BATAM – Pengusaha mendesak Pemerintah Daerah mau memberi keterbukaan terhadap laporan keuagannya agar bisa dipertanggung jawabkan, menyusul maraknya korupsi dari proyek yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepulauan Riau yang juga Direktur Utama PT Satnusa Persada Tbk, Abidin mengatakan, Pemerintah Daerah mestinya harus melakukan transparansi terhadap lapoaran keuangannya agar bisa diakses masyarakat sehingga menghilangkan kecurigaan terhadap penyalahgunaan keuangan negara serta bisa menghindari korupsi.
Caranya, kata dia dengan memberikan laporan keterbukaan terhadap realisasi keuangan daerah setiap enam bulan satu kali dan mempublikasikannya ke berbagai media. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas aliran dana yang sudah direalisasikan oleh Pemda.
“Setiap enam bulan sekali laporan keuangan Pemerintah Daerah harus dipublikasikan di media agar diketahui masyarakat,” katanya, akhir pekan lalu.
Hal tersebut kata Abidin sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan mempublikasikan laporan keuangannya agar bisa diketahui pemegang saham, investor dan masyarakat sehingga bisa diketahui fundamental perusahaan tersebut. Hal demikian bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar roda pemerintah bisa dipercaya oleh masyarakat.
Abidin optimisitis jika pemerintah daerah mau memberi laporan keuangan secara terbuka di berbagai media, maka aksi aksi korupsi bisa dihindari.
Kontrak Politik
Keinginan pengusaha agar Pemda mau memberikan laporan keuangan secara terbuka tersebut menurut Abidin menjadi syarat utama bagi calon Walikota Batam yang akan mengikuti Pilkada awal tahun depan.
Jika calon Walikota ingin mendapat dukungan dari pengusaha atau masyarakat luas, kata dia harus menandatangani kontrak politik yang salah satu isinya bersedia memberi laporan keuangan secara terbuka dan mempublikasikannya ke media setiap enam bulan sekali.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang diperkirakan akan kembali maju dalam Pemilihan Walikota Batam awal tahun depan dari Partai Demokrat menyambut baik persyaratan yang diinginkan Apindo tersebut. Meski demikian, langkah tersebut harus didukung dengan mekanisme yang sudah ada.
“Pada prinsifnya saya mendukung keinginan Apindo itu, tapi harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang sudah ada,” katanya. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar