BATAM – Pemerintah diminta segera melakukan pembahasan tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Cina untuk mengurangi kerugian negara akibat seringnya terjadi pencurian ikan oleh nelayan Cina di perairan tersebut.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono mengusulkan kepada pemerintah pusat agar secepatnya melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Cina, terkait kebiasaan nelayan Cina yang sering mencari ikan di Perairan Natuna Provinsi Kepri.
Ironisnya, pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan Cina itu diketahui sering dikawal langsung oleh Dinas Kelautan Cina, sehingga dikuatirkan bisa terjadi bentrokan dengan aparat Indonesia . Kondisi itu terjadi karena Pemerintah Cina selama ini secara sepihak telah mengklaim perairan di Natuna itu sebagai wilayah mereka.
"Kami mendorong Pemerintah untuk segera membahas soal ZEE di Natuna itu secepatnya dengan Pemerintah Cina agar tidak terjadi lagi tumpang tindih penguasaan di perairan itu, sebab sejak 1982 Pemerintah Cina sudah membuat klaim sendiri atas wilayah perairan tersebut,” katanya, usai rapat kordinasi membahas pengamanan selat malaka di Batam, Senin (19/7).
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI merilis pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh nelayan Cina tapi banyak juga dilakukan nelayan dari Thailand , Filipina , Malaysia dan Vietnam . Kerugian dari pencurian ikan oleh nelayan asing itu ditaksir mencapai 30 triliun setiap tahun.
Adapun wilayah perairan yang sangat sering dijadikan areal pencurian oleh nelayan asing salah satunya perairan di sekitar selat malaka atau perairan di Provinsi Kepulauan Riau yang sangat potensial dengan sumber daya perikanannya. Pada Mei 2010 saja, DKP diketahui telah menangkap enam kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Natuna.
Kordinasi Pengamanan
Menurut Agus, selain pencurian ikan, wilayah perairan Indonesia di sekitar selat malaka juga sangat rawan dengan aksi aksi kriminalitas lainnya seperti perampokan, penyelundupan dan aksi terorisme karena wilayah itu merupakan perbatasan antar negara.
Oleh sebab itu, Indonesia melakukan kordinasi pengamanan bersama dengan beberapa negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunai Darussalam dan Filipina.
"Dengan patroli terkoordinasi dari tujuh negara itu diharapkan bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan yang akan terjadi di selat Malaka," katanya. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar