengan pengusaha Gymje juga diharapkan bisa mendorong pengembangan agroindustri di Batam, karena Gymje sudah memiliki teknologi modern dalam pengembangan indsutri pertanian dan hal itu bisa diterapkan di Batam yang sangat membutuhkan teknologi dalam pengembangan pertanian karena kondisi tanah di Batam tidak terlalu subur.
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap investor Korea Selatan bisa merealisasikan rencana investasinya karena sampai saat ini jumlah investasi Korea di Batam masih kecil dibanding Singapura dan Jepang. Padahal, Korea memiliki banyak perusahaan elektronik yang sebagian besar komponennya diproduksi di luar negara tersebut, seperti Samsung. Untuk itu, Dahlan mengajak investor Korea untuk meningkatkan investasinya di Batam. (gus).
Rabu, 06 April 2011
Ultrajaya Tak Niat Divestasi Saham
Sekretaris Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), Eddy Kurniadi mengatakan, perseroan tidak berniat menjual mayoritas sahamnya ke investor asing seperti rumor yang berkembang. Pihaknya hanya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan seperti dengan Unilever.
“Divestasi saham hanya rumor dan tidak ada dalam strategi perseroan untuk tahun 2011 ini,” katanya, Rabu (6/4).
Perseroan, kata dia hanya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan salah satunya dengan Unilever dalam hal produksi Gogo dan Buavita.
Terkait dengan kinerja tahun 2011 ini, Perseroan memperkirakan pendapatan usaha naik 16,04 persen menjadi 2,17 trilun rupiah dibanding perkiraan tahun 2010 yang 1,87 triliun rupiah.. Pada 2009, pendapatan usaha dan laba bersih perseroan masing-masing sebesar 1,6 triliun rupiah dan 61,2 miliar rupiah.
Aktivitas Produksi
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk akan meningkatkan produksi susu dari 200 juta liter menjadi 240 juta liter pada tahun 2011, dengan harapan penjualannya tumbuh 15-20 persen tahun 2011.
Eddy Kurniadi mengatakan, perseroan saat ini memproduksi susu sekitar 200 juta liter dari kapasitas yang dimiliki sebesar 300 juta liter. Produksinya akan ditingkatkan menjadi 240 juta liter pada tahun 2011, seiring peningkatan kapasitas produksi pabrik dari 300 juta liter menjadi 330 juta sampai 350 juta liter per tahun pada tahun 2011. Itu juga dilakukan untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi susu kemasan di dalam negeri dan ekspor.
“Dari peternakan di Pengalengan Kabupaten Bandung, kami memiliki 1.000 ekor sapi dan tahun depan jumlahnya akan meningkat sehingga produksi susunya pun akan naik,” katanya.
Peningkatan produksi susu tersebut memungkinkan sebab jumlah sapi yang dimiliki dan berproduksi diperkirakan bertambah dari saat ini yang 1.000 ekor sapi di peternakan yang yang berlokasi di Pengalengan Kabupaten Bandung, sebab sebagian anak sapi sudah bisa menghasilkan susu.
Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat melalui transfer ilmu dan teknologi. Caranya dengan memberi pengetahuan kepada masyarakat atau peternak sapi di sekitar daerah Pengalengan, Bandung tentang beternak yang modern, sehingga produksi susu dari ternak masyrakat tersebut bisa meningkat. Dengan demikian produksinya bisa dijual ke perseroan dengan kualitas dan harga yang wajar.
Untuk merealisasikan rencana itu, perseroan telah menyiapkan belanja modal cukup besar, namun belum bisa disebutkan sedangkan tahun 2010 perseroan mengalokasikan belanja modal untuk investasi sekitar 40 miliar rupiah dari kas internal.
Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono pernah mengatakan industri susu nasional memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh, karena sebagian besar atau sekitar 70 persen produk susu yang dijual di dalam negeri masih di impor sehingga produsen susu dalam negeri punya kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.
Selain itu, konsumsi susu Indonesia masih rendah yakni sekitar 11,9 liter per kapita per tahun. Angka itu jauh bila dibanding dengan India yang sudah mencapai 42,8 liter per kapita per tahun atau Malaysia yang sudah mencapai 22,1 liter pertahun dan Filipina 12,1 liter per tahun per kapita.
Oleh karena itu, Analis Danareksa Naya Tirambintang mengatakan, peluang Ultrajaya untuk meningkatkan kinerja penjualannya sangat terbuka sehingga langkah perseroan yang akan menaikan produksi dan kapasitas produksi akan memicu pertumbuhan laba dan penjualannya. (gus).
Selasa, 05 April 2011
Perayaan Cheng beng dan Eksistensi “Agama” Khonghucu
Umat Khonghucu seluruh dunia memperingati hari sembahyang kubur atau Cheng beng dalam bahasa Hokkien atau disebut juga upacara Qin Ming dalam bahasa Mandarin pada 5 April ini. Perayaan yang dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur tersebut juga dianggap penting sebagai wujud eksistensi Khonghucu sebagai Agama.
Khonghucu sebagai sebuah ajaran atau adat atau kepercayaan ataupun agama sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Khongcu lahir sekitar 551 SM dan di Indonesia baru diakui sebagai sebuah agama sewaktu Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI.
Meski negara sudah mengakui Khonghucu sebagai agama namun Etnis Tionghoa di Indonesia tidak banyak yang menganggapnya sebagai sebuah agama, sehingga kebanyakan generasi Tionghoa saat ini memeluk agama Katolik, Protestan, Islam ataupun Budha.
Bagi mereka, Khonghucu adalah ajaran atau tradisi nenek moyang yang harus dihormati sehingga setiap perayaan hari besar Khonghucu seperti Imlek atau Cheng beng juga ikut dirayakan meski mereka bukan memeluk agama Khonghucu.
Ketua Majelis Agama Khonghucu (Makin) Provinsi Kepulauan Riau, Soedarmadi A Tan Tjong Kuan mengakui memang masih banyak etnis Tionghoa yang belum menyadari Khonghucu sebagai agama, namun mereka ikut terlibat dan merayakan setiap hari besar Khonghucu seperti perayaan Cheng beng atau Qin Ming
"Seberapapun baiknya manusia jika tidak ingat hari Ceng Beng maka dia tidak pantas dikagumi dan dihormati, tapi sejahat apapun seorang anak jika memperingati hari Ceng Beng maka patut dikagumi, “ kata Soedarmadi.
Hari Cheng beng ditentukan berdasarkan posisi bumi terhadap matahari berdasarkan kalender Gregorian AWAL (bukan akhir), sehingga Cheng beng jatuh pada tanggal 5 April atau 4 April. Bila diartikan maka Cheng berarti cerah dan Beng artinya terang sehingga bila digabungkan maka Cheng beng berarti terang dan cerah.
Pada hari Cheng beng, kata Sodarmadi, umat Khonghucu akan berbondong-bondong pulang ke tanah kelahirannya atau mudik untuk melakukan berbagai ritual, sehingga tidak mengherankan jika menjelang pelaksanaan hari Cheng beng maka keturunan Tionghoa memenuhi pelabuhan, bandara dan terminal untuk pulang kampong.
Hal tersebut mesti dilakukan karena memperingati Cheng beng berarti harus jiarah ke kuburan leluhur. Pada hari Cheng beng, umat Khonghucu akan membersihkan kuburan nenek moyang sebagai tanda hormat, kemudian melakukan tabur kertas di atas kuburan sehingga menyerupai sisik naga dan dihias seindah mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan sembayang menggunakan garu, lilin dan kertas. Dalam sembahyang tersebut, turut serta dibawa aneka bahan makanan dan buah dan setelahnya dibawa pulang kembali untuk dimasak dan dimakan bersama seluruh keluarga.
Menurut Soedarmadi, memperingati Cheng beng penting bagi generasi muda Tionghoa yang setiap harinya sibuk mencari nafkah di berbagai daerah dan kota tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Sebab, pada saat itu mereka di ingatkan untuk peduli terhadap orang tua dan leluhur sehingga sikap menghormati leluhur tetap terjaga.
Terlebih, pada saat ini masih banyak generasi muda Tionghoa belum meyakini bahwa Khonghucu adalah agama bukan tradisi, meski mereka selalu terlibat dalam setiap perayaan hari besar Khonghucu.
Oleh karenanya, kata Soedarmadi, Majelis Agama Khonghucu senantiasa memberi pemahaman kepada generasi muda Tionghoa bahwa Khonghucu adalah agama, seperti yang akan dilakukan bersama Kementrian Agama RI melalui kegiatan pengembanan Agama Khonghucu.
Menurut Soedarmadi, kegiatan tersebut merupakan yang pertama di dukung oleh pemerintah RI yang bertujuan untuk membangkitkan dan mengembalikan kembali hak sipil umat Khonghucu di Indonesia guna meluruskan kembali ajaran-ajaran agama yang selama ini telah bergeser dari yang seharusnya. (gus).
Provinsi Kepri Butuh 12 Kapal Penjaga Laut
BATAM – Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan sedikitnya 12 kapal Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai dengan bobot minimal 190 GT Sport Tourer dengan 12 personil telatih, untuk menjaga 96 persen wilayah Kepri yang terdiri dari laut. Itu dilakukan untuk meminimalisir pencurian ikan oleh nelayan asing serta tindakan kriminal dan terorisme di laut dikarenakan letak perairan Kepri yang sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan China.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada F Soraya mengatakan, wilayah Kepri sebagian besar atau 96 persen terdiri dari laut yang letaknya sangat strategis di jalur pelayaran internasional selat Malaka dan berbatasan dengan sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, China dan Vietnam.
“Luasnya wilayah perairan Kepri yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya yang sangat strategis membutuhkan pengawasan yang cukup dari aparat. Oleh karenanya dibutuhkan sedikitnya 12 kapal penjaga laut dan pantai untuk mengawasi perairan tersebut,” katanya, Senin (4/4).
Perairan Kepri juga sangat kaya dengan sumber daya perikanan sehingga sering terjadi kasus pencurian oleh nelayan asing. Selain itu, letaknya yang sangat strategis juga memicu tindakan kriminal di laut seperti pembajakan dan aksi terorisme.
Oleh karena itu, kata Nada Kepri membutuhkan armada dan personil yang cukup untuk menjaga wilayah perairan tersebut. Jumlah kapal penjaga laut dan pantai yang dibutuhkan Kepri saat ini sekitar 12 unit kapal cepat berbobot 190 GT yang bisa bergerak lincah untuk mengamankan aksi aksi kejahatan di laut. Selain itu juga dibutuhkan 12 personil dan 144 crew terlatih untuk mendukung pengamanan tersebut.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Menteri Perindustrian M S Hidayat terkait kebutuhan kapal untuk menjaga laut Kepri, tinggal menunggu keputusan pemerintah saja,” katanya.
Nada juga berharap agar pemerintah segera membenahi regulasi di laut dan segera membentuk otoritas penguasa laut dan pantai agar keamanan di laut segera diwujudkan.
Anggota Dewan Kelautan Indonesia, Son Diamar mengatakan, perairan Indonesia memang rawan dengan aksi aksi kejahatan termasuk pencurian ikan oleh nelayan asing. Pasalnya, wilayah laut atau perairan Indonesia sangat luas dan pengawasannya masih lemah disebabkan keterbatasan personil dan infrastruktur.
Diamar memperkirakan ada sekitar 5.000 kapal nelayan asing yang berkeliaran di perairan Indonesia dengan kapasitas sekitar 1.000-1.200 ton yang menguras potensi ikan Indonesia setiap tahunnya.
“Lemahnya pengawasan dan minimnya armada kapal Indonesia menjadi penyebab leluasanya kapal asing tersebut menguras ikan-ikan di Indonesia,” katanya.
Akibat aksi pencurian ikan tersebut, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 6,4 juta ton ikan pertahun senilai triliunan rupiah. Untuk meminimalisir kerugian tersebut maka pengawasan harus di tingkatkan, untuk itu pemerintah melalui Kementrian Kelautan harus menambah armada dan personil terlatih untuk menjaga perairan Indonesia.
"Kementerian kelautan, tak pernah fokus untuk menambah armada kapal, mereka hanya fokus pada pembinaan, atau pembangunan pelabuhan, padahal untuk apa membangun pelabuhan bila tak memiliki kapal," kata Diamar.
Pencuri Ikan
Sementara itu, sepanjang 2010 TNI Angkatan Laut telah menangkap sedikitnya 200 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Oleh karenanya, pemerintah perlu mempercepat negosiasi dengan negara tetangga untuk menentukan batas laut masing masing negara guna menekan pencurian ikan oleh nelayan asing.
Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Laksaman Pertama Desi Albert Mamahit mengatakan, kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, TNI Angkatan Laut menangkap sedikitnya 200 kapal asing dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, China dan Thailand. Sebagian besar kapal asing tersebut ditangkap di perairan Provinsi Kepulauan Riau seperti di Natuna.
Tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing terjadi karena belum adanya kejelasan soal batas laut NKRI dengan negara tetangga tersebut. Itu dipicu oleh belum adanya kesepakatan antar negara terkait batasan-batasan dari zona negara. Selain itu juga disebabkan keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki TNI AL untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.
"Di laut Natuna provinsi Kepri selalu saja banyak kapal nelayan asing yang ditangkap karena di sana belum jelas zonanya dan belum ada kesepatan antara kita dengan pihak Vietnam dan negara tetangga lainnya," kata dia di Batam, Rabu (30/3). (gus).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada F Soraya mengatakan, wilayah Kepri sebagian besar atau 96 persen terdiri dari laut yang letaknya sangat strategis di jalur pelayaran internasional selat Malaka dan berbatasan dengan sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, China dan Vietnam.
“Luasnya wilayah perairan Kepri yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya yang sangat strategis membutuhkan pengawasan yang cukup dari aparat. Oleh karenanya dibutuhkan sedikitnya 12 kapal penjaga laut dan pantai untuk mengawasi perairan tersebut,” katanya, Senin (4/4).
Perairan Kepri juga sangat kaya dengan sumber daya perikanan sehingga sering terjadi kasus pencurian oleh nelayan asing. Selain itu, letaknya yang sangat strategis juga memicu tindakan kriminal di laut seperti pembajakan dan aksi terorisme.
Oleh karena itu, kata Nada Kepri membutuhkan armada dan personil yang cukup untuk menjaga wilayah perairan tersebut. Jumlah kapal penjaga laut dan pantai yang dibutuhkan Kepri saat ini sekitar 12 unit kapal cepat berbobot 190 GT yang bisa bergerak lincah untuk mengamankan aksi aksi kejahatan di laut. Selain itu juga dibutuhkan 12 personil dan 144 crew terlatih untuk mendukung pengamanan tersebut.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Menteri Perindustrian M S Hidayat terkait kebutuhan kapal untuk menjaga laut Kepri, tinggal menunggu keputusan pemerintah saja,” katanya.
Nada juga berharap agar pemerintah segera membenahi regulasi di laut dan segera membentuk otoritas penguasa laut dan pantai agar keamanan di laut segera diwujudkan.
Anggota Dewan Kelautan Indonesia, Son Diamar mengatakan, perairan Indonesia memang rawan dengan aksi aksi kejahatan termasuk pencurian ikan oleh nelayan asing. Pasalnya, wilayah laut atau perairan Indonesia sangat luas dan pengawasannya masih lemah disebabkan keterbatasan personil dan infrastruktur.
Diamar memperkirakan ada sekitar 5.000 kapal nelayan asing yang berkeliaran di perairan Indonesia dengan kapasitas sekitar 1.000-1.200 ton yang menguras potensi ikan Indonesia setiap tahunnya.
“Lemahnya pengawasan dan minimnya armada kapal Indonesia menjadi penyebab leluasanya kapal asing tersebut menguras ikan-ikan di Indonesia,” katanya.
Akibat aksi pencurian ikan tersebut, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 6,4 juta ton ikan pertahun senilai triliunan rupiah. Untuk meminimalisir kerugian tersebut maka pengawasan harus di tingkatkan, untuk itu pemerintah melalui Kementrian Kelautan harus menambah armada dan personil terlatih untuk menjaga perairan Indonesia.
"Kementerian kelautan, tak pernah fokus untuk menambah armada kapal, mereka hanya fokus pada pembinaan, atau pembangunan pelabuhan, padahal untuk apa membangun pelabuhan bila tak memiliki kapal," kata Diamar.
Pencuri Ikan
Sementara itu, sepanjang 2010 TNI Angkatan Laut telah menangkap sedikitnya 200 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Oleh karenanya, pemerintah perlu mempercepat negosiasi dengan negara tetangga untuk menentukan batas laut masing masing negara guna menekan pencurian ikan oleh nelayan asing.
Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Laksaman Pertama Desi Albert Mamahit mengatakan, kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, TNI Angkatan Laut menangkap sedikitnya 200 kapal asing dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, China dan Thailand. Sebagian besar kapal asing tersebut ditangkap di perairan Provinsi Kepulauan Riau seperti di Natuna.
Tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing terjadi karena belum adanya kejelasan soal batas laut NKRI dengan negara tetangga tersebut. Itu dipicu oleh belum adanya kesepakatan antar negara terkait batasan-batasan dari zona negara. Selain itu juga disebabkan keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki TNI AL untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.
"Di laut Natuna provinsi Kepri selalu saja banyak kapal nelayan asing yang ditangkap karena di sana belum jelas zonanya dan belum ada kesepatan antara kita dengan pihak Vietnam dan negara tetangga lainnya," kata dia di Batam, Rabu (30/3). (gus).
Minggu, 03 April 2011
Sebanyak 200 Kapal Asing Pencuri Ikan Ditangkap Selama 2010
BATAM – TNI Angkatan Laut telah menangkap sedikitnya 200 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat negosiasi dengan negara tetangga untuk menentukan batas laut masing masing negara guna menghindari klaim sepihak terhadap wilayah laut yang memicu terjadinya ilegal fishing.
Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Laksaman Pertama Desi Albert Mamahit mengatakan, kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, TNI Angkatan Laut menangkap sedikitnya 200 kapal asing dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, China dan Thailand. Sebagian besar kapal asing tersebut ditangkap di perairan Provinsi Kepulauan Riau seperti di Natuna.
Tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing terjadi karena belum adanya kejelasan soal batas laut NKRI dengan negara tetangga tersebut. Itu dipicu oleh belum adanya kesepakatan antar negara terkait batasan-batasan dari zona negara. Selain itu juga disebabkan keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki TNI AL untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.
"Di laut Natuna provinsi Kepri selalu saja banyak kapal nelayan asing yang ditangkap karena di sana belum jelas zonanya dan belum ada kesepatan antara kita dengan pihak Vietnam dan negara tetangga lainnya," kata dia di Batam, Rabu (30/3).
Akibat pencurian ikan oleh nelayan asing, katanya negara dirugikan triliunan rupiah sebab kapal asing yang mencuri ikan tersebut menggunakan kapal besar dan teknologi canggih dalam melakukan aktivitasnya sehingga hasil tangkapan ikan lebih banyak dibanding nelayan Indonesia yang cenderung menangkap ikan dengan cara tradisional.
Hal tersebut sangat merugikan Indonesia terutama masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, sebab jika pencurian ikan dalam jumlah besar terus terjadi maka nelayan akan kehilangan sumber matapencariannya.
Gubernur Kepri, HM Sani mengatakan, wilayah perairan Kepri memang sering menjadi tempat pencurian ikan oleh nelayan asing disebabkan batas negara yang belum jelas dan tingginya potensi perikanan di laut Natuna. Untuk itu, TNI Angkatan Laut harus meningkatkan pengamanan wilayah laut di Natuna agar potensi perikanan tidak dicuri nelayan asing.
"Ekspor ikan Vietnam saja lebih banyak dari pada kita. Nah, ikannya dari mana? ya dari laut kita. Dan di daerah Natuna itu sering terjadi illegal fishing," kata Sani.
Untuk memaksimalkan pengamanan perbatasan di Natuna, kata Sani maka Pemprov Kepri akan membentuk lembaga pengelola perbatasan daerah karena selama ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih belum maksimal membantu daerah perbatasan di Kepri dengan berbagai permasalahannya yang komplek.
Kapal Malaysia
Sementara itu, pada hari Selasa (29/3) telah ditangkap kapal asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan sekitar Pulau Batam.
Kepala Pusat Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kapal berbendera Malaysia yang ditangkap tersebut memiliki kode KHF 1897, bobotnya 60,82 GT dinakhodai Malek Sarman Bin Shuib. Kapal ditangkap setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan oleh personel KRI Pulau Rangsang-727 yang melakukan patroli rutin.
"Setelah dilakukan pemeriksaaan, kapal tersebut tidak dilengkapi 'Port Clearence' yang merupakan kelengkapan dokumen penting bagi kapal asing, saat memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka, yang mengindikasikan kapal baru saja melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, serta nakhoda kapal tidak berada di atas kapal ketika berlayar," katanya.
Kapal KHF 1897 memiliki ciri-ciri berlambung biru dan anjungan berwarna merah, diawaki enam orang Anak Buah Kapal (ABK) berkebangsaan Thailand. Saat ini kapal tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh TNI AL di Tanjung Uban Provinsi Kepri yang merupakan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV. (gus).
Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Laksaman Pertama Desi Albert Mamahit mengatakan, kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, TNI Angkatan Laut menangkap sedikitnya 200 kapal asing dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, China dan Thailand. Sebagian besar kapal asing tersebut ditangkap di perairan Provinsi Kepulauan Riau seperti di Natuna.
Tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing terjadi karena belum adanya kejelasan soal batas laut NKRI dengan negara tetangga tersebut. Itu dipicu oleh belum adanya kesepakatan antar negara terkait batasan-batasan dari zona negara. Selain itu juga disebabkan keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki TNI AL untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.
"Di laut Natuna provinsi Kepri selalu saja banyak kapal nelayan asing yang ditangkap karena di sana belum jelas zonanya dan belum ada kesepatan antara kita dengan pihak Vietnam dan negara tetangga lainnya," kata dia di Batam, Rabu (30/3).
Akibat pencurian ikan oleh nelayan asing, katanya negara dirugikan triliunan rupiah sebab kapal asing yang mencuri ikan tersebut menggunakan kapal besar dan teknologi canggih dalam melakukan aktivitasnya sehingga hasil tangkapan ikan lebih banyak dibanding nelayan Indonesia yang cenderung menangkap ikan dengan cara tradisional.
Hal tersebut sangat merugikan Indonesia terutama masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, sebab jika pencurian ikan dalam jumlah besar terus terjadi maka nelayan akan kehilangan sumber matapencariannya.
Gubernur Kepri, HM Sani mengatakan, wilayah perairan Kepri memang sering menjadi tempat pencurian ikan oleh nelayan asing disebabkan batas negara yang belum jelas dan tingginya potensi perikanan di laut Natuna. Untuk itu, TNI Angkatan Laut harus meningkatkan pengamanan wilayah laut di Natuna agar potensi perikanan tidak dicuri nelayan asing.
"Ekspor ikan Vietnam saja lebih banyak dari pada kita. Nah, ikannya dari mana? ya dari laut kita. Dan di daerah Natuna itu sering terjadi illegal fishing," kata Sani.
Untuk memaksimalkan pengamanan perbatasan di Natuna, kata Sani maka Pemprov Kepri akan membentuk lembaga pengelola perbatasan daerah karena selama ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih belum maksimal membantu daerah perbatasan di Kepri dengan berbagai permasalahannya yang komplek.
Kapal Malaysia
Sementara itu, pada hari Selasa (29/3) telah ditangkap kapal asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan sekitar Pulau Batam.
Kepala Pusat Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, kapal berbendera Malaysia yang ditangkap tersebut memiliki kode KHF 1897, bobotnya 60,82 GT dinakhodai Malek Sarman Bin Shuib. Kapal ditangkap setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan oleh personel KRI Pulau Rangsang-727 yang melakukan patroli rutin.
"Setelah dilakukan pemeriksaaan, kapal tersebut tidak dilengkapi 'Port Clearence' yang merupakan kelengkapan dokumen penting bagi kapal asing, saat memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka, yang mengindikasikan kapal baru saja melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, serta nakhoda kapal tidak berada di atas kapal ketika berlayar," katanya.
Kapal KHF 1897 memiliki ciri-ciri berlambung biru dan anjungan berwarna merah, diawaki enam orang Anak Buah Kapal (ABK) berkebangsaan Thailand. Saat ini kapal tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh TNI AL di Tanjung Uban Provinsi Kepri yang merupakan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV. (gus).
Waspadai Ledakan Penduduk
BATAM – Pemerintah mesti menurunkan laju pertumbuhan penduduk dibawah 1,0 persen per tahun dari saat ini yang 1,49 persen, untuk menghindari ledakan penduduk dalam 20 tahun mendatang yang berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 237,6 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,49 per tahun. Artinya selama sepuluh tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah 37,6 juta jiwa setara dengan jumlah penduduk Kanada dan lebih besar dibanding jumlah penduduk Malaysia saat ini.
Jika laju pertumbuhan penduduk yang 1,49 persen per tahun tidak berubah, maka pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 450 juta sampai 500 juta jiwa.
“Pada tahun 2045 jumlah penduduk dunia diperkirakan 9 miliar jiwa dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 450 juta sampai 500 juta jiwa dengan asumsi laju pertumbuhan 1,49 persen per tahun, dengan demikian satu dari 20 dari penduduk dunia adalah orang Indonesia,” katanya, dalam rapat
Konsultasi Bidang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Seluruh Indonesia tahun 2011 di Batam Selasa (29/3).
Menurut Sugiri berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 gejala ledakan penduduk di Indonesia sudah bisa di deteksi dan pertambahan penduduk akan terus terjadi seiring perjalanan waktu. Itu menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena ledakan penduduk akan memicu persoalan sosial seperti sampah, banjir, kemacetan belum lagi semakin sulitnya akses air bersih, udara bersih dan berbagai isu perubahan iklim.
Pemerintah harus berupaya keras menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,49 menjadi di bawah 1,0 persen, meskipun dengan angka tersebut juga pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan kependudukan seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktur dan persoalan lainnya yang akhirnya kesejahteraan masyarakat makin sulit dicapai.
Keluarga Berencana
Menurut Sugiri, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan program keluarga berencana (KB) di setiap daerah. Untuk itu harus keberadaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang KB harus diberdayakan dan mampu bekerja keras untuk menekan LPP.
“Program KB harus digalakkan dan ditingkatkan kembali,” katanya.
Sementara itu, BKKBN akan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan LPP dengan cara menyelesaikan program grand design atau desain induk kependudukan yang merupakan rancang bangun untuk merekayasa kependudukan. Lalu BKKBN akan terus melanjutkan revitalisasi KB serta menggencarkan program penggerakkan masyarakat melalui advokasi, informasi, edukasi sampai dengan lini lapangan.
BKKBN juga akan mengajak tenaga pelayanan yang siap memberikan pelayanan KB yang semakin meningkat. Untuk itu, BKKBN melakukan revolusi pelatihan provider dengan cara melatih sekitar 35.000 bidan dan 10.343 dokter agar bisa berperan sebagai tenaga pelayanan di 23.500 klinik KB.
Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan, Pemerintah daerah harus mendukung program pemerintah pusat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar 106,2 miliar rupiah dalam APBD Provinsi Kepri untuk pengentasan kemiskinan, yang di dalamnya sudah termasuk dana untuk mendukung program KB. Anggaran itu masih ditambah 154,2 miliar rupiah yang berasal dari APBD kabupaten/kota se-Kepri.
"Walaupun penduduk Kepri masih 1,7 juta dan masih banyak pulau yang belum dihuni, kami menyadari bahwa program KB harus didukung untuk menghindari ledakan penduduk sehingga Indonesia mampu menciptakan SDM yang berkualitas," katanya. (gus).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 237,6 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,49 per tahun. Artinya selama sepuluh tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah 37,6 juta jiwa setara dengan jumlah penduduk Kanada dan lebih besar dibanding jumlah penduduk Malaysia saat ini.
Jika laju pertumbuhan penduduk yang 1,49 persen per tahun tidak berubah, maka pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 450 juta sampai 500 juta jiwa.
“Pada tahun 2045 jumlah penduduk dunia diperkirakan 9 miliar jiwa dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 450 juta sampai 500 juta jiwa dengan asumsi laju pertumbuhan 1,49 persen per tahun, dengan demikian satu dari 20 dari penduduk dunia adalah orang Indonesia,” katanya, dalam rapat
Konsultasi Bidang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Seluruh Indonesia tahun 2011 di Batam Selasa (29/3).
Menurut Sugiri berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 gejala ledakan penduduk di Indonesia sudah bisa di deteksi dan pertambahan penduduk akan terus terjadi seiring perjalanan waktu. Itu menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena ledakan penduduk akan memicu persoalan sosial seperti sampah, banjir, kemacetan belum lagi semakin sulitnya akses air bersih, udara bersih dan berbagai isu perubahan iklim.
Pemerintah harus berupaya keras menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,49 menjadi di bawah 1,0 persen, meskipun dengan angka tersebut juga pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan kependudukan seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktur dan persoalan lainnya yang akhirnya kesejahteraan masyarakat makin sulit dicapai.
Keluarga Berencana
Menurut Sugiri, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan program keluarga berencana (KB) di setiap daerah. Untuk itu harus keberadaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang KB harus diberdayakan dan mampu bekerja keras untuk menekan LPP.
“Program KB harus digalakkan dan ditingkatkan kembali,” katanya.
Sementara itu, BKKBN akan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan LPP dengan cara menyelesaikan program grand design atau desain induk kependudukan yang merupakan rancang bangun untuk merekayasa kependudukan. Lalu BKKBN akan terus melanjutkan revitalisasi KB serta menggencarkan program penggerakkan masyarakat melalui advokasi, informasi, edukasi sampai dengan lini lapangan.
BKKBN juga akan mengajak tenaga pelayanan yang siap memberikan pelayanan KB yang semakin meningkat. Untuk itu, BKKBN melakukan revolusi pelatihan provider dengan cara melatih sekitar 35.000 bidan dan 10.343 dokter agar bisa berperan sebagai tenaga pelayanan di 23.500 klinik KB.
Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan, Pemerintah daerah harus mendukung program pemerintah pusat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar 106,2 miliar rupiah dalam APBD Provinsi Kepri untuk pengentasan kemiskinan, yang di dalamnya sudah termasuk dana untuk mendukung program KB. Anggaran itu masih ditambah 154,2 miliar rupiah yang berasal dari APBD kabupaten/kota se-Kepri.
"Walaupun penduduk Kepri masih 1,7 juta dan masih banyak pulau yang belum dihuni, kami menyadari bahwa program KB harus didukung untuk menghindari ledakan penduduk sehingga Indonesia mampu menciptakan SDM yang berkualitas," katanya. (gus).
Operasional 16 Perusahaan Multinasional Terancam Dihentikan Akibat Limbah
BATAM – Sebanyak 16 perusahaan multinasional di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang bergerak di industri manufaktur dan galangan kapal terancam dihentikan kegiatan produksinya karena kedapatan membuang dan menimbun limbah B3 seperti chemical, copper sludge dan oil sludge di hutan.
Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi N Purnomo mengatakan, 16 perusahaan multinasional yang terdiri dari industri shipyard atau galangan kapal dan manufaktur atau elektronik yang kedapatan membuang dan menimbun limbah tersebut telah diberi sangsi administrasi berupa surat teguran.
“Kami sudah menghentikan kegiatan produksi 6 perusahaan dan membekukan secara permanent ijin operasi satu perusahaan akibat limbah pada tahun lalu. Jika 16 perusahaan yang telah kami beri peringatan tidak juga melakukan pembersihan maka perusahaan tersebut juga akan kami bekukan ijin operasinya,” kata dia kepada Koran Jakarta, Senin (28/3).
Ke 16 Perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk melakukan proses pembersihan atau clean up selama jangka waktu yang ditentukan yakni maksimal 30 hari. Jika dalam waktu tersebut belum juga diselesaikan proses pembersihannya maka ijin operasi perusahaan akan dibekukan.
Menurut Dendi, motif dan cara yang dilakukan perusahaan untuk membuang limbahnya saat ini cukup professional, misalnya dengan membuang ditempat yang tidak dapat di jangkau dan diketahui masyarakat yakni di hutan. Proses pembuangannya juga dilakukan malam hari.
Cara tersebut sering dilakukan perusahaan di Batam untuk meminimalisir pengeluaran atau biaya, pasalnya sesuai ketentuan seluruh limbah hasil produksi di Batam harus diolah terlebih dahulu di Cielengsi Jawa Barat. Proses tersebut membutuhkan biaya yang relative besar sehingga perusahaan banyak yang membuang dan menimbun limbahnya di hutan di sekitar Batam.
Dendi mengakui masih banyak perusahaan yang membuang limbahnya secara serampangan dan tidak diketahui oleh pemerintah, sebab pengawasan yang dilakukan Bapedalda Batam sangat lemah disebabkan keterbatasan personil yang akan mengawasi aktivitas pembuangan limbah ratusan perusahaan yang ada di Batam.
Selain itu, kebanyakan perusahaan di Batam telah menyerahkan proses pengolahan limbahnya kepada perusahaan lain yang tidak memiliki reputasi baik dalam pengelolaan limbah sehingga mengambil cara efektif dengan menimbunnya di hutan.
Dendi kuatir jika proses pembuagan dan penimbunan limbah B3 di hutan terus berlanjut akan berdampak negatif terhadap sumber daya air bersih di Batam. Pasalnya, limbah B3 yang ditimbun dalam tanah mengandung logam berat yang jika ditimbun dalam jangka lama akan mencemari tanah dan air sehingga jika air tersebut di konsumsi masyarakat akan menimbulkan berbagai penyakit.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Jahuin Hutajulu mengatakan, sebagai daerah industri maka Batam merupakan daerah yang sangat rawan tercemar oleh limbah industri. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu.
Pihaknya sendiri pernah mendapatkan perusahaan yakni PT Master Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil melakukan penumpukan limbah B3, dan masih banyak lagi perusahaan lain yang melakukan hal yang sama.
Sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maka seluruh limbah yang dihasilkan perusahaan mestinya diolah agar tidak berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk itu memang dibutuhkan biaya sehingga perusahaan idealnya mengalokasikan anggaran untuk pengolahan limbahnya. (gus).
Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi N Purnomo mengatakan, 16 perusahaan multinasional yang terdiri dari industri shipyard atau galangan kapal dan manufaktur atau elektronik yang kedapatan membuang dan menimbun limbah tersebut telah diberi sangsi administrasi berupa surat teguran.
“Kami sudah menghentikan kegiatan produksi 6 perusahaan dan membekukan secara permanent ijin operasi satu perusahaan akibat limbah pada tahun lalu. Jika 16 perusahaan yang telah kami beri peringatan tidak juga melakukan pembersihan maka perusahaan tersebut juga akan kami bekukan ijin operasinya,” kata dia kepada Koran Jakarta, Senin (28/3).
Ke 16 Perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk melakukan proses pembersihan atau clean up selama jangka waktu yang ditentukan yakni maksimal 30 hari. Jika dalam waktu tersebut belum juga diselesaikan proses pembersihannya maka ijin operasi perusahaan akan dibekukan.
Menurut Dendi, motif dan cara yang dilakukan perusahaan untuk membuang limbahnya saat ini cukup professional, misalnya dengan membuang ditempat yang tidak dapat di jangkau dan diketahui masyarakat yakni di hutan. Proses pembuangannya juga dilakukan malam hari.
Cara tersebut sering dilakukan perusahaan di Batam untuk meminimalisir pengeluaran atau biaya, pasalnya sesuai ketentuan seluruh limbah hasil produksi di Batam harus diolah terlebih dahulu di Cielengsi Jawa Barat. Proses tersebut membutuhkan biaya yang relative besar sehingga perusahaan banyak yang membuang dan menimbun limbahnya di hutan di sekitar Batam.
Dendi mengakui masih banyak perusahaan yang membuang limbahnya secara serampangan dan tidak diketahui oleh pemerintah, sebab pengawasan yang dilakukan Bapedalda Batam sangat lemah disebabkan keterbatasan personil yang akan mengawasi aktivitas pembuangan limbah ratusan perusahaan yang ada di Batam.
Selain itu, kebanyakan perusahaan di Batam telah menyerahkan proses pengolahan limbahnya kepada perusahaan lain yang tidak memiliki reputasi baik dalam pengelolaan limbah sehingga mengambil cara efektif dengan menimbunnya di hutan.
Dendi kuatir jika proses pembuagan dan penimbunan limbah B3 di hutan terus berlanjut akan berdampak negatif terhadap sumber daya air bersih di Batam. Pasalnya, limbah B3 yang ditimbun dalam tanah mengandung logam berat yang jika ditimbun dalam jangka lama akan mencemari tanah dan air sehingga jika air tersebut di konsumsi masyarakat akan menimbulkan berbagai penyakit.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Jahuin Hutajulu mengatakan, sebagai daerah industri maka Batam merupakan daerah yang sangat rawan tercemar oleh limbah industri. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus bersikap tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu.
Pihaknya sendiri pernah mendapatkan perusahaan yakni PT Master Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil melakukan penumpukan limbah B3, dan masih banyak lagi perusahaan lain yang melakukan hal yang sama.
Sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maka seluruh limbah yang dihasilkan perusahaan mestinya diolah agar tidak berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk itu memang dibutuhkan biaya sehingga perusahaan idealnya mengalokasikan anggaran untuk pengolahan limbahnya. (gus).
Komunitas Asean Tingkatkan Kerjasama Bidang Pendidikan
BATAM – Komunitas Asean berencana membentuk konvensi penelitian yang akan menjadi kerangka dasar kerjasama di bidang pendidikan, sebagai bentuk realisasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, pada 23-25 Oktober 2009 lalu.
Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHIR) Rafendi Djamin mengatakan, sesuai dengan deklarasi penguatan kerjasama dibidang pendidikan sebagai salah satu dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi ke 15 Asean di Hua Hin, Thailand pada Oktober 2009 lalu maka komunitas Asean berencana membentuk konvensi penelitian dibidang pendidikan.
Deklarasi penguatan kerja sama pendidikan antarkawasan ASEAN ditujukan sebagai persiapan komunitas ASEAN 2015 yang terdiri atas tiga pilar, yaitu komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya.
Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Atas dasar itu, Rafendi mengingatkan kewajiban negara-negara di ASEAN untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan di masing-masing negara dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar, yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama ASEAN untuk kualitas pendidikan yang baik.
”Ada keinginan negara-negara ASEAN untuk membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan agar menjadi dasar kerangka kerja sama dalam bidang pendidikan,” katanya, Jumat (25/3).
Menurutnya, salah satu materi yang perlu dimasukan dalam kerangka kerjasama pendidikan tersebut adalah HAM (Hak Asasi Manusia. Untuk itu, kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN harus mengadopsi prinsip dasar demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia (HAM) sehingga diantara para pelajar dan guru ASEAN dapat terjalin saling pengertian dan pertukaran pengetahuan tentang budaya masing-masing negara.
Salah satu isu HAM yang mendapat perhatian serius negara Asean, kata Rafendi adalah isu perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi pekerja seks komersial. Itu dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Virus HIV melalui pekerja Seks Komersial yang jumlahnya cukup tinggi di kawasan Asean. Selain itu HAM untuk komunitas trans gender seperti Homoseksual dan lesbian juga menjadi fokus perhatian Asean. (gus).
Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHIR) Rafendi Djamin mengatakan, sesuai dengan deklarasi penguatan kerjasama dibidang pendidikan sebagai salah satu dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi ke 15 Asean di Hua Hin, Thailand pada Oktober 2009 lalu maka komunitas Asean berencana membentuk konvensi penelitian dibidang pendidikan.
Deklarasi penguatan kerja sama pendidikan antarkawasan ASEAN ditujukan sebagai persiapan komunitas ASEAN 2015 yang terdiri atas tiga pilar, yaitu komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya.
Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Atas dasar itu, Rafendi mengingatkan kewajiban negara-negara di ASEAN untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan di masing-masing negara dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar, yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama ASEAN untuk kualitas pendidikan yang baik.
”Ada keinginan negara-negara ASEAN untuk membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan agar menjadi dasar kerangka kerja sama dalam bidang pendidikan,” katanya, Jumat (25/3).
Menurutnya, salah satu materi yang perlu dimasukan dalam kerangka kerjasama pendidikan tersebut adalah HAM (Hak Asasi Manusia. Untuk itu, kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN harus mengadopsi prinsip dasar demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia (HAM) sehingga diantara para pelajar dan guru ASEAN dapat terjalin saling pengertian dan pertukaran pengetahuan tentang budaya masing-masing negara.
Salah satu isu HAM yang mendapat perhatian serius negara Asean, kata Rafendi adalah isu perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi pekerja seks komersial. Itu dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Virus HIV melalui pekerja Seks Komersial yang jumlahnya cukup tinggi di kawasan Asean. Selain itu HAM untuk komunitas trans gender seperti Homoseksual dan lesbian juga menjadi fokus perhatian Asean. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)