BATAM – Pemerintah kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, sepakat meningkatkan kerjasama di bidang promosi investasi, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan pelatihan serta ketenagakerjaan. Kesepakatan itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani masing masing Walikota, akhir pekan lalu.
Kepala Biro Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri mengatakan untuk mensinergikan potensi antar daerah, Pemko Batam menjalin kerja sama dengan Pemko Surakarta, Jawa Tengah.
Kerjasama itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Walikota Surakarta, Joko Widodo, pada Jumat (18/6) di Kantor Walikota Surakarta, Solo.
“Kerja sama itu telah dijajaki sejak Januari 2010 lalu, dan ini perlu perlu dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah terutama bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memajukan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dua daerah,” kata Yusfa.
Dengan kerjasama tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan hubungan kedua pemerintahan dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Disamping itu, juga untuk mendukung program-program pembangunan, yang didasarkan pada prinsip persamaan dan saling menguntungkan.
Tindak lanjut dari penandatanganan MoU itu, kata Yusfa masing-masing daerah akan menyusun draft kerjasama yang spesifik dengan melibatkan dunia usaha serta intitusi di masing-masing daerah. Draft tersebut akan dibuat dalam waktu enam bulan sejak ditandatanganinya MoU itu.
Salah satu bidang yang mendesak untuk dikerjasamakan adalah bidang promosi dan investasi, yang akan diwujudkan dengan meningkatkan promosi wisata kuliner maupun wisata bahari di dua daerah.
Di bidang perindustrian serta perdagangan, kata Yusfa, kerjasama akan dilakukan dengan cara pertukaran informasi melalui kegiatan seminar yang akan diikuti pengusaha dari masing masing daerah.
Kemudian di bidang pariwisata dan kebudayaan, masing-masing daerah akan tukar menukar seni budaya pada masing-masing daerah. Sementara di bidang pendidikan, bentuk kerja sama yang dilakukan yakni pertukaran guru, siswa serta penyaluran tenaga kerja dari Surakarta ke Kota Batam sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
Dalam kerjasama itu juga nantinya, pelaku usaha kecil mikro dari Surayakrta akan mengikuti magang pada industri pembuatan kaca dan lukisan yang ada di kota batam.(gus).
Minggu, 20 Juni 2010
Pemilik Gerai KFC Bagi Dividen Rp83 Per Saham
JAKARTA – Pemilik waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), PT Fast Food Indonesia Tbk memenuhi rencana bisnisnya membagi dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2009 sebesar 83 rupiah per saham yang akan dibagikan pada Agustus ini, menyusul terpenuhinya target penjualan dan laba 2009.
Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin luwono mengatakan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (17/6) diputuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 37.038.750 rupiah yang akan dibagikan kepada 446.250.000 saham, sehingga setiap saham mendapat 83 rupiah.
“Hasil keputusan RUPS Kamis lalu, kami akan bagikan dividen untuk tahun buku 2009 sebesar 83 rupiah per saham yang akan dibagikan Agustus ini,” katanya, Jumat (18/6).
Hasil RUPS juga memutuskan untuk menyimpan dana senilai 1,82 miliar rupiah sebagai dana cadangan dan 143,12 miliar rupiah sebagai laba ditahan.
Menurut Justinus, pembagian dividen sebelumnya sudah direncanakan karena tahun tahun sebelumnya juga dilakukan pembagian dividen. Selain itu, tercapainya target penjualan dan laba tahun 2009 juga mendorong pihaknya untuk melakukan hal tersebut.
Perseroan membukukan nilai penjualan lebih dari 2,4 triliun rupiah sehingga target yang hanya 2,4 triliun rupiah sudah tercapai.
Terkait kinerja tahun ini, Justinus optimisms bakal lebih baik dibanding dengan perolehan 2009. Dia menargetkan pertumbuhan penjualan tahun ini sekitar 18 persen atau sekitar 2,8 triliun rupiah.Sikap optimistis itu dipicu oleh bakal membaiknya kondisi ekonomi nasional seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dari 5,0 persen. Dengan demikian, pendapatan masyarakat diprediksi meningkat sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi.
Untuk mencapai target tersebut, perseroan telah mengalokasikan belanja modal 200 miliar rupiah dari kas internal untuk membuka sekitar 30 gerai baru di berbagai kota di Indonesia. Dalam tahap awal, pihaknya akan membuka satu gerai baru di Bandung pada akhir Maret ini, kemudian pada April dan Mei 2010 akan dibuka gerai baru di lakarta, Surabaya , dan Pontianak .
Kepala Riset Asia Financial Network (AFN) Rowena Suryobroto menilai industri makanan dan minuman merupakan sektor usaha yang tahan banting dan tidak akan terlalu parah terkena dampak krisis ekonomi sehingga pencapaian kinerja Fast Food pada 2009 cukup wajar.
"Makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga konsumsi akan tetap tumbuh. Kinerja emiten yang memproduksi makanan tetap lebih baik dibanding sektor lain yang rentan terhadap krisis," jelasnya.Untuk kinerja tahun 2010, perusahaan makanan diper-kirakannya masih tetap menjadi primadona. Perusahaan makanan disarankan tetap ekspansif. (gus).
Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin luwono mengatakan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (17/6) diputuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 37.038.750 rupiah yang akan dibagikan kepada 446.250.000 saham, sehingga setiap saham mendapat 83 rupiah.
“Hasil keputusan RUPS Kamis lalu, kami akan bagikan dividen untuk tahun buku 2009 sebesar 83 rupiah per saham yang akan dibagikan Agustus ini,” katanya, Jumat (18/6).
Hasil RUPS juga memutuskan untuk menyimpan dana senilai 1,82 miliar rupiah sebagai dana cadangan dan 143,12 miliar rupiah sebagai laba ditahan.
Menurut Justinus, pembagian dividen sebelumnya sudah direncanakan karena tahun tahun sebelumnya juga dilakukan pembagian dividen. Selain itu, tercapainya target penjualan dan laba tahun 2009 juga mendorong pihaknya untuk melakukan hal tersebut.
Perseroan membukukan nilai penjualan lebih dari 2,4 triliun rupiah sehingga target yang hanya 2,4 triliun rupiah sudah tercapai.
Terkait kinerja tahun ini, Justinus optimisms bakal lebih baik dibanding dengan perolehan 2009. Dia menargetkan pertumbuhan penjualan tahun ini sekitar 18 persen atau sekitar 2,8 triliun rupiah.Sikap optimistis itu dipicu oleh bakal membaiknya kondisi ekonomi nasional seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dari 5,0 persen. Dengan demikian, pendapatan masyarakat diprediksi meningkat sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi.
Untuk mencapai target tersebut, perseroan telah mengalokasikan belanja modal 200 miliar rupiah dari kas internal untuk membuka sekitar 30 gerai baru di berbagai kota di Indonesia. Dalam tahap awal, pihaknya akan membuka satu gerai baru di Bandung pada akhir Maret ini, kemudian pada April dan Mei 2010 akan dibuka gerai baru di lakarta, Surabaya , dan Pontianak .
Kepala Riset Asia Financial Network (AFN) Rowena Suryobroto menilai industri makanan dan minuman merupakan sektor usaha yang tahan banting dan tidak akan terlalu parah terkena dampak krisis ekonomi sehingga pencapaian kinerja Fast Food pada 2009 cukup wajar.
"Makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga konsumsi akan tetap tumbuh. Kinerja emiten yang memproduksi makanan tetap lebih baik dibanding sektor lain yang rentan terhadap krisis," jelasnya.Untuk kinerja tahun 2010, perusahaan makanan diper-kirakannya masih tetap menjadi primadona. Perusahaan makanan disarankan tetap ekspansif. (gus).
Bea Cukai Batam Diminta Tunda Pemberlakuan BC 2.0
BATAM – Pengusaha di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam minta kepada kantor Bea dan Cukai (BC) Batam menunda rencana pemberlakukan dokumen BC 2.0 untuk pemeriksaan fisik barang di pelabuhan pada 1 Juli ini sampai adanya revisi PP No 02 tahun 2009. Pasalnya, kebijakan itu dikuatirkan bisa menghambat lalu lintas barang, menyusul belum siapnya sarana yang ada di BC Batam.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Oka Simatupang kepada Koran Jakarta mengatakan, pihaknya sudah mendapat penjelasan dari kantor BC Batam tentang rencana pemberlakuan dokumen BC 2.0 sebagai pengganti dokumen BC 2.3 mulai 1 Juli 2010 ini.
“Masalah ini sudah kami bahas dengan BC Batam dan sejumlah pengusaha, dan kami memutuskan agar pelaksanaan kebijakan itu ditunda sampai selesainya revisi PP no 02 tahun 2009,” katanya, Jumat (18/6).
Dari penjelasan tersebut, Oka menilai kebijakan itu terlalu dipaksakan sebab sarana yang dimiliki BC Batam sendiri belum memadai, misalnya belum ada sistem on line untuk perubahan administrasi dari dua dokumen tersebut sehingga pada saat penerapannya di lapangan dikuatirkan akan terjadi penumpukan barang yang mengganggu lalu lintas barang di pelabuhan.
Oleh karenanya, pengusaha yang tergabung dalam Apindo Batam, Kadin Batam dan asosiasi lainnya telah bersepakat untuk mengirim surat secara resmi ke BC Batam agar kebijakan itu ditunda.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, BC Batam sebaiknya menahan diri terlebih dahulu dan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi iklim investasi di Batam yang saat ini masih kurang kondusif seiring belum selesainya revisi aturan FTZ yakni PP no 02 tahun 2009.
Menurutnya, perpindahan atau migrasi kebijakan BC Batam dari dokumen BC 2.3 ke dokumen BC 2.0 untuk pemeriksaan fisik barang, hanya akan menghambat arus lalu lintas di pelabuhan.
Pasalnya, BC Batam belum memiliki perangkat yang sempurna untuk segera menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, sehingga akan menyulitkan pengusaha. Kesulitan pengusaha itu akan terjadi pada saat barangnya masuk ke pelabuhan, maka dengan pergantian dokumen tersebut belum tentu seluruh barang yang ada di dokumen 2.3 milik pengusaha nantinya ada di dokumen 2.0 sehingga dibutuhkan registrasi ulang, dan barang itu juga bisa masuk ke zona merah di pelabuhan sehingga akan diperiksa secara fisik oleh aparat BC Batam.
Jika ada beberapa perusahaan yang mengalami kondisi tersebut, maka dikuatirkan akan banyak barang yang diperiksa di pelabuhan sehingga akan terjadi penumpukan.
Dengan demikian, kata Nada, arus lalu lintas barang di pelabuhan menjadi terganggu. Kondisi itu akan menyebabkan banyak kerugian bagi pengusaha. Bagi pengusaha angkutan, terhambatnya lalu lintas barang itu bisa menyebabkan kapal menunggu sampai barang tersebut bisa keluar dan dalam proses menunggu tersebut sudah pasti menimbulkan biaya. Penundaan pengiriman barang juga dikuatirkan bisa menyebabkan barang dikirim ke pelanggan tidak tepat waktu sehingga pengusaha yang mengirim barang bisa kena sangsi sedangkan pengusaha yang menunggu barang tersebut menjadi terhambat kegiatan produksinya.
Perubahan BC 23 ke BC 2.0 itu juga membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, pemberlakuan BC 2.0 akan diikuti kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar pengusaha.
Kondisi tersebut, kata Nada akan menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha, sehingga Kadin Batam dan Asosiasi pengusaha lainnya minta kepada pemerintah khususnya BC Batam untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut.
Menurut Nada, dalam kondisi saat ini tidak etis jika BC Batam tetap memberlakukan aturan tersebut, karena Peraturan FTZ Batam yakni PP no 02 tahun 2009 yang menyangkut aktivitas kegiatan industri dan pelabuhan di Batam sedang direvisi. Sehingga, BC Batam sebaiknya menunggu hasil revisi tersebut.
Nada kuatir, jika BC Batam tetap memberlakukan aturan itu, nantinya jika revisi PP no 02 tahun 2009 keluar maka akan terjadi perubahan aturan lagi karena mengikuti aturan hasil revisi tersebut, sehingga alangkah lebih baik, kata Nada jika BC Batam menunggu sampai keluar revisi PP no 02 tahun 2009 tersebut.
Sementara itu, Humas BC Batam Heru Setioko ketika dikonfirmasi Koran Jakarta mengatakan, migrasi dokumen BC 2.3 ke BC 2.0 tidak perlu dikuatirkan pengusaha karena prosesnya akan berjalan seperti biasa, tanpa ada pemeriksaan fisik barang. Barang yang masuk ke Batam baru akan diperiksa secara fisik jika diindikasi mencurigakan. Terkait dengan ketidaksiapan perangkat yang dimiliki BC Batam, Heru tidak dapat memberi penjelasan. (gus).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Oka Simatupang kepada Koran Jakarta mengatakan, pihaknya sudah mendapat penjelasan dari kantor BC Batam tentang rencana pemberlakuan dokumen BC 2.0 sebagai pengganti dokumen BC 2.3 mulai 1 Juli 2010 ini.
“Masalah ini sudah kami bahas dengan BC Batam dan sejumlah pengusaha, dan kami memutuskan agar pelaksanaan kebijakan itu ditunda sampai selesainya revisi PP no 02 tahun 2009,” katanya, Jumat (18/6).
Dari penjelasan tersebut, Oka menilai kebijakan itu terlalu dipaksakan sebab sarana yang dimiliki BC Batam sendiri belum memadai, misalnya belum ada sistem on line untuk perubahan administrasi dari dua dokumen tersebut sehingga pada saat penerapannya di lapangan dikuatirkan akan terjadi penumpukan barang yang mengganggu lalu lintas barang di pelabuhan.
Oleh karenanya, pengusaha yang tergabung dalam Apindo Batam, Kadin Batam dan asosiasi lainnya telah bersepakat untuk mengirim surat secara resmi ke BC Batam agar kebijakan itu ditunda.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, BC Batam sebaiknya menahan diri terlebih dahulu dan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi iklim investasi di Batam yang saat ini masih kurang kondusif seiring belum selesainya revisi aturan FTZ yakni PP no 02 tahun 2009.
Menurutnya, perpindahan atau migrasi kebijakan BC Batam dari dokumen BC 2.3 ke dokumen BC 2.0 untuk pemeriksaan fisik barang, hanya akan menghambat arus lalu lintas di pelabuhan.
Pasalnya, BC Batam belum memiliki perangkat yang sempurna untuk segera menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, sehingga akan menyulitkan pengusaha. Kesulitan pengusaha itu akan terjadi pada saat barangnya masuk ke pelabuhan, maka dengan pergantian dokumen tersebut belum tentu seluruh barang yang ada di dokumen 2.3 milik pengusaha nantinya ada di dokumen 2.0 sehingga dibutuhkan registrasi ulang, dan barang itu juga bisa masuk ke zona merah di pelabuhan sehingga akan diperiksa secara fisik oleh aparat BC Batam.
Jika ada beberapa perusahaan yang mengalami kondisi tersebut, maka dikuatirkan akan banyak barang yang diperiksa di pelabuhan sehingga akan terjadi penumpukan.
Dengan demikian, kata Nada, arus lalu lintas barang di pelabuhan menjadi terganggu. Kondisi itu akan menyebabkan banyak kerugian bagi pengusaha. Bagi pengusaha angkutan, terhambatnya lalu lintas barang itu bisa menyebabkan kapal menunggu sampai barang tersebut bisa keluar dan dalam proses menunggu tersebut sudah pasti menimbulkan biaya. Penundaan pengiriman barang juga dikuatirkan bisa menyebabkan barang dikirim ke pelanggan tidak tepat waktu sehingga pengusaha yang mengirim barang bisa kena sangsi sedangkan pengusaha yang menunggu barang tersebut menjadi terhambat kegiatan produksinya.
Perubahan BC 23 ke BC 2.0 itu juga membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, pemberlakuan BC 2.0 akan diikuti kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar pengusaha.
Kondisi tersebut, kata Nada akan menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha, sehingga Kadin Batam dan Asosiasi pengusaha lainnya minta kepada pemerintah khususnya BC Batam untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut.
Menurut Nada, dalam kondisi saat ini tidak etis jika BC Batam tetap memberlakukan aturan tersebut, karena Peraturan FTZ Batam yakni PP no 02 tahun 2009 yang menyangkut aktivitas kegiatan industri dan pelabuhan di Batam sedang direvisi. Sehingga, BC Batam sebaiknya menunggu hasil revisi tersebut.
Nada kuatir, jika BC Batam tetap memberlakukan aturan itu, nantinya jika revisi PP no 02 tahun 2009 keluar maka akan terjadi perubahan aturan lagi karena mengikuti aturan hasil revisi tersebut, sehingga alangkah lebih baik, kata Nada jika BC Batam menunggu sampai keluar revisi PP no 02 tahun 2009 tersebut.
Sementara itu, Humas BC Batam Heru Setioko ketika dikonfirmasi Koran Jakarta mengatakan, migrasi dokumen BC 2.3 ke BC 2.0 tidak perlu dikuatirkan pengusaha karena prosesnya akan berjalan seperti biasa, tanpa ada pemeriksaan fisik barang. Barang yang masuk ke Batam baru akan diperiksa secara fisik jika diindikasi mencurigakan. Terkait dengan ketidaksiapan perangkat yang dimiliki BC Batam, Heru tidak dapat memberi penjelasan. (gus).
Menjaga Budaya Leluhur Dengan Menjalani Hobi
Tak banyak lagi orang yang hobi menulis puisi bahkan mengumpulkannya untuk dijadikan sebuah buku, terlebih bagi pejabat. Namun, di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai kota Gurindam, membuat puisi menjadi salah satu hobi kebanyakan warganya, termasuk pemimpin daerahnya.
Puisi merupakan bentuk bentuk tulisan yang bersifat sangat pribadi atau personal. Sebuah puisi biasanya dan mungkin juga hanya akan berisi cerminan pemahaman sang penulis puisi (penyair) akan sesuatu hal di dunianya. Ini tentu jauh lebih pribadi dari artikel yang bisa lebih banyak mengutip pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri; juga lebih personal dari karya seorang novelis yang tidak selalu mewakili dirinya sendiri.
Sedemikian privasi dan subyektifnya sebuah puisi sehingga memiliki makna tersendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menyebabkan sebagian orang menganjurkan agar puisi tidak diterjemahkan.
Sebagai salah satu karya sastra dan warisan leluhur, Puisi pada masa lalu pernah Berjaya, namun saat ini tidak banyak lagi orang yang peduli dengan karya sastra tersebut.
Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah salah satu kota di Indonesia yang banyak melahirkan pujangga puisi terkenal, kota ini juga dikenal sebagai Kota Gurindam karena tempat dilahirkannya pujangga terkenal yakni Raja Ali Haji yang terkenal karena melahirkan karya sastra terbesar sepanjang sejarah yakni Gurindam 12.
Menulis puisi menjadi salah satu kegemaran warga Tanjung Pinang termasuk pejabatnya, sehingga sering dalam setiap memberi kata sambutan, pejabat di Tanjung Pinang akan menyelipkan puisi atau pantun dalam sambutannya.
Walikota Tanjung Pinang Suryatati A Manan adalah salah satu pejabat yang gemar menulis puisi. Baginya, menulis puisi tidak hanya menjalani hobi tapi juga untuk menjaga budaya leluhur.
Sangking hobinya menulis dan membaca puisi, hampir setiap kali memberi sambutan dalam acara apapun, Suryatati selalu membaca puisi. Kini, sudah ratusan puisi ditulisnya dan diapun mengumpulkannya untuk dijadikan sebuah buku berjudul “Melayukah Aku?.
Dia mengaku suka menulis dan membacakan sajak-sajaknya di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Tanjung Pinang tapi juga di berbagai kota di Indonesia dalam setiap kesempatn kunjungan kerjanya. Diantaranya, dia pernah membaca puisi pada gelar sajak jalan bersama bupati dam walikota dan penyair melayu Indonesia di Taman Ismail Marzuki pada tahun 2006, pada saat itulah dia punya rencana untuk menulis puisi lebih banyak dan membukukannya.
Dia juga pernah memukau ribuan pengunjung pada saat pembukaan Kongres Bahasa IX yang dilaksanakan di Hotel Bumi Karsa Jakarta, 28 Oktober 2008 lalu dengan puisi-puisinya yang dibacakan sangat ekspresif, datar dan mendalam.
Selain Suyatati, H.M Sani yang terpilih sebagai Gubernur dalam Pilkada tahun ini juga hobi menulis dan
membacakan puisi. Baginya membaca puisi atau pantun tidak sekedar hobi tapi sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan warga melayu.
Menulis puisi adalah salah satu cara untuk melepaskan beban yang ada di pikiran, hati dan jiwa yang dituangkan dalam bait kata-kata indah menjadi sebuah karya sastra.
Di Kepri, kata dia perkembangan Puisi cukup maju karena hampir di setiap sekolah dari mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, puisi menjadi salah satu materi pelajaran wajib.
Pemerintah daerah juga ikut memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan karya sastra tersebut dengan mensponsori berbagai kegiatan lomba cipta dan baca puisi. Dari kegiatan teresebut selalu muncul bakat bakat muda dari generasi saat ini yang serius menekuni hobi membuat puisi.
Joehan salah satu pelajar di SMK Tanjung Pinang adalah salah satu pelajar yang hobi menulis dan membaca puisi. Dia sudah sering mengikuti lomba membaca puisi tingkat provinsi bahkn tingkat nasional di Jakarta. Alhasil, Joehan sudah mengantongi banyak penghargaan dari keikutsertaanya dalam lomba tersebut.
Menurut Joehan, tidak banyak orang yang bisa memahami puisi, baik itu menulis maupun membacanya. Sebab menulis puisi butuh ketekunan dan konsentrasi karena bahasa puisi harus padat, memiliki arti dan tersusun sehingga enak dibaca.
Untuk menciptakan sebuah puisi, kata dia membutuhkan waktu cukup lama karena butuh perenungan atau inspirasi serta ingin menjadikan puisi itu sebagai apa.. agar puisi memiliki makna bagi pembacanya.
Membaca puisi juga tidak gampang, karena harus memiliki tekanan dalam intonasi setiap bait yang dibacakan agar kata kata yang ada dalam puisi tersampaikan maknanya.
Joehan memberi contoh dalam pembacaan puisi “Kerawang Bekasi” karya Chairil Anwar.
Dalam salah satu paragrafnya tertulis :
“Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati ?”…
Puisi tersebut kata Joehan merupakan puisi heroik yang harus dibaca dengan intonasi yang keras dan tegas, terutam saat mengucapkan kata “Merdeka”.. harus dengan teriakan dan ekspresi, bahkan banyak yang membaca puisi tersebut sambil mengguncang podium agar pendengar bisa lebih memahami arti puisi tersebut.
Dalam baik selanjutnya dari puisi tersebut tertulis :
“Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami”.
Ketika membaca paragraph tersebut, intonasinya lebih rendah dengan ekspresi mendalam dan berharap, karena bait tersebut mengandung pesan dan harapan pada generasi muda untuk selalu mengenang perjuangan para pahlawan.
Akib salah seorang sastrawan di Tanjung Pinang mengatakan, banyak orang yang bisa menulis puisi tapi tidak banyak yang bisa menulis puisi berkualitas yang memiliki makna bagi pembacanya. Sebab, puisi adalah tulisan indah yang harus dibuat sangat padat, berisi dengan gaya bahasa indah dan tersusun rapi.
Tidak hanya itu, kata kata dalam puisi juga haruslah merupakan kata kata pilihan dari penciptanya yang memiliki makna untuk disampaikan ke orang lain.
Jika seseorang itu sudah mampu menulis dan membacanya dengan baik, maka dia bisa disebut pujangga, dan menurutnya sudah tidak banyak lagi pujangga hebat di Indonesia saat ini sekelas Chairil Anwar.
Generasi muda saat ini sudah hampir melupakan puisi sebagai karya sastra leluhur, karena mereka lebih menyukai hobi yang berasal dari negara lain, dan itu sangat disayangkan, sebab jika puisi tidak dilestarikan maka suatu saat akan punah. (gus).
Puisi merupakan bentuk bentuk tulisan yang bersifat sangat pribadi atau personal. Sebuah puisi biasanya dan mungkin juga hanya akan berisi cerminan pemahaman sang penulis puisi (penyair) akan sesuatu hal di dunianya. Ini tentu jauh lebih pribadi dari artikel yang bisa lebih banyak mengutip pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri; juga lebih personal dari karya seorang novelis yang tidak selalu mewakili dirinya sendiri.
Sedemikian privasi dan subyektifnya sebuah puisi sehingga memiliki makna tersendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menyebabkan sebagian orang menganjurkan agar puisi tidak diterjemahkan.
Sebagai salah satu karya sastra dan warisan leluhur, Puisi pada masa lalu pernah Berjaya, namun saat ini tidak banyak lagi orang yang peduli dengan karya sastra tersebut.
Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah salah satu kota di Indonesia yang banyak melahirkan pujangga puisi terkenal, kota ini juga dikenal sebagai Kota Gurindam karena tempat dilahirkannya pujangga terkenal yakni Raja Ali Haji yang terkenal karena melahirkan karya sastra terbesar sepanjang sejarah yakni Gurindam 12.
Menulis puisi menjadi salah satu kegemaran warga Tanjung Pinang termasuk pejabatnya, sehingga sering dalam setiap memberi kata sambutan, pejabat di Tanjung Pinang akan menyelipkan puisi atau pantun dalam sambutannya.
Walikota Tanjung Pinang Suryatati A Manan adalah salah satu pejabat yang gemar menulis puisi. Baginya, menulis puisi tidak hanya menjalani hobi tapi juga untuk menjaga budaya leluhur.
Sangking hobinya menulis dan membaca puisi, hampir setiap kali memberi sambutan dalam acara apapun, Suryatati selalu membaca puisi. Kini, sudah ratusan puisi ditulisnya dan diapun mengumpulkannya untuk dijadikan sebuah buku berjudul “Melayukah Aku?.
Dia mengaku suka menulis dan membacakan sajak-sajaknya di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Tanjung Pinang tapi juga di berbagai kota di Indonesia dalam setiap kesempatn kunjungan kerjanya. Diantaranya, dia pernah membaca puisi pada gelar sajak jalan bersama bupati dam walikota dan penyair melayu Indonesia di Taman Ismail Marzuki pada tahun 2006, pada saat itulah dia punya rencana untuk menulis puisi lebih banyak dan membukukannya.
Dia juga pernah memukau ribuan pengunjung pada saat pembukaan Kongres Bahasa IX yang dilaksanakan di Hotel Bumi Karsa Jakarta, 28 Oktober 2008 lalu dengan puisi-puisinya yang dibacakan sangat ekspresif, datar dan mendalam.
Selain Suyatati, H.M Sani yang terpilih sebagai Gubernur dalam Pilkada tahun ini juga hobi menulis dan
membacakan puisi. Baginya membaca puisi atau pantun tidak sekedar hobi tapi sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan warga melayu.
Menulis puisi adalah salah satu cara untuk melepaskan beban yang ada di pikiran, hati dan jiwa yang dituangkan dalam bait kata-kata indah menjadi sebuah karya sastra.
Di Kepri, kata dia perkembangan Puisi cukup maju karena hampir di setiap sekolah dari mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, puisi menjadi salah satu materi pelajaran wajib.
Pemerintah daerah juga ikut memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan karya sastra tersebut dengan mensponsori berbagai kegiatan lomba cipta dan baca puisi. Dari kegiatan teresebut selalu muncul bakat bakat muda dari generasi saat ini yang serius menekuni hobi membuat puisi.
Joehan salah satu pelajar di SMK Tanjung Pinang adalah salah satu pelajar yang hobi menulis dan membaca puisi. Dia sudah sering mengikuti lomba membaca puisi tingkat provinsi bahkn tingkat nasional di Jakarta. Alhasil, Joehan sudah mengantongi banyak penghargaan dari keikutsertaanya dalam lomba tersebut.
Menurut Joehan, tidak banyak orang yang bisa memahami puisi, baik itu menulis maupun membacanya. Sebab menulis puisi butuh ketekunan dan konsentrasi karena bahasa puisi harus padat, memiliki arti dan tersusun sehingga enak dibaca.
Untuk menciptakan sebuah puisi, kata dia membutuhkan waktu cukup lama karena butuh perenungan atau inspirasi serta ingin menjadikan puisi itu sebagai apa.. agar puisi memiliki makna bagi pembacanya.
Membaca puisi juga tidak gampang, karena harus memiliki tekanan dalam intonasi setiap bait yang dibacakan agar kata kata yang ada dalam puisi tersampaikan maknanya.
Joehan memberi contoh dalam pembacaan puisi “Kerawang Bekasi” karya Chairil Anwar.
Dalam salah satu paragrafnya tertulis :
“Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati ?”…
Puisi tersebut kata Joehan merupakan puisi heroik yang harus dibaca dengan intonasi yang keras dan tegas, terutam saat mengucapkan kata “Merdeka”.. harus dengan teriakan dan ekspresi, bahkan banyak yang membaca puisi tersebut sambil mengguncang podium agar pendengar bisa lebih memahami arti puisi tersebut.
Dalam baik selanjutnya dari puisi tersebut tertulis :
“Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami”.
Ketika membaca paragraph tersebut, intonasinya lebih rendah dengan ekspresi mendalam dan berharap, karena bait tersebut mengandung pesan dan harapan pada generasi muda untuk selalu mengenang perjuangan para pahlawan.
Akib salah seorang sastrawan di Tanjung Pinang mengatakan, banyak orang yang bisa menulis puisi tapi tidak banyak yang bisa menulis puisi berkualitas yang memiliki makna bagi pembacanya. Sebab, puisi adalah tulisan indah yang harus dibuat sangat padat, berisi dengan gaya bahasa indah dan tersusun rapi.
Tidak hanya itu, kata kata dalam puisi juga haruslah merupakan kata kata pilihan dari penciptanya yang memiliki makna untuk disampaikan ke orang lain.
Jika seseorang itu sudah mampu menulis dan membacanya dengan baik, maka dia bisa disebut pujangga, dan menurutnya sudah tidak banyak lagi pujangga hebat di Indonesia saat ini sekelas Chairil Anwar.
Generasi muda saat ini sudah hampir melupakan puisi sebagai karya sastra leluhur, karena mereka lebih menyukai hobi yang berasal dari negara lain, dan itu sangat disayangkan, sebab jika puisi tidak dilestarikan maka suatu saat akan punah. (gus).
Jababeka Gandeng Mitra Strategis Bangun Movieland
JAKARTA – Perusahaan properti, PT Jababeka Tbk diketahui telah mendapatkan investor lokal dan asing untuk bekerjasama membangun kawasan industri film atau Movieland yang membutuhkan dana sekitar 3,6 triliun rupiah. Proyek tersebut diperkirakan rampung akhir tahun ini pada tahap awal, sehingga target pertumbuhan pendapatan 200 persen bisa tercapai pada 2010 ini.
Vice Presiden Corporate Marketing Jababeka Agus H Canny mengatakan, perseroan sudah mendapat investor asing dan lokal (nama investornya tidak bisa disebutkan) yang akan bekerjasama membangun Movieland. Sebelumnya, perseroan juga sudah bekerjasama dengan Multivision Plus sebagai equity partner dan Microsoft Indonesia yang akan men-suffort teknologinya.
“Kami sudah mendapat investor lokal dan asing sehingga proyek Movieland bisa secepatnya dibangun, target kami akhir tahun ini selesai tahap pertama sehingga bisa memberi kontribusi pada pendapatan tahun ini,” katanya, Rabu (16/6).
Dengan adanya kerjasama baru dari investor lokal dan asing tersebut, kata Agus, maka kebutuhan dana untuk membangun Movieland bisa diatasi. Perseroan membutuhkan dana sekitar 3,6 triliun rupiah untuk membangun proyek itu dan 20 persennya akan dipenuhi dari kas internal sedangkan sisanya diperoleh dari mitra strategis.
Setelah kebutuhan dana terpenuhi, perseroan akan menggesa pembangunan proyek tersebut dan diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini, untuk tahap pertama.
Meski proyek tersebut belum selesai, kata Agus pihaknya sudah melakukan pemasaran kepada konsumen luar negeri, caranya dengan mempresentasikan proyek Movieland tersebut kepada pengusaha per film- an di Amerika Serikat dan Eropa ketika mengikuti festival film internasional di Amerika Serikat dan Perancis.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Jababeka Muljadi Suganda mengatakan, pihaknya berharap proyek Movieland bisa memberi kontribusi sekitar 20 miliar rupiah terhadap pendapatan konsolidasi tahun ini.
Selain itu, beberap proyek lainnya juga diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan seperti pabrik pengolahan air bersih dengan nilai kontribusi sekitar 130 miliar sampai 140 miliar rupiah, lalu proyek Dry Port sekitar 30 miliar rupiah.
Perseroan, kata dia menargetkan pertumbuhan pendapatan 200 persen pada tahun ini atau senilai 795,2 miliar rupiah naik dua kali lipat dibanding 2009. Kontribusi pendapatan paling tinggi masih diharapkan dari kawasan industri dan proyek properti lainnya.
Terkait dengan kinerja kuartal satu ini, perseroan membukukan pendapatan 392,6 miliar rupiah turun 14,8 persen dibanding periode sama 2009 yang 460,72 miliar rupiah, sedangkan laba bersih 16,4 miliar rupiah, melonjak bila disbanding kuartal sama 2009 yang mengalami rugi bersih hingga 62,4 miliar rupiah.
Menurut analis PT BNI Securities, Maxi Liesyaputra, sampai akhir 2010, Jababeka diperkirakan membukukan pendapatan 763 miliar rupiah dengan laba bersih 72 miliar rupiah. Pencapaian itu, lebih tinggi dibanding kinerja 2009, dimana pendapatan hanya 393 miliar rupiah dan laba bersih 16 miliar rupiah.
Peningkatan pendapatan laba tersebut terjadi, menyusul telah dioperasikannya Dry Port, perseroan juga semakin ekspansif dengan menyiapkan belanja modal 300 miliar rupiah pada tahun ini untuk membangun berbagai proyek.
Menurut Maxi, dry port tersebut akan berguna untuk mengurangi tingkat kepadatan arus ekspor impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan peningkatan arus kelancaran pengiriman barang, hal itu dinilai akan menguntungkan bagi pemain industri, sehingga perputaran inventasi akan tertolong. (gus).
Vice Presiden Corporate Marketing Jababeka Agus H Canny mengatakan, perseroan sudah mendapat investor asing dan lokal (nama investornya tidak bisa disebutkan) yang akan bekerjasama membangun Movieland. Sebelumnya, perseroan juga sudah bekerjasama dengan Multivision Plus sebagai equity partner dan Microsoft Indonesia yang akan men-suffort teknologinya.
“Kami sudah mendapat investor lokal dan asing sehingga proyek Movieland bisa secepatnya dibangun, target kami akhir tahun ini selesai tahap pertama sehingga bisa memberi kontribusi pada pendapatan tahun ini,” katanya, Rabu (16/6).
Dengan adanya kerjasama baru dari investor lokal dan asing tersebut, kata Agus, maka kebutuhan dana untuk membangun Movieland bisa diatasi. Perseroan membutuhkan dana sekitar 3,6 triliun rupiah untuk membangun proyek itu dan 20 persennya akan dipenuhi dari kas internal sedangkan sisanya diperoleh dari mitra strategis.
Setelah kebutuhan dana terpenuhi, perseroan akan menggesa pembangunan proyek tersebut dan diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini, untuk tahap pertama.
Meski proyek tersebut belum selesai, kata Agus pihaknya sudah melakukan pemasaran kepada konsumen luar negeri, caranya dengan mempresentasikan proyek Movieland tersebut kepada pengusaha per film- an di Amerika Serikat dan Eropa ketika mengikuti festival film internasional di Amerika Serikat dan Perancis.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Jababeka Muljadi Suganda mengatakan, pihaknya berharap proyek Movieland bisa memberi kontribusi sekitar 20 miliar rupiah terhadap pendapatan konsolidasi tahun ini.
Selain itu, beberap proyek lainnya juga diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan seperti pabrik pengolahan air bersih dengan nilai kontribusi sekitar 130 miliar sampai 140 miliar rupiah, lalu proyek Dry Port sekitar 30 miliar rupiah.
Perseroan, kata dia menargetkan pertumbuhan pendapatan 200 persen pada tahun ini atau senilai 795,2 miliar rupiah naik dua kali lipat dibanding 2009. Kontribusi pendapatan paling tinggi masih diharapkan dari kawasan industri dan proyek properti lainnya.
Terkait dengan kinerja kuartal satu ini, perseroan membukukan pendapatan 392,6 miliar rupiah turun 14,8 persen dibanding periode sama 2009 yang 460,72 miliar rupiah, sedangkan laba bersih 16,4 miliar rupiah, melonjak bila disbanding kuartal sama 2009 yang mengalami rugi bersih hingga 62,4 miliar rupiah.
Menurut analis PT BNI Securities, Maxi Liesyaputra, sampai akhir 2010, Jababeka diperkirakan membukukan pendapatan 763 miliar rupiah dengan laba bersih 72 miliar rupiah. Pencapaian itu, lebih tinggi dibanding kinerja 2009, dimana pendapatan hanya 393 miliar rupiah dan laba bersih 16 miliar rupiah.
Peningkatan pendapatan laba tersebut terjadi, menyusul telah dioperasikannya Dry Port, perseroan juga semakin ekspansif dengan menyiapkan belanja modal 300 miliar rupiah pada tahun ini untuk membangun berbagai proyek.
Menurut Maxi, dry port tersebut akan berguna untuk mengurangi tingkat kepadatan arus ekspor impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan peningkatan arus kelancaran pengiriman barang, hal itu dinilai akan menguntungkan bagi pemain industri, sehingga perputaran inventasi akan tertolong. (gus).
Hasil Pilkada Kepri Digugat
BATAM – Dua kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berasal dari Partai Demokrat dan Golkar menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Sani-Surya dari PDIP, menyusul banyaknya kecurangan yang belum di tindaklanjuti.
Dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yakni Aida Ismeth Abdullah yang berpasangan dengan Edi Wijaya yang di usung Partai Golkar dan 13 partai lainnya secara resmi telah melakukan pendaftaran gugatan sengketa Pilkada Kepri ke Mahkamah Konstitusi. Surat gugatan pasangan tersebut terdaftar dengan nomor tanda terima 637/PAN.MK/VI/2010.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PKS yakni Nyat Kadir yang berpasangan dengan Zulbahri. Surat gugatan ke Mahkamah konstitusi dari pasangan ini teregistrasi dengan nomor 639/PAN.MK/VI/2010.
Menurut Aida Ismeth, pihaknya sangat yakin bahwa permohonannya ke MK bakal diterima karena telah memiliki dan menyusun seluruh barang bukti tentang adanya kecurangan pada Pilkada Kepri.
Salah satu materi gugatannya adalah meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS serta meminta diadakannya penghitungan suara ulang,
“Kita punya cukup bukti adanya kecurangan dalam Pilkada tersebut,” kata Aida.
Selain itu, Tim Aida juga memiliki bukti adanya pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, sehingga memiliki hak pilih lebih dari satu. Aida juga menemukan adanya mobilisasi penduduk atau pemilih di Batam saat Pilkada.
Sementara itu, Ketua Tim Sukses pasangan Nyat Kadir-Zulbahri, Aris Hardy Halim mengatakan pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam Pilkada tersebut. Selain itu, pihaknya juga minta dilakukan perhitungan surat suara yang rusak dan tidak dihitung oleh KPU padahal sebagian besar surat suara yang rusak itu adalah pemilih pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri.
Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri pada Rabu (9/6) telah menyelesaikan pleno penghitungan suara dan memutuskan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, HM Sani-HM Soerya Respationo yang diusung PDIP dan Partai gurem lainnya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan perolehan suara terbanyak.
Dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kepri Nomor 37/KPU Kepri/vi/2010 itu, disebutkan, pasangan 2 HMS yakni Sani-Surya meraih 231.951 suara (37,3 %), disusul pasangan Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) 195.847 suara (31,49 %), dan terakhir pasangan Aida Ismeth-Eddy Wijaya meraih 194.049 suara (31,21 %).
Dalam surat keputusan tersebut, hanya satu kandidat yakni Sani-Surya yang menandatangani berita acara, sedangkan pasangan Nyat Kadir-Zulbahri dan Aida Ismeth Abdullah-Edi Wijaya menolak menandatangani berita acara. Dua pasangan tersebut bahkan akan melakukan gugatan hasil pleno KPU Kepri tersebut.
Investasi Mandeg
Sementara itu, Direktur Perguruan Tinggi Politeknik Batam Dr Priyono Eko Sanyoto mengatakan jika memang benar pasangan Sani-Surya menang dalam Pilkada Kepri kali ini, iklim investasi di Kepri khususnya di kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun) akan mandeg.
Itu disebabkan, pasangan yang menang tersebut tidak memiliki kursi yang cukup signifikan di parlemen Kepri sehingga dikuatirkan banyak program pemerintah daerah yang akan di mentahkan DPRD.
Selain itu, dua pasangan tersebut juga tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjaring investasi, padahal Kepri khususnya FTZ BBK merupakan wilayah terdepan di Indonesia untuk menjaring investor asing.
“Kalau mau jujur dan kita bandingkan dengan pak Ismeth (Ismeth Abdullah) maka dua pasangan ini sangat jauh pengalamannya dan saya kuatir investasi di FTZ BBK jadi mandeg,” katanya. (gus).
Dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yakni Aida Ismeth Abdullah yang berpasangan dengan Edi Wijaya yang di usung Partai Golkar dan 13 partai lainnya secara resmi telah melakukan pendaftaran gugatan sengketa Pilkada Kepri ke Mahkamah Konstitusi. Surat gugatan pasangan tersebut terdaftar dengan nomor tanda terima 637/PAN.MK/VI/2010.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PKS yakni Nyat Kadir yang berpasangan dengan Zulbahri. Surat gugatan ke Mahkamah konstitusi dari pasangan ini teregistrasi dengan nomor 639/PAN.MK/VI/2010.
Menurut Aida Ismeth, pihaknya sangat yakin bahwa permohonannya ke MK bakal diterima karena telah memiliki dan menyusun seluruh barang bukti tentang adanya kecurangan pada Pilkada Kepri.
Salah satu materi gugatannya adalah meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS serta meminta diadakannya penghitungan suara ulang,
“Kita punya cukup bukti adanya kecurangan dalam Pilkada tersebut,” kata Aida.
Selain itu, Tim Aida juga memiliki bukti adanya pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, sehingga memiliki hak pilih lebih dari satu. Aida juga menemukan adanya mobilisasi penduduk atau pemilih di Batam saat Pilkada.
Sementara itu, Ketua Tim Sukses pasangan Nyat Kadir-Zulbahri, Aris Hardy Halim mengatakan pihaknya menemukan banyak kecurangan dalam Pilkada tersebut. Selain itu, pihaknya juga minta dilakukan perhitungan surat suara yang rusak dan tidak dihitung oleh KPU padahal sebagian besar surat suara yang rusak itu adalah pemilih pasangan Nyat Kadir dan Zulbahri.
Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri pada Rabu (9/6) telah menyelesaikan pleno penghitungan suara dan memutuskan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, HM Sani-HM Soerya Respationo yang diusung PDIP dan Partai gurem lainnya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan perolehan suara terbanyak.
Dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kepri Nomor 37/KPU Kepri/vi/2010 itu, disebutkan, pasangan 2 HMS yakni Sani-Surya meraih 231.951 suara (37,3 %), disusul pasangan Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) 195.847 suara (31,49 %), dan terakhir pasangan Aida Ismeth-Eddy Wijaya meraih 194.049 suara (31,21 %).
Dalam surat keputusan tersebut, hanya satu kandidat yakni Sani-Surya yang menandatangani berita acara, sedangkan pasangan Nyat Kadir-Zulbahri dan Aida Ismeth Abdullah-Edi Wijaya menolak menandatangani berita acara. Dua pasangan tersebut bahkan akan melakukan gugatan hasil pleno KPU Kepri tersebut.
Investasi Mandeg
Sementara itu, Direktur Perguruan Tinggi Politeknik Batam Dr Priyono Eko Sanyoto mengatakan jika memang benar pasangan Sani-Surya menang dalam Pilkada Kepri kali ini, iklim investasi di Kepri khususnya di kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun) akan mandeg.
Itu disebabkan, pasangan yang menang tersebut tidak memiliki kursi yang cukup signifikan di parlemen Kepri sehingga dikuatirkan banyak program pemerintah daerah yang akan di mentahkan DPRD.
Selain itu, dua pasangan tersebut juga tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjaring investasi, padahal Kepri khususnya FTZ BBK merupakan wilayah terdepan di Indonesia untuk menjaring investor asing.
“Kalau mau jujur dan kita bandingkan dengan pak Ismeth (Ismeth Abdullah) maka dua pasangan ini sangat jauh pengalamannya dan saya kuatir investasi di FTZ BBK jadi mandeg,” katanya. (gus).
Investor Norwegia Bangun Industri Beton di Karimun
BATAM – Kelompok usaha dari Norwegia yakni Aker Solutions berencana membangun pabrik beton di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Karimun Provinsi Kepulauan Riau tahun ini, dengan nilai investasi ditaksir 200 juta sampai 300 juta dollar AS.
Perwakilan Aker Solutions, Bjorn Roland saat mengunjungi Karimun (14/6) mengatakan, pihaknya sangat tertarik dengan iklim investasi di Karimun Provinsi Kepri yang cukup kondusif, sehingga rencana untuk menanamkan modal dalam rangka ekspansi usaha segera di wujudkan.
Aker Solutions akan mendirikan pabrik beton untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar di Kepri, selain itu perseroan itu juga akan mengembangkan industri civil construction yang menjadi bisnis utama perusahaan tersebut.
Untuk itu, perseroan akan menyiapkan dana sekitar 200 juta sampai 300 juta dollar AS atau sekitar dua triliun sampai tiga triliun rupiah, dengan kurs 10 ribu rupiah per dollar AS, yang akan digunakan untuk membangun pabrik dan infrastruktur pendukung.
Perseroan juga membutuhkan lahan sekitar 100 hektar untuk membangun industri tersebut.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya akan membantu investor Norwegia tersebut untuk merealisasikan rencana investasinya dengan memberi kemudahan dalam pengurusan dokumen investasi dan segera menyiapkan lahan untuk dialokasikan ke perusahaan Norwegia tersebut.
FTZ Jalan Ditempat
Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam Nada Faza Soraya mengatakan, meskipun sudah ada rencana investasi dari perusahaan asing ke kawasan FTZ seperti Batam, Bintan atau Karimun (FTZ-BBK), namun jumlahnya masih sangat kecil bila dibanding kawasan sejenis di negara lain.
Itu disebabkan belum maksimalnya peraturan yang ada sehingga investor belum berani merealisasikan investasinya di kawasan FTZ BBK.
“FTZ BBK akan mandeg jika pemerintah tidak segera membenahi peraturan yang ada dan membenahi kelembagaan FTZ karena itu ujung tombak dari implementasi FTZ di lapangan,” katanya.
Dikatakan, pemerintah sangat lamban membenahi kelembagaan yang ada misalnya pembenahan lembaga Otorita Batam yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pengusahaan FTZ Batam . Transportasi di lembaga itu dinilai berjalan ditempat.
Kemudian, keberadaan lembaga Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan di Bintan serta Karimun juga dinilai masih belum refresentatif sehingga tidak dapat bekerja secara agresif untuk memancing investor asing masuk ke dalam negeri.
Pemerintah juga dinilia lamban melakukan revisi revisi terhadap peraturan yang menjadi payung hukum FTZ BBK. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang kepabenanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ BBK.
Sementara itu, Dewan Kawasan diketahui telah membentuk tim yang bertugas untuk mempercepat revisi peraturan No 2 tahun 2009.
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK Jon Arizal mengatakan, lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap PP no 2 tahun 2009 menyebabkan pihaknya membentuk tim percepatan revisi peraturan tersebut yang terdiri dari beberapa pejabat terkait.
Tim tersebut akan ke Jakarta untuk menemui Dewan Nasional FTZ BBK, Menteri Keuangan dan pejabat terkait di Jakarta untuk meminta percepatan revisi PP no 2 tahun 2009. Percepatan revisi itu menurut dia perlu dilakukan karena implementasi FTZ di lapangan saat ini masih terkendala dengan soal perpajakan, cukai dan kepabeanan. (gus).
Perwakilan Aker Solutions, Bjorn Roland saat mengunjungi Karimun (14/6) mengatakan, pihaknya sangat tertarik dengan iklim investasi di Karimun Provinsi Kepri yang cukup kondusif, sehingga rencana untuk menanamkan modal dalam rangka ekspansi usaha segera di wujudkan.
Aker Solutions akan mendirikan pabrik beton untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar di Kepri, selain itu perseroan itu juga akan mengembangkan industri civil construction yang menjadi bisnis utama perusahaan tersebut.
Untuk itu, perseroan akan menyiapkan dana sekitar 200 juta sampai 300 juta dollar AS atau sekitar dua triliun sampai tiga triliun rupiah, dengan kurs 10 ribu rupiah per dollar AS, yang akan digunakan untuk membangun pabrik dan infrastruktur pendukung.
Perseroan juga membutuhkan lahan sekitar 100 hektar untuk membangun industri tersebut.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya akan membantu investor Norwegia tersebut untuk merealisasikan rencana investasinya dengan memberi kemudahan dalam pengurusan dokumen investasi dan segera menyiapkan lahan untuk dialokasikan ke perusahaan Norwegia tersebut.
FTZ Jalan Ditempat
Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam Nada Faza Soraya mengatakan, meskipun sudah ada rencana investasi dari perusahaan asing ke kawasan FTZ seperti Batam, Bintan atau Karimun (FTZ-BBK), namun jumlahnya masih sangat kecil bila dibanding kawasan sejenis di negara lain.
Itu disebabkan belum maksimalnya peraturan yang ada sehingga investor belum berani merealisasikan investasinya di kawasan FTZ BBK.
“FTZ BBK akan mandeg jika pemerintah tidak segera membenahi peraturan yang ada dan membenahi kelembagaan FTZ karena itu ujung tombak dari implementasi FTZ di lapangan,” katanya.
Dikatakan, pemerintah sangat lamban membenahi kelembagaan yang ada misalnya pembenahan lembaga Otorita Batam yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pengusahaan FTZ Batam . Transportasi di lembaga itu dinilai berjalan ditempat.
Kemudian, keberadaan lembaga Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan di Bintan serta Karimun juga dinilai masih belum refresentatif sehingga tidak dapat bekerja secara agresif untuk memancing investor asing masuk ke dalam negeri.
Pemerintah juga dinilia lamban melakukan revisi revisi terhadap peraturan yang menjadi payung hukum FTZ BBK. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang kepabenanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ BBK.
Sementara itu, Dewan Kawasan diketahui telah membentuk tim yang bertugas untuk mempercepat revisi peraturan No 2 tahun 2009.
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK Jon Arizal mengatakan, lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap PP no 2 tahun 2009 menyebabkan pihaknya membentuk tim percepatan revisi peraturan tersebut yang terdiri dari beberapa pejabat terkait.
Tim tersebut akan ke Jakarta untuk menemui Dewan Nasional FTZ BBK, Menteri Keuangan dan pejabat terkait di Jakarta untuk meminta percepatan revisi PP no 2 tahun 2009. Percepatan revisi itu menurut dia perlu dilakukan karena implementasi FTZ di lapangan saat ini masih terkendala dengan soal perpajakan, cukai dan kepabeanan. (gus).
Radiant Utama Revisi Target
JAKARTA – Perusahaan jasa pendukung industri minyak dan gas (Migas), PT Radiant Utama Interinsco Tbk revisi target penjualan dari semula 1,3 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah, seiring rendahnya perolehan kinerja di kuartal pertama ini.
Sekretaris Perusahaan Radiant Utama Coki Lubis mengatakan, perseroan awalnya menargetkan nilai penjualan sepanjang tahun 2010 ini sebesar 1,3 triliun rupiah seiring maraknya kegiatan pertambangan Migas dipicu membaiknya situasi ekonomi global.
Target tersebut dirasa sulit tercapai, setelah melihat penurunan kinerja penjualan di kuartal satu ini, dimana nilai penjualan turun 25,4 persen dari 309,3 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 231 miliar rupiah di kuartal satu ini. Sedangkan laba bersih di kuartal satu ini anjlok hingga 86 persen menjadi 1,1 miliar rupiah dibanding 7,94 miliar rupiah di kuartal satu 2009.
Oleh karena itu, perseroan memutuskan untuk merevisi target penjualan dari awalnya 1,3 triliun rupiah menjadi sekitar 1,1 triliun rupiah atau relatif sama dengan perolehan 2009.
Coki yakin target 1,1 triliun rupiah itu bisa dicapai karena pihaknya sudah memperhitungkan dengan perolehan kontrak yang sudah diterima. Hingga April 2009, perseroan telah mendapat kontrak baru berasal dari proyek PSC di Kalimantan sekitar 79 miliar rupiah, proyek PSC di Jawa Barat sekitar 26,2 miliar rupiah, proyek PSC di Sumatra sekitar 40,9 miliar rupiah, dan proyek PSC di Jawa Timur sekira 43,3 miliar rupiah.
Dengan diperolehnya kontrak tersebut, katanya perseroan optimistis kinerja kuartal dua hingga semester dua bisa lebih baik disbanding kuartal pertama ini. (gus).
Sekretaris Perusahaan Radiant Utama Coki Lubis mengatakan, perseroan awalnya menargetkan nilai penjualan sepanjang tahun 2010 ini sebesar 1,3 triliun rupiah seiring maraknya kegiatan pertambangan Migas dipicu membaiknya situasi ekonomi global.
Target tersebut dirasa sulit tercapai, setelah melihat penurunan kinerja penjualan di kuartal satu ini, dimana nilai penjualan turun 25,4 persen dari 309,3 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 231 miliar rupiah di kuartal satu ini. Sedangkan laba bersih di kuartal satu ini anjlok hingga 86 persen menjadi 1,1 miliar rupiah dibanding 7,94 miliar rupiah di kuartal satu 2009.
Oleh karena itu, perseroan memutuskan untuk merevisi target penjualan dari awalnya 1,3 triliun rupiah menjadi sekitar 1,1 triliun rupiah atau relatif sama dengan perolehan 2009.
Coki yakin target 1,1 triliun rupiah itu bisa dicapai karena pihaknya sudah memperhitungkan dengan perolehan kontrak yang sudah diterima. Hingga April 2009, perseroan telah mendapat kontrak baru berasal dari proyek PSC di Kalimantan sekitar 79 miliar rupiah, proyek PSC di Jawa Barat sekitar 26,2 miliar rupiah, proyek PSC di Sumatra sekitar 40,9 miliar rupiah, dan proyek PSC di Jawa Timur sekira 43,3 miliar rupiah.
Dengan diperolehnya kontrak tersebut, katanya perseroan optimistis kinerja kuartal dua hingga semester dua bisa lebih baik disbanding kuartal pertama ini. (gus).
Melegalkan Prostitusi
Jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang terdata resmi oleh Pemerintah daerah Batam di lokalisasi Panti Rehabilitasi Sintai sebanyak 1.200 orang, jumlah itu bisa lebih besar atau mencapai lebih dari 3.000 orang karena PSK di Batam juga banyak terdapat di lokasi lain yang tidak resmi, bahkan banyak juga yang mangkal di pinggir jalan di Nagoya.
Batam tidak terlepas dari bisnis prostitusi karena tingginya permintaan, Kota ini juga menjadi transit bagi pekerja seks komersial (PSK) yang akan bekerja di Singapura dan Malaysia .
Bisnis prostitusi di Batam secara resmi tidak dilegalkan, namun bisnis itu sepertinya dibiarkan berkembang karena memang tindakan dari pemerintah dan aparat sangat minim.
Sejumlah pejabat berwenang di daerah yang dihubungin enggan berkomentar tentang bisnis tersebut, dan itu bisa menjadi alasan mengapa mereka juga tidak mau mengambil tindakan agresif menertibkannya.
Ironisnya, sejumlah anggota Dewan bulan lalu mengusulkan adanya pajak 10 persen dari penghasilan PSK yang beroperasi di Batam. Itu diusulkan oleh salah satu anggota DPRD Batam yang bersal dari Partai PKB.
Usulan pajak 10 persen bagi PSK itu dilakukan oleh Riky Solihin anggota DPRD dari partai PKB. Alasanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sehingga perlu adanya pajak daerah 10 persen untuk jasa PSK.
Menurut Riky, pajak tersebut akan dikenakan kepada PSK yang mangkal di panti rehabilitasi (sintai) yang kini telah berubah menjadi lokalisasi prostitusi. "Potensi pungutan pajak dari para PSK ini cukup besar dan dengan cara itu dapat mendongkrak PAD Batam yang bisa bermanfaat bagi pembangunan," katanya.
Dicontohkan ada sekitar 1.200 wanita pekerja seks yang beroperasi di panti rehabilitasi Sintai yang berada di Teluk Pandan, Tanjung Uncang. Wanita wanita itu bekerja di puluhan bar yang berada di lokalisasi tersebut, dan pajak 10 persen itu akan dikenakan untuk tarif sekali Rentan singkat atau biasa disebut short-time. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa memperoleh miliaran rupiah per bulannya dari jasa PSK tersebut.
Usulan anggota DPRD Batam itu selanjutnya menjadi perbincangan hangat di Batam dan tak kalah juga menjadi gossip diantara PSK di Batam.
Rina salah seorang PSK yang sering mangkal di Pub Nagoya mengatakan, bagi PSK yang cantik dan punya pelanggan berduit mungkin tidak akan menjadi masalah, tapi bagi PSK yang punya tampang pas pasan dan hanya dibayar 50 ribu atau 100 ribu sekali short time tentu menjadi beban.
Padahal, PSK itu sudah mengalami banyak potongan atau pajak tidak resmi dari banyak orang, seperti harus membayar uang keamanan, membayar mamak ayam, membayar uang kosan, untuk makan, bayar kredit pakaian dan lainnya.
“Kalo ditambah lagi dengan harus membayar pajak 10 persen untuk sekali shortime, sudah tidak ada lagi la pendapatan kami, Belum lagi untuk mengirim uang ke keluarga di kampung halaman,” kata Rina yang ditemui di Nagoya sambil tersenyum. (gus).
Batam tidak terlepas dari bisnis prostitusi karena tingginya permintaan, Kota ini juga menjadi transit bagi pekerja seks komersial (PSK) yang akan bekerja di Singapura dan Malaysia .
Bisnis prostitusi di Batam secara resmi tidak dilegalkan, namun bisnis itu sepertinya dibiarkan berkembang karena memang tindakan dari pemerintah dan aparat sangat minim.
Sejumlah pejabat berwenang di daerah yang dihubungin enggan berkomentar tentang bisnis tersebut, dan itu bisa menjadi alasan mengapa mereka juga tidak mau mengambil tindakan agresif menertibkannya.
Ironisnya, sejumlah anggota Dewan bulan lalu mengusulkan adanya pajak 10 persen dari penghasilan PSK yang beroperasi di Batam. Itu diusulkan oleh salah satu anggota DPRD Batam yang bersal dari Partai PKB.
Usulan pajak 10 persen bagi PSK itu dilakukan oleh Riky Solihin anggota DPRD dari partai PKB. Alasanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sehingga perlu adanya pajak daerah 10 persen untuk jasa PSK.
Menurut Riky, pajak tersebut akan dikenakan kepada PSK yang mangkal di panti rehabilitasi (sintai) yang kini telah berubah menjadi lokalisasi prostitusi. "Potensi pungutan pajak dari para PSK ini cukup besar dan dengan cara itu dapat mendongkrak PAD Batam yang bisa bermanfaat bagi pembangunan," katanya.
Dicontohkan ada sekitar 1.200 wanita pekerja seks yang beroperasi di panti rehabilitasi Sintai yang berada di Teluk Pandan, Tanjung Uncang. Wanita wanita itu bekerja di puluhan bar yang berada di lokalisasi tersebut, dan pajak 10 persen itu akan dikenakan untuk tarif sekali Rentan singkat atau biasa disebut short-time. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa memperoleh miliaran rupiah per bulannya dari jasa PSK tersebut.
Usulan anggota DPRD Batam itu selanjutnya menjadi perbincangan hangat di Batam dan tak kalah juga menjadi gossip diantara PSK di Batam.
Rina salah seorang PSK yang sering mangkal di Pub Nagoya mengatakan, bagi PSK yang cantik dan punya pelanggan berduit mungkin tidak akan menjadi masalah, tapi bagi PSK yang punya tampang pas pasan dan hanya dibayar 50 ribu atau 100 ribu sekali short time tentu menjadi beban.
Padahal, PSK itu sudah mengalami banyak potongan atau pajak tidak resmi dari banyak orang, seperti harus membayar uang keamanan, membayar mamak ayam, membayar uang kosan, untuk makan, bayar kredit pakaian dan lainnya.
“Kalo ditambah lagi dengan harus membayar pajak 10 persen untuk sekali shortime, sudah tidak ada lagi la pendapatan kami, Belum lagi untuk mengirim uang ke keluarga di kampung halaman,” kata Rina yang ditemui di Nagoya sambil tersenyum. (gus).
Profesinya Penjual Perawan
Deretan wanita muda itu duduk bak pajangan sayap ayam yang siap di panggang, duduk berjejer dengan gaya masing masing, ada yang sambil menghisap rokok ada juga yang sibuk memencet telpon selulernya. Profesi wanita tersebut adalah tukang pijat, sekaligus plus plus plusss…
Salon dan Massage di Ruko Permai Indah Komplek Bumi Indah Nagoya Batam itu sepintas hanya menyediakan jasa salon dan massage, itu terlihat dari penataan ruangan salon dan tempat pijat seadanya, namun setelah beranjak ke lantai dua dan tiga baru terlihat kalau di tempat itu juga menyediakan tempat untuk melakukan hubungan asusila dengan tersedianya kamar kecil kecil.
Adanya praktik prostitusi terselubung itu baru diketahui setelah kepolisian Batam melakukan penggerebekan di tempat itu dan ditemui puluhan wanita muda dan ada juga yang sedang melayani pria hidung belang.
Anang pemilik usaha itu, mengaku dia hanya menyediakan jasa salon dan pijat namun bagi pasien yang datang dan suka sama pekerjanya untuk diajak melakukan hubungan asusila bukan lagi menjadi tanggung jawabnya.
Salah seorang wanita asal Cianjur Jawa Barat yang berumur 14 tahun, N bercerita awalnya dia bekerja di tempat itu karena diajak oleh seorang wanita bernama Tiara yang menjanjikan pekerjaan di rumah makan di Singapura. Namun, bukan pekerjaan yang diperoleh tapi dia harus melayani pria hidung belang dengan imbalan yang tak sepantasnya.
Dalam satu hari, katanya bisa melayani sekitar empat orang laki laki dan untuk itu dia hanya memperoleh pendapatan sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah, padahal transaksi prostitusi di lokasi itu mencapai jutaan rupiah untuk setiap orangnya.
N yang berambut panjang dan kelihatan masih lugu itu merasa tertipu dengan Ibu Tiara yang mengajaknya bekerja, karena pekerjaan yang dijalani sekarang tidak sesuai dengan janjinya.
Meski demikian, N terpaksa harus melakukannya karena jika tidak maka dia tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk membayar sewa kosan dan makan.
Pemilik usaha tersebut, Anang mengakui bahwa ia mendapatkan N dari Tiara yang memang sudah sering memasok wanita wanita muda untuk bekerja di massage dan salonnya.
“N sendiri dikatakan Tiara berumur 19 tahun bukan 14 tahun, walaupun pada saat menerimanya sebagai pekerja N tidak memiliki KTP, karena saat itu saya memang butuh pekerja,” katanya.
Tiara yang berhasil di ringkus Kepolisian mengaku sudah lama menjalani profesi sebagai pedagang wanita muda. Wanita wanita muda itu diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia dan kebanyakan berasal dari Jawa, selanjutnya di kirim ke Singapura dan Malaysia serta Batam.
Tiara menjalani profesi itu sejak dia dinikahi secara siri oleh warga negara Malaysia yang dikenalnya ketika dia menjadi TKW pembantu rumah tangga di Johor.
Sejak itu, dia sering keluar masuk Malaysia dan mulai menjalani profesi baru sebagai penjual wanita wanita muda karena permintaan yang cukup tinggi. Tidak hanya memasok wanita muda ke Malaysia , Tiara juga memasok wanita ke Batam dan Singapura.
Wanita asal Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan itu mencari sendiri mangsanya di berbagai daerah, namun untuk memudahkan pencarian dia juga sudah memilki jaringan yang cukup kuat di berbagai daerah.
Akhir bejat yang dilakukan Tiara selama ini tidak pernah di endus kepolisian karena Tiara sering berpindah tempat tinggal, dia tidak memiliki tempat tinggal tetap di Batam. Di Batampun terkadang hanya beberapa minggu terus pergi ke berbagai daerah dan Singapura serta Malaysia .
Menurut Tiara, dia menjalani profesi itu karena himpitan ekonomi karena keluarganya di kampung hidup dalam kondisi memilukan terlebih saudaranya banyak. Selain itu juga disebabkan adanya dorongan dari Suami yang memang sudah memiliki jaringan di Singapura dan Malaysia sehingga pemasarannya lebih mudah.
Wanita wanita muda yang diperoleh dari berbagai pelosok daerah itu di iming imingi pekerjaan di salon atau di rumah makan dan pembantu rumah tangga di Singapuara dan Malaysia dengan gaji cukup tinggi diatas 4 juta rupiah per bulan.
Jika sudah terjadi kesepakatan dengan wanita tersebut, maka Tiara langsung membawanya ke tempat tujuan yakni Singapura dan Malaysia namun sebelumnya menetap beberapa minggu terlebih dahulu di Batam.
Selama menetap di Batam itulah, Tiara sering menjual wanita wanita muda itu kepada pria hidung belang di Batam. Caranya dengan menitipkan wanita wanita tersebut ke berbagai salon dan panti pijat seperti yang dilakukannya di Massage dan Salon Ruko Bumi Indah Nagoya.
Tiara menjadi kecanduan menjalani bisnis itu karena keuntungannya juga besar dan dalam waktu singkat. Untuk satu wanita yang dikirim ke Malaysia atau singapuara dia bisa memperoleh untung hingg 10 juta rupiah, setelah dipotong sama ongkos dan biaya makan serta penginapan selama menunggu panggilan, paling dia memperoleh untung sekitar 5 juta rupiah per orang.
Meski demikian, Tiara mengakui saat ini cukup sulit menjalani bisnis tersebut karena petugas di pelabuhan dan aparat berwenang cepat mencium bisnis terlarang tersebut. Itu terbukti dengan di gerebeknya beberapa tempat massage dan salon di Nagoya , seperti yang terjadi di Ruko Bumi Indah tempat biasa Tiara menitup anak ayamnya (sebutan wanita wanita muda yang akan dijual).
Ketika ditanya tentang perasaannya ketika menjual anak gadis orang tersebut, Tiara tanpa merasa sedih dan tanpa merasa bersalah mengatakan biasa saja, karena dia juga mengalami hal seperti itu, dijual oleh seseorang ke Singapura untuk memenuhi nafsu bejat pria hidung belang disana.
Sambil tersenyum santai, Tiara juga mengatakan bahwa itu sudah lajim di Batam dan memang Batam tempat atau surganya prostitusi.
“Kalau tidak percaya lihat aja di sekitaran Nagoya , baik itu dipinggir jalan, di diskotik dan pub pasti banyak tersedia wanita wanita penghibur,” kata dia. (gus).
Salon dan Massage di Ruko Permai Indah Komplek Bumi Indah Nagoya Batam itu sepintas hanya menyediakan jasa salon dan massage, itu terlihat dari penataan ruangan salon dan tempat pijat seadanya, namun setelah beranjak ke lantai dua dan tiga baru terlihat kalau di tempat itu juga menyediakan tempat untuk melakukan hubungan asusila dengan tersedianya kamar kecil kecil.
Adanya praktik prostitusi terselubung itu baru diketahui setelah kepolisian Batam melakukan penggerebekan di tempat itu dan ditemui puluhan wanita muda dan ada juga yang sedang melayani pria hidung belang.
Anang pemilik usaha itu, mengaku dia hanya menyediakan jasa salon dan pijat namun bagi pasien yang datang dan suka sama pekerjanya untuk diajak melakukan hubungan asusila bukan lagi menjadi tanggung jawabnya.
Salah seorang wanita asal Cianjur Jawa Barat yang berumur 14 tahun, N bercerita awalnya dia bekerja di tempat itu karena diajak oleh seorang wanita bernama Tiara yang menjanjikan pekerjaan di rumah makan di Singapura. Namun, bukan pekerjaan yang diperoleh tapi dia harus melayani pria hidung belang dengan imbalan yang tak sepantasnya.
Dalam satu hari, katanya bisa melayani sekitar empat orang laki laki dan untuk itu dia hanya memperoleh pendapatan sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah, padahal transaksi prostitusi di lokasi itu mencapai jutaan rupiah untuk setiap orangnya.
N yang berambut panjang dan kelihatan masih lugu itu merasa tertipu dengan Ibu Tiara yang mengajaknya bekerja, karena pekerjaan yang dijalani sekarang tidak sesuai dengan janjinya.
Meski demikian, N terpaksa harus melakukannya karena jika tidak maka dia tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk membayar sewa kosan dan makan.
Pemilik usaha tersebut, Anang mengakui bahwa ia mendapatkan N dari Tiara yang memang sudah sering memasok wanita wanita muda untuk bekerja di massage dan salonnya.
“N sendiri dikatakan Tiara berumur 19 tahun bukan 14 tahun, walaupun pada saat menerimanya sebagai pekerja N tidak memiliki KTP, karena saat itu saya memang butuh pekerja,” katanya.
Tiara yang berhasil di ringkus Kepolisian mengaku sudah lama menjalani profesi sebagai pedagang wanita muda. Wanita wanita muda itu diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia dan kebanyakan berasal dari Jawa, selanjutnya di kirim ke Singapura dan Malaysia serta Batam.
Tiara menjalani profesi itu sejak dia dinikahi secara siri oleh warga negara Malaysia yang dikenalnya ketika dia menjadi TKW pembantu rumah tangga di Johor.
Sejak itu, dia sering keluar masuk Malaysia dan mulai menjalani profesi baru sebagai penjual wanita wanita muda karena permintaan yang cukup tinggi. Tidak hanya memasok wanita muda ke Malaysia , Tiara juga memasok wanita ke Batam dan Singapura.
Wanita asal Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan itu mencari sendiri mangsanya di berbagai daerah, namun untuk memudahkan pencarian dia juga sudah memilki jaringan yang cukup kuat di berbagai daerah.
Akhir bejat yang dilakukan Tiara selama ini tidak pernah di endus kepolisian karena Tiara sering berpindah tempat tinggal, dia tidak memiliki tempat tinggal tetap di Batam. Di Batampun terkadang hanya beberapa minggu terus pergi ke berbagai daerah dan Singapura serta Malaysia .
Menurut Tiara, dia menjalani profesi itu karena himpitan ekonomi karena keluarganya di kampung hidup dalam kondisi memilukan terlebih saudaranya banyak. Selain itu juga disebabkan adanya dorongan dari Suami yang memang sudah memiliki jaringan di Singapura dan Malaysia sehingga pemasarannya lebih mudah.
Wanita wanita muda yang diperoleh dari berbagai pelosok daerah itu di iming imingi pekerjaan di salon atau di rumah makan dan pembantu rumah tangga di Singapuara dan Malaysia dengan gaji cukup tinggi diatas 4 juta rupiah per bulan.
Jika sudah terjadi kesepakatan dengan wanita tersebut, maka Tiara langsung membawanya ke tempat tujuan yakni Singapura dan Malaysia namun sebelumnya menetap beberapa minggu terlebih dahulu di Batam.
Selama menetap di Batam itulah, Tiara sering menjual wanita wanita muda itu kepada pria hidung belang di Batam. Caranya dengan menitipkan wanita wanita tersebut ke berbagai salon dan panti pijat seperti yang dilakukannya di Massage dan Salon Ruko Bumi Indah Nagoya.
Tiara menjadi kecanduan menjalani bisnis itu karena keuntungannya juga besar dan dalam waktu singkat. Untuk satu wanita yang dikirim ke Malaysia atau singapuara dia bisa memperoleh untung hingg 10 juta rupiah, setelah dipotong sama ongkos dan biaya makan serta penginapan selama menunggu panggilan, paling dia memperoleh untung sekitar 5 juta rupiah per orang.
Meski demikian, Tiara mengakui saat ini cukup sulit menjalani bisnis tersebut karena petugas di pelabuhan dan aparat berwenang cepat mencium bisnis terlarang tersebut. Itu terbukti dengan di gerebeknya beberapa tempat massage dan salon di Nagoya , seperti yang terjadi di Ruko Bumi Indah tempat biasa Tiara menitup anak ayamnya (sebutan wanita wanita muda yang akan dijual).
Ketika ditanya tentang perasaannya ketika menjual anak gadis orang tersebut, Tiara tanpa merasa sedih dan tanpa merasa bersalah mengatakan biasa saja, karena dia juga mengalami hal seperti itu, dijual oleh seseorang ke Singapura untuk memenuhi nafsu bejat pria hidung belang disana.
Sambil tersenyum santai, Tiara juga mengatakan bahwa itu sudah lajim di Batam dan memang Batam tempat atau surganya prostitusi.
“Kalau tidak percaya lihat aja di sekitaran Nagoya , baik itu dipinggir jalan, di diskotik dan pub pasti banyak tersedia wanita wanita penghibur,” kata dia. (gus).
Pengusaha Keluhkan Tingginya Harga Gula di Batam
BATAM – Sejumlah pengusaha mengeluhkan tingginya harga gula putih di Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sejak beberapa minggu terakhir mencapai 8.500-9.000 rupiah per kilogram, padahal harga gula dunia mengalami penurunan. Tingginya harga gula dikuatirkan memicu peningkatan harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi sehingga bisa memunculkan protes buruh untuk dinaikannya upah minimum.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, harga gula putih di Batam Provinsi Kepulauan Riau saat ini kian meroket sekitar 9.000 rupiah per kilogram, padahal harga gula dunia sudah turun, sehingga harga putih mestinya dijual di tingkat pengecer sekitar 5.300 rupiah per kilogram.
Tingginya harga gula tersebut, katanya dikuatirkan bisa meningkatkan harga kebutuhan pokok sehingga tingkat inflasi bisa naik dan dengan demikian akan ada tuntututan dari buruh terhadap peningkatan upah minimum. Padahal dengan kondisi ekonomi saat ini, pengusaha masih sulit meningkatkan produksi dan menambah pendapatan karena belum normalnya permintaan global.
Oleh karena itu, Cahya minta kepada pemerintah daerah untuk segera mengatasi peningkatan harga gula dengan menjalankan mekanisme kontrolnya seperti melakukan operasi pasar dan lainnya.
Apindo juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah kembali melakukan impor gula dan untuk itu, Apindo sebagai organisasi ingin terlibat dalam proses impor tersebut untuk menekan harga gula di pasaran.
“Jika Apindo Kepri dipercaya sebagai lembaga yang boleh mengimpor gula maka dijamin harga gula dipasaran bisa kurang dari 7.000 rupiah per kilogram,” katanya.
Keyakinan itu didasari atas ada penawaran dari beberapa produsen gula dari beberapa negara yang ingin menjual gula putih di harga 580 dollar AS per ton atau sekitar 5,8 juta rupiah dengan kurs 10.000,- rupiah per dollar AS. Dengan demikian harga gula bisa dijual di tingkat eceran kurang dari 7.000 rupiah per kilogram karena modalnya hanya 5.800 rupiah per kilogram.
Direktur Pembangunan Badan Pengusahaan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pihaknya hanya berwenang melakukan lelang terhadap perusahaan yang ingin ikut menjadi importir gula sedangkan yang melakukan control harga di pasaran adalah pemerintah daerah.
Terkait dengan adanya keinginan Apindo menjadi importer gula, Wayan mengatakan bila hal itu sesuai dengan mekanisme lelang maka akan diberi kesempatan, meski demikian Apindo juga harus ikut dalam proses lelangnya.
BP Kawasan Batam sendiri telah mendapat ijin dari pemerintah pusat untuk mengimpor gula putih sejumlah 5.800 ton pada tahun 2010 ini. Gula tersebut di impor oleh lima perusahaan yang menang dalam proses tender yakni, PT Young Cen Pratama Perkasa yang mendapat ijin impor 300 ton gula pasir, lalu PT Batam Harta Mandiri 3.600 ton, PT Pembangunan Kepri 1.800 ton, PT Pro Kepri Berjaya 50 ton dan PT Sahabat Karya Mandiri 50 ton.
Menurut Cahya, Meskipun sudah dilakukan impor gula sebanyak 5.800 ton pada tahun ini, namun harga gula dipasaran Batam dan sekitarnya masih tetap tinggi, bahkan terus mengalami peningkatan. (gus).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, harga gula putih di Batam Provinsi Kepulauan Riau saat ini kian meroket sekitar 9.000 rupiah per kilogram, padahal harga gula dunia sudah turun, sehingga harga putih mestinya dijual di tingkat pengecer sekitar 5.300 rupiah per kilogram.
Tingginya harga gula tersebut, katanya dikuatirkan bisa meningkatkan harga kebutuhan pokok sehingga tingkat inflasi bisa naik dan dengan demikian akan ada tuntututan dari buruh terhadap peningkatan upah minimum. Padahal dengan kondisi ekonomi saat ini, pengusaha masih sulit meningkatkan produksi dan menambah pendapatan karena belum normalnya permintaan global.
Oleh karena itu, Cahya minta kepada pemerintah daerah untuk segera mengatasi peningkatan harga gula dengan menjalankan mekanisme kontrolnya seperti melakukan operasi pasar dan lainnya.
Apindo juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah kembali melakukan impor gula dan untuk itu, Apindo sebagai organisasi ingin terlibat dalam proses impor tersebut untuk menekan harga gula di pasaran.
“Jika Apindo Kepri dipercaya sebagai lembaga yang boleh mengimpor gula maka dijamin harga gula dipasaran bisa kurang dari 7.000 rupiah per kilogram,” katanya.
Keyakinan itu didasari atas ada penawaran dari beberapa produsen gula dari beberapa negara yang ingin menjual gula putih di harga 580 dollar AS per ton atau sekitar 5,8 juta rupiah dengan kurs 10.000,- rupiah per dollar AS. Dengan demikian harga gula bisa dijual di tingkat eceran kurang dari 7.000 rupiah per kilogram karena modalnya hanya 5.800 rupiah per kilogram.
Direktur Pembangunan Badan Pengusahaan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pihaknya hanya berwenang melakukan lelang terhadap perusahaan yang ingin ikut menjadi importir gula sedangkan yang melakukan control harga di pasaran adalah pemerintah daerah.
Terkait dengan adanya keinginan Apindo menjadi importer gula, Wayan mengatakan bila hal itu sesuai dengan mekanisme lelang maka akan diberi kesempatan, meski demikian Apindo juga harus ikut dalam proses lelangnya.
BP Kawasan Batam sendiri telah mendapat ijin dari pemerintah pusat untuk mengimpor gula putih sejumlah 5.800 ton pada tahun 2010 ini. Gula tersebut di impor oleh lima perusahaan yang menang dalam proses tender yakni, PT Young Cen Pratama Perkasa yang mendapat ijin impor 300 ton gula pasir, lalu PT Batam Harta Mandiri 3.600 ton, PT Pembangunan Kepri 1.800 ton, PT Pro Kepri Berjaya 50 ton dan PT Sahabat Karya Mandiri 50 ton.
Menurut Cahya, Meskipun sudah dilakukan impor gula sebanyak 5.800 ton pada tahun ini, namun harga gula dipasaran Batam dan sekitarnya masih tetap tinggi, bahkan terus mengalami peningkatan. (gus).
Insiden Kuantan Singingi : Warga Tewas Disebabkan Peluru Brimob
BATAM – Sejumlah elemen masyarakat Provinsi Riau menyesalkan tindakan brutal yang dilakukan aparat kepolisian khususnya kesatuan Brimob (Brigade Mobil) yang melakukan pengamanan aksi protes masyarakat Kenegerian Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi yang menuntut hak nya atas tanah mereka yang dikuasai PT Tri Bakti Sarimas (TBS). Dalam aksi protes tersebut seorang warga tewas dan satu lagi kritis diduga kuat akibat tembakan yang dilakukan Brimob.
Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Prof Suwardi MS ketika dikonfirmasi Koran Jakarta menyesalkan tindakan yang di lakukan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi protes warga yang terdiri dari 10 desa di lokasi perkebunan sawit yang masuk wilayah Kenegerian Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Selasa (8/6) yang menyebabkan seorang warga bernama Yuniar (35) tewas dan seorang lagi kritis di Rumah Sakit.
“Kami sangat menyesalkan tindakan aparat tersebut dan hendaknya segera dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut,” katanya, Kamis (10/6)
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan aparat mestinya bisa lebih manusiawi dengan memperhatikan nyawa manusia serta tidak mengutamakan kekerasan dengan tembakan.
Oleh karena itu, sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, dia setuju dibentuknya Tim investigasi independent yang akan menyelidiki kasus tersebut agar terbongkar siapa yang bersalah.
Meski demikian, Suwardi menyangsikan ke efektipan tim tersebut, karena selama ini sering tim yang dibentuk untuk kasus yang sama tidak bekerja secara maksimal.
Sementara itu Direktur Walhi Riau, Hariansyah Usman mengatakan meskipun sejumlah LSM dan tokoh masyarakat mendesak dibentuknya tim independent tersebut, namun alangkah baiknya, kata dia bila Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus tersebut, sebab sudah ada bukti kuat terjadinya pelanggaran berat HAM dengan tewasnya warga.
Walhi sendiri, kata dia sebelumnya sudah menurunkan tim penyelidikan ke lokasi dan diperoleh bukti bahwa tewasnya warga tersebut disebabkan peluru yang ditembakan oknum aparat Brimob yang menjaga keamanan. Di lokasi kejadian juga ditemukan topi Brimob sebagai barang bukti.
"Kami menduga kuat tewasnya seorang warga dan satu lagi kritis disebabkan tembakan oleh aparat Brimob karena ada bukti peluru dan topi milik Brimob di lokasi kejadian," katanya, Kamis (10/6)
Walhi menyesalkan tindakan Kepolisian yang hingga berita ini diturunkan belum ada tanda tanda melakukan penyelidikan, bahkan garis polisi di lokasi kejadian juga tidak dipasang sehingga bisa berpotensi menghilangnya barang bukti.
Atas kejadian tersebut, Walhi Riau mendesak pemerintah pusat ikut campur dan segera mengatasi masalah tersebut. Sejumlah LSM nasional juga seperti Kontras, Walhi dan Sawit Wathc pada Kamis (10/6) telah melakukan sejumlah aksi dengan melaporkan kejadian itu ke Mabes Polri dan melakukan aksi di Istana Presiden yang mengutuk tindakan aparat.
Sementar itu, sejumlah LSM seperti Walhi Riau, Scale Up, JIKALAHARI, Greenpeace dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ) mengutuk keras insiden penembakan di Kenegerian Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi dan meminta kepada pemerintah segera membentuk Tim Independent yang akan menyelidiki kasus tersebut.
Kisruh di lokasi PT TBS itu dipicu oleh aksi warga yang berasal dari 10 desa yang merupakan petani plasma dari PT TBS menuntut hak-hak mereka yang dirampas oleh perusahaan sawit PT Tri Bakti Sarimas (TBS) yang ingkar janji mengenai lahan plasma. Dalam aksi itu terjadi bentrokan antara pasukan Brigadir Mobil (Brimob) Polda Riau dengan petani sawit dan menyebabkan satu petani perempuan tewas ditembak.
“Ini adalah peristiwa berdarah dan menyebabkan kematian yang kesekian kalinya terjadi di bumi Riau ketika masyarakat menuntut hak-haknya yang dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit maupun HTI. Konflik agraria di Kenegerian Pucuk Rantau ini harus diusut tuntas dengan menyelidiki semua pihak terutama pihak kepolisian yang memerintahkan penembakan,” ujar Hariansyah Usman, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau.
Hariansyah menambahkan, pengamanan dengan kekerasan yang dilakukan kepolisian juga terjadi sebelumnya pada tanggal 5 Mei 2010 lalu dalam kasus yang sama ketika petani berunjukrasa dan polisi mengeluarkan tembakan. Seorang petani sawit perempuan saat itu terinjak-injak. (gus).
Sani – Surya Pimpin Kepri
BATAM - Komisi Pemilihaan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kepri akhirnya secara sah menetapkan pasangan H.M. Sani dan H.M. Surya Respationo sebagai pememang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepri 2010, dengan perolehaan suara 231.953 suara atau 37,30 persen dari suara sah, selanjutnya kandidat akan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepri 2010-2015.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri berdasarkan Rapat Pleno terbuka yang membahas rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2010 di Kota Tanjung Pinanag Rabu (9/6) menghasilkan Surat Keputusan (SK) Nomor 34/Kpts/KPU.Kepri/031/2010 yang intinya memutuskan hasil akhir Pilkada dengan kemenangan H.M Sani yang berpasangan dengan H.M Surya Respationo dengan perolehan suara 231.953 suara atu 37,30 persen dari suara yang sah.
Selanjutnya, pasangan Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) dengan nomor urut memperoleh 195.847 suara atau 31,49 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 Aida Zulaikha Ismeth-Eddy Wijaya (Aida-Berjaya) memperoleh 194.847 suara atau 31,21 persen.
Berdasarkan laporan rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan Ketua Pokja Penghitungan KPU Kepri Tibrani menyebut, jumlah pemilih Provinsi Kepri berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.222.626.
Namun, hanya 649.806 pemilih (voters) yang menggunakan hak pilihnya dan dari jumlah itu surat suara yang dinyatakan sah sebanyak 621.847 suara sedangkan 27.959 suara tidak sah. Sedangkan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kepri 2010 sebanyak 574.612 jiwa.
Menurut Tibrani, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kerpri yang dilaporkan KPU kabupaten/kota disebutkan pasangan nomor urut dua yakni Sani dan Surya menang di lima kabupaten kota, meliputi Kota Tanjungpinang dengan perolehan 36.449 dari totol suara sah, Kabupaten Bintan dengan perolehan 23.956 suara, Karimun 38.681 suara, Natuna 8.450 suara, dan Anambas 8.085 suara.
Sementara pasangan calon nomor urut 1 Nyat Kadir-Julbahri memenangkan perolehan suara di Kota Batam dengan jumlah 107.196 suara dan Kabupaten Lingga dengan jumlah 24.868 dari jumlah suara sah.
Ketua Panwaskada Provinsi Kepri Edward Mandala mengatakan, dari sejumlah rekapitulasi yang dilakukan KPU kabupaten/kota, hingga saat ini Panwaskada Kepri dapat menerima dan dinyatakan sah, kecuali Kota Batam, terkait adanya penambahaan surat suara KPU Kota Batam dan Kabupaten Lingga yang belum dilaporkan ke Panwasda berdasarkan berita acara.
"Secara keseluruhan, kita dapat menerima dan rekapitulasi penghitunga dinyatakan sah. Sedangkan Kota Batam dan Lingga, kita minta diberikan berita acara penambahaan surat suara yang dilakukan," kata Edward.
Ketua KPU Kepri Dra Den Yelta menyatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihaan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2010 dinyatakan sah dengan keputusan KPU Kepri. Selanjutnya, dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilukada Kepri ini, dalam waktu dekat KPU kepri akan menetapkan calaon pemenang dan akan mengajukannya ke pemerintah untuk di sah kan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (gus).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri berdasarkan Rapat Pleno terbuka yang membahas rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2010 di Kota Tanjung Pinanag Rabu (9/6) menghasilkan Surat Keputusan (SK) Nomor 34/Kpts/KPU.Kepri/031/2010 yang intinya memutuskan hasil akhir Pilkada dengan kemenangan H.M Sani yang berpasangan dengan H.M Surya Respationo dengan perolehan suara 231.953 suara atu 37,30 persen dari suara yang sah.
Selanjutnya, pasangan Nyat Kadir-Zulbahri (NKRI) dengan nomor urut memperoleh 195.847 suara atau 31,49 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 Aida Zulaikha Ismeth-Eddy Wijaya (Aida-Berjaya) memperoleh 194.847 suara atau 31,21 persen.
Berdasarkan laporan rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan Ketua Pokja Penghitungan KPU Kepri Tibrani menyebut, jumlah pemilih Provinsi Kepri berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.222.626.
Namun, hanya 649.806 pemilih (voters) yang menggunakan hak pilihnya dan dari jumlah itu surat suara yang dinyatakan sah sebanyak 621.847 suara sedangkan 27.959 suara tidak sah. Sedangkan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kepri 2010 sebanyak 574.612 jiwa.
Menurut Tibrani, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kerpri yang dilaporkan KPU kabupaten/kota disebutkan pasangan nomor urut dua yakni Sani dan Surya menang di lima kabupaten kota, meliputi Kota Tanjungpinang dengan perolehan 36.449 dari totol suara sah, Kabupaten Bintan dengan perolehan 23.956 suara, Karimun 38.681 suara, Natuna 8.450 suara, dan Anambas 8.085 suara.
Sementara pasangan calon nomor urut 1 Nyat Kadir-Julbahri memenangkan perolehan suara di Kota Batam dengan jumlah 107.196 suara dan Kabupaten Lingga dengan jumlah 24.868 dari jumlah suara sah.
Ketua Panwaskada Provinsi Kepri Edward Mandala mengatakan, dari sejumlah rekapitulasi yang dilakukan KPU kabupaten/kota, hingga saat ini Panwaskada Kepri dapat menerima dan dinyatakan sah, kecuali Kota Batam, terkait adanya penambahaan surat suara KPU Kota Batam dan Kabupaten Lingga yang belum dilaporkan ke Panwasda berdasarkan berita acara.
"Secara keseluruhan, kita dapat menerima dan rekapitulasi penghitunga dinyatakan sah. Sedangkan Kota Batam dan Lingga, kita minta diberikan berita acara penambahaan surat suara yang dilakukan," kata Edward.
Ketua KPU Kepri Dra Den Yelta menyatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihaan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2010 dinyatakan sah dengan keputusan KPU Kepri. Selanjutnya, dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilukada Kepri ini, dalam waktu dekat KPU kepri akan menetapkan calaon pemenang dan akan mengajukannya ke pemerintah untuk di sah kan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (gus).
Nelayan Kepri Berhenti Melaut
BATAM – Puluhan nelayan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhenti melaut sejak dua pekan terakhir disebabkan sulitnya mendapat bahan bakar minyak jenis solar, akibatnya banyak nelayan beralih profesi untuk menghidupi keluarganya.
Salah seorang nelayan, Sudin mengatakan, dia bersama rekan rekannya sudah tidak melaut sejak dua pekan terakhir dan perahunya hanya tertambat di pelabuhan APMS Barek Motor kijang di Bintan Timur karena sulitnya mendapat solar. Kalaupun bisa diperoleh, mereka harus antri beberapa hari karena pasokan solar di daerah itu sangat terbatas, sehingga solar yang diperoleh hanya beberapa liter dan tidak cukup untuk kebutuhan melaut.
"Beginilah kalau sudah langka minyak solar, nelayan dibuat pusing antri hingga berminggu-minggu, kalau beruntung baru bisa dapat itupun hanya beberapa liter saja,” katanya, Rabu (9/6).
Di Kabupaten Bintan hanya ada dua APMS atau agen BBM, satu terdapat di Kijang, yakni APMS Halim Kusuma dan satu lagi di daerah Kawal. Sedangkan tempat pengisian lain yang dipersiapkan khusus nelayan atau SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan) ada tiga titik yakni di Kijang, satu di Pulau Kucung Kecamatan Gunung Kijang dan satu di Tanjungberakit.
Salah seorang pemilik APMS Halim Kusuma, Irawan mengatatakan, kekurangan minyak di Bintan bukanlah masalah baru karena jumlah pasokah yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Perbandingan antara jumlah kapal yang akan diisi minyaknya dengan jumlah kuota minyak yang diberikan pertamina tidak seimbang lagi. Bayangkan saja satu kapal membutuhkan solar satu ton bahkan bisa mencapai tiga ton, dan jumlah kapal mencapai 700 sampai 800 unit. Berarti dalam satu bulan kebutuhan rilnya lebih dari 800 ton,” kata dia.
Sementara itu, pasokan yang diberi Pertamina hanya 600 ton perbulan, sehingga tidak bisa mencukupi untuk memenuh kebutuhan nelayan.
Pada tahun 2007, kata Irawan, dia sudah mengajukan tambahan kuota ke pertamina, namun usulan itu belum ada jawabannya sampai hari ini.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, Baini mengatakan, pemerintah mestinya bertindak cepat mengatasi keluhan nelayan tersebut, karena sebagian besar profesi warga Kepri khususnya di Bintan adalah nelayan yang kesehariannya butuh solar untuk melaut. (gus).
Salah seorang nelayan, Sudin mengatakan, dia bersama rekan rekannya sudah tidak melaut sejak dua pekan terakhir dan perahunya hanya tertambat di pelabuhan APMS Barek Motor kijang di Bintan Timur karena sulitnya mendapat solar. Kalaupun bisa diperoleh, mereka harus antri beberapa hari karena pasokan solar di daerah itu sangat terbatas, sehingga solar yang diperoleh hanya beberapa liter dan tidak cukup untuk kebutuhan melaut.
"Beginilah kalau sudah langka minyak solar, nelayan dibuat pusing antri hingga berminggu-minggu, kalau beruntung baru bisa dapat itupun hanya beberapa liter saja,” katanya, Rabu (9/6).
Di Kabupaten Bintan hanya ada dua APMS atau agen BBM, satu terdapat di Kijang, yakni APMS Halim Kusuma dan satu lagi di daerah Kawal. Sedangkan tempat pengisian lain yang dipersiapkan khusus nelayan atau SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan) ada tiga titik yakni di Kijang, satu di Pulau Kucung Kecamatan Gunung Kijang dan satu di Tanjungberakit.
Salah seorang pemilik APMS Halim Kusuma, Irawan mengatatakan, kekurangan minyak di Bintan bukanlah masalah baru karena jumlah pasokah yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Perbandingan antara jumlah kapal yang akan diisi minyaknya dengan jumlah kuota minyak yang diberikan pertamina tidak seimbang lagi. Bayangkan saja satu kapal membutuhkan solar satu ton bahkan bisa mencapai tiga ton, dan jumlah kapal mencapai 700 sampai 800 unit. Berarti dalam satu bulan kebutuhan rilnya lebih dari 800 ton,” kata dia.
Sementara itu, pasokan yang diberi Pertamina hanya 600 ton perbulan, sehingga tidak bisa mencukupi untuk memenuh kebutuhan nelayan.
Pada tahun 2007, kata Irawan, dia sudah mengajukan tambahan kuota ke pertamina, namun usulan itu belum ada jawabannya sampai hari ini.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan, Baini mengatakan, pemerintah mestinya bertindak cepat mengatasi keluhan nelayan tersebut, karena sebagian besar profesi warga Kepri khususnya di Bintan adalah nelayan yang kesehariannya butuh solar untuk melaut. (gus).
Selasa, 08 Juni 2010
PT Inti Keramik ALamasri Tbk Hentikan Impor Bahan Baku
JAKARTA - Perusahaan keramik, PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk melakukan efisiensi biaya produksi dengan menghentikan hampir secara menyeluruh bahan baku produksi dari Ukraina dan mengalihkannya ke bahan baku lokal dari Belitung dan Lampung karena harganya lebih murah dan kualitasnya relatif sama dengan kualitas impor.
Sekretaris Perusahaan Intikeramik Kurniadi mengatakan, pihaknya sejak awal tahun ini telah menghentikan hampir secara menyeluruh bahan baku produksi pembuatan keramik dari negara Ukraina karena harganya yang terus meningkat. Untuk itu, perseroan mengalihkannya ke bahan baku produksi dalam negeri yakni dari Belitung Provinsi Bangka Belitung dan dari Provinsi Lampung.
“Penghentian impor bahan baku perlu dilakukan dalam rangka efisiensi agar keuntungan yang kami terima bisa lebih besar pada tahun ini,” katanya, Senin (7/6).
Dengan demikian, katanya perseroan mampu mengurangi pengeluaran untuk biaya pembelian bahan baku sekitar 3-4 persen dari total pengeluaran yang mencapai lima miliar sampai enam miliar rupiah per bulan. Meski menggunakan bahan baku lokal, perseroan tetap menjamin kualitas produksi tidak akan berkurang karena kualitas bahan baku lokal hampir sama dengan impor.
Menurut Kurniadi, pengalihan penggunaan bahan baku dari impor ke lokal sebenarnya ingin dilakukan sejak lama, namun terbentur oleh pengelolaan penambangan yang masih belum terkordinir secara baik oleh masyarakat yang menjadi penambang bahan baku tersebut.
Oleh karena itu, beberapa tahun lalu perseroan melakukan pembinaan terhadap masyarakat lokal dalam pengeloaan bahan baku tersebut khususnya bahan baku Clay dan Feldspar. Saat ini, masyarakat yang dibina tersebut sudah mampu melakukan penambangan dengan baik sehingga jaminan pasokan bahan baku bisa terjaga.
Perseroan optimistis dengan pengalihan penggunaan bahan baku itu bisa meningkatkan laba, karena beban usaha berkurang seiring dengan turunya ongkos atau biaya pembelian bahan baku impor.
Dari segi penjualan sendiri, kata Kurniadi pihaknya masih tetap optimistis dengan target yang telah dibuat diawal tahun yakni dengan angka pertumbuhan 20 persen atau sekitar 300 miliar rupiah dibanding realisasi tahun 2009 yang 225,8 miliar rupiah.
Untuk mencapai target pertumbuhan itu, selain efisiensi dengan menghentikan impor bahan baku perseroan juga melakukan langkah lain, pertama, pokus pada produk premium yang memberi margin tinggi. Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah fokus di pasar dalam negeri, memperkuat brand image produk Essenza, meningkatkan jalur distribusi, membina hubungan yang baik dengan distributor, meningkatkan anggaran iklan dan menggunakan sistem informasi dengan teknologi canggih.
Langkah Kedua, mengurangi variasi produk, terutama produk yang sudah ketinggalan jaman. Ketiga, Peluncuran produk dengan inovasi yang lebih baru dan sesuai dengan selera konsumen.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Ahmad Wijaya mengatakan, industri keramik di kuartal pertam tahun ini telah tumbuh sekitar 3,0 persen dan kuartal dua diperkirakan tumbuh 4,5 persen sedangkan hingga akhir tahun diprediksi tumbuh sekitar 8,0 persen.
Perusahaan keramik, kata dia banyak yang akan melakukan investasi dan ekspansi usaha seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan global yang menyebabkan permintaan produk keramik meningkat.(gus).
Sekretaris Perusahaan Intikeramik Kurniadi mengatakan, pihaknya sejak awal tahun ini telah menghentikan hampir secara menyeluruh bahan baku produksi pembuatan keramik dari negara Ukraina karena harganya yang terus meningkat. Untuk itu, perseroan mengalihkannya ke bahan baku produksi dalam negeri yakni dari Belitung Provinsi Bangka Belitung dan dari Provinsi Lampung.
“Penghentian impor bahan baku perlu dilakukan dalam rangka efisiensi agar keuntungan yang kami terima bisa lebih besar pada tahun ini,” katanya, Senin (7/6).
Dengan demikian, katanya perseroan mampu mengurangi pengeluaran untuk biaya pembelian bahan baku sekitar 3-4 persen dari total pengeluaran yang mencapai lima miliar sampai enam miliar rupiah per bulan. Meski menggunakan bahan baku lokal, perseroan tetap menjamin kualitas produksi tidak akan berkurang karena kualitas bahan baku lokal hampir sama dengan impor.
Menurut Kurniadi, pengalihan penggunaan bahan baku dari impor ke lokal sebenarnya ingin dilakukan sejak lama, namun terbentur oleh pengelolaan penambangan yang masih belum terkordinir secara baik oleh masyarakat yang menjadi penambang bahan baku tersebut.
Oleh karena itu, beberapa tahun lalu perseroan melakukan pembinaan terhadap masyarakat lokal dalam pengeloaan bahan baku tersebut khususnya bahan baku Clay dan Feldspar. Saat ini, masyarakat yang dibina tersebut sudah mampu melakukan penambangan dengan baik sehingga jaminan pasokan bahan baku bisa terjaga.
Perseroan optimistis dengan pengalihan penggunaan bahan baku itu bisa meningkatkan laba, karena beban usaha berkurang seiring dengan turunya ongkos atau biaya pembelian bahan baku impor.
Dari segi penjualan sendiri, kata Kurniadi pihaknya masih tetap optimistis dengan target yang telah dibuat diawal tahun yakni dengan angka pertumbuhan 20 persen atau sekitar 300 miliar rupiah dibanding realisasi tahun 2009 yang 225,8 miliar rupiah.
Untuk mencapai target pertumbuhan itu, selain efisiensi dengan menghentikan impor bahan baku perseroan juga melakukan langkah lain, pertama, pokus pada produk premium yang memberi margin tinggi. Untuk itu, langkah yang akan dilakukan adalah fokus di pasar dalam negeri, memperkuat brand image produk Essenza, meningkatkan jalur distribusi, membina hubungan yang baik dengan distributor, meningkatkan anggaran iklan dan menggunakan sistem informasi dengan teknologi canggih.
Langkah Kedua, mengurangi variasi produk, terutama produk yang sudah ketinggalan jaman. Ketiga, Peluncuran produk dengan inovasi yang lebih baru dan sesuai dengan selera konsumen.
Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Ahmad Wijaya mengatakan, industri keramik di kuartal pertam tahun ini telah tumbuh sekitar 3,0 persen dan kuartal dua diperkirakan tumbuh 4,5 persen sedangkan hingga akhir tahun diprediksi tumbuh sekitar 8,0 persen.
Perusahaan keramik, kata dia banyak yang akan melakukan investasi dan ekspansi usaha seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan global yang menyebabkan permintaan produk keramik meningkat.(gus).
Menunggu Terbentuknya PALAPA-RI
Potensi industri maritim atau kelautan nasional rasanya sudah habis tuntas dibahas oleh banyak pakar yang kesimpulannya hampir sama yakni sangat potensial, namun ironisnya sampai hari ini pemerintah dinilai belum memiliki langkah nyata untuk mempercepat pertumbuhannya. Itu bisa dilihat dari belum juga direalisasikannya pembentukan otoritas penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard, padahal otoritas itu dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum dan menjamin investasi di sektor kelautan.
Industri kelautan di sektor pelayaran bisa bernapas lega sejak 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Undang Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang asas cabotage yang mewajibkan kapal angkut di wilayah perairan Indonesia harus menggunakan kapal bendera Indonesia sehingga pertumbuhan industri pelayaran lokal tumbuh signifikan, kondisi yang jauh berbeda pada saat sebelum tahun 2008 yang mana armada angkutan laut di dalam negeri dikuasai perusahaan pelayaran asing.
Dalam Undang Undang Pelayaran tersebut, terkandung pesan bahwa pemerintah mesti secepatnya membentuk otoritas nasional penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard untuk memberi jaminan keselamatan dan keamanan di laut sebagai persyaratan mutlak bagi industri pelayaran.
Pelaku usaha juga mengusulkan pemerintah merevisi ordonansi laut teritorial dan lingkungan Maritim (TZNMKO 1939 Stb 442) menjadi UU tentang penjaga laut dan pantai sesuai amanat UU 17/2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, industri maritim membutuhkan implementasi peraturan serta pelaksanaan.
Namun ironisnya, kata Ketua Kadin Batam Nada Faza Soraya, sampai hari ini pemerintah belum juga membentuk lembaga tersebut, sehingga muncul sikap pesimis dari pelaku usaha di industri pelayaran tentang proyeksi usahanya kedepan.
Menurut Nada, Otoritas itu sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha di industri pelayaran untuk meminimalkan biaya atau ongkos sekaligus menghindari risiko penyalahgunaan wewenang dari aparat karena banyaknya instansi yang merasa berwenang berkuasa di laut dan pantai seperti TNI AL, Kepolisian, Bea dan Cukai serta Kementrian Kelautan.
Dicontohkan, dalam satu kali trip perjalanana dalam mengantar barang dari satu pulau ke pulau lainnya, sering sekali nahkoda dihentikan oleh TNI AL untuk pemeriksaan dokumen, setelah diperiksa dan akan melanjutkan perjalanan, Nahkoda tersebut dihentikan lagi oleh petugas Bea dan Cukai untuk pemeriksaan dokumen yang sama dan lalu sering juga dihentikan lagi oleh kepolisian sehingga dalam satu kali perjalanan Nahkoda bisa tiga atau empat kali berhenti karena dihentikan oleh instansi tersebut, padahal dokumen lengkap.
Proses penghentian kapal tersebut, sudah pasti menimbulkan biaya karena menjadi tidak efisien dan terkadang malah sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan korupsi. Kondisi tersebut, sudah lama dan sering terjadi sehingga pelaku usaha sector pelayaran sangat membutuhkan kepastian hukum yang punya wewenang menjaga laut dan pantai.
Potensi ekonomi sumber daya kelautan juga tidak mungkin dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan jika tidak ada pengaturan yang efektif dan memadai dan itu tidak bisa dikembangkan tanpa kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tertib.
Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan di laut yang efektif dalam bentuk badn tunggal pengawal laut dan pantai Republik Indonesia atau PALAPA-RI ( Indonesia Sea and Coast Guard). Itu semata mata, untuk mengangkat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan sendiri yang memang sangat potensial yakni sektor kelautan karena nenek moyang bangsa Indonesia juga adalah pelaut. (gus).
Industri kelautan di sektor pelayaran bisa bernapas lega sejak 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Undang Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang asas cabotage yang mewajibkan kapal angkut di wilayah perairan Indonesia harus menggunakan kapal bendera Indonesia sehingga pertumbuhan industri pelayaran lokal tumbuh signifikan, kondisi yang jauh berbeda pada saat sebelum tahun 2008 yang mana armada angkutan laut di dalam negeri dikuasai perusahaan pelayaran asing.
Dalam Undang Undang Pelayaran tersebut, terkandung pesan bahwa pemerintah mesti secepatnya membentuk otoritas nasional penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard untuk memberi jaminan keselamatan dan keamanan di laut sebagai persyaratan mutlak bagi industri pelayaran.
Pelaku usaha juga mengusulkan pemerintah merevisi ordonansi laut teritorial dan lingkungan Maritim (TZNMKO 1939 Stb 442) menjadi UU tentang penjaga laut dan pantai sesuai amanat UU 17/2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, industri maritim membutuhkan implementasi peraturan serta pelaksanaan.
Namun ironisnya, kata Ketua Kadin Batam Nada Faza Soraya, sampai hari ini pemerintah belum juga membentuk lembaga tersebut, sehingga muncul sikap pesimis dari pelaku usaha di industri pelayaran tentang proyeksi usahanya kedepan.
Menurut Nada, Otoritas itu sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha di industri pelayaran untuk meminimalkan biaya atau ongkos sekaligus menghindari risiko penyalahgunaan wewenang dari aparat karena banyaknya instansi yang merasa berwenang berkuasa di laut dan pantai seperti TNI AL, Kepolisian, Bea dan Cukai serta Kementrian Kelautan.
Dicontohkan, dalam satu kali trip perjalanana dalam mengantar barang dari satu pulau ke pulau lainnya, sering sekali nahkoda dihentikan oleh TNI AL untuk pemeriksaan dokumen, setelah diperiksa dan akan melanjutkan perjalanan, Nahkoda tersebut dihentikan lagi oleh petugas Bea dan Cukai untuk pemeriksaan dokumen yang sama dan lalu sering juga dihentikan lagi oleh kepolisian sehingga dalam satu kali perjalanan Nahkoda bisa tiga atau empat kali berhenti karena dihentikan oleh instansi tersebut, padahal dokumen lengkap.
Proses penghentian kapal tersebut, sudah pasti menimbulkan biaya karena menjadi tidak efisien dan terkadang malah sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan korupsi. Kondisi tersebut, sudah lama dan sering terjadi sehingga pelaku usaha sector pelayaran sangat membutuhkan kepastian hukum yang punya wewenang menjaga laut dan pantai.
Potensi ekonomi sumber daya kelautan juga tidak mungkin dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan jika tidak ada pengaturan yang efektif dan memadai dan itu tidak bisa dikembangkan tanpa kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tertib.
Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan di laut yang efektif dalam bentuk badn tunggal pengawal laut dan pantai Republik Indonesia atau PALAPA-RI ( Indonesia Sea and Coast Guard). Itu semata mata, untuk mengangkat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan sendiri yang memang sangat potensial yakni sektor kelautan karena nenek moyang bangsa Indonesia juga adalah pelaut. (gus).
Butuh Cetak Biru Ekonomi Kelautan
Sebanyak 13,7 persen pulau di Indonesia berada di Provinsi Kepulauan Riau atau sekitar 2.408 pulau, daerah ini juga memiliki rasio luas laut lebih besar dibanding darat yakni 24 berbanding 1, dengan persentase 96 persen laut, sehingga pengembangan ekonomi yang dilakukan mestinya berbasis pada keluatan. Ironisnya sampai hari ini belum ada cetak biru pengembangan ekonomi kelautan yang mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pembangunan daerah sering menafikan potensi yang ada, yakni sektor kelautan.
Peneliti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ir Heri Muliono M.Sc dalam dialog menyoal Pengelolaan Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kelautan Kepulauan Riau, Jumat (4/6) menjelaskan, dalam teori ekonomi dari mazab apapun dalam pengembangan suatu kawasan seyogyanya bertumpu pada kekuatan yang ada di daerah tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan regulator memberi ruang dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kekuatan tersebut.
Namun, ironisnya sering kali pengambil kebijakan atau pemerintah mengambil paradigma yang berbeda yang tidak bertumpu pada kekuatan potensi ekonominya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak banyak dinikmati rakyat secara keseluruhan tapi hanya dinikmati sekelompok orang.
Kasus yang cukup menarik, kata dia terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kepri merupakan kawasan secara geografis dan ekonomis memiliki potensi disektor kelautan, itu terlihat dari banyaknya pulau yang ada yakni 2.408 pulau atau sekitar 13,7 persen dari seluruh pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga sebanyak 20 pulau serta memiliki luas wilayah laut 96 persen dibanding darat atau dengan rasio 24 berbanding 1. Daerah itu juga dilalui jalur pelayaran teramai di dunia yakni selat malaka dan dilintasi oleh jalur pelayaran intra-Malaysia (Semenanjung – Serawah/Sabah).
Kondisi itu, mestinya bisa menjadi fakta ekonomi bagi pemerintahan di daerah untuk mengembangkan ekonomi dengan basis kelautan, Sayangnya, pemerintah dinilai masih kurang peka dan tidak menjadikan sector kelauatan sebagai bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat banyak. Bahkan, sampai hari ini Kepri masih belum memiliki cetak biru pengembangan ekonomi kelautan.
Cetak biru pengembangan ekonomi kelautan itu, kata Heri sangat penting agar pemerintah punya strategi, program dan langkah nyata dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk membangun daerahnya yang berbasis pada kelautan.
Dalam jangka pendek, kata dia pemerintah bisa mengembangkan industri inti dengan melibatkan dunia usaha, Bisnis inti tersebut nantinya akan memiliki jarring atau kaki tangan bagi pengembangan industri lainnya yang bertumpu pada bisnis inti yang berbasis pada sector kelautan tersebut.
Dari bisnis inti tersebut, nantinya akan tumbuh industri lain seperti industri pemasok bahan baku utama, bahan tambahan dan bahan pelengkap. Lalu tumbuh industri lainnya yang hubungannya terkait dengan barang dan jasa serta perusahaan pesaing atau kompetitor dan industri lainnya.
Dari bisnis inti itu juga nantinya akan tumbuh industri pendukung yang layanannya untuk memperkuat produktivitas kegiatan produksi, kemudian institusi hukum juga akan tumbuh yang berbasis pada bisnis inti tadi.
Dengan demikian, kata Heri, seluruh industri yang akan tumbuh di Kepri nantinya akan mengacu atau bersumber pada bisnis inti yang dikembangkan sedari awal tersebut.
Bisnis inti yang dimaksud misalnya industri pelayaran baik itu yang tradisional maupun pelayaran korporasi, atau industri perikanan tangkap. Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang bisa memberi jalan kemudahan bagi pengembangan industri pelayaran dan perikanan di daerah. Kemudian industri pemasok misalnya industri galangan kapal, industri ekspedisi muatan kapal laut dan industri pendidikan yang mendorong petumbuhan industri galangan tersebut untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal.
Industri pendukung yang dimaksud misalnya, industri pembiayaan, industri jasa, prasarana, peralatan dan pengemasan.
Dengan demikian seluruh industri yang akan tumbuh di Kepri nantinya akan bertumpu pada bisnis inti yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau potensi yang memang dimiliki oleh daerah itu sendiri yakni sektor kelautan.
Ketua Bidang Kelautan, Pangan Agribisnis dan Agroindustri Kadin Provinsi Kepri yang juga pengusaha perikanan di Kepri, Steven Hadi Tanoto mengatakan, dia sudah 20 tahun lebih mengeluti bisnis perikanan di Kepri, dan sampai hari ini tidak banyak pengusaha yang mau menekuni industri tersebut, padahal potensinya cukup besar terlebih 96 persen wilayah Kepri adalah laut sehingga tidak akan terlalu sulit mendapatkan pasokan bahan baku.
Kondisi itu, kata Steven disebabkan banyak factor salah satunya belum ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada industri kelauatan, misalnya dalam mencari pembiayaan dari bank sebagai modal untuk membeli kapal. Harga kapal, menurut dia sangat mahal, oleh karenanya pengusaha harus mencari pembiayaan lewat bank, namun tidak banyak bank sampai hari ini yang berani memberi kredit untuk pembelian kapal. Kalaupun ada perbankan yang memberi kredit, maka bunganya relatif tinggi hingga double digit atau sekitar 16 persen, padahal di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bunga kredit hanya sekitar 3-4 persen. Kondisi itu seolah olah dibiarkan pemerintah sehingga industri perikanan kurang berkembang.
Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga banyak memberi ijin mencari ikan kepada nelayan asing yang dalam pencariannya menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga banyak nelayan dalam negeri yang kelimpungan karena hasil tangkapannya sedikit dibanding nelayan asing tersebut.
Selain itu, pemerintah juga tidak membangun teknologi untuk pengembangan industri perikanan, misalnya teknologi pengawetan ikan. Teknologi pengawetan ikan sangat dibutuhkan, karena ikan yang sudah tidak layak secara kualitas maka tidak akan memiliki harga lagi sehingga bisa merugikan pengusaha. Oleh karena itu, LIPI atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan Indonesia perlu diberdayakan untuk menciptakan teknologi tersebut yang murah dan layak.
Selain itu, tiga faktor penting yang dibutuhkan industri perikanan dalam produksinya juga belum diperhatikan pemerintah, pertama soal benih, untuk industri perikanan yang pasarnya untuk pasar global maka benih yang sesuai standar sangat dibutuhkan dan itu masih jarang di Indonesia, kedua, tempat benih yang layak sesuai standar internasional, ini penting karena konsumen di berbagai negara maju sudah memasukan tempat benih yang sesuai standar sebagai syarat agar produksi ikan bisa masuk ke negara tersebut, itu untuk menghindari kontaminasi penyakit dari produksi tersebut. Ketiga, soal pakan atau makanan, faktor ini menjadi krusial karena pakan untuk jenis ikan tertentu sering berganti ganti untuk memenuhi syarat layak jual bagi negara maju. Misalnya untuk ikan tertentu seperti Kerapu yang dulunya diberi makan sembarangan, maka saat ini sudah harus di beri makan makanan khusus ikan tersebut agar bisa dipasarkan di pasar global.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, pengembangan industri kelautan sangat luas cakupannya tidak hanya soal industri perikanan, tapi juga menyangkut industri pelayaran, pariwisata, budi daya dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah seyogyanya memiliki cetak biru pengembangn industri kelautan agar bisa lebih fokus dalam membuat arah, strategi dan program bagi pengembangan industri tersebut.
Salah satu hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah juga hendaknya dalam waktu dekat ini harus menyediakan fasilitas cooling storage di bandara internasional Batam, agar pelaku industri perikanan bisa mengawetkan produksinya di pelabuhan sebelum di ekspor.
Selain itu, pemerintah pusat juga harus secepatnya mengeluarkan kebijakan soal penguasa di laut atau penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard), yang sampai hari ini belum ada di Indonesia meskipun Indonesia adalah negara maritime, padahal negara lain seperti Singapura yang wilayah lautnya terbatas memiliki lembaga tersebut.
Tidak adanya lembaga itu, kata Nada menyebabkan banyak potensi ekonomi tidak tergali dan sering menimbulkan biaya ekonomi tinggi, karena setiap pengusaha pelayaran yang akan mengirim barang atau pengusaha perikanan yang sedang menangkap ikan sering dihentikan di tengah laut oleh banyak instansi yang masing masing instansi merasa punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan yakni TNI AL, Kepolisian, Bea dan Cukai dan Syah Bandar. Padahal di negara lain, hanya ada satu lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan di tengah laut yang berkuasa atas kejadian di laut yakni Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai.
“Ketidakjelasan aturan tersebut, sering merugikan masyarakat dan pengusaha,” kata Nada. (gus).
Peneliti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Ir Heri Muliono M.Sc dalam dialog menyoal Pengelolaan Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kelautan Kepulauan Riau, Jumat (4/6) menjelaskan, dalam teori ekonomi dari mazab apapun dalam pengembangan suatu kawasan seyogyanya bertumpu pada kekuatan yang ada di daerah tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan regulator memberi ruang dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kekuatan tersebut.
Namun, ironisnya sering kali pengambil kebijakan atau pemerintah mengambil paradigma yang berbeda yang tidak bertumpu pada kekuatan potensi ekonominya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak banyak dinikmati rakyat secara keseluruhan tapi hanya dinikmati sekelompok orang.
Kasus yang cukup menarik, kata dia terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kepri merupakan kawasan secara geografis dan ekonomis memiliki potensi disektor kelautan, itu terlihat dari banyaknya pulau yang ada yakni 2.408 pulau atau sekitar 13,7 persen dari seluruh pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga sebanyak 20 pulau serta memiliki luas wilayah laut 96 persen dibanding darat atau dengan rasio 24 berbanding 1. Daerah itu juga dilalui jalur pelayaran teramai di dunia yakni selat malaka dan dilintasi oleh jalur pelayaran intra-Malaysia (Semenanjung – Serawah/Sabah).
Kondisi itu, mestinya bisa menjadi fakta ekonomi bagi pemerintahan di daerah untuk mengembangkan ekonomi dengan basis kelautan, Sayangnya, pemerintah dinilai masih kurang peka dan tidak menjadikan sector kelauatan sebagai bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat banyak. Bahkan, sampai hari ini Kepri masih belum memiliki cetak biru pengembangan ekonomi kelautan.
Cetak biru pengembangan ekonomi kelautan itu, kata Heri sangat penting agar pemerintah punya strategi, program dan langkah nyata dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk membangun daerahnya yang berbasis pada kelautan.
Dalam jangka pendek, kata dia pemerintah bisa mengembangkan industri inti dengan melibatkan dunia usaha, Bisnis inti tersebut nantinya akan memiliki jarring atau kaki tangan bagi pengembangan industri lainnya yang bertumpu pada bisnis inti yang berbasis pada sector kelautan tersebut.
Dari bisnis inti tersebut, nantinya akan tumbuh industri lain seperti industri pemasok bahan baku utama, bahan tambahan dan bahan pelengkap. Lalu tumbuh industri lainnya yang hubungannya terkait dengan barang dan jasa serta perusahaan pesaing atau kompetitor dan industri lainnya.
Dari bisnis inti itu juga nantinya akan tumbuh industri pendukung yang layanannya untuk memperkuat produktivitas kegiatan produksi, kemudian institusi hukum juga akan tumbuh yang berbasis pada bisnis inti tadi.
Dengan demikian, kata Heri, seluruh industri yang akan tumbuh di Kepri nantinya akan mengacu atau bersumber pada bisnis inti yang dikembangkan sedari awal tersebut.
Bisnis inti yang dimaksud misalnya industri pelayaran baik itu yang tradisional maupun pelayaran korporasi, atau industri perikanan tangkap. Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang bisa memberi jalan kemudahan bagi pengembangan industri pelayaran dan perikanan di daerah. Kemudian industri pemasok misalnya industri galangan kapal, industri ekspedisi muatan kapal laut dan industri pendidikan yang mendorong petumbuhan industri galangan tersebut untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal.
Industri pendukung yang dimaksud misalnya, industri pembiayaan, industri jasa, prasarana, peralatan dan pengemasan.
Dengan demikian seluruh industri yang akan tumbuh di Kepri nantinya akan bertumpu pada bisnis inti yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau potensi yang memang dimiliki oleh daerah itu sendiri yakni sektor kelautan.
Ketua Bidang Kelautan, Pangan Agribisnis dan Agroindustri Kadin Provinsi Kepri yang juga pengusaha perikanan di Kepri, Steven Hadi Tanoto mengatakan, dia sudah 20 tahun lebih mengeluti bisnis perikanan di Kepri, dan sampai hari ini tidak banyak pengusaha yang mau menekuni industri tersebut, padahal potensinya cukup besar terlebih 96 persen wilayah Kepri adalah laut sehingga tidak akan terlalu sulit mendapatkan pasokan bahan baku.
Kondisi itu, kata Steven disebabkan banyak factor salah satunya belum ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada industri kelauatan, misalnya dalam mencari pembiayaan dari bank sebagai modal untuk membeli kapal. Harga kapal, menurut dia sangat mahal, oleh karenanya pengusaha harus mencari pembiayaan lewat bank, namun tidak banyak bank sampai hari ini yang berani memberi kredit untuk pembelian kapal. Kalaupun ada perbankan yang memberi kredit, maka bunganya relatif tinggi hingga double digit atau sekitar 16 persen, padahal di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bunga kredit hanya sekitar 3-4 persen. Kondisi itu seolah olah dibiarkan pemerintah sehingga industri perikanan kurang berkembang.
Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga banyak memberi ijin mencari ikan kepada nelayan asing yang dalam pencariannya menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga banyak nelayan dalam negeri yang kelimpungan karena hasil tangkapannya sedikit dibanding nelayan asing tersebut.
Selain itu, pemerintah juga tidak membangun teknologi untuk pengembangan industri perikanan, misalnya teknologi pengawetan ikan. Teknologi pengawetan ikan sangat dibutuhkan, karena ikan yang sudah tidak layak secara kualitas maka tidak akan memiliki harga lagi sehingga bisa merugikan pengusaha. Oleh karena itu, LIPI atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan Indonesia perlu diberdayakan untuk menciptakan teknologi tersebut yang murah dan layak.
Selain itu, tiga faktor penting yang dibutuhkan industri perikanan dalam produksinya juga belum diperhatikan pemerintah, pertama soal benih, untuk industri perikanan yang pasarnya untuk pasar global maka benih yang sesuai standar sangat dibutuhkan dan itu masih jarang di Indonesia, kedua, tempat benih yang layak sesuai standar internasional, ini penting karena konsumen di berbagai negara maju sudah memasukan tempat benih yang sesuai standar sebagai syarat agar produksi ikan bisa masuk ke negara tersebut, itu untuk menghindari kontaminasi penyakit dari produksi tersebut. Ketiga, soal pakan atau makanan, faktor ini menjadi krusial karena pakan untuk jenis ikan tertentu sering berganti ganti untuk memenuhi syarat layak jual bagi negara maju. Misalnya untuk ikan tertentu seperti Kerapu yang dulunya diberi makan sembarangan, maka saat ini sudah harus di beri makan makanan khusus ikan tersebut agar bisa dipasarkan di pasar global.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, pengembangan industri kelautan sangat luas cakupannya tidak hanya soal industri perikanan, tapi juga menyangkut industri pelayaran, pariwisata, budi daya dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah seyogyanya memiliki cetak biru pengembangn industri kelautan agar bisa lebih fokus dalam membuat arah, strategi dan program bagi pengembangan industri tersebut.
Salah satu hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah juga hendaknya dalam waktu dekat ini harus menyediakan fasilitas cooling storage di bandara internasional Batam, agar pelaku industri perikanan bisa mengawetkan produksinya di pelabuhan sebelum di ekspor.
Selain itu, pemerintah pusat juga harus secepatnya mengeluarkan kebijakan soal penguasa di laut atau penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard), yang sampai hari ini belum ada di Indonesia meskipun Indonesia adalah negara maritime, padahal negara lain seperti Singapura yang wilayah lautnya terbatas memiliki lembaga tersebut.
Tidak adanya lembaga itu, kata Nada menyebabkan banyak potensi ekonomi tidak tergali dan sering menimbulkan biaya ekonomi tinggi, karena setiap pengusaha pelayaran yang akan mengirim barang atau pengusaha perikanan yang sedang menangkap ikan sering dihentikan di tengah laut oleh banyak instansi yang masing masing instansi merasa punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan yakni TNI AL, Kepolisian, Bea dan Cukai dan Syah Bandar. Padahal di negara lain, hanya ada satu lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan di tengah laut yang berkuasa atas kejadian di laut yakni Sea and Coast Guard atau penjaga laut dan pantai.
“Ketidakjelasan aturan tersebut, sering merugikan masyarakat dan pengusaha,” kata Nada. (gus).
Walikota Usulkan Batam Menjadi Provinsi Khusus
BATAM – Kota Batam diusulkan menjadi Provinsi Khusus seperti Jakarta atau Yogyakarta seiring posisinya yang sangat strategis dari segi ekonomi dan pertahanan negara.
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menjadikan kota Batam sebagai Provinsi Khusus seperti Provinsi DKI Jakarta atas beberapa pertimbangan, pertama, penduduk Batam yang sangat heterogen berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Kedua, posisinya yang sangat strategis berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Ketiga, Batam memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan rentang kendali atau birokrasi yang lebih cepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Atas berbagai alasan, kami mengusulkan Batam menjadi Provinsi Khusus seperti Jakarta ,” katanya, Rabu (2/6).
Menurut Ahmad Dahlan, status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas belum cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi karena masih ada rantai birokrasi yang cukup panjang yang menjadi hambatan dalam menarik investor.
Bila Batam menjadi Provinsi Khusus, Dahlan optimistis pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena proses birokrasi lebih efisien.
Anggota DPRD Kota Batam Asmin Patros mengatakan, status khusus bagi Batam memang sangat dibutuhkan karena daerah itu memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Indonesia. Dengan status khusus tersebut, diperkirakan perekonomian batam bisa tumbuh lebih cepat.
Meski demikian, Asmin tidak menyebut status sebagai Provinsi Khusus lebih tepat, karena yang terpenting saat ini adalah kemauan atau peran Pemerintah pusat yang lebih tepat dalam mengeluarkan regulasi di Batam.
Regulasi yang ada saat ini dinilai tidak friendly kepada investor, karena masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan memberatkan investor, misalnya soal aturan keluar masuk barang di pelabuhan yang masih harus menggunakan master list. (gus).
Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menjadikan kota Batam sebagai Provinsi Khusus seperti Provinsi DKI Jakarta atas beberapa pertimbangan, pertama, penduduk Batam yang sangat heterogen berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Kedua, posisinya yang sangat strategis berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Ketiga, Batam memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan rentang kendali atau birokrasi yang lebih cepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Atas berbagai alasan, kami mengusulkan Batam menjadi Provinsi Khusus seperti Jakarta ,” katanya, Rabu (2/6).
Menurut Ahmad Dahlan, status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas belum cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi karena masih ada rantai birokrasi yang cukup panjang yang menjadi hambatan dalam menarik investor.
Bila Batam menjadi Provinsi Khusus, Dahlan optimistis pertumbuhan ekonomi semakin cepat karena proses birokrasi lebih efisien.
Anggota DPRD Kota Batam Asmin Patros mengatakan, status khusus bagi Batam memang sangat dibutuhkan karena daerah itu memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Indonesia. Dengan status khusus tersebut, diperkirakan perekonomian batam bisa tumbuh lebih cepat.
Meski demikian, Asmin tidak menyebut status sebagai Provinsi Khusus lebih tepat, karena yang terpenting saat ini adalah kemauan atau peran Pemerintah pusat yang lebih tepat dalam mengeluarkan regulasi di Batam.
Regulasi yang ada saat ini dinilai tidak friendly kepada investor, karena masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan memberatkan investor, misalnya soal aturan keluar masuk barang di pelabuhan yang masih harus menggunakan master list. (gus).
FTZ BBK Terancam Mandeg
BATAM – Status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK) diperkirakan tidak akan memberi dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Indonesia dalam waktu dekat ini, disebabkan lambannya pemerintah membenahi peraturan dan kelembagaan yang ada.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam Nada Faza Soraya mengatakan, sejak diberlakukannya status FTZ bagi BBK pada 1 April 2009 lalu hingga saat ini belum terlihat pertumbuhan investasi yang signifikan di BBK padahal tujuan utama dari pemberian status tersebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk mengenjot investasi khususnya dari luar negeri ke dalam negeri.
“FTZ BBK akan mandeg jika pemerintah tidak segera membenahi peraturan yang ada dan membenahi kelembagaan FTZ karena itu ujung tombak dari implementasi FTZ di lapangan,” katanya, Rabu (2/6).
Hal itu, kata Nada dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama, lambannya pemerintah membenahi kelembagaan yang ada termasuk di dalamnya soal anggaran yang masih sangat minim. Kelembagaan yang belum dibenahi diantaranya adalah soal keberadaan Otorita Batam yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pengusahaan FTZ Batam yang transpormasinya seolah berjalan ditempat.
Kemudian, keberadaan lembaga Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan di Bintan serta Karimun juga dinilai masih belum refresentatif sehingga tidak dapat bekerja secara agresif untuk memancing investor asing masuk ke dalam negeri.
Faktor kedua, dipengaruhi oleh lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan yang menjadi payung hukum FTZ BBK. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang kepabenanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ BBK.
Pemerintah daerah khususnya Dewan Kawasan juga kata Nada kurang jeli melihat peluang bisnis yang bisa ditawarkan ke investor asing yang potensial di Kepri.
Menurut Nada, sebagai provinsi yang 96 persen wilayahnya terdiri dari perairan atau laut sangat potensial untuk dikembangkan industri berbasis maritime seperti industri pengalengan ikan dan industri rumput laut. Potensi itu, masih belum diberdayakan dan dipromosikan oleh Pemerintah Daerah ke investor.
Bentuk Tim FTZ
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK Jon Arizal mengatakan, lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap PP no 2 tahun 2009 menyebabkan pihaknya membentuk tim percepatan revisi peraturan tersebut yang terdiri dari beberapa pejabat terkait.
Tim tersebut pada pekan depan akan ke Jakarta untuk menemui Dewan Nasional FTZ BBK, Menteri Keuangan dan pejabat terkait di Jakarta untuk meminta percepatan revisi PP no 2 tahun 2009. Percepatan revisi itu menurut dia perlu dilakukan karena implementasi FTZ di lapangan saat ini masih terkendala dengan soal perpajakan, cukai dan kepabeanan.
“Kita akan meminta ketegasan dari pejabat terkait di Jakarta tentang kapan revisi itu bisa selesai dilakukan,” kata Jon.
Selain PP no 2 tahun 2009, kata Jon pihaknya juga akan meminta ketegasan dari pemerintah pusat tentang revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK.03/2009 tentang tatacara pengawasan, pengadministrasian dan pembayaran serta pelunasan pajak pertambahan nilai dari kawasan bebas.
Kemudian revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean serta PMK nomor 47/PMK.05/2009 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran barang.
Dengan revisi tersebut nantinya diharapkan seluruh perijinan investasi bisa dikeluarkan di daerah atau di pusat layanan satu atap yang ada di Batam sehingga tidak perlu lagi mengurus ijin atau meminta ijin dari Jakarta .
Jon menjelaskan, selama ini aturan yang ada masih belum bisa dijalankan secara maksimal karena menunggu hasil revisi tersebut, akibatnya sebagian besar arus keluar masuk barang di kawasan FTZ BBK menjadi terhambat.
Hambatan tersebut dipicu oleh tidak ada kordinasi lembaga yang bertugas dilapangan, karena masing masing lembaga berpegang pada aturan internal. Misalnya dalam pemasukan barang di lokasi pelabuhan FTZ, mestinya jika mengacu pada PP no 2 harus ada ijin dari Badan Pengusahaan Kawasan, namun di lapangan ternyata kejadiannya berbeda.
Aparat Bea dan Cukai dilapangan yang mengurus soal pemasukan barang di pelabuhan hanya bekerja berdasarkan peraturan yang dimilikinya. Misalnya untuk arus barang yang masuk kepelabuhan hanya bisa masuk jika memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka pengenal impor, nomor induk kepabeanan dan lainnya, sedangkan ijin dari BP kawasan tidak diperlukan. (gus).
Ketua Kamar Dagang dan Industri Batam Nada Faza Soraya mengatakan, sejak diberlakukannya status FTZ bagi BBK pada 1 April 2009 lalu hingga saat ini belum terlihat pertumbuhan investasi yang signifikan di BBK padahal tujuan utama dari pemberian status tersebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk mengenjot investasi khususnya dari luar negeri ke dalam negeri.
“FTZ BBK akan mandeg jika pemerintah tidak segera membenahi peraturan yang ada dan membenahi kelembagaan FTZ karena itu ujung tombak dari implementasi FTZ di lapangan,” katanya, Rabu (2/6).
Hal itu, kata Nada dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama, lambannya pemerintah membenahi kelembagaan yang ada termasuk di dalamnya soal anggaran yang masih sangat minim. Kelembagaan yang belum dibenahi diantaranya adalah soal keberadaan Otorita Batam yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pengusahaan FTZ Batam yang transpormasinya seolah berjalan ditempat.
Kemudian, keberadaan lembaga Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan di Bintan serta Karimun juga dinilai masih belum refresentatif sehingga tidak dapat bekerja secara agresif untuk memancing investor asing masuk ke dalam negeri.
Faktor kedua, dipengaruhi oleh lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan yang menjadi payung hukum FTZ BBK. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang kepabenanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ BBK.
Pemerintah daerah khususnya Dewan Kawasan juga kata Nada kurang jeli melihat peluang bisnis yang bisa ditawarkan ke investor asing yang potensial di Kepri.
Menurut Nada, sebagai provinsi yang 96 persen wilayahnya terdiri dari perairan atau laut sangat potensial untuk dikembangkan industri berbasis maritime seperti industri pengalengan ikan dan industri rumput laut. Potensi itu, masih belum diberdayakan dan dipromosikan oleh Pemerintah Daerah ke investor.
Bentuk Tim FTZ
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK Jon Arizal mengatakan, lambannya pemerintah melakukan revisi terhadap PP no 2 tahun 2009 menyebabkan pihaknya membentuk tim percepatan revisi peraturan tersebut yang terdiri dari beberapa pejabat terkait.
Tim tersebut pada pekan depan akan ke Jakarta untuk menemui Dewan Nasional FTZ BBK, Menteri Keuangan dan pejabat terkait di Jakarta untuk meminta percepatan revisi PP no 2 tahun 2009. Percepatan revisi itu menurut dia perlu dilakukan karena implementasi FTZ di lapangan saat ini masih terkendala dengan soal perpajakan, cukai dan kepabeanan.
“Kita akan meminta ketegasan dari pejabat terkait di Jakarta tentang kapan revisi itu bisa selesai dilakukan,” kata Jon.
Selain PP no 2 tahun 2009, kata Jon pihaknya juga akan meminta ketegasan dari pemerintah pusat tentang revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK.03/2009 tentang tatacara pengawasan, pengadministrasian dan pembayaran serta pelunasan pajak pertambahan nilai dari kawasan bebas.
Kemudian revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean serta PMK nomor 47/PMK.05/2009 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran barang.
Dengan revisi tersebut nantinya diharapkan seluruh perijinan investasi bisa dikeluarkan di daerah atau di pusat layanan satu atap yang ada di Batam sehingga tidak perlu lagi mengurus ijin atau meminta ijin dari Jakarta .
Jon menjelaskan, selama ini aturan yang ada masih belum bisa dijalankan secara maksimal karena menunggu hasil revisi tersebut, akibatnya sebagian besar arus keluar masuk barang di kawasan FTZ BBK menjadi terhambat.
Hambatan tersebut dipicu oleh tidak ada kordinasi lembaga yang bertugas dilapangan, karena masing masing lembaga berpegang pada aturan internal. Misalnya dalam pemasukan barang di lokasi pelabuhan FTZ, mestinya jika mengacu pada PP no 2 harus ada ijin dari Badan Pengusahaan Kawasan, namun di lapangan ternyata kejadiannya berbeda.
Aparat Bea dan Cukai dilapangan yang mengurus soal pemasukan barang di pelabuhan hanya bekerja berdasarkan peraturan yang dimilikinya. Misalnya untuk arus barang yang masuk kepelabuhan hanya bisa masuk jika memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka pengenal impor, nomor induk kepabeanan dan lainnya, sedangkan ijin dari BP kawasan tidak diperlukan. (gus).
Bedah Laparoscopy
Lebih Nyaman dengan Bedah Laparoscopy
Bedah laparoscopy adalah teknik pembedahan yang menggunakan alat laparoscopy set dengan keuntungan luka sayat yang kecil dan penyembuhan relatif cepat. Alat bedah itu telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di tanah air, termasuk Rumah Sakit Awal Bross Batam yang terus melakukan pengembangan untuk lebih memberdayakan alat ini terhadap kemungkinan pembedahan atas berbagai penyakit bedah, seperti operasi hernia, varicocele, kelenjar gondok dan lainnya.
Dr. L. Ingrid Sitawidjaja yang merupakan Asst Business and Development Manager Rumah Sakit Awal Bross Batam menjelaskan, teknologi pembedahan untuk mengobati pasien terus mengalami perkembangan dan saat ini ada yang dikenal dengan pembedahan Laparoscopy.
Laparoskopi adalah teknik bedah invasive minimal yang menggunakan gas untuk insulfasi melalui peritoneum dan alat-alat lain melalui insisi minimal dengan acuan kamera video.
“Perkembangan teknologi telah mengantarkan dunia kedokteran, khususnya bedah, kepada efektivitas dan efisiensi. Teknik bedah minimal invasif laparoskopi, misalnya, menjadi alternatif dari bedah konvensional,” katanya.
Dengan teknik pembedahan Laparoscopy, proses pembedahan tidak perlu dengan melakukan sayatan yang panjang seperti yang dilakukan dalam teknik pembedahan konvensional. Sayatan dalam pembedahan Laparoscopy dibuat sangat minimal karena proses penyembuhan di dalam tubuh menggunakan alat tertentu yang bisa dipantau secara langsung di kamera. Dengan demikian, banyak keuntungan yang diperoleh pasien dengan pembedahan itu, antara lain, hospitalisasi yang singkat, nyeri minimal, biaya murah dan mengurangi ileus.
Laparoscopy awalnya di lakukan untuk bedah digestif atau bedah bagian perut dan saluran pencernaan, namun kasus penyakit yang paling sering ditangani dengan teknik itu justru bukan penyakit saluran pencernaan melainkan cholecystectomy atau pengangkatan kantong empedu dan appendectomy atau pengangkatan usus buntu yang meradang.
Bedah laparoskopi juga bisa diterapkan untuk kasus perlengketan usus, tumor usus, obesitas, hernia, dan kelenjar getah bening. Rumah Sakit Awal Bross Batam juga sudah bisa menangani pasien pembesaran kelenjar gondok yang penanganannya dengan laparoscopy, dan untuk penanganagan penyakit tersebut sudah ada dokter ahli yakni dr. Nina Irawati sp,B.
Dalam satu kesempatan, dr Nina menyebut, Pembesaran kelenjar gondok (gondokan) atau yang dalam bahasa medis dikenal sebagai struma merupakan kelainan yang sering ditemukan pada lingkungan di sekitar kita. Biasanya akan ditemui dalam bentuk benjolan di leher depan atau lehernya terlihat lebih besar. Normalnya kelenjar gondok ini memang tidak terlihat secara kasat mata. Berbagai perubahan pada pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi, baik yang jinak maupun ganas.
Pembesaran kelenjar gondok bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti kista, infeksi, koloid akibat kekurangan yodium, hormonal, dan tumor baik jinak maupun ganas (kanker gondok).
Saat pasien datang, dokter akan menanyakan riwayat medis, misalnya sejak kapan benjolan tersebut, apakah terasa nyeri atau merasa demam/flu sebelumnya serta ada tidaknya tanda-tanda toksik seperti berdebar-debar, berkeringat banyak, cepat lelah, menstruasi terganggu, insomnia, dan rambut rontok. Keluhan lain yang biasa ditanyakan dokter Anda adalah apakah terdapat gangguan suara yang menjadi serak, sulit menelan, dan mudah sesak. Ditanyakan pula adakah orang lain di sekitar lingkungan Anda yang juga menderita penyakit yang sama. Dari hasil penelusuran ini, dokter berusaha menyimpulkan dugaan apakah pasien kemungkinan menderita kelainan bersifat jinak atau ganas.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dengan melalui perabaan. Biasanya pada perabaan akan adanya benjolan di depan leher depan. Dalam perabaan, benjolan dapat terasa kenyal atau keras. Terkadang dapat juga ditemui adanya pembesaran kelenjar getah benig leher atau luka di atas benjolan. Pada pembesaran akibat infeksi biasanya terdapat gejala nyeri.
Status fungsi kelenjar gondok diperiksa dengan menganalisa kadar hormon gondok dalam darah (T3,T4,TSH). Pasien yang mengalami peningkatan kadar hormon ini umumnya harus diobati dengan medikamentosa terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan operasi.
Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk membantu penegakkan diagnosis, yaitu dengan USG dan Scan tiroid. Modalitas lain seperti MRI dan CT-scan tidak dianjurkan karena tidak membantu penegakan diagnosis dan harganya sangat mahal. Biopsi jarum halus dapat dilakukan pada fasilitas yang menyediakan. Namun demikian keefektifannya berhubungan dengan ketrampilan operator dan letak kelejar tiroid sendiri yang sulit dijangkau, sehingga terkadang diperlukan biopsi secara berulangkali untuk mendapatkan hasil yang baik. Keseluruhan hasil yang diperoleh masih bersifat dugaan apakah pasien menderita kelainan bersifat jinak atau ganas.
Penanganan selanjutnya disesuaikan dengan diagnosis yang ditegakkan. Pada umumnya, bila tidak ada kontraindikasi, sebagian besar pembesaran kelenjar gondok akan dilakukan operasi sebagai terapinya, kecuali bila pembesaran tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan kelebihan hormon tiroid (hipertiroid). Hasil jaringan yang dioperasi tersebut akan diperiksa dengan mikroskop untuk menentukan secara pasti ganas atau tidaknya. Bila ternyata terbukti secara patologi anatomi bersifat jinak, maka tidak diperlukan operasi tambahan. Pasien dapat pulang dan kembali beraktivitas seperti sediakala. Namun bila terbukti ganas harus secepatnya dilakukan operasi lanjutan untuk membuang keseluruhan sisa jaringan kelenjar gondok yang ada dan diteruskan dengan minum obat hormon tiroid untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang diperlukan operasi pengangkatan kelenjar getah bening leher bila terbukti didapatkan pembesaran kelenjar getah bening tersebut (radical neck dissection).
Seiring dengan kemajuan tekhnologi, tekhnik operasi kelenjar gondok juga mengalami perkembangan. Hal ini berawal dengan kemajuan tekhnologi di bidang operasi laparoskopi yang diaplikasikan ke berbagai bidang spesialisasi, misalnya untuk pengangkatan usus buntu, batu empedu, dan turun berok (hernia). Saat ini, tekhnik invasif yang minimal telah banyak dilakukan di luar rongga perut, misalnya di ketiak, leher, dan rongga di belakang perut (retroperitoneal).Keuntungan operasi yang minimal invasif secara umum adalah adanya hasil luka operasi yang lebih kecil dan baik secara kosmetik ,rasa nyeri yang jauh lebih ringan, dan lama rawat yang lebih singkat.
Operasi endoskopi kelenjar gondok terbaru telah diperkenalkan di beberapa negara, terutama Eropa dan Asia . Tekhnik ini pula yang saat ini dikembangkan oleh RS Awalbros Batam. Prosedurnya adalah dengan membuat sayatan kecil di sekitar ketiak dan areola payudara. Sayatan umumnya berjumlah 3 buah dengan ukuran maksimal 0,5-1 cm. Melalui sayatan ini, akan dimasukan semacam teropong yang akan disambungkan ke layar monitor televisi dan gas. Alat endoskopi ini akan mengarah ke daerah leher dan selanjutnya dilakukan operasi pengangkatan kelenjar gondok ini. Keseluruhan proses operasi dapat direkam atau diprint out untuk keperluan dokumentasi medis.
Kelenjar gondok yang dapat dilakukan operasi dengan tekhnik terbaru ini adalah bila ukuran benjolan kurang dari 5 cm. Pasien dengan pembesaran kelenjar gondok yang besar tidak dapat dilakukan operasi dengan tekhnik ini. Pasien dengan pembesaran di kedua kelenjar gondok (bilateral) dapat dilakukan melalui sisi yang sama untuk pengangkatan keduanya atau melalui sisi yang berbeda. Hal ini akan dievaluasi oleh dokter bedah saat pasien melakukan konsultasi sebelum operasi.
Adanya sayatan kecil memberikan keuntungan bekas operasi yang secara kosmetik lebih baik dan tidak terdapat bekas sayatan di daerah leher. Selain itu, rasa nyeri yang dirasakan jauh lebih sedikit dibandingkan bila dilakukan sayatan di daerah leher. Waktu perawatan sekitar 1-2 hari setelah operasi. Apabila bakat keloid yang dimiliki pasien amat kuat, keloid ini mungkin dapat timbul pada bekas luka sayatan, namun karena sayatannya kecil, maka keloid yang timbul juga kecil dan tersembunyi letaknya.(gus).
Bedah laparoscopy adalah teknik pembedahan yang menggunakan alat laparoscopy set dengan keuntungan luka sayat yang kecil dan penyembuhan relatif cepat. Alat bedah itu telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di tanah air, termasuk Rumah Sakit Awal Bross Batam yang terus melakukan pengembangan untuk lebih memberdayakan alat ini terhadap kemungkinan pembedahan atas berbagai penyakit bedah, seperti operasi hernia, varicocele, kelenjar gondok dan lainnya.
Dr. L. Ingrid Sitawidjaja yang merupakan Asst Business and Development Manager Rumah Sakit Awal Bross Batam menjelaskan, teknologi pembedahan untuk mengobati pasien terus mengalami perkembangan dan saat ini ada yang dikenal dengan pembedahan Laparoscopy.
Laparoskopi adalah teknik bedah invasive minimal yang menggunakan gas untuk insulfasi melalui peritoneum dan alat-alat lain melalui insisi minimal dengan acuan kamera video.
“Perkembangan teknologi telah mengantarkan dunia kedokteran, khususnya bedah, kepada efektivitas dan efisiensi. Teknik bedah minimal invasif laparoskopi, misalnya, menjadi alternatif dari bedah konvensional,” katanya.
Dengan teknik pembedahan Laparoscopy, proses pembedahan tidak perlu dengan melakukan sayatan yang panjang seperti yang dilakukan dalam teknik pembedahan konvensional. Sayatan dalam pembedahan Laparoscopy dibuat sangat minimal karena proses penyembuhan di dalam tubuh menggunakan alat tertentu yang bisa dipantau secara langsung di kamera. Dengan demikian, banyak keuntungan yang diperoleh pasien dengan pembedahan itu, antara lain, hospitalisasi yang singkat, nyeri minimal, biaya murah dan mengurangi ileus.
Laparoscopy awalnya di lakukan untuk bedah digestif atau bedah bagian perut dan saluran pencernaan, namun kasus penyakit yang paling sering ditangani dengan teknik itu justru bukan penyakit saluran pencernaan melainkan cholecystectomy atau pengangkatan kantong empedu dan appendectomy atau pengangkatan usus buntu yang meradang.
Bedah laparoskopi juga bisa diterapkan untuk kasus perlengketan usus, tumor usus, obesitas, hernia, dan kelenjar getah bening. Rumah Sakit Awal Bross Batam juga sudah bisa menangani pasien pembesaran kelenjar gondok yang penanganannya dengan laparoscopy, dan untuk penanganagan penyakit tersebut sudah ada dokter ahli yakni dr. Nina Irawati sp,B.
Dalam satu kesempatan, dr Nina menyebut, Pembesaran kelenjar gondok (gondokan) atau yang dalam bahasa medis dikenal sebagai struma merupakan kelainan yang sering ditemukan pada lingkungan di sekitar kita. Biasanya akan ditemui dalam bentuk benjolan di leher depan atau lehernya terlihat lebih besar. Normalnya kelenjar gondok ini memang tidak terlihat secara kasat mata. Berbagai perubahan pada pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi, baik yang jinak maupun ganas.
Pembesaran kelenjar gondok bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal seperti kista, infeksi, koloid akibat kekurangan yodium, hormonal, dan tumor baik jinak maupun ganas (kanker gondok).
Saat pasien datang, dokter akan menanyakan riwayat medis, misalnya sejak kapan benjolan tersebut, apakah terasa nyeri atau merasa demam/flu sebelumnya serta ada tidaknya tanda-tanda toksik seperti berdebar-debar, berkeringat banyak, cepat lelah, menstruasi terganggu, insomnia, dan rambut rontok. Keluhan lain yang biasa ditanyakan dokter Anda adalah apakah terdapat gangguan suara yang menjadi serak, sulit menelan, dan mudah sesak. Ditanyakan pula adakah orang lain di sekitar lingkungan Anda yang juga menderita penyakit yang sama. Dari hasil penelusuran ini, dokter berusaha menyimpulkan dugaan apakah pasien kemungkinan menderita kelainan bersifat jinak atau ganas.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dengan melalui perabaan. Biasanya pada perabaan akan adanya benjolan di depan leher depan. Dalam perabaan, benjolan dapat terasa kenyal atau keras. Terkadang dapat juga ditemui adanya pembesaran kelenjar getah benig leher atau luka di atas benjolan. Pada pembesaran akibat infeksi biasanya terdapat gejala nyeri.
Status fungsi kelenjar gondok diperiksa dengan menganalisa kadar hormon gondok dalam darah (T3,T4,TSH). Pasien yang mengalami peningkatan kadar hormon ini umumnya harus diobati dengan medikamentosa terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan operasi.
Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk membantu penegakkan diagnosis, yaitu dengan USG dan Scan tiroid. Modalitas lain seperti MRI dan CT-scan tidak dianjurkan karena tidak membantu penegakan diagnosis dan harganya sangat mahal. Biopsi jarum halus dapat dilakukan pada fasilitas yang menyediakan. Namun demikian keefektifannya berhubungan dengan ketrampilan operator dan letak kelejar tiroid sendiri yang sulit dijangkau, sehingga terkadang diperlukan biopsi secara berulangkali untuk mendapatkan hasil yang baik. Keseluruhan hasil yang diperoleh masih bersifat dugaan apakah pasien menderita kelainan bersifat jinak atau ganas.
Penanganan selanjutnya disesuaikan dengan diagnosis yang ditegakkan. Pada umumnya, bila tidak ada kontraindikasi, sebagian besar pembesaran kelenjar gondok akan dilakukan operasi sebagai terapinya, kecuali bila pembesaran tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan kelebihan hormon tiroid (hipertiroid). Hasil jaringan yang dioperasi tersebut akan diperiksa dengan mikroskop untuk menentukan secara pasti ganas atau tidaknya. Bila ternyata terbukti secara patologi anatomi bersifat jinak, maka tidak diperlukan operasi tambahan. Pasien dapat pulang dan kembali beraktivitas seperti sediakala. Namun bila terbukti ganas harus secepatnya dilakukan operasi lanjutan untuk membuang keseluruhan sisa jaringan kelenjar gondok yang ada dan diteruskan dengan minum obat hormon tiroid untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang diperlukan operasi pengangkatan kelenjar getah bening leher bila terbukti didapatkan pembesaran kelenjar getah bening tersebut (radical neck dissection).
Seiring dengan kemajuan tekhnologi, tekhnik operasi kelenjar gondok juga mengalami perkembangan. Hal ini berawal dengan kemajuan tekhnologi di bidang operasi laparoskopi yang diaplikasikan ke berbagai bidang spesialisasi, misalnya untuk pengangkatan usus buntu, batu empedu, dan turun berok (hernia). Saat ini, tekhnik invasif yang minimal telah banyak dilakukan di luar rongga perut, misalnya di ketiak, leher, dan rongga di belakang perut (retroperitoneal).Keuntungan operasi yang minimal invasif secara umum adalah adanya hasil luka operasi yang lebih kecil dan baik secara kosmetik ,rasa nyeri yang jauh lebih ringan, dan lama rawat yang lebih singkat.
Operasi endoskopi kelenjar gondok terbaru telah diperkenalkan di beberapa negara, terutama Eropa dan Asia . Tekhnik ini pula yang saat ini dikembangkan oleh RS Awalbros Batam. Prosedurnya adalah dengan membuat sayatan kecil di sekitar ketiak dan areola payudara. Sayatan umumnya berjumlah 3 buah dengan ukuran maksimal 0,5-1 cm. Melalui sayatan ini, akan dimasukan semacam teropong yang akan disambungkan ke layar monitor televisi dan gas. Alat endoskopi ini akan mengarah ke daerah leher dan selanjutnya dilakukan operasi pengangkatan kelenjar gondok ini. Keseluruhan proses operasi dapat direkam atau diprint out untuk keperluan dokumentasi medis.
Kelenjar gondok yang dapat dilakukan operasi dengan tekhnik terbaru ini adalah bila ukuran benjolan kurang dari 5 cm. Pasien dengan pembesaran kelenjar gondok yang besar tidak dapat dilakukan operasi dengan tekhnik ini. Pasien dengan pembesaran di kedua kelenjar gondok (bilateral) dapat dilakukan melalui sisi yang sama untuk pengangkatan keduanya atau melalui sisi yang berbeda. Hal ini akan dievaluasi oleh dokter bedah saat pasien melakukan konsultasi sebelum operasi.
Adanya sayatan kecil memberikan keuntungan bekas operasi yang secara kosmetik lebih baik dan tidak terdapat bekas sayatan di daerah leher. Selain itu, rasa nyeri yang dirasakan jauh lebih sedikit dibandingkan bila dilakukan sayatan di daerah leher. Waktu perawatan sekitar 1-2 hari setelah operasi. Apabila bakat keloid yang dimiliki pasien amat kuat, keloid ini mungkin dapat timbul pada bekas luka sayatan, namun karena sayatannya kecil, maka keloid yang timbul juga kecil dan tersembunyi letaknya.(gus).
Rumah Sakit Awal Bros - Tak Sekedar Layanan Sosial
Kesehatan kini sudah tumbuh menjadi industri yang cukup mengiurkan, akibatnya Rumah Sakit saat ini tidak lagi hanya memberi layanan sosial tapi sudah menjadi bisnis yang memberi untung dan mulai dilirik investor.
Salah satu faktor ketertinggalan Rumah Sakit di Indonesia dibanding Rumah Sakit di luar negeri dari segi pelayanan dan teknologi disebabkan masih adanya paradigma bahwa, Rumah Sakit adalah tempat pelayanan sosial yang kurang mempertimbangkan keuntungan. Padahal, investasi rumah sakit untuk membeli peralatan canggih dan memberi gaji tenaga ahli cukup besar.
Akibatnya, masih banyak Rumah Sakit di Indonesia yang memberi pelayanan seadanya sehingga sering terjadi protes dari keluarga pasien disebabkan penyakit yang tidak tertangani. Kondisi demikian menyebabkan persepsi negatif terhadap Rumah Sakit di Tanah Air sehingga banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, meski dengan biaya yang sangat mahal, padahal cukup banyak Rumah Sakit di Indonesia yang sudah memiliki layanan maksimal dan sesuai standar internasional.
Regional Marketing Grup Awal Bross Budi Haryono, STP mengatakan, saat ini sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang telah memberi pelayanan sesuai standar internasional sehingga tidak perlu lagi harus berobat keluar negeri dengan biaya yang sangat mahal.
Grup Rumah Sakit Awal Bross merupakan salah satu kelompok rumah sakit yang layanannya mengacu pada standar layanan intenasional. RS Awal Bross Batam misalnya sudah memiliki ISO 9001 : 2000 untuk standar managemen mutu dan akreditasi untuk 16 bidang layanan kesehatan dari Departemen Kesehatan. Sertifikat itu tidak banyak dimiliki rumah sakit di tanah air karena prosedurnya cukup ketat.
Selain di Batam, Global Awal Bross juga berdiri di beberapa kota lain di Indonesia seperti di Pekanbaru Provinsi Riau, di Bekasi, Tangerang dan dalam waktu dekat akan berdiri di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.
Dr. L. Ingrid Sitawidjaja yang merupakan Asst Business and Development Manager Rumah Sakit Awal Bross Batam mengatakan, untuk Rumah Sakit Awal Bross Batam memiliki beberapa layanan unggulan seperti Total Knee Arthroplasty, Bedan Laparoscopy, Fakoemulsifikasi, Trnas Urethal Resection, Endoscopy, Audiologi Centre, USG 4 D Mammography, Hemodialisa, Angiografi dan MRI yang fasiltasnya akan diadakan tahun ini juga.
Pihak Rumah sakit, kata dia selalu membeli peralatan baru yang mengikuti perkembangan industri kedokteran dan juga meng- upgrade peralatan yang ada untuk menjaga tingkat keakurasiannya sehingga terapi pengobatan tepat bagi pasien.
Sebagai rumah sakit yang telah mengantongi sertifikat ISO 9001, manajemen selalu menjaga layanan kepada pasien. Oleh karena itu, setiap penanganan pasien selalu dilakukan dengan tiga tahap yakni penanganan langsung oleh dokter kepada pasien, lalu pengawasan oleh komite medik melalui morning report, dan mekanisme rapat konsultasi.
“Itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan penanganan oleh dokter,” kata Ingrid.
Jumlah dokter ahli di rumah sakit itu sekitar 35-40 orang dan dokter umum sekitar 15 orang ditambah ratusan perawat. Pihak Rumah sakit menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi dokter untuk menjaga kesiapan dokter dalam memberi pelayanan pada pasien dan keluarga pasien.
Menurut Ingrid, manajemen juga sering melakukan pelatihan bagi perawat maupun dokter dan mengikutsertakan dokter dan perawatnya dalam seminar kesehatan di dalam dan luar negeri. Itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemapuan tenaga ahli yang bekerja di rumah sakit tersebut. (gus).
Salah satu faktor ketertinggalan Rumah Sakit di Indonesia dibanding Rumah Sakit di luar negeri dari segi pelayanan dan teknologi disebabkan masih adanya paradigma bahwa, Rumah Sakit adalah tempat pelayanan sosial yang kurang mempertimbangkan keuntungan. Padahal, investasi rumah sakit untuk membeli peralatan canggih dan memberi gaji tenaga ahli cukup besar.
Akibatnya, masih banyak Rumah Sakit di Indonesia yang memberi pelayanan seadanya sehingga sering terjadi protes dari keluarga pasien disebabkan penyakit yang tidak tertangani. Kondisi demikian menyebabkan persepsi negatif terhadap Rumah Sakit di Tanah Air sehingga banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, meski dengan biaya yang sangat mahal, padahal cukup banyak Rumah Sakit di Indonesia yang sudah memiliki layanan maksimal dan sesuai standar internasional.
Regional Marketing Grup Awal Bross Budi Haryono, STP mengatakan, saat ini sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang telah memberi pelayanan sesuai standar internasional sehingga tidak perlu lagi harus berobat keluar negeri dengan biaya yang sangat mahal.
Grup Rumah Sakit Awal Bross merupakan salah satu kelompok rumah sakit yang layanannya mengacu pada standar layanan intenasional. RS Awal Bross Batam misalnya sudah memiliki ISO 9001 : 2000 untuk standar managemen mutu dan akreditasi untuk 16 bidang layanan kesehatan dari Departemen Kesehatan. Sertifikat itu tidak banyak dimiliki rumah sakit di tanah air karena prosedurnya cukup ketat.
Selain di Batam, Global Awal Bross juga berdiri di beberapa kota lain di Indonesia seperti di Pekanbaru Provinsi Riau, di Bekasi, Tangerang dan dalam waktu dekat akan berdiri di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.
Dr. L. Ingrid Sitawidjaja yang merupakan Asst Business and Development Manager Rumah Sakit Awal Bross Batam mengatakan, untuk Rumah Sakit Awal Bross Batam memiliki beberapa layanan unggulan seperti Total Knee Arthroplasty, Bedan Laparoscopy, Fakoemulsifikasi, Trnas Urethal Resection, Endoscopy, Audiologi Centre, USG 4 D Mammography, Hemodialisa, Angiografi dan MRI yang fasiltasnya akan diadakan tahun ini juga.
Pihak Rumah sakit, kata dia selalu membeli peralatan baru yang mengikuti perkembangan industri kedokteran dan juga meng- upgrade peralatan yang ada untuk menjaga tingkat keakurasiannya sehingga terapi pengobatan tepat bagi pasien.
Sebagai rumah sakit yang telah mengantongi sertifikat ISO 9001, manajemen selalu menjaga layanan kepada pasien. Oleh karena itu, setiap penanganan pasien selalu dilakukan dengan tiga tahap yakni penanganan langsung oleh dokter kepada pasien, lalu pengawasan oleh komite medik melalui morning report, dan mekanisme rapat konsultasi.
“Itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan penanganan oleh dokter,” kata Ingrid.
Jumlah dokter ahli di rumah sakit itu sekitar 35-40 orang dan dokter umum sekitar 15 orang ditambah ratusan perawat. Pihak Rumah sakit menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi dokter untuk menjaga kesiapan dokter dalam memberi pelayanan pada pasien dan keluarga pasien.
Menurut Ingrid, manajemen juga sering melakukan pelatihan bagi perawat maupun dokter dan mengikutsertakan dokter dan perawatnya dalam seminar kesehatan di dalam dan luar negeri. Itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemapuan tenaga ahli yang bekerja di rumah sakit tersebut. (gus).
Selasa, 01 Juni 2010
Ciputra Tingkatkan Budget Iklan
JAKARTA – Perusahaan properti, PT Ciputra Development Tbk meningkatkan anggaran promosi dan iklan sebesar 22,6 persen dari 10,6 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 13 miliar rupiah di kuartal satu ini seiring mulai dipasarkannya 16 proyek perumahan pada tahun ini, harapannya penjualan bisa tumbuh 30 persen.
Direktur Ciputra Development Tulus Santosa mengatakan, perseroan sedang mengerjakan 16 proyek properti di berbagai kota seperti di Jakarta , Surabaya , Kalimantan dan Sumatra . Sebagian besar proyek tersebut sudah dipasarkan sehingga untuk meningkatkan penjualan maka anggaran promosi dan iklan ditingkatkan.
“Tahun ini kami mengerjakan 16 proyek sebagian besar akan dipasarkan sehingga anggaran iklan dan promosi harus ditingkatkan untuk mengejar target pertumbuhan penjualan 30 persen sampai akhir tahun ini,” katanya, Selasa (1/6).
Pada kuartal satu ini saja, kata dia perseroan telah mengeluarkan dana promosi dan iklan di media cetak dan media Televisi serta media lainnya sebesar 13 miliar rupiah, naik 2,6 persen dibanding periode sama 2009 yang hanya 10,6 miliar rupiah. Akibatnya, beban usaha penjualan di kuartal satu ini meningkat 41,8 persen dari 14,6 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 20,7 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Meningkatnya beban usaha itu menyebabkan laba bersih di kuartal satu ini turun 37,2 persen dari 53,8 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 33,8 miliar rupiah di kuartal satu ini, meskipun pendapatan dan laba usaha naik.
Perseroan membukukan pendapatan 352,6 miliar rupiah di kuartal satu ini, naik 15,2 persen dibanding periode sama 2009 yang 306 miliar rupiah sedangkan laba usaha naik 32,6 persen dari 47,2 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 62,6 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Menurut Tulus, peningkatan anggaran promosi memang harus dilakukan untuk lebih mengenjot penjualan karena banyak proyek perumahan yang baru selesai dan dipasarkan tahun ini.
Langkah itu diyakini bisa meningkatkan penjualan, dan itu terbukti dengan naiknya penjualan di kuartal satu ini sebesar 15,2 persen, dan hingga akhir tahun 2010 , Tulus optimistis penjualan bisa tumbuh sekitar 30 persen dibanding 2009 yang 1,3 triliun rupiah.
Luar Jawa
Menurut Tulus, dalam pembangunan proyek pada tahun ini pihaknya akan fokus pembangunan di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi . Itu dilakukan karena, pertumbuhan ekonomi di daerah saat ini cukup pesat yang didorong oleh maraknya usaha atau bisnis pertambangan seperti batu bara, minyak, gas dan lainnya. Selain itu, dengan adanya Otonomi Daerah juga ikut berperan mendorong pembangunan ekonomi di daerah.
Oleh karena itu, pihaknya mengambil kesempatan tersebut untuk menggarap proyek proyek properti di luar Jawa.
Perseroan, kata dia saat ini sudah mengerjakan beberapa proyek perumahan atau residences untuk menengah atas di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dan Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Setelah itu, perseroan sedang mengincar beberapa proyek property lainnya di Sumatra dan Kalimantan .
Riset PT CIMB-GK Securities Indonesia yang dipublikasikan 17 September 2009 menyebutkan langkah perseroan yang akan fokus pada pembangunan proyek di luar jawa dipercaya bisa meningkatkan kinerjanya pada tahun ini, terlebih Ciputra memiliki skema joint ventura dengan perusahaan lokal di daerah yang tidak dimiliki pesaingnya.
"Kami percaya saham ini pantas untuk re-rating, karena data penjualan yang sangat baik, marketing sales Augtus 2009 naik 59 persen ke 153 miliar rupiah dari 96 miliar rupiah pada Juli 2009, akibat kenaikan penjualan pada projek Ciputra di Sulawesi Selatan," kata Presiden Direktur Utama CIMB Securities Indonesia Bernard Thien.
Selain mengejar penjualan property di luar Jawa, Ciputra sendiri memiliki angka penjualan yang cukup bagus di Jakarta . Penjualan perseroan di Jakarta dan sekitarnya naik 9-54 persen akibat adanya penurunan bunga KPR. (gus).
Direktur Ciputra Development Tulus Santosa mengatakan, perseroan sedang mengerjakan 16 proyek properti di berbagai kota seperti di Jakarta , Surabaya , Kalimantan dan Sumatra . Sebagian besar proyek tersebut sudah dipasarkan sehingga untuk meningkatkan penjualan maka anggaran promosi dan iklan ditingkatkan.
“Tahun ini kami mengerjakan 16 proyek sebagian besar akan dipasarkan sehingga anggaran iklan dan promosi harus ditingkatkan untuk mengejar target pertumbuhan penjualan 30 persen sampai akhir tahun ini,” katanya, Selasa (1/6).
Pada kuartal satu ini saja, kata dia perseroan telah mengeluarkan dana promosi dan iklan di media cetak dan media Televisi serta media lainnya sebesar 13 miliar rupiah, naik 2,6 persen dibanding periode sama 2009 yang hanya 10,6 miliar rupiah. Akibatnya, beban usaha penjualan di kuartal satu ini meningkat 41,8 persen dari 14,6 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 20,7 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Meningkatnya beban usaha itu menyebabkan laba bersih di kuartal satu ini turun 37,2 persen dari 53,8 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 33,8 miliar rupiah di kuartal satu ini, meskipun pendapatan dan laba usaha naik.
Perseroan membukukan pendapatan 352,6 miliar rupiah di kuartal satu ini, naik 15,2 persen dibanding periode sama 2009 yang 306 miliar rupiah sedangkan laba usaha naik 32,6 persen dari 47,2 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 62,6 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Menurut Tulus, peningkatan anggaran promosi memang harus dilakukan untuk lebih mengenjot penjualan karena banyak proyek perumahan yang baru selesai dan dipasarkan tahun ini.
Langkah itu diyakini bisa meningkatkan penjualan, dan itu terbukti dengan naiknya penjualan di kuartal satu ini sebesar 15,2 persen, dan hingga akhir tahun 2010 , Tulus optimistis penjualan bisa tumbuh sekitar 30 persen dibanding 2009 yang 1,3 triliun rupiah.
Luar Jawa
Menurut Tulus, dalam pembangunan proyek pada tahun ini pihaknya akan fokus pembangunan di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi . Itu dilakukan karena, pertumbuhan ekonomi di daerah saat ini cukup pesat yang didorong oleh maraknya usaha atau bisnis pertambangan seperti batu bara, minyak, gas dan lainnya. Selain itu, dengan adanya Otonomi Daerah juga ikut berperan mendorong pembangunan ekonomi di daerah.
Oleh karena itu, pihaknya mengambil kesempatan tersebut untuk menggarap proyek proyek properti di luar Jawa.
Perseroan, kata dia saat ini sudah mengerjakan beberapa proyek perumahan atau residences untuk menengah atas di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dan Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Setelah itu, perseroan sedang mengincar beberapa proyek property lainnya di Sumatra dan Kalimantan .
Riset PT CIMB-GK Securities Indonesia yang dipublikasikan 17 September 2009 menyebutkan langkah perseroan yang akan fokus pada pembangunan proyek di luar jawa dipercaya bisa meningkatkan kinerjanya pada tahun ini, terlebih Ciputra memiliki skema joint ventura dengan perusahaan lokal di daerah yang tidak dimiliki pesaingnya.
"Kami percaya saham ini pantas untuk re-rating, karena data penjualan yang sangat baik, marketing sales Augtus 2009 naik 59 persen ke 153 miliar rupiah dari 96 miliar rupiah pada Juli 2009, akibat kenaikan penjualan pada projek Ciputra di Sulawesi Selatan," kata Presiden Direktur Utama CIMB Securities Indonesia Bernard Thien.
Selain mengejar penjualan property di luar Jawa, Ciputra sendiri memiliki angka penjualan yang cukup bagus di Jakarta . Penjualan perseroan di Jakarta dan sekitarnya naik 9-54 persen akibat adanya penurunan bunga KPR. (gus).
Kekalahan Demokrat dan Golkar dalam Pilkada Kepri Mengejutkan
BATAM – Hasil perhitungan sementara beberapa lembaga pemantau terhadap Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung Kamis (26/5) menyebutkan kandidat unggulan yang diusung Partai Demokrat dan PKS serta kandidat yang diusung Partai Golkar hanya menempati posisi kedua dan ketiga, sedangkan kandidat yang di usung PDIP dan Hanura diperkirakan menang dengan perolehan suara diatas 35 persen.
Berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) terhadap Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung Kamis (26/5) hingga hari ini menyebutkan, kandidat urutan nomor satu (Nyat Kadir dan Zulbahri) yang di usung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 32,37 persen suara, sedangkan urutan nomor dua (HM Sani dan Sorya Respatriono) yang diusung PDIP, Hanura dan partai lainnya memperoleh sekitar 36,6 persen suara dan kandidat nomor urut tiga (Aida Ismeth Abdullah dan Edy Wijaya) yang diusung Partai Golkar yang sebelumnya diperkirakan bakal menang dalam Pemilu ini memperoleh 31,6 persen suara.
Hasil perhitungan cepat itu dilakukan oleh Metro TV, LSI, Jaringan Suara Indonesia dan Perhitungan cepat Partai Keadilan Sejahtera. Meski demikian, hasil perhitungan itu masih sangat sementara dan diperkirakan masih bisa berubah dalam perhitungan akhir yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), pasalnya jumlah sample suara yang dihitung hanya sekitar 60 persen dari seluruh TPS yang ada.
Anggota KPU Provinsi Kepri Razaki Persada ketika dikonfirmasi Koran Jakarta mengatakan, perhitungan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah tersebut sipatnya hanya partisipasi bukan hasil yang akan menentukan nantinya, terlebih itu baru hanya perhitungan suara sementara yang jumlah sampelnya sangat terbatas.
KPU Provinsi Kepri sendiri akan melakukan perhitungan secara manual dari mulai tingkat kecamatan, kota hingga Provinsi dan hasilnya akan di rekap sekitar 5-9 Juni 2010. Oleh karena itu, Razaki berharap masyarakat dapat bersabar dan tidak menjadikan hasil perhitungan sementara itu sebagai keputusan akhir Pemilu Kepala daerah Kepri 2010.
Sementara itu, Tim Sukses pasangan Nyat Kadir-Zulbahri serta Aida Ismeth Abdullah dan Edy Wijaya memprotes hasil perhitungan sementara itu, dan hasil itu bukanlah penentu akhir seperti yang sudah di publikasikan kandidat HM Sani dan Soerya Respatriono, karena perhitungan masih dilakukan.
“Hasil quick count belum layak dan belum refresntatif dari pemilih yang ada, karena hanya dilakukan di empat kabupaten dari tujuh kabupaten di Kepri,” kata Ketua Tim Sukses Nyat Kadir-Zulbahri, Aris Hardy Halim.
Aris menilai, dalam pemilihan kemarin terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh kandidat tertentu, oleh sebab itu dia berharap Panwaslu dan kepolisian segera menyelidiki dan menindak peserta yang melakukan kecurangan tersebut.
Partisipasi Rendah
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan LSI dan Jaringan Suara Indonesia mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kepri menggunakan hak suaranya dalam Pilkada sangat rendah yakni kurang dari 49 persen. Hal itu disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU serta minat warga Kepri, khususnya warga Batam sangat rendah karena sibuk dengan pekerjaan sebagai buruh di berbagai industri.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah yang datang ke Batam pada Kamis (26/5) saat pencoblosan menyayangkan rendahnya partisipasi warga mengikuti Pemilu. Menurutnya, itu bisa dihindari bila KPU lebih agresif melakukan sosialisasi.
“Banyak sekali yang tidak memilih dan ini sangat disayangkan serta hendaknya dijadikan evaluasi bagi KPU,” kata Ismeth.
Direktur Perguruan Tinggi Politeknik Batam Dr Priyono Eko Sanyoto mengatakan rendahnya partisipasi warga ikut pemilihan karena KPU tidak tepat memilih waktu pemilihan yakni hari Rabu, padahal sebagian besar warga Kepri yang menjadi pemilih atau voters yang sebagian besar atau sekitar 60 persen berada di Batam adalah buruh sehingga lebih mementingkan pekerjaan daripada ikut Pilkada.
“Kalau saya lihat di Perancis atau di banyak negara Eropa pemilihan itu dilakukan hari Minggu dan partisipasi warganya cukup tinggi,” kata Eko, Senin (31/5).
Selain itu, tingkat keinginan warga untuk memilih juga sangat rendah karena berbagai alasan, salah satunya karena tidak ada pilihan dan kurang gregetnya program yang di usung masing masing calon.
Demokrat Tumbang
Menyikapi kekalahan partai besar seperti Demokrat, Golkar dan PKS yang menguasai parlemen di Provinsi Kepri, Eko menilai hal itu disebabkan kurang tepatnya partai tersebut memilih kandidat.
Dijelaskan, kandidat yang di usung Demokrat dinilai kurang merakyat dan hanya dikenal di Batam, Batam sendiri meskipun sebagai daerah yang memiliki suara terbanyak tapi juga merupakan daerah dengan pemilih pasif atau banyak yang tidak memilih dan itu terbukti dari tingkat partisipasi warga Batam yang memilih kurang dari 45 persen, sehingga meskipun kandidat dari Demokrat unggul di Batam tapi belum bisa mengalahkan kandidat yang diusung PDIP yakni Sani dan Sorya.
Hal yang sama juga terjadi terhadap kandidat dari Partai Golkar yakni Aida Ismeth Abdulah dan Edy Wijaya yang sebelumnya dijagokan akan menang dalam Pilkada tersebut karena memanfaatkan nama Ismeth Abdullah yang cukup dikenal luas sebagai Gubernur Kepri ternyata juga tidak menang karena tidak memiliki program yang bisa memancing warga untuk memilih.
Meski demikian, Eko kuatir jika ternyata pasangan Sani dan Soerya menang dalam perhitungan akhir akan kesulitan dalam menjalankan roda pemerintah karena akan dipasikan banyak program yang di mentahkan oleh parlemen seiring dengan minimnya kursi partai pengusung (PDIP, Hanura, PIB dan PKNU) di Parlemen Provinsi Kepri.
Oleh karena itu, perekonomian Kepri dipastikan akan mandeg , terlebih kedua pasangan tersebut tidak punya pengalaman dalam menjaring investor padahal Kepri sebagai daerah startegis yang juga memiliki status FTZ untuk tiga daerahnya yakni Batam, Bintan dan Karimun memiliki peran penting untuk menjaring investasi di tanah air. (gus).
Berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) terhadap Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung Kamis (26/5) hingga hari ini menyebutkan, kandidat urutan nomor satu (Nyat Kadir dan Zulbahri) yang di usung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 32,37 persen suara, sedangkan urutan nomor dua (HM Sani dan Sorya Respatriono) yang diusung PDIP, Hanura dan partai lainnya memperoleh sekitar 36,6 persen suara dan kandidat nomor urut tiga (Aida Ismeth Abdullah dan Edy Wijaya) yang diusung Partai Golkar yang sebelumnya diperkirakan bakal menang dalam Pemilu ini memperoleh 31,6 persen suara.
Hasil perhitungan cepat itu dilakukan oleh Metro TV, LSI, Jaringan Suara Indonesia dan Perhitungan cepat Partai Keadilan Sejahtera. Meski demikian, hasil perhitungan itu masih sangat sementara dan diperkirakan masih bisa berubah dalam perhitungan akhir yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), pasalnya jumlah sample suara yang dihitung hanya sekitar 60 persen dari seluruh TPS yang ada.
Anggota KPU Provinsi Kepri Razaki Persada ketika dikonfirmasi Koran Jakarta mengatakan, perhitungan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah tersebut sipatnya hanya partisipasi bukan hasil yang akan menentukan nantinya, terlebih itu baru hanya perhitungan suara sementara yang jumlah sampelnya sangat terbatas.
KPU Provinsi Kepri sendiri akan melakukan perhitungan secara manual dari mulai tingkat kecamatan, kota hingga Provinsi dan hasilnya akan di rekap sekitar 5-9 Juni 2010. Oleh karena itu, Razaki berharap masyarakat dapat bersabar dan tidak menjadikan hasil perhitungan sementara itu sebagai keputusan akhir Pemilu Kepala daerah Kepri 2010.
Sementara itu, Tim Sukses pasangan Nyat Kadir-Zulbahri serta Aida Ismeth Abdullah dan Edy Wijaya memprotes hasil perhitungan sementara itu, dan hasil itu bukanlah penentu akhir seperti yang sudah di publikasikan kandidat HM Sani dan Soerya Respatriono, karena perhitungan masih dilakukan.
“Hasil quick count belum layak dan belum refresntatif dari pemilih yang ada, karena hanya dilakukan di empat kabupaten dari tujuh kabupaten di Kepri,” kata Ketua Tim Sukses Nyat Kadir-Zulbahri, Aris Hardy Halim.
Aris menilai, dalam pemilihan kemarin terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh kandidat tertentu, oleh sebab itu dia berharap Panwaslu dan kepolisian segera menyelidiki dan menindak peserta yang melakukan kecurangan tersebut.
Partisipasi Rendah
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan LSI dan Jaringan Suara Indonesia mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kepri menggunakan hak suaranya dalam Pilkada sangat rendah yakni kurang dari 49 persen. Hal itu disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU serta minat warga Kepri, khususnya warga Batam sangat rendah karena sibuk dengan pekerjaan sebagai buruh di berbagai industri.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah yang datang ke Batam pada Kamis (26/5) saat pencoblosan menyayangkan rendahnya partisipasi warga mengikuti Pemilu. Menurutnya, itu bisa dihindari bila KPU lebih agresif melakukan sosialisasi.
“Banyak sekali yang tidak memilih dan ini sangat disayangkan serta hendaknya dijadikan evaluasi bagi KPU,” kata Ismeth.
Direktur Perguruan Tinggi Politeknik Batam Dr Priyono Eko Sanyoto mengatakan rendahnya partisipasi warga ikut pemilihan karena KPU tidak tepat memilih waktu pemilihan yakni hari Rabu, padahal sebagian besar warga Kepri yang menjadi pemilih atau voters yang sebagian besar atau sekitar 60 persen berada di Batam adalah buruh sehingga lebih mementingkan pekerjaan daripada ikut Pilkada.
“Kalau saya lihat di Perancis atau di banyak negara Eropa pemilihan itu dilakukan hari Minggu dan partisipasi warganya cukup tinggi,” kata Eko, Senin (31/5).
Selain itu, tingkat keinginan warga untuk memilih juga sangat rendah karena berbagai alasan, salah satunya karena tidak ada pilihan dan kurang gregetnya program yang di usung masing masing calon.
Demokrat Tumbang
Menyikapi kekalahan partai besar seperti Demokrat, Golkar dan PKS yang menguasai parlemen di Provinsi Kepri, Eko menilai hal itu disebabkan kurang tepatnya partai tersebut memilih kandidat.
Dijelaskan, kandidat yang di usung Demokrat dinilai kurang merakyat dan hanya dikenal di Batam, Batam sendiri meskipun sebagai daerah yang memiliki suara terbanyak tapi juga merupakan daerah dengan pemilih pasif atau banyak yang tidak memilih dan itu terbukti dari tingkat partisipasi warga Batam yang memilih kurang dari 45 persen, sehingga meskipun kandidat dari Demokrat unggul di Batam tapi belum bisa mengalahkan kandidat yang diusung PDIP yakni Sani dan Sorya.
Hal yang sama juga terjadi terhadap kandidat dari Partai Golkar yakni Aida Ismeth Abdulah dan Edy Wijaya yang sebelumnya dijagokan akan menang dalam Pilkada tersebut karena memanfaatkan nama Ismeth Abdullah yang cukup dikenal luas sebagai Gubernur Kepri ternyata juga tidak menang karena tidak memiliki program yang bisa memancing warga untuk memilih.
Meski demikian, Eko kuatir jika ternyata pasangan Sani dan Soerya menang dalam perhitungan akhir akan kesulitan dalam menjalankan roda pemerintah karena akan dipasikan banyak program yang di mentahkan oleh parlemen seiring dengan minimnya kursi partai pengusung (PDIP, Hanura, PIB dan PKNU) di Parlemen Provinsi Kepri.
Oleh karena itu, perekonomian Kepri dipastikan akan mandeg , terlebih kedua pasangan tersebut tidak punya pengalaman dalam menjaring investor padahal Kepri sebagai daerah startegis yang juga memiliki status FTZ untuk tiga daerahnya yakni Batam, Bintan dan Karimun memiliki peran penting untuk menjaring investasi di tanah air. (gus).
Laba Bersih KFC Tumbuh 34,5 Persen
JAKARTA – Pemilik waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), PT Fast Food Indonesia Tbk membukukan laba bersih 40,23 miliar rupiah di kuartal satu ini, naik 34,5 persen dibanding periode sama 2009 disebabkan naiknya penjualan dipicu pertumbuhan gerai dan hingga kuartal dua ini saja akan dibangun tujuh gerai.
Direktur yang juga Sekretaris Perusahaan Fast Food Justinus Dalimin Juwono mengatakan, kinerja perseroan di kuartal satu ini sangat positif ditandai dengan tumbuhnya angka penjualan sebesar 27,95 persen dari 510,21 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 652,8 miliar rupiah di kuartal satu 2010.
“Pada kuartal satu kami sudah bangun satu gerai di Bandung dan kuartal dua ini segera akan di launching lima sampai enam gerai lagi diantaranya di Jakarta, Medan dan Surabaya sehingga kami sangat optimistis target pertumbuhan penjualan 18 persen bisa dicapai pada tahun ini,” katanya kepada Koran Jakarta, Minggu (30/5).
Naiknya penjualan tersebut, memicu peningkatan laba bersih hingga 34,5 persen dari 29,9 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 40,23 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Menurutnya, peningkatan penjualan dan laba bersih di kuartal satu ini disebabkan naiknya volume transaksi seiring dengan pertambahan gerai yang dilakukan di akhir tahun 2009.
Nilai penjualan dan laba diperkirakan semakin meningkat di kuartal dua 2010 ini, seiring dengan dibukanya tujuh gerai pada semester satu ini. Dari tujuh gerai tersebut, satu gerai sudah dibangun di kuartal satu 2010 atau sekitar akhir Maret di Bandung Provinsi Jawa Barat dan lima hingga enam gerai lagi akan dibangun hingga Juni ini di Jakarta, Medan dan Surabaya. Perseroan berencana membangun 30 gerai hingga akhir tahun 2010, untuk itu telah dialokasikan belanja modal sekitar 200 miliar rupiah dari kas internal.
Peningkatan penjualan di kuartal dua hingga akhir tahun ini juga, kata dia dipicu oleh adanya kisruh dari salah satu manajemen perusahaan makanan sejenis yang juga berasal dari Amerika di Indonesia (Mc Donald/red) yang merupakan pesaing perusahaan. Kisruh yang terjadi di perusahaan tersebut menyebabkan banyak konsumen yang berpaling untuk makan dan belanja ke KFC sehingg angka penjualan KFC akan terus meningkat.
Meski demikian, perseroan tidak akan menambah anggaran untuk promosi untuk mengalihkan konsumen dari Mc Donald ke KFC karena anggaran promosi yang ada saat ini dinilai sudah cukup. Perseroan mengalokasikan belanja promosi ratusan juta rupiah untuk biaya iklan dan advertising.
Menurut Justinus, dengan perolehan penjualan dan laba di kuartal satu ini, pihaknya semakin optimistis target pertumbuhan penjualan 18 persen atau senilai 2,8 triliiun rupiah bisa dicapai hingga akhir tahun 2010 ini, terlebih memabaiknya kondisi makro ekonomi dalam negeri dengan proyeksi pertumbuhan nasional diatas 5,0 persen akan ikut mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, pada kuartal satu 2010 ini, pertumbuhan industri makanan minuman umumnya cukup bagus dengan angka pertumbuhan sekitar 4,5 persen, kecuali sektor daging.
"Untuk sektor daging memang masih kalah saing dengan produk impor yang biaya produksinya lebih murah,” kata dia.
Untuk kuartal dua, pertumbuhan industri makanan dan minuman bisa lebih dari 10 persen, dipicu oleh langkah produsen makanan dan minuman yang mulai meningkatkan produksi untuk bersiap menghadapi bulan puasa dan lebaran. (gus).
Direktur yang juga Sekretaris Perusahaan Fast Food Justinus Dalimin Juwono mengatakan, kinerja perseroan di kuartal satu ini sangat positif ditandai dengan tumbuhnya angka penjualan sebesar 27,95 persen dari 510,21 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 652,8 miliar rupiah di kuartal satu 2010.
“Pada kuartal satu kami sudah bangun satu gerai di Bandung dan kuartal dua ini segera akan di launching lima sampai enam gerai lagi diantaranya di Jakarta, Medan dan Surabaya sehingga kami sangat optimistis target pertumbuhan penjualan 18 persen bisa dicapai pada tahun ini,” katanya kepada Koran Jakarta, Minggu (30/5).
Naiknya penjualan tersebut, memicu peningkatan laba bersih hingga 34,5 persen dari 29,9 miliar rupiah di kuartal satu 2009 menjadi 40,23 miliar rupiah di kuartal satu ini.
Menurutnya, peningkatan penjualan dan laba bersih di kuartal satu ini disebabkan naiknya volume transaksi seiring dengan pertambahan gerai yang dilakukan di akhir tahun 2009.
Nilai penjualan dan laba diperkirakan semakin meningkat di kuartal dua 2010 ini, seiring dengan dibukanya tujuh gerai pada semester satu ini. Dari tujuh gerai tersebut, satu gerai sudah dibangun di kuartal satu 2010 atau sekitar akhir Maret di Bandung Provinsi Jawa Barat dan lima hingga enam gerai lagi akan dibangun hingga Juni ini di Jakarta, Medan dan Surabaya. Perseroan berencana membangun 30 gerai hingga akhir tahun 2010, untuk itu telah dialokasikan belanja modal sekitar 200 miliar rupiah dari kas internal.
Peningkatan penjualan di kuartal dua hingga akhir tahun ini juga, kata dia dipicu oleh adanya kisruh dari salah satu manajemen perusahaan makanan sejenis yang juga berasal dari Amerika di Indonesia (Mc Donald/red) yang merupakan pesaing perusahaan. Kisruh yang terjadi di perusahaan tersebut menyebabkan banyak konsumen yang berpaling untuk makan dan belanja ke KFC sehingg angka penjualan KFC akan terus meningkat.
Meski demikian, perseroan tidak akan menambah anggaran untuk promosi untuk mengalihkan konsumen dari Mc Donald ke KFC karena anggaran promosi yang ada saat ini dinilai sudah cukup. Perseroan mengalokasikan belanja promosi ratusan juta rupiah untuk biaya iklan dan advertising.
Menurut Justinus, dengan perolehan penjualan dan laba di kuartal satu ini, pihaknya semakin optimistis target pertumbuhan penjualan 18 persen atau senilai 2,8 triliiun rupiah bisa dicapai hingga akhir tahun 2010 ini, terlebih memabaiknya kondisi makro ekonomi dalam negeri dengan proyeksi pertumbuhan nasional diatas 5,0 persen akan ikut mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, pada kuartal satu 2010 ini, pertumbuhan industri makanan minuman umumnya cukup bagus dengan angka pertumbuhan sekitar 4,5 persen, kecuali sektor daging.
"Untuk sektor daging memang masih kalah saing dengan produk impor yang biaya produksinya lebih murah,” kata dia.
Untuk kuartal dua, pertumbuhan industri makanan dan minuman bisa lebih dari 10 persen, dipicu oleh langkah produsen makanan dan minuman yang mulai meningkatkan produksi untuk bersiap menghadapi bulan puasa dan lebaran. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)