RI Lebih Kompetitif Dibanding Cina

Foto : Direktur Kawasan Industri Hijrah Batam Centre, Salam

BATAM – Investor asing diketahui lebih nyaman berinvestasi di dalam negeri ketimbang Cina karena Indonesia khususnya di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ternyata lebih kompetitif dibanding kawasan yang sama di Cina.




Manager PT Tectron Manufacturing yakni perusahaan manufactur asal Singapura yang beroperasi di Batam lebih dari 10 tahun, Ivan Leo kepada Koran Jakarta mengatakan, pihaknya merasa lebih nyaman berinvetasi di Batam dibanding kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Cina karena Indonesia lebih kompetitif.

Hal itu disebabkan, biaya operasional yang harus dikeluarkan di Batam lebih murah disbanding jika harus melakukan kegiatan produksi di Cina dengan jumlah produksi yang sama. Pasalnya, biaya tenaga kerja di Indonesia lebih murah dibanding Cina.

Upah minimum pekerja di Cina saat ini sudah mencapai 1,3 juta rupiah sedangkan di Batam masih sekitar 1,1 juta rupiah. Selain itu, tarif sewa gudang dan pabrik di Batam relatif lebih murah dibanding Cina, termasuk juga tarif listrik dan air bersih.

Oleh karena itu, perusahaannya selama 10 tahun beroperasi di Batam, tidak berkeinginan untuk relokasi ke temapat lain.

Ivan mengatakan, mahalnya ongkos produksi di Cina disebabkan saat ini Cina menjadi tujuan investasi banyak perusahaan global sehingga pemerintah di negara itu meningkatkan harga beberapa komponen biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, sewa, listrik dan air.

Meski demikian, Cina masih tetap menarik bagi investor karena di negara itu bahan baku cukup tersedia, sedangkan di Indonesia bahan baku hampir seluruhnya di impor.

Permasalahan investasi di Indonesia lainnya, kata dia adalah soal regulasi yang sering berubah menyebabkan pihaknya harus cepat menyesuaikan dengan kondisi yang baru tersebut.

Ivan menyebutkan salah satu contoh regulasi yang sering berubah di Batam yakni mengenai kebijakan tariff listrik.

Dijelaskan, PT PLN Batam saat ini telah mengeluarkan kebijakan tentang Jam Nyala Minimum bagi seluruh perusahaan di Batam. Kebijakan yang dikeluarkan Direktsi PLN Batam pada 05 Januari 2010 tersebut menurutnya telah menimbulkan kepanikan dari investor asing, setidaknya ada 150 perusahaan asing di Batam yang mengeluhkan hal tersebut.

Hal itu disebabkan, kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan sepihak dari PT PLN Batam, kemudian tidak ada sosialisasi terlebih dahulu sehingga perusahaan di Batam sangat terkejut dengan keputusan Direktis PLN.

Menurut Ivan, kebijakan baru yang dikeluarkan PLN Batam itu dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi, karena perusahaan harus membayar tagihan PLN tidak sesuai dengan pemakaiannya.

“ Ada perusahaan yang biasanya hanya membayar 400 juta perbulan, akibat kebijakan itu harus membayar 1 miliar rupiah perbulan,” katanya.

Direktur Kawasan Industri Hijrah, Salam menambahkan, pihaknya memang telah mendapat keluhan dari beberapa perusahaan asing yang beroperasi di kawasan industri Hijrah terkait dengan keputusan PLN tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menolak keputusan PLN sebelum ada penjelasan resmi dari Direksi PLN Batam.

Menurut Salam, keputusan PLN Batam itu diambil secara sepihak dan hanya berlaku di Batam sedangkan di daerah lain tidak ada kebijakan tersebut. Hal itu dapat menimbulkan shock therapy bagi perusahaan yang beroperasi di Batam khususnya perusahaan asing, sehingga dikuatirkan mereka akan hengkang dari Batam, padahal kondisi investasi saat ini sedang bagus.

Sementara itu Ketua APINDO Provinsi Kepri, Cahya mengatakan, pihaknya akan mempelajari keputusan PLN Batam tersebut, meski demikian dia menyalahkan PLN Batam yang telah mengambil keputusan sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan.

Cahya berharap PLN Batam mau meninjau kembali keputusan tersebut, karena hal itu akan menggangu iklim investasi di Provinsi Kepri yang saat ini cukup kondusif.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam Wayan ketika dikonfirmasi mengenai itu belum dapat memberikan jawaban. (gus).