BATAM - Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia melakukan patroli bersama di Selat Malaka pada 18-30 Juli 2011 untuk mencegah sekaligus memberantas penyelundupan yang marak di perairan tersebut.
Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono mengatakan, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia atau Patkor Kastima merupakan agenda tahunan yang sudah dilakukan sejak 1994, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menandakan eratnya hubungan bilateral dalam bidang kepabeanan antara kedua Negara.
“Adapun tujuan dari Patkor Kastima untuk meningkatkan penegakan hukum yaitu undang-undang kepabeanan kedua negara, lalu menjalin saling pengertian dan kerjasama antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai bersama Kastam Diraja Malaysia dalam melaksanakan patroli laut, baik secara koordinasi maupun patroli laut rutin,” katanya, Selasa (19/7).
Patroli itu juga merupakan upaya preventif maupun represif untuk menghambat, menangkal dan memberantas perkembangan perdagangan ilegal dan penyelundupan nakotika.
Dikatakan, dalam kegiatan Patkor Kastima tahun ini, Indonesia mengerahkan kapal patroli FPB BC 30001, kapal patroli FPB BC 7003, kapal patroli FPB BC 70005 dan kapal patroli VSV BC 1608. Sedangkan dari Malaysia kapal Perantas KB 85, Perantas KB 51, Penumpas P005, Perantas KB 82 dan Perantas KB90.
”Patroli ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di wilayah yuridiksi masing-masing dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyelundupan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, M Khalid bin Yusuf yang hadir saat pembukaan kegiatan mengatakan, kegiatan itu merupakan perwujudan kerja sama dan koordinasi dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan di sepanjang perairan Selat Malaka.
“Kegiatan ini penting untuk mempererat komunikasi kedua instansi. Komunikasi seperti surat-menyurat lebih bersifat formalitas dan kurang efektif di tataran lapangan,” katanya.
Selain di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia juga sudah bersepakat untuk memberantas penyelundup barang serta jasa yang melintasi daerah perbatasan Kalimantan-Sabah, sebab di daerah itu sering terjadi perselisihan paham akibat pelanggaran batas wilayah.
Rawan Penyelundupan
Peredaran barang-barang ilegal di wilayah Kepulauan Riau Selat Malaka, sering terjadi dan sulit dihapus secara tuntas disebabkan banyaknya pulau-pulau kecil yang menjadi pintu masuk. Barang-barang selundupan tersebut banyak ditemukan mulai dari pakaian bekas sampai mobil mewah, menjadi komoditas yang tak luput diselundupkan ke wilayah Selat Malaka.
Berdasarkan hasil laporan Direktorat Bea dan Cukai Kepulauan Riau, sejak periode Oktober 2009 hingga Oktober 2010 ada 78 kegiatan keluar masuk barang ilegal yang ditindak Bea dan Cukai. Jumlahnya terus meninggat hingga tahun 2011 ini.
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Untung Purwoko mengatakan, modus operandi yang digunakan antara lain memanfaatkan perairan perbatasan yang dekat dengan jarak tempuh singkat. Menggunakan kapal kayu hingga speed boat berkecepatan tinggi yang biasa mengangkut mobil. Lalu memanfaatkan kondisi geografis yang berbatasan dengan Negeri Jiran,
“Mereka menunggu kelengahan petugas dan luasnya daerah pengawasan. Para penyelundup cukup cerdik, mereka menyebarkan orang untuk melakukan counter intelejen. Jadi saat pengawas lengah, kapal mereka melaju," kata Untung.
Barang-barang selundupan yang sering ditemukan antara lain, barang bekas, barang elektronik, HP, dan beras. Sementara untuk ekspor ilegal, barangnya biasanya adalah kayu, BBM, dan pasir timah. (gus).
Kamis, 21 Juli 2011
Ribuan Tupai Serang Tanaman Kelapa
NATUNA – Ribuan tupai menyerang tanaman kelapa milik warga di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sejak awal tahun 2011 menyebabkan hasil panen anjlok sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
Kepala Bidang Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Windra mengatakan, serangan tupai terhadap tanaman kelapa warga sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, namun pada saat itu jumlah tupai sedikit dan saat ini jumlahnya meningkat hingga ribuan ekor. Akibatnya, ribuan butir buah kelapa di atas pohon rusak dimakan tupai sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
“Kami kesulitan membasmi tupai karena jumlahnya banyak dan tidak ada obat pembasmi tupai yang ampuh karena gerak tupai sangat lincah,” katanya, Senin (18/7).
Untuk membasmi tupai tersebut, kata Windra pihaknya melibatkan masyarakat dengan cara memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap satu ekor tupai. Tupai merupakan hewan yang paling banyak dijumpai di Natuna, sebab hewan pengerat itu suka memakan buah kelapa yang banyak tersebar di Natuna.
Lahan Kering
Warga Natuna juga harus menghadapi persoalan kekeringan lahan yang terjadi di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. Puluhan hektar sawah mengalami kekeringan sejak dua pekan terakhir disebabkan cuaca ekstrim. Sementara keberadaan bendungan irigasi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Salah seorang petani di Desa Air Lengit , Iwan mengatakan, dia dan petani lainnya terpaksa tidak mengolah sawah karena tanah persawahanya mongering dan keras sehingga sulit di olah.
“Struktur tanah yang semula berlumpur kini berubah menjadi keras. Kalau diolah sekarang, akan banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Biasanya kalau struktur tanahnya berlumpur, kami cukup dua sampai tiga kali mentraktor, tetapi kalau saat sekarang ini tidak cukup dengan mesin traktor saja, tapi juga harus dicangkul pake tangan" katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Iwan beralih mengolah lahan lain yang bisa ditanami sayur mayur, sambil menunggu turun hujan untuk kembali mengolah sawah. Dia berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigrasi agar sawah warga bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau. Warga desa Air Legit sebagian besar petani yang bercocok tanam padi, warga sudah berhasil melakukan panen beberapa kali dengan hasil produksi cukup banyak. Namun, persoalan air selalu menghantui warga setiap tahunnya terlebih saat musim kemarau, karena tanaman padi membutuhkan air cukup banyak. (gus).
Kepala Bidang Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Windra mengatakan, serangan tupai terhadap tanaman kelapa warga sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, namun pada saat itu jumlah tupai sedikit dan saat ini jumlahnya meningkat hingga ribuan ekor. Akibatnya, ribuan butir buah kelapa di atas pohon rusak dimakan tupai sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
“Kami kesulitan membasmi tupai karena jumlahnya banyak dan tidak ada obat pembasmi tupai yang ampuh karena gerak tupai sangat lincah,” katanya, Senin (18/7).
Untuk membasmi tupai tersebut, kata Windra pihaknya melibatkan masyarakat dengan cara memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap satu ekor tupai. Tupai merupakan hewan yang paling banyak dijumpai di Natuna, sebab hewan pengerat itu suka memakan buah kelapa yang banyak tersebar di Natuna.
Lahan Kering
Warga Natuna juga harus menghadapi persoalan kekeringan lahan yang terjadi di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. Puluhan hektar sawah mengalami kekeringan sejak dua pekan terakhir disebabkan cuaca ekstrim. Sementara keberadaan bendungan irigasi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Salah seorang petani di Desa Air Lengit , Iwan mengatakan, dia dan petani lainnya terpaksa tidak mengolah sawah karena tanah persawahanya mongering dan keras sehingga sulit di olah.
“Struktur tanah yang semula berlumpur kini berubah menjadi keras. Kalau diolah sekarang, akan banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Biasanya kalau struktur tanahnya berlumpur, kami cukup dua sampai tiga kali mentraktor, tetapi kalau saat sekarang ini tidak cukup dengan mesin traktor saja, tapi juga harus dicangkul pake tangan" katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Iwan beralih mengolah lahan lain yang bisa ditanami sayur mayur, sambil menunggu turun hujan untuk kembali mengolah sawah. Dia berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigrasi agar sawah warga bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau. Warga desa Air Legit sebagian besar petani yang bercocok tanam padi, warga sudah berhasil melakukan panen beberapa kali dengan hasil produksi cukup banyak. Namun, persoalan air selalu menghantui warga setiap tahunnya terlebih saat musim kemarau, karena tanaman padi membutuhkan air cukup banyak. (gus).
Batam Pacu Pembangunan Infrastruktur
Badan Pengusahaan FTZ Batam atau Otorita Batam terus memacu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah ini, seperti rencana pengembangan pelabuhan kargo Batu Ampar, Jalan tol, monorail, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan limbah, sayangnya keterbatasan pembiayaan menjadi kendala.
Pulau Batam memang sudah dirancang sejak masa Presiden Soeharto sebagai daerah industri maju yang diharapkan bisa bersaing dengan kota di seberangnya yakni Singapura. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.
Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap Batam tak juga berkurang, daerah itu bahkan kembali diberi fasilitas istimewa dengan status FTZ atau Kawasan Pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga tarif, pajak dan cukai menjadi nol persen untuk aktivitas ekspor dan impor. Untuk meningkatkan daya saingnya, Batam juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan beberapa proyek akan dikerjakan seperti proyek jalan tol, monorail, pengembangan pelabuhan batu ampar, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan air limbah.
Ada empat lokasi pelabuhan untuk melayani kapal kargo dan enam lokasi terminal penumpang feri di sekitar pulau untuk meminimalkan kali perjalanan ke tujuan dengan lebih dari 130 perjalanan harian yang melayani Singapura dan Malaysia. Terbesar di pelabuhan Kabil berthing memiliki kapasitas 35.000 DWT (Dead Weight Ton) dan sedang diperbaiki untuk mengakomodasi kapal hingga 150.000 DWT. Dalam tahap akhir, akan memiliki total panjang dermaga 5,5 km dengan konsep Argometer 18. Kemudian, Hang Nadim di Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu 4.025-m melayani seluruh tubuh pesawat penumpang dan kargo dengan 18 penerbangan setiap hari ke Jakarta, dan 252 penerbangan mingguan ke kota-kota besar lain di Indonesia. Bangunan terminal memiliki total luas lantai 31.500 meter persegi dan secara bertahap akan dikembangkan ke dalam rancangan akhir 88.000 meter persegi.
Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar sebenarnya sudah mesti dikerjakan beberapa tahun lalu paska terpilihnya dua perusahaan asal Prancis yakni CMA-CGM yang menang dalam tender proyek itu. Sayangnya, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan perusahaan tersebut panceklik sehingga menunda pembangunan proyek hingga saat ini.
Terkatung-katungnya pengerjaan proyek pelabuhan Batu Ampar membuat sejumlah pihak gerah, karena kapasitas pelabuhan saat ini sudah tidak mampu menampung arus kontainer yang terus meningkat sehingga layanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, banyak pihak minta BP Batam segera mencari investor baru dengan melakukan tender ulang.
“BP Batam tidak akan berdiam diri dan menunggu, untuk itu kami telah mengultimatum dengan memberikan deadline kepada pihak CMA-CGM hingga Agustus 2011. Kami juga sudah membentuk tim dan sedang berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk kelanjutan proyek Batu Ampar,” kata Rustam.
Ketidakjelasan atas kelanjutan proyek pengembangan Batu Ampar tanpaknya juga berimbas pada rencana proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Batam karena diperkirakan Pemerintah pusat akan berpikir seribu kali untuk kembali menggelontorkan investasi triliunan rupiah seperti yang sudah pernah dilakukan. Pasalnya, pembangunan ekonomi kota Batam selama 30 tahun lebih biasa biasa saja, tidak seperti yang digambarkan BJ Habibie yakni bisa menyaingi Singapura.
Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat untuk mencari dana atau pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Riset Asia Financial Network, Rowena Suryobroto mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencari pembiayaan sendiri untuk mendanai proyek infrastrukturnya.
Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola proyek tersebut, atau dengan menerbitkan surat utang obligasi. Untuk menerbitkan obligasi maka pemerintah daerah harus membangun institusi kelembagaan dan keuangan yang kuat, kemudian proyek yang harus dibiayai juga harus menguntungkan sehingga investor mau bergabung.
BP Batam bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan proyek infrastruktur karena diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam Otonomi Daerah, namun banyak syarat yang harus dilakukan misalnya keuangan BP Batam haruslah transparan dan bisa diakses publik,” katanya. (gus).
Pulau Batam memang sudah dirancang sejak masa Presiden Soeharto sebagai daerah industri maju yang diharapkan bisa bersaing dengan kota di seberangnya yakni Singapura. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.
Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap Batam tak juga berkurang, daerah itu bahkan kembali diberi fasilitas istimewa dengan status FTZ atau Kawasan Pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga tarif, pajak dan cukai menjadi nol persen untuk aktivitas ekspor dan impor. Untuk meningkatkan daya saingnya, Batam juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan beberapa proyek akan dikerjakan seperti proyek jalan tol, monorail, pengembangan pelabuhan batu ampar, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan air limbah.
Ada empat lokasi pelabuhan untuk melayani kapal kargo dan enam lokasi terminal penumpang feri di sekitar pulau untuk meminimalkan kali perjalanan ke tujuan dengan lebih dari 130 perjalanan harian yang melayani Singapura dan Malaysia. Terbesar di pelabuhan Kabil berthing memiliki kapasitas 35.000 DWT (Dead Weight Ton) dan sedang diperbaiki untuk mengakomodasi kapal hingga 150.000 DWT. Dalam tahap akhir, akan memiliki total panjang dermaga 5,5 km dengan konsep Argometer 18. Kemudian, Hang Nadim di Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu 4.025-m melayani seluruh tubuh pesawat penumpang dan kargo dengan 18 penerbangan setiap hari ke Jakarta, dan 252 penerbangan mingguan ke kota-kota besar lain di Indonesia. Bangunan terminal memiliki total luas lantai 31.500 meter persegi dan secara bertahap akan dikembangkan ke dalam rancangan akhir 88.000 meter persegi.
Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar sebenarnya sudah mesti dikerjakan beberapa tahun lalu paska terpilihnya dua perusahaan asal Prancis yakni CMA-CGM yang menang dalam tender proyek itu. Sayangnya, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan perusahaan tersebut panceklik sehingga menunda pembangunan proyek hingga saat ini.
Terkatung-katungnya pengerjaan proyek pelabuhan Batu Ampar membuat sejumlah pihak gerah, karena kapasitas pelabuhan saat ini sudah tidak mampu menampung arus kontainer yang terus meningkat sehingga layanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, banyak pihak minta BP Batam segera mencari investor baru dengan melakukan tender ulang.
“BP Batam tidak akan berdiam diri dan menunggu, untuk itu kami telah mengultimatum dengan memberikan deadline kepada pihak CMA-CGM hingga Agustus 2011. Kami juga sudah membentuk tim dan sedang berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk kelanjutan proyek Batu Ampar,” kata Rustam.
Ketidakjelasan atas kelanjutan proyek pengembangan Batu Ampar tanpaknya juga berimbas pada rencana proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Batam karena diperkirakan Pemerintah pusat akan berpikir seribu kali untuk kembali menggelontorkan investasi triliunan rupiah seperti yang sudah pernah dilakukan. Pasalnya, pembangunan ekonomi kota Batam selama 30 tahun lebih biasa biasa saja, tidak seperti yang digambarkan BJ Habibie yakni bisa menyaingi Singapura.
Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat untuk mencari dana atau pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Riset Asia Financial Network, Rowena Suryobroto mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencari pembiayaan sendiri untuk mendanai proyek infrastrukturnya.
Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola proyek tersebut, atau dengan menerbitkan surat utang obligasi. Untuk menerbitkan obligasi maka pemerintah daerah harus membangun institusi kelembagaan dan keuangan yang kuat, kemudian proyek yang harus dibiayai juga harus menguntungkan sehingga investor mau bergabung.
BP Batam bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan proyek infrastruktur karena diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam Otonomi Daerah, namun banyak syarat yang harus dilakukan misalnya keuangan BP Batam haruslah transparan dan bisa diakses publik,” katanya. (gus).
Rabu, 20 Juli 2011
Minat Asing Investasi di KEK BBK Tumbuh
Investor asing masih mengincar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk menanamkan modalnya sehingga investasi di daerah ini terus mengalami pertumbuhan, seperti yang dialami Batam dengan angka pertumbuhan 9,82 persen selama semester satu 2011. Untuk meningkatkan pertumbuhanya perlu kesiapan infrastruktur, epektifitas birokrasi dan kepastian hukum.
KEK BBK masih dipandang menarik bagi investor asing untuk berinvestasi dibanding kawasan sejenis di negeri tetangga. Itu terbukti dengan realisasi investasi mencapai triliunan rupiah selama Januari sampai Juni 2011. Di awal tahun, investor dari Malaysia yakni Landmark Holding Sdn Bhd membangun kawasan wisata terpadu Treasure Bay di Lagoi Kabupaten Bintan dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah. Proyek yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2011 tersebut saat ini dalam tahap pembangunan.
Investor Malaysia yakni Guang Chong Bhd melalui perusahaan terafiliasinya PT Asia Cocoa Indonesia (ACI) juga berinvestasi di Batam mendirikan pabrik coklat. Pabrik yang pengoperasiannya sudah dimulai awal Juli 2011 tersebut menghabiskan dana lebih dari 17 juta dollar AS setara dengan 153 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar.
Operational Manager Asia Cocoa Indonesia, Yau Tee Wan menjelaskan, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Batam Centre seluas 8 hektare itu memproduksi aneka produk coklat seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dengan kapasitas produksi 65.000 ton per tahun. Seluruh produksi nantinya akan di ekspor ke sejumlah Negara seperti Timur Tengah, Asia dan Eropa. Pengoperasian pabrik sebagian besar di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia berjumlah lebih 150 orang dan akan bertambah seiring pertambahan produksi.
Sementara itu, di Karimun sebanyak 45 perusahaan asing sudah mengurus ijin investasi dan saat ini menunggu pematangan lahan untuk pembangunan pabrik, delapan diantaranya merupakan perusahaan galangan kapal internasional.
Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, beberapa perusahaan asing yang sudah merealisasikan investasinya yakni PT Saipem Karimun Yard (SKY) dengan nilai investasi 50 juta dolar AS, PT Boskalis Internasional Indonesia dengan nilai investasi 500.000 dolar AS, PT Karimun Sembawang Shipyard senilai 61 juta dolar AS.
Kemudian ada dua perusahaan dari Eropa yang sudah menyatakan minat untuk berinvetasi di Karimun. Dua perusahaan itu bergerak di bidang bunker minyak serta galangan kapal berbahan baku beton. Nilai investasi awal yang akan ditanamkan dua perusahaan tersebut ditaksir 171,7 miliar rupiah..
”Perusahaan bunker minyak itu nantinya akan merekrut sedikitnya 20 perusahaan subkontraktor, sedangkan perusahaan galangan kapal akan merekrut ribuan orang pekerja sehingga dapat mengatasi pengangguran di Karimun,“ kata Nurdin.
Tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di KEK BBK memicu pertumbuhan nilai investasi selama semester satu di kawasan itu lebih tinggi dibanding tahun lalu. Di Batam saja angka pertumbuhannya mencapai 9,82 persen.
Kepala Biro Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rustam Hutapea mengatakan, selama Januari sampai Juni 2011 nilai investasi yang masuk ke Batam sebesar 81.960.000 dolar AS terdiri dari penanaman modal baru 43.455.000 dolar AS dan perluasan PMA 38.505.000 dolar AS. Angka itu mengalami peningkatan 9,82 persen dibanding periode sama 2010 yang 74.628.333 dolar AS. Negara asal investor itu adalah Singapura, Jepang, Malaysia, Taiwan, Austria, Australia, Korea Selatan, British Virgin Island, Mauritius, dan China yang bergerak di 20 bidang usaha seperti ekspor-impor, pembuatan kapal, dan industri elektronik.
Menurut Rustam, Batam masih menjadi pilihan investor asing untuk menanamkan modalnya karena lebih unggul dibanding kawasan sejenis di Negara lain. Keunggulan yang dimiliki Batam adalah berada di selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia, kemudian berstatus FTZ atau kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang memungkinkan investor untuk mengeluarkan biaya produksi lebih rendah karena aktivitas ekspor dan impor tidak dipungut pajak dan bea masuk, serta infrastruktur yang sudah siap. Meski memiliki keunggulan, BP Batam tetap melakukan promosi di berbagai Negara seperti promosi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Belanda.
Strategi lainnya membuka kantor perwakilan BP Batam atau Otorita Batam di beberapa Negara seperti Singapura dan Jepang. Jepang sendiri merupakan pasar yang sangat penting karena saat ini Jepang menempati urutan kedua sebagai investor terbesar di Batam setelah Singapura. Dalam waktu dekat diperkirakan akan ada investor asal Jepang yang menanamkan modalnya menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil, Rabu (13/7) untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu. Saat ini terdapat sekitar 20 perusahaan asal Jepang dengan nilai investasi pada 2008 saja sebesar 128.818 juta dollar AS.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan sewaktu berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, KEK BBK memang dipersiapkan untuk menampung investasi asing ke Indonesia sehingga banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah.
Oleh karena itu, kontribusi nilai investasi dari BBK terhadap nasional diharapkan lebih tinggi dibanding daerah lain untuk mencapai target 240 triliun rupiah pada tahun 2011 ini.
Gita optimistis target tersebut bisa dicapai, karena pada semester satu ini saja sudah diperoleh 120 triliun rupiah dan sisanya akan digenjot hingga akhir 2011. Untuk mencapai target tersebut, BKPM akan melakukan beberapa strategi seperti menyempurnakan kebijakan yang terkait investasi. Kemudian peningkatan pelayanan dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal serta percepatan pembangunan infrastruktur
Menurutnya, Indonesia saat ini memang menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modalnya, setidaknya itu terungkap dalam riset yang dilakukan Goldman Sachs yang memasukan Indonesia dalam kategori 'New World' dari sisi pertumbuhan pasar (growth market) dunia. Dengan adanya posisi baru tersebut maka Indonesia akan semakin dilirik oleh para pemilik modal dunia untuk berinvestasi. Sehingga dipastikan investasi yang masuk ke Indonesia semakin besar.
Sejumlah pengusaha di Kawasan KEK BBK menyambut baik strategi yang akan dilakukan BKPM untuk mengenjot investasi asing dengan menyempurnakan kebijakan, layanan dan pembangunan infrastruktur.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan, Jasmin Hidayat mengatakan, persoalan regulasi atau kebijakan memang masih menjadi kendala dalam menarik investor asing di KEK BBK menyusul belum juga diterbitkannya revisi PP no 02 tahun 2009 tentang aturan maian KEK BBK.
Dari segi birokrasi atau pelayanan, pengusaha berharap adanya penyederhanaan proses pengurusan ijin investasi dari segi waktu dan biaya. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi mestinya bisa bekerjasama dalam arti yang sesunggunya, karena selama ini meskipun sudah ada pusat layanan satu atap namun pengurusannya masih lama karena tidak adanya kerjasama dari instansi tersebut.
“Selama ini masing masing instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi saling menonjolkan egonya sehingga proses pengurusan sering terhambat dan menjadi lama,” katanya.
Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy mengatakan, mestinya secara umum KEK BBK lebih unggul disbanding kawasan sejenis di Negara lain, namun pelaksanaanya belum optimal khususnya di Bintan dan Karimun disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai seperti listrik, pelabuhan dan jalan.
Jika persoalan infrastruktur bisa segera diatasi, kata Kennedy maka arus investasi asing ke KEK BBK akan semakin besar. Selain itu, epektifitas pemerintah daerah khususnya Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur Kepri juga masih dipertanyakan, karena sejak dilantik hingga saat ini belum melakukan terobosan untuk membuat kawasan BBK menjadi incaran bagi para investor asing. Oleh karena itu, sejumlah pengusaha berharap adanya pemisahan jabatan antara Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur agar pelaksanaan FTZ BBK lebih efektif dan efisien. (gus).
Pedagang Mulai Naikan Harga Sembako
BATAM – Pedagang di sejumlah kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menaikan harga jual terhadap seluruh produk kebutuhan pokok sekitar 10-30 persen. Itu dilakukan setiap tahun menjelang bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri untuk menarik untung yang lebih besar dari bulan biasanya, meskipun pasokan tersedia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, peningkatan harga Sembako selalu terjadi setiap tahun meskipun pasokan cukup tersedia. Hal itu disebabkan, para pedagang ingin mengambil untung yang lebih besar dari bulan biasanya dipicu lonjakan konsumsi.
Pemerintah sendiri tidak bisa menurunkan harga karena fluktuasi harga tergantung dari permintaan dan penawaran, terlebih hampir seluruh kebutuhan pokok di Batam didatangkan dari luar daerah. Misalnya, beras di Batam banyak didatangkan dari Pasar Induk Cipinang Jakarta sehingga bila harga di Cipinang naik 1000 rupiah per kilogramnya akan berimbas terhadap naiknya harga beras di Batam.
"Jadi masalah harga tergantung dari daerah pemasoknya, pemerintah tidak bisa menurunkan," katanya, Sabtu (16/7).
Dikatakan, pemerintah hanya bisa melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar, namun hal tersebut juga tidak banyak membantu karena pasokan barang yang dijual saat operasi pasar serta jangkauannya terbatas. Masyarakat mestinya lebih cerdas dalam berbelanja supaya tidak berlebihan, karena pasokan selalu tersedia.
Menurut Hijazi, stok sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Batam dalam keadaan aman atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan tahun ini. Untuk stok beras tersedia 5.000 ton, gula putih 800 ton, tepung 1.000 ton minyak goreng sebanyak 300 ton.
"Tidak ada masalah dengan stok sembako di Batam. Masyarakat jangan resah dengan masalah stok sembako, karena gudang-gudang sembako yang ada masih menyimpan stok minimal sesuai kebutuhan kita semuanya," kata Hijazi.
Meski stok dinilai aman, Pemerintah Kota Batam tetap melakukan kordinasi lintas instansi di Batam untuk memastikan ketersediaan Sembako jelang Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya barang yang dianggap rentan dan perlu mendapat perhatian khusus seperti beras, daging, telur, ikan segar dan lele.
Harga Sembako
Terkait dengan perkembangan harga kebutuhan pokok saa ini, Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen atau 800 sampai 1.500 rupiah per kilogram, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram. Harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.
Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.
"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya.
Di Pasar tradisional Tanjung Batu Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, harga beras naik 800 rupiah sampai 1000 rupiah. Kemudian, harga telur ayam ras naik dari 28 ribu per papan menjadi 32 ribu per papan.
Seorang pedagang, Wanrahim mengatakan peningkatan harga sembako khususnya beras disebabkan pihak agen atau penyalur sudah menaikan terlebih dahulu sehingga pedagang terpaksa ikut menaikan harga. Beras merek Ketupat dari harga semula 160 ribu per karung isi 20 kilogram menjadi 165 ribu per karung, Merek Bumi Ayu sebelumnya 190 ribu rupiah per karung menjadi 200 ribu rupiah per karung berat 20 kilogram.
Di Pasar tradisional Tanjung Pinang Provinsi Kepri, harga gula pasir dari 9 ribu rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilogram, daging ayam dari 25 ribu rupiah per kilo gram menjadi 28 ribu rupiah per kilonya, daging sapi menjadi 85 ribu rupiah per kilonya dari 80 ribu rupiah per kilogram. Cabe merah relative stabil seharga 17 ribu rupiah per kilogram, tepung terigu juga stabil di harga 7 ribu rupiah per kilogram.
Ketua Kadin Tanjung Pinang, Bobby Jayanto meminta pengusaha atau pedagang sembako tidak melakukan penimbunan dan mengambil untung berlebih dengan menaikan harga agar masyarakat dapat tenang menjalankan ibadah puasa dan lebaran.
“Kita tidak inginkan ada distributor yang menimbun sembako. Jadi, jangan sampai ada skenario seakan-akan sembako menipis hingga harganya naik,” kata Bobby..
Distributor juga diminta untuk tidak mencari-cari alasan untuk menaikkan harga seperti soal pasokan dan cuaca. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan bongkar muat sembako yang masuk ke Tanjungpinang. (gus).
Batam Membutuhkan 263 Ribu Pekerja
BATAM – Kebutuhan tenaga kerja di Batam mencapai 263 ribu orang sepanjang tahun 2011 ini dengan asumsi seluruh proyek yang sedang diurus perijinanya terealisasi, selama Januari-Maret saja tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 5.435 orang.
Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Kawasan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pasar tenaga kerja Indonesia yang ada di Batam yang dapat diserap mencapai 263 ribu orang dengan asumsi proyek investasi pada 2011 berjalan dengan lancar. Sedangkan pada Januari sampai Maret 2011 saja terdapat 21 PMA baru yang berinvestasi di Batam menyerap sekitar 5.435 orang tenaga kerja lokal dan 76 orang tenaga kerja asing,
“Target dari pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja di Batam tahun ini sebanyak lima juta orang, itu optimistis bisa dicapai karena sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni industri elektronik dan shipyard atau galangan kapal banyak yang membuka pabriknya,” katanya, Jumat (15/7).
Menurut Wayan, Kota Batam sampai saat ini masih dominan untuk menjadi market penyerapan tenaga kerja Indonesia karena Batam menjadi barometer investasi di Indonesia. Terlebih, perusahaan di Batam adalah perusahaan yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, misalnya satu perusahaan shipyard saja membutuhkan ribuan pekerja.
Kepala Biro Humas dan Marketing BP Kawasan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, tingginya pasar tenaga kerja di Batam dipicu semakin maraknya perusahaan asing yang merealisasikan investasinya.
Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam mencatat investasi asing selama semester satu Januari hingga Juni 2011 meliputi proyek investasi baru yang dilakukan 47 PMA baru dengan nilai investasi 43.455.000 dollar AS Dan proyek perluasan usaha yang dilakukan 14 PMA dengan nilai investasi 38.505.000 dollar AS
Sektor bisnis yang paling banyak diusahakan investor asing adalah, perdagangan besar ekspor dan impor, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan industri barang dari logam.
47 PMA baru yang masuk ke Batam tersebut antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, India, Australia, China, Inggris, Italia, Austria, British Virgin Island (BVI), Hongkong, Swiss, Mauritius dan Taiwan.
Sementara itu, Dubai melalui perusahaannya di Singapura juga menanamkan investasi besar di Batam yakni mencapai 25 juta dollar AS. Kumulatif pendaftaran PMA sejak 1971 dari data BP sampai Maret 2011 mencapai 1.430 PMA, dengan nilai investasi mencapai 5.959.259.391 dollar AS. (gus).
Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Kawasan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pasar tenaga kerja Indonesia yang ada di Batam yang dapat diserap mencapai 263 ribu orang dengan asumsi proyek investasi pada 2011 berjalan dengan lancar. Sedangkan pada Januari sampai Maret 2011 saja terdapat 21 PMA baru yang berinvestasi di Batam menyerap sekitar 5.435 orang tenaga kerja lokal dan 76 orang tenaga kerja asing,
“Target dari pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja di Batam tahun ini sebanyak lima juta orang, itu optimistis bisa dicapai karena sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni industri elektronik dan shipyard atau galangan kapal banyak yang membuka pabriknya,” katanya, Jumat (15/7).
Menurut Wayan, Kota Batam sampai saat ini masih dominan untuk menjadi market penyerapan tenaga kerja Indonesia karena Batam menjadi barometer investasi di Indonesia. Terlebih, perusahaan di Batam adalah perusahaan yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, misalnya satu perusahaan shipyard saja membutuhkan ribuan pekerja.
Kepala Biro Humas dan Marketing BP Kawasan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, tingginya pasar tenaga kerja di Batam dipicu semakin maraknya perusahaan asing yang merealisasikan investasinya.
Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam mencatat investasi asing selama semester satu Januari hingga Juni 2011 meliputi proyek investasi baru yang dilakukan 47 PMA baru dengan nilai investasi 43.455.000 dollar AS Dan proyek perluasan usaha yang dilakukan 14 PMA dengan nilai investasi 38.505.000 dollar AS
Sektor bisnis yang paling banyak diusahakan investor asing adalah, perdagangan besar ekspor dan impor, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan industri barang dari logam.
47 PMA baru yang masuk ke Batam tersebut antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, India, Australia, China, Inggris, Italia, Austria, British Virgin Island (BVI), Hongkong, Swiss, Mauritius dan Taiwan.
Sementara itu, Dubai melalui perusahaannya di Singapura juga menanamkan investasi besar di Batam yakni mencapai 25 juta dollar AS. Kumulatif pendaftaran PMA sejak 1971 dari data BP sampai Maret 2011 mencapai 1.430 PMA, dengan nilai investasi mencapai 5.959.259.391 dollar AS. (gus).
Jepang Tambah Investasi di Batam
BATAM – Investor asal Jepang akan menambah investasinya di Batam pada berbagai sektor bisnis, menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu.
Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) atau Otorita Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, perwakilan dari Pemerintah Osaka dan asosiasi pengusaha Jepang semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri Inodnesia) telah berkunjung ke Batam Rabu (13/7). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peluang investasi di Batam, untuk itu mereka mengunjungi kawasan industri Batamindo dan Kabil.
“Setelah kunjungan kali ini, investor Jepang akan mengunjungi Batam kembali pada Oktober 2011 untuk kemungkinan merealisasikan rencana tersebut,” katanya, Kamis (14/7).
Menurut Joko, dalam pembicaraan antara Ketua Otorita Batam dan Investor asal Jepang tersebut belum sempat membicarakan bidang usaha yang akan dijalankan serta nilai investasinya karena pihak Jepang masih mempelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian berbisnis di Batam. Investor Jepang sendiri termasuk pengusaha yang sangat selektif dalam proses realisasi investasinya di Negara lain. Mereka akan mempertimbangkan banyak aspek dan biasanya dibutuhkan waktu dua tahun proses penjajakan.
Joko optimistis, Jepang akan menanamkan investasinya di Batam, karena saat ini Investor asal Jepang merupakan investor terbesar ke dua di Batam setelah Singapura. Jumlah perusahaan Jepang di Batam sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi 128.818 juta dollar AS. Tingginya investasi Jepang di Batam menyebabkan neraca perdagangan antara Batam dan Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2008 saja ekspor Batam ke Jepang sebesar 182.320.773 dollar AS sedangkan impornya 334.799.715 dollar AS.
Untuk meningkatkan investasi dari Jepang ke Batam, BP Batam atau Otorita Batam telah mendirikan kantor perwakilan di Negara itu.. Dengan adanya kantor tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih dekat investor dari Jepang selain itu juga menjadi tempat untuk menampung keluhan soal investasi di Batam.
Selama ini, beberapa perusahaan Jepang di Batam masih mengeluhkan mahalnya biaya listrik dan biaya Visa on Arrival (VoA). Consulate General of Japan Shigeya Aoyama yang berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, beberapa pengusaha Jepang di Batam banyak yang melapor kepada konsulat mengenai pembayaran listrik di Batam yang jauh lebih mahal daripada Singapura. Itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan investor sebelumnya.
Tarif listrik di Batam, kata Aoyama sama dengan di Vietnam memang namun, pemerintah Vietnam memberi beragam kemudahan lain bagi investor asing, khususnya Jepang. Termasuk soal visa yang murah. Pemerintah Jepang juga mempertanyakan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Jepang. Pemberlakuan ini dianggap rancu, karena bukan hanya warga yang berstatus pekerja saja, namun juga diberlakukan bagi wisatawan Jepang.
Dia mengatakan, banyak keluhan dari warga Jepang berstatus wisatawan yang berkunjung ke Batam. Mereka diwajibkan membayar biaya VoO dengan sistem kelompok, seperti wisatawan berjumlah 4 orang dikenai biaya 10 dollar AS per orang, sedangkan dua wisatawan dikenai biaya 25 dollar AS. Pemberlakukan biaya VoA itu sangat memberatkan warga Jepang, khusunya pekerja dan juga wisatawan. (gus).
Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) atau Otorita Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, perwakilan dari Pemerintah Osaka dan asosiasi pengusaha Jepang semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri Inodnesia) telah berkunjung ke Batam Rabu (13/7). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peluang investasi di Batam, untuk itu mereka mengunjungi kawasan industri Batamindo dan Kabil.
“Setelah kunjungan kali ini, investor Jepang akan mengunjungi Batam kembali pada Oktober 2011 untuk kemungkinan merealisasikan rencana tersebut,” katanya, Kamis (14/7).
Menurut Joko, dalam pembicaraan antara Ketua Otorita Batam dan Investor asal Jepang tersebut belum sempat membicarakan bidang usaha yang akan dijalankan serta nilai investasinya karena pihak Jepang masih mempelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian berbisnis di Batam. Investor Jepang sendiri termasuk pengusaha yang sangat selektif dalam proses realisasi investasinya di Negara lain. Mereka akan mempertimbangkan banyak aspek dan biasanya dibutuhkan waktu dua tahun proses penjajakan.
Joko optimistis, Jepang akan menanamkan investasinya di Batam, karena saat ini Investor asal Jepang merupakan investor terbesar ke dua di Batam setelah Singapura. Jumlah perusahaan Jepang di Batam sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi 128.818 juta dollar AS. Tingginya investasi Jepang di Batam menyebabkan neraca perdagangan antara Batam dan Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2008 saja ekspor Batam ke Jepang sebesar 182.320.773 dollar AS sedangkan impornya 334.799.715 dollar AS.
Untuk meningkatkan investasi dari Jepang ke Batam, BP Batam atau Otorita Batam telah mendirikan kantor perwakilan di Negara itu.. Dengan adanya kantor tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih dekat investor dari Jepang selain itu juga menjadi tempat untuk menampung keluhan soal investasi di Batam.
Selama ini, beberapa perusahaan Jepang di Batam masih mengeluhkan mahalnya biaya listrik dan biaya Visa on Arrival (VoA). Consulate General of Japan Shigeya Aoyama yang berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, beberapa pengusaha Jepang di Batam banyak yang melapor kepada konsulat mengenai pembayaran listrik di Batam yang jauh lebih mahal daripada Singapura. Itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan investor sebelumnya.
Tarif listrik di Batam, kata Aoyama sama dengan di Vietnam memang namun, pemerintah Vietnam memberi beragam kemudahan lain bagi investor asing, khususnya Jepang. Termasuk soal visa yang murah. Pemerintah Jepang juga mempertanyakan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Jepang. Pemberlakuan ini dianggap rancu, karena bukan hanya warga yang berstatus pekerja saja, namun juga diberlakukan bagi wisatawan Jepang.
Dia mengatakan, banyak keluhan dari warga Jepang berstatus wisatawan yang berkunjung ke Batam. Mereka diwajibkan membayar biaya VoO dengan sistem kelompok, seperti wisatawan berjumlah 4 orang dikenai biaya 10 dollar AS per orang, sedangkan dua wisatawan dikenai biaya 25 dollar AS. Pemberlakukan biaya VoA itu sangat memberatkan warga Jepang, khusunya pekerja dan juga wisatawan. (gus).
UNHCR Fasilitasi 87 Imigran Srilanka di Kepri
TANJUNG PINANG - Perwakilan United Nations Hight Commisioner Refugees (UNHCR) di Indonesia bersedia menangani 87 Imigran asal Srilanka yang diamankan Direktort Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Kepulauan Riau, namun kesulitan berkomunikasi disebabkan para imigran masih bertahan di kapal.
Perwakilan UNHCR Indonesia, Mitra mengatakan, pihaknya masih mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan para Imigran gelap asal Srilanka karena mereka masih bertahan di kapal. UNHCR sendiri tidak dapat berkomunikasi di atas kapal karena hal itu melanggar juridiksi pemerintah Indonesia.
"Kami punya standarisasi penanganan. Paling tidak kami menunggu kepastian selanjutnya dari Kanwil Hukum dan Ham Kepri," katanya, Rabu (13/7).
Untuk mencari langkah strategis penanganan 87 imigran asal Srilanka yang hingga kini masih bertahan di atas Kapal MV Alicia, Direktorat Polair (Dit Polair) Polda Kepri menggelar pertemuan dengan perwakilan Imigrasi, serta Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri.
"Sekarang kita tengah melakukan pendekatan dengan para imigran asal Srilanka itu di kapal. Pendekatan itu kita lakukan agar mereka mau turun ke darat dan kita bawa langsung ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Dan ternyata hasilnya masih belum ada dan mereka tetap tidak mau turun ke darat dengan meminta kepada kita agar menjamin mereka bisa hidup bebas dengan tidak dimasukkan ke Rudenim," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepri I Gede Widyartha.
Dikatakan, tidak mudah untuk menurunkan para imigran itu dari atas kapal ke darat. Hingga saat ini, pihaknya bersama Polda Kepri, TNI AL dan instansi lainnya masih terus berupaya melakukan pendekatan agar para imigran mau turun ke darat dan dibawa ke Rudenim.
Menurutnya, Imigran asal Srilanka merupakan pencari suaka dan tertangkap di perairan Indonsia karena melanggar kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, imigran tersebut mestinya tunduk pada peraturan Pemerintah RI, bukan justru mengatur aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Kantor Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepri telah meminta IOM Internasional serta UNHCR agar bisa mensupport kita untuk membuat kesepakatan dengan imigran tersebut.
"Status mereka adalah pencari suaka, sesuai dengan aturan mainnya, kita tidak boleh melakukan pemaksaan dengan cara kekerasan agar mereka turun dan dibawa ke Rudenim. Akan tetapi, semua cara, apapun itu, akan kita pakai untuk proses pengiriman mereka ke Rudenim," katanya.
Kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang Sugiyo mengatakan, masih terus memantau perkembangan para imigran tersebut. Hingga sampai saat ini, pihaknya juga masih belum mendapatkan keterangan pasti, terkait kapan para imigran itu bisa segera masuk ke Rudenim.
"Pada prinsipnya aturan harus ditegakkan dan mereka harus masuk ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Karena mereka telah melanggar hukum melewati wilayah kita tanpa ijin," katanya.
Sebagaimana diketahui, imigran gelap asal Srilanka ditangkap setelah kapal MV Alisia berbendera Indonesia yang mereka tumpangi rusak di perairan Pulau Galang. Penangkapan berawal dari informasi pihak kepolisian Kanada melalui pesan singkat telegraf yang dikirim langsung ke Polda Kepri. Melalui pesat tersebut, Ditpolair Polda Kepri bersama satuan polisi udara serta seluruh jajaran terkait, langsung mencari kapal yang diduga membawa imigran gelap tersebut.
"Kita langsung melacak informasi yang diberikan kepolisian Kanada itu melalui kerja sama seluruh jajaran Polda Kepri. Tepat pada Kamis (7/7), kita menemukan kapal itu tengah berlayar di perairan Utara Bintan dan Singapura," kata Direktur Polair Polda Kepri Kombes M Yassin Kosasih.
Setelah mengetahui posisi kapal, Polair Polda Kepri melakukan pengintaian di sekitar perairan tersebut. Akan tetapi, ketika sampai di perairan yang dimaksud, kapal yang sebelumnya bernama MV Adrian IV tersebut telah hilang dari lokasi pencarian. "Mereka hilang, akan tetapi kita terus mengejar ke mana hilangnya kapal itu. Dan akhirnya, tepat pada Sabtu (9/7) pada pukul 10.45 WIB, mereka kembali terlacak oleh kita dan sedang berada di perairan Pulau Galang. Khawatir mereka menggunakan senjata api, kita mengerahkan kemampuan kepolisian, baik kapal, helikopter dan sebagainya, untuk langsung terjun menangkap kapal itu," katanya.
Menurut keterangan salah seorang Imigran, Kumaran (40) yang tidak mau disebutkan namanya, mereka membeli kapal tersebut dengan harga 2 juta dolar AS di Malaysia. Tujuan mereka bukan ke Indonesia, melainkan ke Selandia Baru untuk mencari suaka politik.
"Negara kami sedang kacau, kami bukan ke Indonesia, tapi mau ke Selandia Baru. Kami mohon lepaskan dan biarkan kami hidup bebas," kata Kumaran. (gus).
Perwakilan UNHCR Indonesia, Mitra mengatakan, pihaknya masih mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan para Imigran gelap asal Srilanka karena mereka masih bertahan di kapal. UNHCR sendiri tidak dapat berkomunikasi di atas kapal karena hal itu melanggar juridiksi pemerintah Indonesia.
"Kami punya standarisasi penanganan. Paling tidak kami menunggu kepastian selanjutnya dari Kanwil Hukum dan Ham Kepri," katanya, Rabu (13/7).
Untuk mencari langkah strategis penanganan 87 imigran asal Srilanka yang hingga kini masih bertahan di atas Kapal MV Alicia, Direktorat Polair (Dit Polair) Polda Kepri menggelar pertemuan dengan perwakilan Imigrasi, serta Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri.
"Sekarang kita tengah melakukan pendekatan dengan para imigran asal Srilanka itu di kapal. Pendekatan itu kita lakukan agar mereka mau turun ke darat dan kita bawa langsung ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Dan ternyata hasilnya masih belum ada dan mereka tetap tidak mau turun ke darat dengan meminta kepada kita agar menjamin mereka bisa hidup bebas dengan tidak dimasukkan ke Rudenim," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepri I Gede Widyartha.
Dikatakan, tidak mudah untuk menurunkan para imigran itu dari atas kapal ke darat. Hingga saat ini, pihaknya bersama Polda Kepri, TNI AL dan instansi lainnya masih terus berupaya melakukan pendekatan agar para imigran mau turun ke darat dan dibawa ke Rudenim.
Menurutnya, Imigran asal Srilanka merupakan pencari suaka dan tertangkap di perairan Indonsia karena melanggar kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, imigran tersebut mestinya tunduk pada peraturan Pemerintah RI, bukan justru mengatur aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Kantor Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepri telah meminta IOM Internasional serta UNHCR agar bisa mensupport kita untuk membuat kesepakatan dengan imigran tersebut.
"Status mereka adalah pencari suaka, sesuai dengan aturan mainnya, kita tidak boleh melakukan pemaksaan dengan cara kekerasan agar mereka turun dan dibawa ke Rudenim. Akan tetapi, semua cara, apapun itu, akan kita pakai untuk proses pengiriman mereka ke Rudenim," katanya.
Kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang Sugiyo mengatakan, masih terus memantau perkembangan para imigran tersebut. Hingga sampai saat ini, pihaknya juga masih belum mendapatkan keterangan pasti, terkait kapan para imigran itu bisa segera masuk ke Rudenim.
"Pada prinsipnya aturan harus ditegakkan dan mereka harus masuk ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Karena mereka telah melanggar hukum melewati wilayah kita tanpa ijin," katanya.
Sebagaimana diketahui, imigran gelap asal Srilanka ditangkap setelah kapal MV Alisia berbendera Indonesia yang mereka tumpangi rusak di perairan Pulau Galang. Penangkapan berawal dari informasi pihak kepolisian Kanada melalui pesan singkat telegraf yang dikirim langsung ke Polda Kepri. Melalui pesat tersebut, Ditpolair Polda Kepri bersama satuan polisi udara serta seluruh jajaran terkait, langsung mencari kapal yang diduga membawa imigran gelap tersebut.
"Kita langsung melacak informasi yang diberikan kepolisian Kanada itu melalui kerja sama seluruh jajaran Polda Kepri. Tepat pada Kamis (7/7), kita menemukan kapal itu tengah berlayar di perairan Utara Bintan dan Singapura," kata Direktur Polair Polda Kepri Kombes M Yassin Kosasih.
Setelah mengetahui posisi kapal, Polair Polda Kepri melakukan pengintaian di sekitar perairan tersebut. Akan tetapi, ketika sampai di perairan yang dimaksud, kapal yang sebelumnya bernama MV Adrian IV tersebut telah hilang dari lokasi pencarian. "Mereka hilang, akan tetapi kita terus mengejar ke mana hilangnya kapal itu. Dan akhirnya, tepat pada Sabtu (9/7) pada pukul 10.45 WIB, mereka kembali terlacak oleh kita dan sedang berada di perairan Pulau Galang. Khawatir mereka menggunakan senjata api, kita mengerahkan kemampuan kepolisian, baik kapal, helikopter dan sebagainya, untuk langsung terjun menangkap kapal itu," katanya.
Menurut keterangan salah seorang Imigran, Kumaran (40) yang tidak mau disebutkan namanya, mereka membeli kapal tersebut dengan harga 2 juta dolar AS di Malaysia. Tujuan mereka bukan ke Indonesia, melainkan ke Selandia Baru untuk mencari suaka politik.
"Negara kami sedang kacau, kami bukan ke Indonesia, tapi mau ke Selandia Baru. Kami mohon lepaskan dan biarkan kami hidup bebas," kata Kumaran. (gus).
Pupuk Bersubsidi Hilang di Kepri
BINTAN – Petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kesulitan mendapat pupuk bersubsidi khususnya pupuk NPK untuk menyuburkan lahan pertaniannya, sehingga dikuatirkan mengalami gagal panen.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dalmasri mengatakan, petani kesulitan mendapat pupuk NPK bersubsidi sejak beberapa pekan ini karena persediaan di pedagang habis. Pedagang saat ini banyak menjual pupuk NPK tanpa subsidi dengan harga mahal dan kebanyakan petani tidak mampu untuk membelinya.
Jika keberadaan pupuk NPK bersubsidi itu terus kosong hingga beberapa pekan kedepan, dikuatirkan petani tidak bisa menyuburkan lahanya sehingga potensi gagal panen semakin besar.
Menurut Dalmasri, salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Kepri karena belum tersedianya gudang pupuk yang menjadi syarat bagi Pabrik Pupuk Sriwijaya untuk menyalurkan pupuk ke Kepri.
“Keberadaan gudang pupuk menjadi persyaratan yang diminta oleh pabrik Pupuk Sriwijaya (Pusri) agar ketersediaan pupuk di Kepri dapat terjamin," katanya, Rabu (13/7).
Keberadaan gudang pupuk tersebut sudah diminta petani sejak Gubernur dijabat Ismeth Abdullah dan telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pupuk tahun 2009 lalu, namun hingga masa pemerintahan Gubernur HM.Sani saat ini pembangunannya tidak direalisasikan, padahal anggaran untuk membangun gudang pupuk tersebut relatif kecil.
Kelangkaan pupuk di Kepri juga diduga disebabkan PKD atau Pusat Koperasi Distribusi sebagai distributor pupuk bersubsidi satu satunya di Kepri telah menjual pupuk bersubsidi ke perusahaan pertanian, sehingga pasokan untuk petani berkurang.
Ketua Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepri, Baharudin membantah hilangnya pupuk bersubsidi jenis tertentu di masyarakat akibat lebih banyak disalurkan kepada perusahan pertanian. Dia juga menampik tudingan sebagian masyarakat bahwa sulitnya petani memperoleh pupuk bersubsidi karena pupuk yang tersedia telah diborong oleh spekulan.
"Isu itu tidak benar. Karena selama ini pupuk yang kita salurkan kepada masyarakat khususnya petani sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ada," katanya.
Menurutnya, untuk saat ini beberapa jenis pupuk seperti Urea stoknya masih tersedia, namun untuk pupuk yang banyak dipakai petani seperti NPK persediaannya kosong. Pupuk NPK banyak dipakai petani di Kepri untuk pertumbuhan buah dan daun, dengan harga 450 ribu rupiah per karung untuk non subsidi, sedangkan pupuk NPK yang bersubsidi hanya 115 ribu rupiah.
Bahar menambahkan, selama ini pupuk di Kepri didatangkan dari Dumai dan stok pupuk di termpat tersebut tersedia, namun pihaknya tidak dapat menambah jumlah pembelian karena sudah disesuaikan dengan kuota sebanyak 500 ton untuk sekali pembelian.
Kondisi tersebut menyebabkan PKD kesulitan memenuhi permintaan petani di Kepri karena konsumsi terus mengalami peningkatan sedangkan pasokan tetap. (gus).
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dalmasri mengatakan, petani kesulitan mendapat pupuk NPK bersubsidi sejak beberapa pekan ini karena persediaan di pedagang habis. Pedagang saat ini banyak menjual pupuk NPK tanpa subsidi dengan harga mahal dan kebanyakan petani tidak mampu untuk membelinya.
Jika keberadaan pupuk NPK bersubsidi itu terus kosong hingga beberapa pekan kedepan, dikuatirkan petani tidak bisa menyuburkan lahanya sehingga potensi gagal panen semakin besar.
Menurut Dalmasri, salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Kepri karena belum tersedianya gudang pupuk yang menjadi syarat bagi Pabrik Pupuk Sriwijaya untuk menyalurkan pupuk ke Kepri.
“Keberadaan gudang pupuk menjadi persyaratan yang diminta oleh pabrik Pupuk Sriwijaya (Pusri) agar ketersediaan pupuk di Kepri dapat terjamin," katanya, Rabu (13/7).
Keberadaan gudang pupuk tersebut sudah diminta petani sejak Gubernur dijabat Ismeth Abdullah dan telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pupuk tahun 2009 lalu, namun hingga masa pemerintahan Gubernur HM.Sani saat ini pembangunannya tidak direalisasikan, padahal anggaran untuk membangun gudang pupuk tersebut relatif kecil.
Kelangkaan pupuk di Kepri juga diduga disebabkan PKD atau Pusat Koperasi Distribusi sebagai distributor pupuk bersubsidi satu satunya di Kepri telah menjual pupuk bersubsidi ke perusahaan pertanian, sehingga pasokan untuk petani berkurang.
Ketua Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepri, Baharudin membantah hilangnya pupuk bersubsidi jenis tertentu di masyarakat akibat lebih banyak disalurkan kepada perusahan pertanian. Dia juga menampik tudingan sebagian masyarakat bahwa sulitnya petani memperoleh pupuk bersubsidi karena pupuk yang tersedia telah diborong oleh spekulan.
"Isu itu tidak benar. Karena selama ini pupuk yang kita salurkan kepada masyarakat khususnya petani sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ada," katanya.
Menurutnya, untuk saat ini beberapa jenis pupuk seperti Urea stoknya masih tersedia, namun untuk pupuk yang banyak dipakai petani seperti NPK persediaannya kosong. Pupuk NPK banyak dipakai petani di Kepri untuk pertumbuhan buah dan daun, dengan harga 450 ribu rupiah per karung untuk non subsidi, sedangkan pupuk NPK yang bersubsidi hanya 115 ribu rupiah.
Bahar menambahkan, selama ini pupuk di Kepri didatangkan dari Dumai dan stok pupuk di termpat tersebut tersedia, namun pihaknya tidak dapat menambah jumlah pembelian karena sudah disesuaikan dengan kuota sebanyak 500 ton untuk sekali pembelian.
Kondisi tersebut menyebabkan PKD kesulitan memenuhi permintaan petani di Kepri karena konsumsi terus mengalami peningkatan sedangkan pasokan tetap. (gus).
Kunjungan Wisatawan Asing ke Batam Naik 9 Persen
BATAM – Jumlah wisatawan mancanegara ke Batam naik 8,97 persen selama Januari sampai Mei 2011 dibanding periode sama tahun 2010, dengan demikian Pemerintah Kota Batam optimistis target 1,2 juta wisatawan asing hingga akhir tahun bisa tercapai.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, selama Januari sampai Mei 2011, jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Batam mencapai 440.280 orang naik 8,97 persen dibanding periode sama 2010. Sebagian besar wisatawan tersebut berasal dari Singapura dan Malaysia kemudian Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Asia lainnya.
Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Batam optimistis target kunjungan wisawatan asing sebanyak 1,2 juta orang hingga akhir tahun bisa tercapai, karena angka yang diperoleh selama Januari sampai Mei sudah mendekati separuhnya.
"Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Batam pada Januari hingga Mei 2011 sebanyak 440.280 orang, meningkat 8,97 persen dibanding tahun 2010,," kata Yusfa, Selasa (12/7).
Pada Mei saja, kata Yusfa sebanyak 96.280 orang wisman mengunjungi Batam, atau meningkat 13,7 persen dibanding bulan yang sama tahun 2010. Peningkatan itu dipicu semakin baiknya perekonomian dunia dan makin baiknya kondisi dalam negeri yang meningkatkan kepercayaan wisman untuk mengunjungi Batam.
"Dulu krisis ekonomi melanda, sehingga kunjungan berkurang, namun sekarang perekonomian membaik, sehingga kunjungan wisman kembali meningkat, ditambah lagi dengan keamanan yang kondusif dan berbagai kegiatan wisata yang kerap digelar di Batam khsususnya" kata Yusfa.
Untuk mengejar target 1,2 juta wisatawan asing hingga akhir tahun, Pemko Batam akan menggelar beberapa acara antara lain Batam Great Sale (BGS) pada pertengahan dan akhir tahun, Kenduri Seni Melayu, Sea Eagle Boat dan Pesta Kembang Api di akhir tahun.
Salah satu program andalan yakni BGS diharapkan dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri, mengingat selama ini Batam dikenal sebagai kota tujuan belanja. Program BGS tidak hanya berlaku untuk belanja barang, namun pelayanan jasa seperti tempat hiburan, spa, golf, makanan dan minuman dan hotel juga diberlakukan. (gus).
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, selama Januari sampai Mei 2011, jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Batam mencapai 440.280 orang naik 8,97 persen dibanding periode sama 2010. Sebagian besar wisatawan tersebut berasal dari Singapura dan Malaysia kemudian Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Asia lainnya.
Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Batam optimistis target kunjungan wisawatan asing sebanyak 1,2 juta orang hingga akhir tahun bisa tercapai, karena angka yang diperoleh selama Januari sampai Mei sudah mendekati separuhnya.
"Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Batam pada Januari hingga Mei 2011 sebanyak 440.280 orang, meningkat 8,97 persen dibanding tahun 2010,," kata Yusfa, Selasa (12/7).
Pada Mei saja, kata Yusfa sebanyak 96.280 orang wisman mengunjungi Batam, atau meningkat 13,7 persen dibanding bulan yang sama tahun 2010. Peningkatan itu dipicu semakin baiknya perekonomian dunia dan makin baiknya kondisi dalam negeri yang meningkatkan kepercayaan wisman untuk mengunjungi Batam.
"Dulu krisis ekonomi melanda, sehingga kunjungan berkurang, namun sekarang perekonomian membaik, sehingga kunjungan wisman kembali meningkat, ditambah lagi dengan keamanan yang kondusif dan berbagai kegiatan wisata yang kerap digelar di Batam khsususnya" kata Yusfa.
Untuk mengejar target 1,2 juta wisatawan asing hingga akhir tahun, Pemko Batam akan menggelar beberapa acara antara lain Batam Great Sale (BGS) pada pertengahan dan akhir tahun, Kenduri Seni Melayu, Sea Eagle Boat dan Pesta Kembang Api di akhir tahun.
Salah satu program andalan yakni BGS diharapkan dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri, mengingat selama ini Batam dikenal sebagai kota tujuan belanja. Program BGS tidak hanya berlaku untuk belanja barang, namun pelayanan jasa seperti tempat hiburan, spa, golf, makanan dan minuman dan hotel juga diberlakukan. (gus).
Koperasi Seperti Tak Bertenaga
Perjalanan panjang koperasi di tanah air sejak penjajahan Belanda hingga kemerdekaan dan era reformasi saat ini ternyata belum mampu memberi kekuatan pada koperasi untuk mewujudkan misinya sebagai soko guru ekonomi bangsa. Gerakan koperasi justru kian terjerat persoalan kompleks yang membuatnya sulit berkembang sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional dipertanyakan.
Gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja yang merupakan patih Purwokerto (Banyumas ) pada masa penjajahan Belanda. Dia dianggap berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari jerat lintah darat melalui koperasi. Gerakan yang dilakukan Wiriaatmadja selanjutnya meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Kondisi itu memaksa pemerintah Belanda mengeluarkan aturan ketat pendirian koperasi, misalnya untuk mendirikan koperasi harus mendapat ijin dari gubernur jenderal, akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda, ongkos materai sebesar 50 golden, hak tanah harus menurut hukum Eropa dan harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi.
Setelah Indonesia merdeka, Koperasi memiliki dasar konstitusi yang jelas dalam UUD 1945 pasal 33 yang menyebut bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi menjadi alat perjuangan rakyat untuk berusaha bersama guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan.
Ironisnya, meski jaman telah berganti dan berbagai produk hukum serta infrastruktur koperasi sudah dibuat, namun kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional masih sangat minim. Koperasi bahkan masih termajinalkan dan dalam praktiknya sering menjadi subordinasi dari kapitalisme yang tak terbendung seiring perkembangan ekonomi global dan tuntutan pasar bebas.
Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana menyebut ada banyak kendala bagi koperasi untuk tumbuh, dimulai dari kelembagaan yang belum kuat hingga aturan serta kebijakan yang belum mendukung. Selain itu, sektor riil di tanah air juga belum sepenuhnya digarap melalui wadah koperasi.
Seharusnya, dilakukan pengajian tentang sebab-sebab keterpurukan koperasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Ia mencontohkan, sudah saatnya mengambil langkah untuk mencegah penyimpangan koperasi simpan pinjam, revitalisasi koperasi fungsional, dan memperbaiki kinerja koperasi yang bergerak di sektor riil termasuk meningkatkan kegiatan ekspor.
Persoalan lainnya adalah pemahaman organisasi mengenai jati diri koperasi masih sangat terbatas, di mana koperasi masih lebih banyak dipahami sebagai lembaga ekonomi yang keberhasilannya diukur dari aspek ekonomi semata seperti volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Padahal yang mesti dikedepankan adalah dimensi sosial seperti kebersamaan, peduli lingkungan, dan demokrasi yang sebenarnya menjadi faktor keunggulan koperasi.
Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Prijambodo pengelolaan koperasi juga dianggap belum profesional ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek budaya. Kemudian, lembaga ini pun masih dipandang sebagai perkumpulan biasa dan masih banyak koperasi yang dipimpin oleh sosok yang kompetensinya rendah. Alhasil dari, 177.482 koperasi di Indonesia, hanya sekitar 70 persen yang benar-benar tercatat aktif, sisanya dinyatakan sebagai koperasi kurang aktif.
Ketergantungan koperasi kepada Pemerintah juga dinilai meninabobokan pengurus koperasi sehingga tidak muncul inovasi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Ketergantungan terhadap pemerintah itu misalnya dalam bentuk permodalan. Hampir setiap tahun pemerintah mengucurkan bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir, meskipun pengembaliannya menimbulkan persoalan tersendiri karena hampir separuh dana yang dikucurkan tidak dikembalikan.
Salah satu pemerintah daerah yang memberi bantuan dana bergulir yakni Pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang tahun ini mengucurkan 2,4 miliar rupiah dana bergulir, sedangkan tahun 2010 sebesar 4 miliar rupiah. Setiap pelaku UMKM perorangan akan mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 20 juta rupiah sedangkan koperasi maksimal 50 juta rupiah.
Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) Provinsi Kepri, Azman Taufik mengatakan, sebelum dana bergulir disalurkan, terlebih dulu dilakukan survei ke lapangan antara Diskop Kepri bersama instansi terkait yang berada di kabupaten dan kota se-Kepri terhadap seluruh pelaku UMKM maupun Koperasi yang sudah terdata. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa koperasinya masih aktif.
Pasalnya, pengalaman tahun tahun sebelumnya pengembalian dana bergulir macet senilai miliaran rupiah. Untuk Kota Batam saja terjadi persoalan macetnya pengembalian dana bergulir sebesar 6,2 miliar rupiah sejak 2001-2010 yang dilakukan 500 koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam, Amsyakar Achmad membenarkan dana bergulir yang macet mencapai 6,2 miliar rupiah.
“Kalau pengembalian dana bergulir mencapai 100 persen sih saya tak yakin, koperasi atau masyarakat paling bisa mengembalikan dana bergulir 10 sampai 20 persen saja,” katanya.
Refleksi Diri
Peringatan Hari Koperasi ke-64, yang jatuh pada 12 Juli ini, mestinya dijadikan refleksi bagi masyarakat dan pengurus serta anggota koperasi untuk berbenah dan kembali memaknai tujuan lembaga itu memakmurkan hidup rakyat, tumbuh seiring dengan semangat kemerdekaan.
Keterlibatan masyarakat terhadap koperasi harus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Data dari kementerian Koperasi saat ini, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah dewasa dan bergabung ke koperasi baru mencapai 22 persen. Angka itu sangat jauh dibanding Amerika Serikat dan Singapura. Di Amerika serikat, jumlah warganya yang tergabung di Koperasi mencapai 70 persen sedangkan di Singapura mencapai 80 persen. Kondisi tersebut berpengaruh pada volume usaha koperasi di seluruh dunia yang mencapai 60 triliun dollar AS per tahun.
Sementara itu, volume usaha koperasi di Indonesia baru mencapai 76,82 triliun rupiah dengan sisa hasil usaha hanya 5,62 triliun rupiah. Angka itu diperoleh dari sekitar 30.461.121 jumlah anggota di 177.482 unit usaha ko-perasi yang ada di Kementrian Koperasi.
Untuk meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional maka sudah saatnya lembaga lain seperti institusi perbankan dan dunia usaha juga ikut mendukung koperasi. Itu penting agar koperasi memiliki akses yang lebih besar ke lembaga pembiayaan dan pasar yang selama ini menjadi kendala bagi koperasi untuk tumbuh.
Banyak pihak menyetujui bahwa model usaha rakyat melalui koperasi bisa menjadi solusi efektif dalam mengoreksi distorsi pasar, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. (gus).
Gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja yang merupakan patih Purwokerto (Banyumas ) pada masa penjajahan Belanda. Dia dianggap berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari jerat lintah darat melalui koperasi. Gerakan yang dilakukan Wiriaatmadja selanjutnya meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Kondisi itu memaksa pemerintah Belanda mengeluarkan aturan ketat pendirian koperasi, misalnya untuk mendirikan koperasi harus mendapat ijin dari gubernur jenderal, akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda, ongkos materai sebesar 50 golden, hak tanah harus menurut hukum Eropa dan harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi.
Setelah Indonesia merdeka, Koperasi memiliki dasar konstitusi yang jelas dalam UUD 1945 pasal 33 yang menyebut bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi menjadi alat perjuangan rakyat untuk berusaha bersama guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan.
Ironisnya, meski jaman telah berganti dan berbagai produk hukum serta infrastruktur koperasi sudah dibuat, namun kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional masih sangat minim. Koperasi bahkan masih termajinalkan dan dalam praktiknya sering menjadi subordinasi dari kapitalisme yang tak terbendung seiring perkembangan ekonomi global dan tuntutan pasar bebas.
Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana menyebut ada banyak kendala bagi koperasi untuk tumbuh, dimulai dari kelembagaan yang belum kuat hingga aturan serta kebijakan yang belum mendukung. Selain itu, sektor riil di tanah air juga belum sepenuhnya digarap melalui wadah koperasi.
Seharusnya, dilakukan pengajian tentang sebab-sebab keterpurukan koperasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Ia mencontohkan, sudah saatnya mengambil langkah untuk mencegah penyimpangan koperasi simpan pinjam, revitalisasi koperasi fungsional, dan memperbaiki kinerja koperasi yang bergerak di sektor riil termasuk meningkatkan kegiatan ekspor.
Persoalan lainnya adalah pemahaman organisasi mengenai jati diri koperasi masih sangat terbatas, di mana koperasi masih lebih banyak dipahami sebagai lembaga ekonomi yang keberhasilannya diukur dari aspek ekonomi semata seperti volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Padahal yang mesti dikedepankan adalah dimensi sosial seperti kebersamaan, peduli lingkungan, dan demokrasi yang sebenarnya menjadi faktor keunggulan koperasi.
Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Prijambodo pengelolaan koperasi juga dianggap belum profesional ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek budaya. Kemudian, lembaga ini pun masih dipandang sebagai perkumpulan biasa dan masih banyak koperasi yang dipimpin oleh sosok yang kompetensinya rendah. Alhasil dari, 177.482 koperasi di Indonesia, hanya sekitar 70 persen yang benar-benar tercatat aktif, sisanya dinyatakan sebagai koperasi kurang aktif.
Ketergantungan koperasi kepada Pemerintah juga dinilai meninabobokan pengurus koperasi sehingga tidak muncul inovasi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Ketergantungan terhadap pemerintah itu misalnya dalam bentuk permodalan. Hampir setiap tahun pemerintah mengucurkan bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir, meskipun pengembaliannya menimbulkan persoalan tersendiri karena hampir separuh dana yang dikucurkan tidak dikembalikan.
Salah satu pemerintah daerah yang memberi bantuan dana bergulir yakni Pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang tahun ini mengucurkan 2,4 miliar rupiah dana bergulir, sedangkan tahun 2010 sebesar 4 miliar rupiah. Setiap pelaku UMKM perorangan akan mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 20 juta rupiah sedangkan koperasi maksimal 50 juta rupiah.
Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) Provinsi Kepri, Azman Taufik mengatakan, sebelum dana bergulir disalurkan, terlebih dulu dilakukan survei ke lapangan antara Diskop Kepri bersama instansi terkait yang berada di kabupaten dan kota se-Kepri terhadap seluruh pelaku UMKM maupun Koperasi yang sudah terdata. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa koperasinya masih aktif.
Pasalnya, pengalaman tahun tahun sebelumnya pengembalian dana bergulir macet senilai miliaran rupiah. Untuk Kota Batam saja terjadi persoalan macetnya pengembalian dana bergulir sebesar 6,2 miliar rupiah sejak 2001-2010 yang dilakukan 500 koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam, Amsyakar Achmad membenarkan dana bergulir yang macet mencapai 6,2 miliar rupiah.
“Kalau pengembalian dana bergulir mencapai 100 persen sih saya tak yakin, koperasi atau masyarakat paling bisa mengembalikan dana bergulir 10 sampai 20 persen saja,” katanya.
Refleksi Diri
Peringatan Hari Koperasi ke-64, yang jatuh pada 12 Juli ini, mestinya dijadikan refleksi bagi masyarakat dan pengurus serta anggota koperasi untuk berbenah dan kembali memaknai tujuan lembaga itu memakmurkan hidup rakyat, tumbuh seiring dengan semangat kemerdekaan.
Keterlibatan masyarakat terhadap koperasi harus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Data dari kementerian Koperasi saat ini, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah dewasa dan bergabung ke koperasi baru mencapai 22 persen. Angka itu sangat jauh dibanding Amerika Serikat dan Singapura. Di Amerika serikat, jumlah warganya yang tergabung di Koperasi mencapai 70 persen sedangkan di Singapura mencapai 80 persen. Kondisi tersebut berpengaruh pada volume usaha koperasi di seluruh dunia yang mencapai 60 triliun dollar AS per tahun.
Sementara itu, volume usaha koperasi di Indonesia baru mencapai 76,82 triliun rupiah dengan sisa hasil usaha hanya 5,62 triliun rupiah. Angka itu diperoleh dari sekitar 30.461.121 jumlah anggota di 177.482 unit usaha ko-perasi yang ada di Kementrian Koperasi.
Untuk meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional maka sudah saatnya lembaga lain seperti institusi perbankan dan dunia usaha juga ikut mendukung koperasi. Itu penting agar koperasi memiliki akses yang lebih besar ke lembaga pembiayaan dan pasar yang selama ini menjadi kendala bagi koperasi untuk tumbuh.
Banyak pihak menyetujui bahwa model usaha rakyat melalui koperasi bisa menjadi solusi efektif dalam mengoreksi distorsi pasar, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. (gus).
Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik Jelang Ramadhan
BATAM – Harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula putih kristal, ikan dan sayuran mulai bergerak naik di sejumlah pasar tradisional dan modern di Provinsi Kepulauan Riau menjelang bulan puasa. Peningkatan harga tersebut diperkirakan akan terjadi hingga lebaran atau hari Raya Idul Fitri sehingga akan memicu inflasi.
Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram.
Sementara itu, harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.
Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.
"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya, Senin (11/7).
Peningkatan harga kebutuhan pokok juga terjadi di pasar tradisional Batam Centre, Tiban, Sekupang, Batu Aji dan Legenda Batam. Sementara itu, di pasar tradisional Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun harga kebutuhan pokok seperti gula putih dan telur juga mengalami peningkatan rata rata 20 persen, sedangkan harga beras dan sayuran relatif
Kepala Dinas Perindustrian Kota Batam, Hijazi mengatakan, pemerintah akan melakukan operasi pasar menjelang Ramadhan hingga mendekati Idul Fitri untuk menstabilkan harga. Terkait dengan peningkatan harga gula putih, idealnya harus turun karena Batam telah mengimpor ribuan ton gula putih beberapa waktu lalu.
Hijazi mengatakan, peningkatan harga kebutuhan pokok selalu terjadi menjelang bulan puasa yang disebabkan berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal itu tidak bisa dihindari karena hampir seluruh kebutuhan pokok yang dijual di Batam didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian juga impor.
“Batam adalah kota industri bukan pertanian sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok didatangkan dari daerah lain di Indonesia. Akibatnya ketika menjelang puasa dan lebaran harga selalu meningkat karena konsumsi naik,” katanya.
Picu Inflasi
Peningkatan harga kebutuhan pokok juga disebabkan oleh aksi cari untung besar oleh pedagang menjelang puasa dan lebaran. Hal itu dipastikan akan memicu Inflasi di bulan Itu, bahkan. Inflasi bisa terjadi di bulan Juli.
Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah mengatakan, konsumsi kebutuhan pokok rumah tangga dipastikan bakal naik, meski stok tetap tersedia. Yang tak kalah menarik adalah konsumsi produk bukan bahan pangan bakal Jauh lebih tinggi dibandingkan produk pangan. Diperkirakan, konsumsi bukan makanan mencapai 52,1 persen, sementara konsumsi makanan 47,9 persen.
"Permintaan memang meningkat namun suplai pasti melimpah dan terjaga. Tapi aksi ambil untung tadi kan mau tidak mau membuat masyarakat tetap membeli meskipun harga mahal. kata Difi.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengontrol kenaikan harga pangan dan sandang Itu. Jika tidak. Inflasi bakal terus naik sampai akhir tahun. BI memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mendekati angka 5 persen, pada kuartal pertama 2011 saja pertumbuhannya sudah mencapai 4.5 persen. (gus).
Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram.
Sementara itu, harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.
Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.
"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya, Senin (11/7).
Peningkatan harga kebutuhan pokok juga terjadi di pasar tradisional Batam Centre, Tiban, Sekupang, Batu Aji dan Legenda Batam. Sementara itu, di pasar tradisional Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun harga kebutuhan pokok seperti gula putih dan telur juga mengalami peningkatan rata rata 20 persen, sedangkan harga beras dan sayuran relatif
Kepala Dinas Perindustrian Kota Batam, Hijazi mengatakan, pemerintah akan melakukan operasi pasar menjelang Ramadhan hingga mendekati Idul Fitri untuk menstabilkan harga. Terkait dengan peningkatan harga gula putih, idealnya harus turun karena Batam telah mengimpor ribuan ton gula putih beberapa waktu lalu.
Hijazi mengatakan, peningkatan harga kebutuhan pokok selalu terjadi menjelang bulan puasa yang disebabkan berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal itu tidak bisa dihindari karena hampir seluruh kebutuhan pokok yang dijual di Batam didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian juga impor.
“Batam adalah kota industri bukan pertanian sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok didatangkan dari daerah lain di Indonesia. Akibatnya ketika menjelang puasa dan lebaran harga selalu meningkat karena konsumsi naik,” katanya.
Picu Inflasi
Peningkatan harga kebutuhan pokok juga disebabkan oleh aksi cari untung besar oleh pedagang menjelang puasa dan lebaran. Hal itu dipastikan akan memicu Inflasi di bulan Itu, bahkan. Inflasi bisa terjadi di bulan Juli.
Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah mengatakan, konsumsi kebutuhan pokok rumah tangga dipastikan bakal naik, meski stok tetap tersedia. Yang tak kalah menarik adalah konsumsi produk bukan bahan pangan bakal Jauh lebih tinggi dibandingkan produk pangan. Diperkirakan, konsumsi bukan makanan mencapai 52,1 persen, sementara konsumsi makanan 47,9 persen.
"Permintaan memang meningkat namun suplai pasti melimpah dan terjaga. Tapi aksi ambil untung tadi kan mau tidak mau membuat masyarakat tetap membeli meskipun harga mahal. kata Difi.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengontrol kenaikan harga pangan dan sandang Itu. Jika tidak. Inflasi bakal terus naik sampai akhir tahun. BI memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mendekati angka 5 persen, pada kuartal pertama 2011 saja pertumbuhannya sudah mencapai 4.5 persen. (gus).
Solar Langka, Nelayan Kepri Tak Melaut
LINGGA – Sejumlah nelayan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terpaksa tak melaut atau mencari ikan sejak dua pekan lalu hingga saat ini karena kesulitan mendapat Bahan Bakar Minyak Solar, akibatnya harga ikan di sejumlah pasar tradisional mengalami peningkatan.
Kepala Desa Berindat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, Hairiansyah mengatakan, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar di Kabupaten Lingga yang terjadi sejak beberapa pekan lalu semakin parah dan sudah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung dengan solar untuk menjalankan perahu motor mereka.
“Kalau krisis BBM berlangsung lama, warga akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, makanpun bisa susah,” katanya, Minggu (10/7).
Menurutnya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan saat ini banyak yang tak dapat turun ke kelong atau rumah tangkapan ikan ataupun melaut karena tidak adanya solar untuk mendukung jalannya mesin kapal. Untuk mendapatkan solar, warga saat ini harus membeli dengn harga tinggi, padahal pada waktu normal saja harganya sudah cukup tinggi yakni 5.500 rupiah per liter untuk solar subsidi, sedangkan solar untuk industri dijual seharga 8.600 rupiah per liter.
Seorang nelayan, Zulkfli mengatakan, sudah sejak satu pecan lalu dia menganggur karena tidak bisa mendapatkan solar untuk melaut. Kelangkaan solar di Lingga ditengarai kibat penyelewengan yang dilakukan oknum masyarakat yang ingin mengambil untung tinggi. Itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dalam proses distribusi ke masyarakat. Selain itu, solar subsidi yang harusnya dijual ke nelayan juga banyak yang dijual ke perusahaan pertambangan yang banyak beroperasi di Lingga.
Kelangkaan solar juga terjadi di daerah lain Provinsi Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun, akibatnya banyak nelayan yang tidak melaut. Kelangkaan BBM di Kepri dipicu oleh aksi sekelompok orang yang melakukan penimbunan agar mendapat keuntungan besar karena solar subsidi dijual ke industri.
Gubernur Kepri, H M Sani mengatakan, aksi penimbunan solar di Kepri semakin marak dan melibatkan sejumlah aparat Negara. Seperti yang terjadi di Tanjung Pinang yang melibatkan oknum TNI. Pihak kepolisian sendiri dalam dua pekan terakhir telah menemukan tiga kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dilakukan oknum TNI.0
Harga Ikan
Tindakan sejumlah nelayan di Kepri yang tidak melaut telah memicu peningkatan harga ikan, seperti yang terjadi di Batam. Harga ikan mengalami peningkatan rata rata sebesar 20-30 persen.
Seorang pedagang ikan di Pasar Toss 3000 Batam, Ratih mengatakan, harga ikan melonjak sejak pekan lalu disebabkan pasokan berkurang. Ikan patin yang biasanya dijual 13 ribu per kilo gram saat ini harganya menjadi 17 ribu sampai 20 ribu rupiah per kilo gram. Harga ikan laut ukuran kecil yang biasanya 9 ribu rupiah per kilogram naik cukup tinggi hingga 23 ribu per kilogram.
Seorang pemasok ikan, Tono mengatakan, peningkatan harga ikan di Batam dipengaruhi oleh beberapa factor. Pertama, pasokan dari nelayan turun disebabkan banyak nelayan yang tidak melaut, kedua, tidak diperkenankanya lagi impor ikan yang mempengaruhi pasokan semakin berkurang padahal permintaan terus tumbuh. Ketiga, bersamaan waktu menjelang bulan Ramadhan yang memicu peningkatan konsumsi sehingga pedagang mulai menaikan harga.
Peningkatan harga ikan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Lingga dengan rata rata kenaikan 20-30 persen. (gus).
Kepala Desa Berindat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, Hairiansyah mengatakan, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar di Kabupaten Lingga yang terjadi sejak beberapa pekan lalu semakin parah dan sudah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung dengan solar untuk menjalankan perahu motor mereka.
“Kalau krisis BBM berlangsung lama, warga akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, makanpun bisa susah,” katanya, Minggu (10/7).
Menurutnya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan saat ini banyak yang tak dapat turun ke kelong atau rumah tangkapan ikan ataupun melaut karena tidak adanya solar untuk mendukung jalannya mesin kapal. Untuk mendapatkan solar, warga saat ini harus membeli dengn harga tinggi, padahal pada waktu normal saja harganya sudah cukup tinggi yakni 5.500 rupiah per liter untuk solar subsidi, sedangkan solar untuk industri dijual seharga 8.600 rupiah per liter.
Seorang nelayan, Zulkfli mengatakan, sudah sejak satu pecan lalu dia menganggur karena tidak bisa mendapatkan solar untuk melaut. Kelangkaan solar di Lingga ditengarai kibat penyelewengan yang dilakukan oknum masyarakat yang ingin mengambil untung tinggi. Itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dalam proses distribusi ke masyarakat. Selain itu, solar subsidi yang harusnya dijual ke nelayan juga banyak yang dijual ke perusahaan pertambangan yang banyak beroperasi di Lingga.
Kelangkaan solar juga terjadi di daerah lain Provinsi Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun, akibatnya banyak nelayan yang tidak melaut. Kelangkaan BBM di Kepri dipicu oleh aksi sekelompok orang yang melakukan penimbunan agar mendapat keuntungan besar karena solar subsidi dijual ke industri.
Gubernur Kepri, H M Sani mengatakan, aksi penimbunan solar di Kepri semakin marak dan melibatkan sejumlah aparat Negara. Seperti yang terjadi di Tanjung Pinang yang melibatkan oknum TNI. Pihak kepolisian sendiri dalam dua pekan terakhir telah menemukan tiga kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dilakukan oknum TNI.0
Harga Ikan
Tindakan sejumlah nelayan di Kepri yang tidak melaut telah memicu peningkatan harga ikan, seperti yang terjadi di Batam. Harga ikan mengalami peningkatan rata rata sebesar 20-30 persen.
Seorang pedagang ikan di Pasar Toss 3000 Batam, Ratih mengatakan, harga ikan melonjak sejak pekan lalu disebabkan pasokan berkurang. Ikan patin yang biasanya dijual 13 ribu per kilo gram saat ini harganya menjadi 17 ribu sampai 20 ribu rupiah per kilo gram. Harga ikan laut ukuran kecil yang biasanya 9 ribu rupiah per kilogram naik cukup tinggi hingga 23 ribu per kilogram.
Seorang pemasok ikan, Tono mengatakan, peningkatan harga ikan di Batam dipengaruhi oleh beberapa factor. Pertama, pasokan dari nelayan turun disebabkan banyak nelayan yang tidak melaut, kedua, tidak diperkenankanya lagi impor ikan yang mempengaruhi pasokan semakin berkurang padahal permintaan terus tumbuh. Ketiga, bersamaan waktu menjelang bulan Ramadhan yang memicu peningkatan konsumsi sehingga pedagang mulai menaikan harga.
Peningkatan harga ikan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Lingga dengan rata rata kenaikan 20-30 persen. (gus).
Tarif Air Batam Naik
BATAM – Perusahaan pengelola air bersih di Batam, PT ATB (Adhya Tirta Batam) menaikan tarif air 6,5 persen mulai September 2011, namun rencana itu ditolak warga karena tanpa sosialisasi dan alasan yang jelas.
Manager Corporate Communication PT ATB Enriqo Moreno Ginting mengatakan, tarif baru akan mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal diterbitkannya faktur tagihan air bersih bulan September 2011, untuk pemakaian air bersih bulan Agustus. Kelompok atau golongan yang terkena penyesuaian tarif adalah golongan Non Niaga (Instansi Pemerintah, Rumah Murah, Rumah Tangga A, Rumah Tangga B). Untuk kantor instansi pemerintah pemakaian 11-20 meter kubik tariff barunya menjadi 4.775 rupiah per meter kubik dari 4.480 rupiah per meter kubik.
Untuk Rumah Murah dengan pemakaian 11-20 meter kubik, tarif lama sebesar 940 rupiah per meter kubik naik menjadi 1.000 rupiah. Golongan Rumah Tangga A dengan jumlah pemakaian serupa, dari 2.530 rupiah naik menjadi 2.700 rupiah per meter kubik. Untuk Rumah Tangga B dengan pemakaian 11-20 meter kubik, kenaikan menjadi 5.650 rupiah dari tarif sebelumnya yang 5.310 rupiah.
Kemudian, untuk pelanggan golongan Niaga Kecil (warung/kios/toko, kedai kopi/rumah makan, toko obat/apotek/pangkas rambut, percetakan, bengkel, usaha rumah tangga) kenaikan juga cukup mencolok. Untuk pemakaian 21-30 meter kubik, misalnya, dari tarif lama sebesar 8.500 rupiah naik menjadi 9.050 rupiah per meter kubik. Sedangkan untuk golongan Niaga Besar (hotel/motel, bar/diskotik, salon kecantikan, cuci mobil), dengan pemakaian 11-20 meter kubik, jika tarif lama sebesar 8.300 rupiah naik menjadi 8.850 rupiah per meter kubik.
Menurut Enriqo, kenaikan tariff telah melalui pembahasan dan keputusannnya telah disetujui oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
"Keputusan kenaikan tariff sudah ditandatangani Pak Mustofa selaku Kepala BP Batam, namun kami baru akan membicarakan hal itu dengan DPRD minggu depan,” katanya, Jumat (8/7).
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan dan sejumlah Anggota DPRD Kota Batam mengaku belum tahu soal kenaikan tarif air bersih tersebut.
“PT ATB dan BP Batam tidak boleh ujuk-ujuk menaikkan tarif air bersih tanpa dibahas terlebih dahulu, terutama dengan Pemko dan DPRD. Untuk menaikkan tarif air harus dibahas dengan BP Batam, Pemko Batam dan DPRD, jangan ujuk-ujuk naikin," kata Dahlan.
Sementara itu, Direktur Organisasi dan Kinerja BP Batam Rusliden Hutagaol mengatakan memang belum melakukan sosialisasi ke warga karena pasti akan mendapat pertentangan.
“Langkah itu kami tempuh untuk menghindari terjadinya demo besar-besaran menolak kenaikan tarif air bersih seperti yang terjadi tahun lalu,” katanya.
Rusliden mengakui, saat pembahasan kenaikan tarif air bersih, perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan agar terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tarif tersebut. Namun, usulan itu tidak dijalankan BP Batam dan PT Adhya Tirta Batam (ATB) karena menilainya tidak efektif berkaca dari pengalaman saat kenaikan tarif air bersih tahun lalu yang justru memicu aksi demo besar-besaran.
Tolak Kenaikan
Sejumlah elemen masyarakat Batam ramai-ramai menolak kenaikan tarif air karena hanya akan menambah beban biaya biaya hidup.
"Kebijakan kenaikan tarif air oleh ATB jelas-jelas kebijakan tidak populer. Kami masyarakat menolak tegas kenaikan tersebut. Karena dampaknya luas," kata Joko Endang Gunawan, Ketua Forum Akademisi Batam.
Menurut Joko, ATB harus membatalkan rencana kenaikan tarif air karena hampir tiap tahun tarif air selalu di naikan.
Tokoh pemuda Tiban, Bahtiar menambahkan, alasan ATB menaikkan tarif karena biaya operasional meningkat sangat tidak masuk akal. Karena sejauh perhitungannya, ATB yang melakukan pengolahan di tujuh WTP (Water Treatment Plant) sudah untung besar.
"Darimana perhitungan ATB itu terbebani oleh tingginya biaya operasional. Satu Water Treatment Plant (WTP) saja bisa membuat ATB meraup untung. Ini, kalau tidak salah ada tujuh WTP yang dikelola ATB," katanya. Bahtiar pun mengajak ATB untuk realistis dan tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan alasan kenaikan operasional. Karena dia menilai, sebenarnya ATB menginginkan untung besar dalam pengelolaan air tanpa memperhatikan kemampuan warga. (gus).
Manager Corporate Communication PT ATB Enriqo Moreno Ginting mengatakan, tarif baru akan mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal diterbitkannya faktur tagihan air bersih bulan September 2011, untuk pemakaian air bersih bulan Agustus. Kelompok atau golongan yang terkena penyesuaian tarif adalah golongan Non Niaga (Instansi Pemerintah, Rumah Murah, Rumah Tangga A, Rumah Tangga B). Untuk kantor instansi pemerintah pemakaian 11-20 meter kubik tariff barunya menjadi 4.775 rupiah per meter kubik dari 4.480 rupiah per meter kubik.
Untuk Rumah Murah dengan pemakaian 11-20 meter kubik, tarif lama sebesar 940 rupiah per meter kubik naik menjadi 1.000 rupiah. Golongan Rumah Tangga A dengan jumlah pemakaian serupa, dari 2.530 rupiah naik menjadi 2.700 rupiah per meter kubik. Untuk Rumah Tangga B dengan pemakaian 11-20 meter kubik, kenaikan menjadi 5.650 rupiah dari tarif sebelumnya yang 5.310 rupiah.
Kemudian, untuk pelanggan golongan Niaga Kecil (warung/kios/toko, kedai kopi/rumah makan, toko obat/apotek/pangkas rambut, percetakan, bengkel, usaha rumah tangga) kenaikan juga cukup mencolok. Untuk pemakaian 21-30 meter kubik, misalnya, dari tarif lama sebesar 8.500 rupiah naik menjadi 9.050 rupiah per meter kubik. Sedangkan untuk golongan Niaga Besar (hotel/motel, bar/diskotik, salon kecantikan, cuci mobil), dengan pemakaian 11-20 meter kubik, jika tarif lama sebesar 8.300 rupiah naik menjadi 8.850 rupiah per meter kubik.
Menurut Enriqo, kenaikan tariff telah melalui pembahasan dan keputusannnya telah disetujui oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
"Keputusan kenaikan tariff sudah ditandatangani Pak Mustofa selaku Kepala BP Batam, namun kami baru akan membicarakan hal itu dengan DPRD minggu depan,” katanya, Jumat (8/7).
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan dan sejumlah Anggota DPRD Kota Batam mengaku belum tahu soal kenaikan tarif air bersih tersebut.
“PT ATB dan BP Batam tidak boleh ujuk-ujuk menaikkan tarif air bersih tanpa dibahas terlebih dahulu, terutama dengan Pemko dan DPRD. Untuk menaikkan tarif air harus dibahas dengan BP Batam, Pemko Batam dan DPRD, jangan ujuk-ujuk naikin," kata Dahlan.
Sementara itu, Direktur Organisasi dan Kinerja BP Batam Rusliden Hutagaol mengatakan memang belum melakukan sosialisasi ke warga karena pasti akan mendapat pertentangan.
“Langkah itu kami tempuh untuk menghindari terjadinya demo besar-besaran menolak kenaikan tarif air bersih seperti yang terjadi tahun lalu,” katanya.
Rusliden mengakui, saat pembahasan kenaikan tarif air bersih, perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan agar terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tarif tersebut. Namun, usulan itu tidak dijalankan BP Batam dan PT Adhya Tirta Batam (ATB) karena menilainya tidak efektif berkaca dari pengalaman saat kenaikan tarif air bersih tahun lalu yang justru memicu aksi demo besar-besaran.
Tolak Kenaikan
Sejumlah elemen masyarakat Batam ramai-ramai menolak kenaikan tarif air karena hanya akan menambah beban biaya biaya hidup.
"Kebijakan kenaikan tarif air oleh ATB jelas-jelas kebijakan tidak populer. Kami masyarakat menolak tegas kenaikan tersebut. Karena dampaknya luas," kata Joko Endang Gunawan, Ketua Forum Akademisi Batam.
Menurut Joko, ATB harus membatalkan rencana kenaikan tarif air karena hampir tiap tahun tarif air selalu di naikan.
Tokoh pemuda Tiban, Bahtiar menambahkan, alasan ATB menaikkan tarif karena biaya operasional meningkat sangat tidak masuk akal. Karena sejauh perhitungannya, ATB yang melakukan pengolahan di tujuh WTP (Water Treatment Plant) sudah untung besar.
"Darimana perhitungan ATB itu terbebani oleh tingginya biaya operasional. Satu Water Treatment Plant (WTP) saja bisa membuat ATB meraup untung. Ini, kalau tidak salah ada tujuh WTP yang dikelola ATB," katanya. Bahtiar pun mengajak ATB untuk realistis dan tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan alasan kenaikan operasional. Karena dia menilai, sebenarnya ATB menginginkan untung besar dalam pengelolaan air tanpa memperhatikan kemampuan warga. (gus).
Pemkab Natuna Tarik Saham di Riau Airlines
NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan menarik sahamnya di perusahaan penerbangan Riau Airlines senilai 9,5 miliar rupiah karena ragu dengan masa depan perusahaan tersebut akibat ketidakjelasan manajemen.
Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail mengatakan, Pemkab Natuna sudah sepakat akan menarik saham yang ditanamkan di Riau Airlines dengan alasan tidak ada kejelasan dari pihak manajemen RAL (Riau Airlines) tentang masa depan perusahaan tersebut.
"Pemkab Natuna memiliki saham senilai 9,5 miliar rupiah di RAL dan kami sepakat mencabut saham yang ada di RAL karena menjadi sebuah problem, terkait besarannya subsidi dan sebagainya," katanya, Kamis (7/7).
Selain ketidakjelasan manajemen, pemicu ditariknya saham juga karena RAL sudah tidak lagi melayani penerbangan ke Natuna padahal tujuan pembelian saham di RAL oleh Pemkab Natuna agar terdapat perusahaan penerbangan yang mau melayani penerbangan ke Natuna.
Menurut Imalko, penerbangan ke Natuna sangat vital bagi perekonomian masyarakat karena saat ini belum ada maskapai penerbangan yang membuka rute ke Natuna, sementara itu perjalanan melalui laut sangat tergantung dengan cuaca.
Sejak didirikan pada Maret 2002, RAL menerbangi rute domestik antara lain Pekanbaru, Ranai Natuna, Tanjungpinang, Batam dan Medan. Perusahaan tersebut merupakan maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat tidak di Jakarta.
Saham mayoritas dimiliki oleh Pemda Riau dan beberapa provinsi lain yaitu Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu serta pemkab pemkab di Provinsi Kepri.
Pada Tahun 2008, RAL berhenti operasi karena krisis keuangan kemudian beroperasi lagi mulai Januari 2011 dengan rute Pekanbaru - Tanjungpinang - Natuna. Tanggal 6 April 2011 RAL kembali tidak terbang dengan alasan hanya tersedia satu pesawat saja untuk operasional.
Pemkab Natuna sudah secara resmi mencabut saham di RAL sejumlah 9,5 miliar rupiah, namun belum diketahui dana tersebut akan digunakan untuk mengandeng maskapai penerbangan lainnya, karena Pemkab Natuna belum menentukan pewawat mana yang akan digandeng untuk melayani penerbangan dari dan ke daerah itu, karena perlu pengkajian serta dan persetujuan dari DPRD Natuna untuk penggunaan dana tersebut. (gus).
Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail mengatakan, Pemkab Natuna sudah sepakat akan menarik saham yang ditanamkan di Riau Airlines dengan alasan tidak ada kejelasan dari pihak manajemen RAL (Riau Airlines) tentang masa depan perusahaan tersebut.
"Pemkab Natuna memiliki saham senilai 9,5 miliar rupiah di RAL dan kami sepakat mencabut saham yang ada di RAL karena menjadi sebuah problem, terkait besarannya subsidi dan sebagainya," katanya, Kamis (7/7).
Selain ketidakjelasan manajemen, pemicu ditariknya saham juga karena RAL sudah tidak lagi melayani penerbangan ke Natuna padahal tujuan pembelian saham di RAL oleh Pemkab Natuna agar terdapat perusahaan penerbangan yang mau melayani penerbangan ke Natuna.
Menurut Imalko, penerbangan ke Natuna sangat vital bagi perekonomian masyarakat karena saat ini belum ada maskapai penerbangan yang membuka rute ke Natuna, sementara itu perjalanan melalui laut sangat tergantung dengan cuaca.
Sejak didirikan pada Maret 2002, RAL menerbangi rute domestik antara lain Pekanbaru, Ranai Natuna, Tanjungpinang, Batam dan Medan. Perusahaan tersebut merupakan maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat tidak di Jakarta.
Saham mayoritas dimiliki oleh Pemda Riau dan beberapa provinsi lain yaitu Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu serta pemkab pemkab di Provinsi Kepri.
Pada Tahun 2008, RAL berhenti operasi karena krisis keuangan kemudian beroperasi lagi mulai Januari 2011 dengan rute Pekanbaru - Tanjungpinang - Natuna. Tanggal 6 April 2011 RAL kembali tidak terbang dengan alasan hanya tersedia satu pesawat saja untuk operasional.
Pemkab Natuna sudah secara resmi mencabut saham di RAL sejumlah 9,5 miliar rupiah, namun belum diketahui dana tersebut akan digunakan untuk mengandeng maskapai penerbangan lainnya, karena Pemkab Natuna belum menentukan pewawat mana yang akan digandeng untuk melayani penerbangan dari dan ke daerah itu, karena perlu pengkajian serta dan persetujuan dari DPRD Natuna untuk penggunaan dana tersebut. (gus).
Nelayan Vietnam Tertangkap Curi Ikan di Perairan Kepri
NATUNA – Sebanyak enam kapal nelayan Vietnam ditangkap oleh Patroli Kementrian Kelautan dan Perikan RI di zona ekonomi ekslusif Indonesia sekitar perairan Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat pada Rabu (6/7). Seluruh kapal dan ABK selanjutnya di bawa ke markas kantor DKP (Dinas Kelautan dan Pesisir) terdekat yakni Pontianak untuk diperiksa.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Subagyo mengatakan, enam kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari Vietnam kembali ditangkap patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut China Selatan sekitar wilayah perairan Natuna (Kepulauan Riau) dan Kalimantan Barat.
“Sebetulnya ada sembilan kapal yang ditangkap, tetapi tiga di antaranya langsung digunakan untuk mendeportasi sekitar 90 anak buah kapal (ABK) asal Vietnam tersebut,” katanya, Kamis (7/7).
Dikatakan, kapal nelayan Vietnam ditangkap pada pukul 03.00 WIB dini hari Rabu (6/7) oleh Kapal Pratoli Hiu 01 milik KKP. Kapal tersebut tertangkap tangan sedang melepas pukat jenis harimau di perairan Indonesia. Selanjutnya, kapal pencuri ikan tersebut digiring ke markas DKP terdekat yakni Pontianak untuk di proses hukum lebih lanjut.
Sesuai dengan undang-undang, maka hanya nakhoda yang diperlukan untuk proses hukum sehingga hanya enam nakhoda yang ditahan sedangkan anak buah kapal langsung dideportasi. Para nakhoda diancam Undang-Undang (UU) No 49/2009 tentang Perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 jo Pasal 85, Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 92, dan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 93 (2).
Menurut Subagyo, dengan ditangkapnya 6 KIA asal Vietnam Ini menjadi bukti bahwa wilayah ekonomi Indonesia masih menjadi lokasi penjarahan nelayan asing. Penangkapan kapal Vietnam di Laut China Selatan ini adalah yang kesekian kalinya. Sudah puluhan kapal Vietnam yang ditahan. Bahkan, ada sejumlah ABK yang beberapa kali tertangkap.
Curi Penyu
Selain ikan, nelayan asing seperti dari Thailand juga sering kedapatan mencuri penyu di sekitar perairan Anambas Provinsi Kepri. Kepala Dusun I Desa Ladan Anambas Provinsi Kepri, Sofian mengatakan, pihaknya sering mendapati nelayan atau kapal asing sedang mencari ikan dan penyu di perairan Anambas. Kapal asing tersebut menangkap ikan secara bebas karena tidak ada pengamanan dari aparat di perairan tersebut.
Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, kata dia kapal nelayan dari Thailand kedapan sedang mencuri penyu, namun kapal tersebut tidak ditangkap karena memang tidak ada aparat yang mengawasi perairan tersebut.
“Kami sudah melaporkan adanya pencurian penyu di bibir pantai Anambas yang dilakukan oleh kapal Thailand dengan menggunakan jaring di Desa Ladan. Atas kejadian itu, warga mengeluhkan patroli Lanal yang jauh dari Laut Palmatak, yang mengakibatkan kapal asing dengan mudah masuk hingga ke bibir pantai pulau tersebut,” katanya.
Sementara itu, warga tidak memiliki peralatan untuk pencegahan pencurian apalagi penangkapan. Menurutnya, kapal nelayan Thailand memiliki peralatan canggih seperti katrol dan jarring sehingga mudah untuk menangkap ikan ataupun penyu. Kapal asing tersebut dengan cepat menangkap lalu pergi, karena mereka memiliki kapal canggih. Sementara warga tidak berwenang untuk menangkap, dan juga kebingungan hendak melapor kemana.
Danlanal Tarempa, Maswedi mengatakan, patroli masih tetap dilakukan tapi jauh ditengah laut. Adapun pengawasan di sekitar pantai, diharapkan kerjasama dari nelayan untuk melaporkan kepada Lanal dalam hal pengamanan laut. Nelayan bisa melaporakan melalui nomor HP Danlanal Tarempa atau SMS Centre Pemkab KKA.
"Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama nelayan dalam pengawasan di tepi pantai. Nelayan bisa melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada kami atau kepada SMS Centre Pemkab," kata Maswedi.
Akibat pencurian penyu serta pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, hasil tangkapan ikan warga sangat menurun. Selain kapal asing, penangkapan ikan juga dilakukan oleh kapal nasional yang menggunakan jaring seperti pukat mayang yang menyapu bersih isi laut. Sementara warga Anambas dalam menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing demi menjaga ketersediaan ikan yang merupakan mata pencarian utama nelayan Anambas. (gus).
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Subagyo mengatakan, enam kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari Vietnam kembali ditangkap patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut China Selatan sekitar wilayah perairan Natuna (Kepulauan Riau) dan Kalimantan Barat.
“Sebetulnya ada sembilan kapal yang ditangkap, tetapi tiga di antaranya langsung digunakan untuk mendeportasi sekitar 90 anak buah kapal (ABK) asal Vietnam tersebut,” katanya, Kamis (7/7).
Dikatakan, kapal nelayan Vietnam ditangkap pada pukul 03.00 WIB dini hari Rabu (6/7) oleh Kapal Pratoli Hiu 01 milik KKP. Kapal tersebut tertangkap tangan sedang melepas pukat jenis harimau di perairan Indonesia. Selanjutnya, kapal pencuri ikan tersebut digiring ke markas DKP terdekat yakni Pontianak untuk di proses hukum lebih lanjut.
Sesuai dengan undang-undang, maka hanya nakhoda yang diperlukan untuk proses hukum sehingga hanya enam nakhoda yang ditahan sedangkan anak buah kapal langsung dideportasi. Para nakhoda diancam Undang-Undang (UU) No 49/2009 tentang Perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 jo Pasal 85, Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 92, dan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 93 (2).
Menurut Subagyo, dengan ditangkapnya 6 KIA asal Vietnam Ini menjadi bukti bahwa wilayah ekonomi Indonesia masih menjadi lokasi penjarahan nelayan asing. Penangkapan kapal Vietnam di Laut China Selatan ini adalah yang kesekian kalinya. Sudah puluhan kapal Vietnam yang ditahan. Bahkan, ada sejumlah ABK yang beberapa kali tertangkap.
Curi Penyu
Selain ikan, nelayan asing seperti dari Thailand juga sering kedapatan mencuri penyu di sekitar perairan Anambas Provinsi Kepri. Kepala Dusun I Desa Ladan Anambas Provinsi Kepri, Sofian mengatakan, pihaknya sering mendapati nelayan atau kapal asing sedang mencari ikan dan penyu di perairan Anambas. Kapal asing tersebut menangkap ikan secara bebas karena tidak ada pengamanan dari aparat di perairan tersebut.
Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, kata dia kapal nelayan dari Thailand kedapan sedang mencuri penyu, namun kapal tersebut tidak ditangkap karena memang tidak ada aparat yang mengawasi perairan tersebut.
“Kami sudah melaporkan adanya pencurian penyu di bibir pantai Anambas yang dilakukan oleh kapal Thailand dengan menggunakan jaring di Desa Ladan. Atas kejadian itu, warga mengeluhkan patroli Lanal yang jauh dari Laut Palmatak, yang mengakibatkan kapal asing dengan mudah masuk hingga ke bibir pantai pulau tersebut,” katanya.
Sementara itu, warga tidak memiliki peralatan untuk pencegahan pencurian apalagi penangkapan. Menurutnya, kapal nelayan Thailand memiliki peralatan canggih seperti katrol dan jarring sehingga mudah untuk menangkap ikan ataupun penyu. Kapal asing tersebut dengan cepat menangkap lalu pergi, karena mereka memiliki kapal canggih. Sementara warga tidak berwenang untuk menangkap, dan juga kebingungan hendak melapor kemana.
Danlanal Tarempa, Maswedi mengatakan, patroli masih tetap dilakukan tapi jauh ditengah laut. Adapun pengawasan di sekitar pantai, diharapkan kerjasama dari nelayan untuk melaporkan kepada Lanal dalam hal pengamanan laut. Nelayan bisa melaporakan melalui nomor HP Danlanal Tarempa atau SMS Centre Pemkab KKA.
"Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama nelayan dalam pengawasan di tepi pantai. Nelayan bisa melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada kami atau kepada SMS Centre Pemkab," kata Maswedi.
Akibat pencurian penyu serta pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, hasil tangkapan ikan warga sangat menurun. Selain kapal asing, penangkapan ikan juga dilakukan oleh kapal nasional yang menggunakan jaring seperti pukat mayang yang menyapu bersih isi laut. Sementara warga Anambas dalam menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing demi menjaga ketersediaan ikan yang merupakan mata pencarian utama nelayan Anambas. (gus).
Pembangunan Gedung DPD Dinilai Pemborosan
BATAM – Pembangunan gedung DPD di seluruh Indonesia dengan anggaran sekitar 800 miliar rupiah dinilai pemborosan, karena kontribusi dan kewenangan DPD masih minim sehingga perlu ditunda.
Mantan Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Benny Horas Panjaitan mengatakan, pembangunan gedung perwakilan DPD RI khususnya di Provinsi Kepulauan Riau baiknya ditunda meski kebutuhannya dianggap mendesak. Sebab, kewenangan DPD saat ini masih minimal kecuali dilakukan Amandemen ke-5 UUD 1945 yang memperluas kewenangan DPD.
"Kalau dilihat situasi dan kondisi saat ini memang sangat urgen, tetapi karena banyak kontroversi sebaiknya pembangunan ditunda saja,” katanya, Rabu (6/7).
Dikatakan, pembangunan gedung DPD di daerah termasuk di Kepri memang di amanatkan oleh Undang Undang, dimana paling lambat dua tahun Anggota DPD harus berkantor di daerahnya masing-masing. Sementara untuk rapat di Jakarta hanya dilakukan Rapat Paripurna atau rapat rutin Komite-Komite dan alat kelengkapan DPD lainnya.
"Tetapi karena belum ada Amandemen V UUD 1945, pembangunan gedung tersebut akan menjadi percuma karena kewenangan belum maksimal. Makanya ketika Ketua DPD-nya Pak Ginanjar Kartasasmita, gol pertama Amandemen V dengan merewiew kewenangan DPD. Karena belum ada amandemen sebaiknya ditunda, cukup pengadaan lahan saja," kata dia.
Pembangunan gedung DPD di daerah di satu sisi memang memboroskan keuangan negara, tetapi di sisi lain akan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, Benny berharap anggarannya bisa dikoreksi lebih wajar, pasalnya alokasi anggaran senilai 30 miliar rupiah untuk satu kantor DPD sangat tidak wajar.
Benny yang juga pengusaha property itu mengitung dana untuk membangun satu gedung DPD hanya menghabiskan dana tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Dana 20 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, pembanguan jalan dan drainase di sekitar gedung, serta biaya sertifikasi hibah lahan atau ganti rugi lahan kepada masyarakat atau Pemprov Kepri bila diperlukan dan lain-lain.
"Kalau 30 miliar rupiah itu terlalu mahal, saya sudah hitung biayanya tidak sampai 20 miliar rupiah untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, jalan, drainase dan sertifikat lahan atau ganti rugi. Jadi 10 miliar rupiah nya bisa dihemat untuk pembangunan infrastruktur lainnya," katanya. (gus).
Mantan Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Benny Horas Panjaitan mengatakan, pembangunan gedung perwakilan DPD RI khususnya di Provinsi Kepulauan Riau baiknya ditunda meski kebutuhannya dianggap mendesak. Sebab, kewenangan DPD saat ini masih minimal kecuali dilakukan Amandemen ke-5 UUD 1945 yang memperluas kewenangan DPD.
"Kalau dilihat situasi dan kondisi saat ini memang sangat urgen, tetapi karena banyak kontroversi sebaiknya pembangunan ditunda saja,” katanya, Rabu (6/7).
Dikatakan, pembangunan gedung DPD di daerah termasuk di Kepri memang di amanatkan oleh Undang Undang, dimana paling lambat dua tahun Anggota DPD harus berkantor di daerahnya masing-masing. Sementara untuk rapat di Jakarta hanya dilakukan Rapat Paripurna atau rapat rutin Komite-Komite dan alat kelengkapan DPD lainnya.
"Tetapi karena belum ada Amandemen V UUD 1945, pembangunan gedung tersebut akan menjadi percuma karena kewenangan belum maksimal. Makanya ketika Ketua DPD-nya Pak Ginanjar Kartasasmita, gol pertama Amandemen V dengan merewiew kewenangan DPD. Karena belum ada amandemen sebaiknya ditunda, cukup pengadaan lahan saja," kata dia.
Pembangunan gedung DPD di daerah di satu sisi memang memboroskan keuangan negara, tetapi di sisi lain akan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, Benny berharap anggarannya bisa dikoreksi lebih wajar, pasalnya alokasi anggaran senilai 30 miliar rupiah untuk satu kantor DPD sangat tidak wajar.
Benny yang juga pengusaha property itu mengitung dana untuk membangun satu gedung DPD hanya menghabiskan dana tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Dana 20 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, pembanguan jalan dan drainase di sekitar gedung, serta biaya sertifikasi hibah lahan atau ganti rugi lahan kepada masyarakat atau Pemprov Kepri bila diperlukan dan lain-lain.
"Kalau 30 miliar rupiah itu terlalu mahal, saya sudah hitung biayanya tidak sampai 20 miliar rupiah untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, jalan, drainase dan sertifikat lahan atau ganti rugi. Jadi 10 miliar rupiah nya bisa dihemat untuk pembangunan infrastruktur lainnya," katanya. (gus).
Selasa, 05 Juli 2011
Investor Malaysia Bangun Pabrik Coklat di Batam
BATAM – Investor Malaysia, Guang Chong Bhd melalui perusahaan terafiliasinya PT Asia Cocoa Indonesia (ACI) meresmikan pengoperasian pabrik pengolahan coklat di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Senin (4/7). Pabrik dengan investasi sekitar 17 juta dollar AS setara 153 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar AS itu memproduksi aneka produk coklat seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dengan kapasitas produksi 65.000 ton per tahun.
Operational Manager Asia Cocoa Indonesia, Yau Tee Wan menjelaskan, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Batam Centre seluas 8 hektare itu sudah dibangun sejak beberapa bulan lalu dengan investasi sekitar 17 juta dollar AS. Pembangunan pabrik sudah rampung Juni 2011 sehingga bisa diresmikan Senin (4/7) kemarin.
“Pabrik ini mampu memproduksi kakao dalam berbagai bentuk seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dan lain sebagainya yang diberi merek Favorich dengan kapasitas produksi sekitar 65.000 ton setiap tahunnya,” kata Yau Tee Wan, Selasa (5/7).
Pabrik dilengkapi dengan Termo Oksidator produksi Jerman seharga 1,5 juta Euro untuk meminimalisir polusi agar proses produksi yang dihasilkan lebih ramah terhadap lingkungan. Manajemen juga nantinya mempekerjakan ribuan karyawasan lokal dan sebagai tahap awal sudah memperkerjakan 150 orang ditambah 20 tenaga kerja ahli dari Malaysia.
Untuk bahan baku produksi didatangkan seluruhnya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Makasar, Lampung dan Surabaya yang selanjutnya akan diproses di Batam. Pabrik tersebut mampu mengolah kakao 2 ton per hari untuk dijadikan bahan produksi makanan. Hasil produksi sebagian besar akan di ekspor ke Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Negara di Asia timur.
Pertumbuhan Investasi
Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang hadir dalam peresmian pabrik mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan coklat di Batam oleh investor Malaysia menandakan bahwa Batam masih sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Itu disebabkan beberapa keunggulan yang dimiliki Batam seperti secara geografis dekat dengan Singapura, serta status Batam sebagai Free Trade Zone.
Pada kuartal satu 2011 saja terdapat 21 aplikasi proyek PMA yang telah disetujui di Batam dengan total nilai investasi sejumlah 21.150.000 dollar AS dan total perluasan PMA sebesar 29.300.000.- dollar AS.
Negara-negara yang telah menanamkan investasinya di Batam adalah Singapura, Malaysia, Taiwan, Austria, Australia, Korea Selatan, British Virgin Island, Mauritius dan RR Cina. Ada pun bidang usahanya meliputi: Industri pembuatan dan jasa angkutan serta perbaikan kapal; Industri paku, mur, kawat baja dan baut; Industri barang dari plastik; Perdagangan besar ekspor dan impor; Industri pipa dan pengolahan logam; Real estate; Jasa konsultasi; Pengolahan pembenihan dan pembesaran ikan laut; Jasa industri pembuatan barang dari logam; Jasa penunjang kegiatan shipyard; Angkutan bermotor untuk barang umum; Jasa perbaikan dan perawatan alat-alat berat; Jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, dan lain-lain.
Sementara itu, Menteri Perindustrian M. S. Hidayat pernah mengatakan, pemerintah mendukung pembangunan industri hilir seperti pengolahan coklat. Untuk itu telah diresmikan sekitar 14 pabrik pengolahan kakao dibeberapa lokasi di Indonesia, dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi kakao olahan dan cokelat nasional dari 531.675 ton per tahun menjadi 689.750 ton per tahun.
Pabrik yang diresmikan adalah penambahan kapasitas oleh PT General Food Industries, PT Bumitangerang Mesindotama, PT Cocoa Ventures Indonesia, PT Freyabadi Indotama, PT Gandum Mas Kencana, PT Teja Sekawan Cocoa Industries, PT Kakao Mas Gemilang dan PT Sekawan Karsa Mulia. Sedangkan pabrik baru yang dibangun adalah PT Asia Cocoa Indonesia (PMA) di Batam, PT Maju Bersama Cocoa Industries, PT Budidaya Kakao Lestari, PT Jaya Makmur Hasta dan PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi. Keenam pabrik itu menambah kapasitas kakao nasional sebanyak 430.950 ton per tahun.
“Pemerintah terus berusaha meningkatkan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional,’ kata Hidayat.
Sepanjang 2009 – 2010, Indonesia menghasilkan 550.000 ton biji kakao atau produsen terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, industri domestik menyerap 28 persen dari produksi tersebut. Volume ekspor kakao olahan naik 26 persen pada 2010 menjadi 103.055 ton dari sebelumnya sebanyak 81.993 ton pada 2009. Di sisi lain, ekspor biji kakao turun 2 persen pada tahun lalu namun mengalami lonjakan nilai ekspor hingga 10 persen menjadi 1,19 miliar dollar AS pada 2010. (gus).
Bank Mesti Efisien Untuk Menjadi Juara
Perbankan nasional dinilai masih belum efisien sehingga Bank Indonesia sebagai regulator akan mempercepat proses menuju efisiensi diantaranya melalui peningkatan kompetisi antar perbankan dengan mensyaratkan pengumuman Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pernah mengatakan bahwa perbankan nasional saat ini masih memiliki kekurangan terutama dari sisi efisiensi yang harus segera ditingkatkan. Untuk itu, BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat efisiensi dengan jalan meningkatkan kompetisi antar perbankan dengan mensyaratkan pengumuman Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
"Perbankan nasional sudah lebih baik namun kekurangannya adalah efisiensinya. BI sangat fokus pada area ini dan efisiensi akan lahir dalam mekanisme persaingan yang normal meski waktunya lebih panjang," katanya.
Hasil dari SBDK akan dijadikan benchmark oleh BI dan diperbandingkan dengan bank lain untuk dibenahi dengan kerangka waktu yang jelas seperti soal struktur biaya dan sumber daya manusia.
Jika perbankan nasional sudah semakin efisien, maka tidak mustahil dalam tiga atau empat tahun kedepan mampu bersaing di tingkat regional bahkan internasional. Meski demikian, perbankan nasional masih membutuhkan strategi lain untuk menang dalam persaingan di tanah air dan ditingkat regional serta internasional.
Sejumlah bank umumnya memiliki program dan strategi yang hampir sama untuk memperebutkan dana masyarakat. Misalnya dengan variasi produk tabungan, promo produk, program hadiah dan segmentasi pasar.
Jika diperhatikan secara seksama dengan melihat pola yang dilakukan bank-bank dalam menggarap produk tabungan maka tak ada perbedaan yang signifikan dan tidak ada terobosan yang mendasar. Polanya hampir sama dalam mengembangkan produk tabungan tersebut. Hanya saja, beberapa bank yang memiliki cukup modal melangkah lebih dulu dalam mengembangkan saluran perbankan. Misalnya, ada bank yang masuk ke SMS banking atau Internet banking, sedangkan bank lain belum.
Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, nasabah atau masyarakat senantiasa menuntut layanan yang lebih, terlebih mobilisasi warga antar Negara yang terus meningkat memberi pengetahuan terhadap nasabah atau masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan yang ada di luar negeri. Contohnya teknologi contact plus card yang sudah dikembangkan di banyak Negara maju sedangkan di dalam negeri belum. Oleh karenanya, perbankan nasional mestinya juga mulai mengembangkan teknologi tersebut.
Produk contact plus card seperti kartu debit atau electronic wallet yang ketika digunakan untuk bertransaksi di sebuah merchant tak perlu digesek, tapi cukup ditempel di EDC dan transaksi pun selesai.
Faktor lain yang juga perlu diperhatikan perbankan nasional adalah keamanan dan kenyamanan. Itu sangat dibutuhkan untuk memberi jaminan pada nasabah terhadap dananya yang dititipkan ke Bank sekaligus untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank bersangkutan. Terkait dengan loyalitas nasabah terhadap bank, sebuah riset yang dilakukan salah satu majalah perbankan bekerjasama dengan Markplus Insight menyebut ada 10 bank yang memiliki loyalitas tinggi diantaranya, Bank Mandiri, BCA, BII, BNI dan BRI.
BCA dinilai paling unggul dalam produk tabungan yakni Tahapan BCA yang menjadi andalan untuk produk tabungan. Selain itu, jenis produk tabungan yang beragam, seperti Tahapan Gold, merangsang penabung untuk tetap loyal terhadap BCA, sehingga perolehan DPK atau dana pihak ketiga terus meningkat setiap tahunnya.
Sementara itu, Bank Mandiri dengan produk Tabungan Fiesta telah membengkakan perolehan dana pihak ketiga (DPK)-nya setiap tahun. Bank terbesar di Indonesia dari sisi aset itu mampu mempertahankan performanya untuk tetap menjadi yang terbesar di Indonesia. Bank Negara Indonesia (BNI) juga terus memperbaiki performanya, dan melalui produk BNI Taplus menjadikan bank ini tetap dipilih nasabahnya yang loyal. Itu terjadi karena BNI terus mengencarkan promosi produk tersebut di berbagai media.
Bank Internasional Indonesia (BII) juga terus meningkatkan performanya sehingga kinerja bank ini mengalami pertumbuhan. Sayangnya, upaya keras yang dilakukan manajemen BII masih kalah cepat dengan bank lain. Itu terlihat dari survei Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2011, BII justru melorot ke peringkat ke-10 atau juru kunci di jajaran 10 besar dari sebelumnya di peringkat kedelapan. Secara keseluruhan, indeks BII menurun dari 75,5 persen menjadi 73 persen.
Namun, BII masih terus meningkatkan performanya dengan memperluas jaringan serta penawaran berbagai produk unggulan seperti BII Women One dan produk tabungan lain. Dengan program itu, BII akan mampu mempertahankan loyalitas penabungnya di masa yang akan datang. (gus).
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pernah mengatakan bahwa perbankan nasional saat ini masih memiliki kekurangan terutama dari sisi efisiensi yang harus segera ditingkatkan. Untuk itu, BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat efisiensi dengan jalan meningkatkan kompetisi antar perbankan dengan mensyaratkan pengumuman Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
"Perbankan nasional sudah lebih baik namun kekurangannya adalah efisiensinya. BI sangat fokus pada area ini dan efisiensi akan lahir dalam mekanisme persaingan yang normal meski waktunya lebih panjang," katanya.
Hasil dari SBDK akan dijadikan benchmark oleh BI dan diperbandingkan dengan bank lain untuk dibenahi dengan kerangka waktu yang jelas seperti soal struktur biaya dan sumber daya manusia.
Jika perbankan nasional sudah semakin efisien, maka tidak mustahil dalam tiga atau empat tahun kedepan mampu bersaing di tingkat regional bahkan internasional. Meski demikian, perbankan nasional masih membutuhkan strategi lain untuk menang dalam persaingan di tanah air dan ditingkat regional serta internasional.
Sejumlah bank umumnya memiliki program dan strategi yang hampir sama untuk memperebutkan dana masyarakat. Misalnya dengan variasi produk tabungan, promo produk, program hadiah dan segmentasi pasar.
Jika diperhatikan secara seksama dengan melihat pola yang dilakukan bank-bank dalam menggarap produk tabungan maka tak ada perbedaan yang signifikan dan tidak ada terobosan yang mendasar. Polanya hampir sama dalam mengembangkan produk tabungan tersebut. Hanya saja, beberapa bank yang memiliki cukup modal melangkah lebih dulu dalam mengembangkan saluran perbankan. Misalnya, ada bank yang masuk ke SMS banking atau Internet banking, sedangkan bank lain belum.
Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, nasabah atau masyarakat senantiasa menuntut layanan yang lebih, terlebih mobilisasi warga antar Negara yang terus meningkat memberi pengetahuan terhadap nasabah atau masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan yang ada di luar negeri. Contohnya teknologi contact plus card yang sudah dikembangkan di banyak Negara maju sedangkan di dalam negeri belum. Oleh karenanya, perbankan nasional mestinya juga mulai mengembangkan teknologi tersebut.
Produk contact plus card seperti kartu debit atau electronic wallet yang ketika digunakan untuk bertransaksi di sebuah merchant tak perlu digesek, tapi cukup ditempel di EDC dan transaksi pun selesai.
Faktor lain yang juga perlu diperhatikan perbankan nasional adalah keamanan dan kenyamanan. Itu sangat dibutuhkan untuk memberi jaminan pada nasabah terhadap dananya yang dititipkan ke Bank sekaligus untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank bersangkutan. Terkait dengan loyalitas nasabah terhadap bank, sebuah riset yang dilakukan salah satu majalah perbankan bekerjasama dengan Markplus Insight menyebut ada 10 bank yang memiliki loyalitas tinggi diantaranya, Bank Mandiri, BCA, BII, BNI dan BRI.
BCA dinilai paling unggul dalam produk tabungan yakni Tahapan BCA yang menjadi andalan untuk produk tabungan. Selain itu, jenis produk tabungan yang beragam, seperti Tahapan Gold, merangsang penabung untuk tetap loyal terhadap BCA, sehingga perolehan DPK atau dana pihak ketiga terus meningkat setiap tahunnya.
Sementara itu, Bank Mandiri dengan produk Tabungan Fiesta telah membengkakan perolehan dana pihak ketiga (DPK)-nya setiap tahun. Bank terbesar di Indonesia dari sisi aset itu mampu mempertahankan performanya untuk tetap menjadi yang terbesar di Indonesia. Bank Negara Indonesia (BNI) juga terus memperbaiki performanya, dan melalui produk BNI Taplus menjadikan bank ini tetap dipilih nasabahnya yang loyal. Itu terjadi karena BNI terus mengencarkan promosi produk tersebut di berbagai media.
Bank Internasional Indonesia (BII) juga terus meningkatkan performanya sehingga kinerja bank ini mengalami pertumbuhan. Sayangnya, upaya keras yang dilakukan manajemen BII masih kalah cepat dengan bank lain. Itu terlihat dari survei Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI) 2011, BII justru melorot ke peringkat ke-10 atau juru kunci di jajaran 10 besar dari sebelumnya di peringkat kedelapan. Secara keseluruhan, indeks BII menurun dari 75,5 persen menjadi 73 persen.
Namun, BII masih terus meningkatkan performanya dengan memperluas jaringan serta penawaran berbagai produk unggulan seperti BII Women One dan produk tabungan lain. Dengan program itu, BII akan mampu mempertahankan loyalitas penabungnya di masa yang akan datang. (gus).
Adu Kuat Bank Papan Atas
Tabel : Suku Bunga dasar kredit
No Bank Korporasi (%)Retail (%) KPR (%) Non KPR (%)
1 BCA 9 11 9,50 10,05
2 BII 10,69 11,52 11,75 10,37
3 BNI 11,00 13,05 11,90 13,00
4 BTN 10,10 10,10 10,85 10,85
5 Mandiri 11,25 13,00 11,75 13,25
6 BRI 11,10 13,32 11,91 13,59
7 Danamon 11,00 13,00 12,50 -
8 Permata 11,00 11,25 12,00 10,50
9 CIMB Niaga 11,25 11,50 11,25 11,50
10 Panin 11,77 11,77 12,27 12,27
Sumber : dari berbagai sumber, 2011
Persaingan perbankan di tanah air semakin ketat sehingga bank dituntut memberikan layanan dan produk inovatif untuk merebut dana masyarakat. Bank juga diminta untuk tidak hanya melulu meningkatkan Net Interest Income saja, tapi juga harus meningkatkan portfolio Fee Based Income-nya dan harus berani berinvestasi serta menyalurkan pembiayaan di high return businesses misalnya ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperbesar asetnya.
Tabel : 10 Bank dengan jumlah asset Paling Besar, 2010
No Nama Bank Jumlah Asset (Rp)
1 PT Bank Mandiri Tbk 410,619 triliun
2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 395,396 triliun
3 PT Bank Central Asia Tbk 323,345 triliun
4 PT Bank Negara Indonesia Tbk 241,169 triliun
5 PT Bank CIMB Niaga Tbk 142,932 triliun
6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 113,861 triliun
7 PT Pan Indonesia Bank Tbk 106,508 triliun
8 PT Bank Permata Tbk 74,04 triliun
9 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 72,03 triliun
10 PT Bank Tabungan Negara Tbk 68,334 triliun
Sumber : Bank Indonesia
Peta persaingan perbankan di tanah air semakin ketat seiring masuknya beberapa bank asing, salah satunya bank asing konvensional dari Singapura dan Malaysia yakni Temasek Holding yang menguasai 68 persen saham di Bank Danamon, OCBC Bank dengan kepemilikan saham sebesar 70 persen di Bank NISP, CIMB Niaga yang sahamnya sebesar 60 persen dikuasai Khazanah Nasional Bhd serta 20 persen milik CIMB Bank.
Selain itu, ANZ dari Australia, Standard Chartered Bank, HSBC, Barclays yang berasal dari Inggris, Rabobank dari Belanda, Texas Pacific dan Mercy Corp dari Amerika serikat, ICBC dari China, State Bank of India dari India, Tokyo Mitsubishi dari Jepang dan IFC dari Korea Selatan serta Kuwait Finance House (KFH) dengan kepemilikan saham terbesar di sejumlah bank Nasional.
Pengamat dan Praktisi Perbankan, Andy Rio Wijaya menyebut, masuknya bank-bank asing ke Indonesia mesti ditanggapi serius oleh Bank Indonesia terutama industri perbankan nasional, sebab bank asing tersebut sudah dapat dipastikan membawa sistem dan strategi bisnis terbaik yang telah diimplementasikan sekian lama di negara mereka. Oleh karenanya, Bank nasional harus siap dan mampu bersaing.
Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan BI sebagai regulator melalui kebijakan yang lebih supportive terhadap bank nasional. Perbankan Nasional juga harus bisa memberikan servis yang berkualitas serta produk inovatif kepada nasabah.
”Kualitas servis yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas customer,” katanya.
Bagi Bank nasional yang sudah listed di pasar saham harus meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat meningkatkan nilai Kapitalisasi pasarnya (Maket Capitalization), sebab semakin besar nilai Market Capitalization suatu perusahaan terbuka mengindikasikan kinerja yang baik. Selain itu, tingginya nilai outstanding market capitalization juga akan menyulitkan pihak lain untuk membeli perusahaan tersebut.
Salah satu strategi untuk memenangi persaingan yang semakin ketat tersebut, selain fokus pada peningkatan Net Interest Income, Bank juga mestinya bisa meningkatkan portfolio Fee Based Income dan harus berani berinvestasi menyalurkan pembiayaan di high return businesses misalnya ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperbesar asetnya.
Kondisi tersebut masih jarang dilakukan karena Bank nasional saat ini masih meningkatkan sikap kehati hatian atau sangat prudent ketika menyalurkan kredit terlebih untuk sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, tingkat bunga bank yang tinggi juga
Menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengajukan kredit, mengingat tingkat pengembalian yang besar. Dari 10 bank yang memiliki asset terbesar pada 2010, rata rata suku bunga dasar kredit yang diberikan berkisar 9-13 persen. Angka tersebut masih jauh diatas suku bunga acuan atau BI Rate yang sekitar 6 persen.
Ekonom dari Malang Moch Doddy Arifianto mengatakan, rata-rata suku bunga kredit perbankan saat ini sekitar 13,0 persen, angka itu bisa ditekan lebih rendah lagi karena net interest margin (NIM) perbankan Indonesia masih cukup tinggi bahkan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia di kisaran 5,5 persen.
Doddy memaklumi NIM mencerminkan risiko kredit di samping opportunity cost. Karena itu, NIM bisa ditekan ke bawah 5 persen. Sebab, rata-rata NIM di Negara Asean hanya 3-4 persen. NIM 5,5 persen juga mencerminkan risiko kredit di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.
Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, tingginya suku bunga kredit perbankan nasional menyebabkan sejumlah pengusaha mencari pembiayaan dari bank asing yang memberikan suku bunga rendah. Untuk itu, perbankan nasional harus menurunkan suku bunga kredit komersial hingga di bawah 10 persen agar perusahaan di dalam negeri bisa lebih kompetitif dan pengusaha juga tak perlu lagi mencari pembiayaan lewat bank asing.
Ketua Perbanas Sigit Pramono menyadari tingginya suku bunga masih menjadi kendala bagi bank untuk menyalurkan kredit, ditambah lagi dengan kondisi sektor rill yang masih belum mampu lari kencang karena persoalan buruknya infrastruktur, kekurangan pasokan energi, listrik, kepastian hukum, dan peraturan ketenagakerjaan yang meningkatkan risiko bisnis di tanah air.
Selain kesulitan menyalurkan kredit, perbankan nasional juga masih menghadapi kendala lain seperti buntunya pengawasan perbankan dan OJK karena tertahan persoalan-persoalan politik. Kebijakan Bank Indonesia masih dianggap belum mendukung kebutuhan kalangan perbankan karena sejumlah kalangan perbankan masih berpikir bahwa peraturan yang ada sekarang ini belum membuka peluang bagi pertumbuhan bank.
lalu, soal pengaturan keuntungan perbankan yang seharusnya menjadi intensif ekonomi atau daya tarik dan motivasi pengusaha untuk berbisnis. Di Indonesia justru keuntungan perbankan masih menjadi bagian dari hal-hal yang diregulasi pemerintah dan seharusnya itu tidak perlu.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, namun peluang untuk meraih keuntungan di industri perbankan di tanah air juga tinggi seiring jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Alhasil, sejumlah bank nasional mencatat pertumbuhan laba dan pendapatan selama 2010 lalu seperti yang terjadi pada Bank Internasional Indonesia. Laba bersih BII tercatat 461 miliar rupiah sepanjang 2010, padahal perseroan sebelumnya mengalami rugi bersih 41 miliar rupiah pada 2009.
Portofolio kredit BII pada 2010 tumbuh sebesar 35 persen dibandingkan akhir tahun 2009, melampaui pertumbuhan industri sebesar 20 persen. Pertumbuhan kredit yang signifikan itu membawa total aset BII pada level 75,2 triliun rupiah naik 23 persen dibandingkan 2009.
Ridha Wirakusumah, Presiden Direktur dan CEO BII mengatakan Tren pertumbuhan meningkat yang telah dicapai pada 2010 merupakan hasil kerja keras sejak pertengahan tahun 2009 dalam memperbaiki basic fundamental dan membangun fondasi yang kuat.
“BII telah memperkuat momentum pertumbuhan, meskipun masih banyak yang harus dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan meningkatkan pangsa pasar,” katanya.
Pengamat perbankan, Deni Daruri mengatakan persaingan di industri perbankan memang semakin ketat untuk merebut dana nasabah, terlebih saat ini jumlah nasabah kaya semakin meningkat. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per September 2010 saja, terjadi kenaikan dana simpanan di atas 5 miliar rupiah sebesar sebesar 33,88 triliun rupiah. Sementara untuk simpanan di atas 2 miliar rupiah mencapai 100,75 ribu rekening senilai 1.049,29 triliun rupiah.
“Jadi wajar saja jika bank mana pun berusaha untuk mempertahankan nasabah-nasabah berduit agar tetap bertahan di Perusahaan,” katanya.
Berburu nasabah-nasabah tajir juga menjadi tren di industri perbankan saat ini dan untuk ke depan karena dengan meraup jumlah yang besar para nasabah kaya akan semakin menambah nilai kelolaan bagi industri perbankan.
Menurut Deni, untuk merebut para nasabah kaya seperti itu, perbankan harus memberikan kualitas pelayanan dan fasilitas IT serta akomodasi yang ekstra baik.
"Yang penting dilakukan perbankan untuk bisa menggaet para nasabah istimewa ini adalah easy dan secure payment, mudah dan aman. Sedang hal-hal lain seperti ruangan yang nyaman, itu hanya sebagai fasilitas pendukung saja," katanya.
Menurutnya, beberapa bank besar saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan nasabah kaya, Bank Mandiri misalnya melalui produknya yang disebut Mandiri Prioritas, telah berhasil menggaet lebih dari 50.000 nasabah per September 2010 atau naik dibandingkan posisi Juni 2009 sebanyak 44.000 nasabah.
Senior Vice President Wealth Management Bank Mandiri, Inkawan D. Jusi mengatakan kunci sukses untuk mengaet nasabah kaya tersebut adalah layanan. Mandiri Prioritas merupakan bentuk layanan eksklusif bagi nasabah utama Bank Mandiri, di mana nasabah mendapatkan layanan perbankan yang fokus dalam bentuk pengelolaan, pengembangan dan perlindungan aset.
Meski nasabah kaya punya potensi besar meningkatkan dana kelolaan perbankan, namun bank harus hati hati menjaga dana nasabah tersebut karena kasus yang terjadi di Citybank beberapa waktu lalu membuat nasabah kaya ekstra hati hati menyimpan dananya di Bank. Kasus di Citybank juga menyebabkan BI membekukan membekukan' sementara layanan private banking selama satu bulan terhadap 23 bank untuk mencari nasabah baru dengan alasan ke 23 bank tersebut menggunakan pola yang sama seperti kasus yang terjadi di Citibank. Tetapi bank tetap boleh menarik nasabah kaya baru, namun tidak menggunakan layanan premium.
Beberapa persyaratan dari BI yang harus dipenuhi ke 23 bank tersebut jika ingin membuka layanan private banking kembali diantaranya, bank harus menyempurnakan dan memperbaiki 3S yakni Sistem Prosedur, Sarana (CCTV, Voice Recorder, SDI) dalam waktu 1 bulan. DAI atau Divisi Audit Internal diminta mengaudit KLP sebelum jangka waktu 1 bulan tersebut. Ruang lingkup audit tersebut meliputi 3S dan risk, control, dan governance.
Izin menerima nasabah baru akan diberikan apabila bank-bank sudah melaksanakan penyempurnaan tersebut. Kantor Cabang bersangkutan juga masih dapat menerima setoran nasabah prioritas eksisting. Namun apabila menerima nasabah baru agar tidak menggunakan form-form priority banking tetapi sebagai nasabah besar pada umumnya. (gus).
Rela Kerja Membuat Batu Bata Untuk Biaya Sekolah
Kondisi ekonomi keluarga yang pas pasan memaksa Indra (17) siswa kelas dua Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Kundur Provinsi Kepulauan Riau bekerja sebagai pembuat batu bata milik Lim Acai yang tak jauh dari rumahnya untuk membiayai sekolahnya. Tak ada rasa malu dan sungkan bagi Indra ketika bekerja, karena dia bertekat menyelesaikan pendidikanya.
Indra adalah anak ke tiga dari pasangan Khalid (55) dan Warsi (50) yang tinggal di sebuah desa tergolong miskin di Desa Batu Limau Dusun Satu Sungai Buluh, Kecamatan Kundur Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mencapai desa tersebut dari Batam dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam melalui perjalanan laut.
Tak tampak geliat pembangunan di desa tersebut, kecuali kesibukan penduduk lokal yang berkumpul bercengkerama dan ada juga yang membuat jaring untuk menangkap ikan karena sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan dan ada juga warga yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan nelayan seperti yang dilakoni orang tua Indra, Khalid yang bekerja menggangkat ikan dan udang milik penampung yang akan dijual di Pasar Tanjungbatu.
Bekerja sebagai buruh kasar tidak harus dilakoni Khalid karena dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli perahu dan jarring guna menangkap ikan di laut. Terlebih biaya untuk membeli bahan baker juga tinggi sehingga Khalid terpaksa bekerja sebagai buruh kasar. Setiap hari, Khalid hanya mampu mengantongi sekitar 20 ribu sampai 30 ribu rupiah dari hasil kerjanya tersebut yang dibawa pulang untuk memberi makan ke empat anak dan istrinya.
"Jangankan untuk biaya sekolah anak, makan sehari- hari pun susah," kata Khalid.
Dengan uang tersebut, tentu saja Khalid tidak bisa membiayai sekolah anak anaknya sehingga dua anaknya hanya bersekolah sampai Sekolah Dasar dan satu anaknya tidak bersekolah lalu satu anaknya lagi yakni Indra bisa bersekolah hingga SLTA namun harus membiayai sekolahnya sendiri.
Indra sangat menyadari bahwa profesi ayahnya yang hanya sebagai buruh di pelabuhan nelayan tidak akan mampu membiayai sekolahnya, begitupun dengan ibunya yang bekerja mengambil air dengan sebuah gerobak dan terkadang juga mengambil upah cuci baju miliki warga setempat. Oleh karena itu, Indra harus bekerja untuk membiayai sekolahnya sendiri.
Indra bercerita, setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.30 biasanya dia pergi bekerja ke tempat pembuatan batu bata milik Lim Acai sebagai pengangkut pasar sekaligus pembuat batu bata hingga pukul 17.30 wib.
"Ini karena orang tua hidup susah tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Jika saya tidak bekerja mungkin saya tidak bisa sekolah. Padaha harapan saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lagi setelah selesai dari SMA ini," kata Indra.
Dalam satu hari, Indra bisa menyelesaikan puluhan batu bata atau satu kampit semen dengan upah sekitar 15 ribu rupiah. Dengan upah tersebut Indra bisa membayar sendiri uang sekolahnya sebesar 40 ribu rupiah per bulan, dan dia pun bisa membeli buku, baju seragam serta sepatu.
Selepas bekerja, Indra langsung pulang ke rumah untuk beristirahat dan kembali belajar untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Tidak ada banyak waktu bagi Indra untuk bermain seperti teman teman di lingkungannya karena dia bertekat bisa lulus dengan predikat terbaik sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi.
Namun, ketika malam menjelang sesaat sebelum tidur Indra sering berpikir apakah dia bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang biayanya tentu sangat besar, sedangkan ekonomi keluarganya pas pasan. Indrapun hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi jalan baginya untuk bisa mewujudkan cita citanya masuk perguruan tinggi agar harkat serta martabat keluarganya bisa terangkat. (gus).
Indra adalah anak ke tiga dari pasangan Khalid (55) dan Warsi (50) yang tinggal di sebuah desa tergolong miskin di Desa Batu Limau Dusun Satu Sungai Buluh, Kecamatan Kundur Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mencapai desa tersebut dari Batam dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam melalui perjalanan laut.
Tak tampak geliat pembangunan di desa tersebut, kecuali kesibukan penduduk lokal yang berkumpul bercengkerama dan ada juga yang membuat jaring untuk menangkap ikan karena sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan dan ada juga warga yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan nelayan seperti yang dilakoni orang tua Indra, Khalid yang bekerja menggangkat ikan dan udang milik penampung yang akan dijual di Pasar Tanjungbatu.
Bekerja sebagai buruh kasar tidak harus dilakoni Khalid karena dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli perahu dan jarring guna menangkap ikan di laut. Terlebih biaya untuk membeli bahan baker juga tinggi sehingga Khalid terpaksa bekerja sebagai buruh kasar. Setiap hari, Khalid hanya mampu mengantongi sekitar 20 ribu sampai 30 ribu rupiah dari hasil kerjanya tersebut yang dibawa pulang untuk memberi makan ke empat anak dan istrinya.
"Jangankan untuk biaya sekolah anak, makan sehari- hari pun susah," kata Khalid.
Dengan uang tersebut, tentu saja Khalid tidak bisa membiayai sekolah anak anaknya sehingga dua anaknya hanya bersekolah sampai Sekolah Dasar dan satu anaknya tidak bersekolah lalu satu anaknya lagi yakni Indra bisa bersekolah hingga SLTA namun harus membiayai sekolahnya sendiri.
Indra sangat menyadari bahwa profesi ayahnya yang hanya sebagai buruh di pelabuhan nelayan tidak akan mampu membiayai sekolahnya, begitupun dengan ibunya yang bekerja mengambil air dengan sebuah gerobak dan terkadang juga mengambil upah cuci baju miliki warga setempat. Oleh karena itu, Indra harus bekerja untuk membiayai sekolahnya sendiri.
Indra bercerita, setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.30 biasanya dia pergi bekerja ke tempat pembuatan batu bata milik Lim Acai sebagai pengangkut pasar sekaligus pembuat batu bata hingga pukul 17.30 wib.
"Ini karena orang tua hidup susah tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Jika saya tidak bekerja mungkin saya tidak bisa sekolah. Padaha harapan saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lagi setelah selesai dari SMA ini," kata Indra.
Dalam satu hari, Indra bisa menyelesaikan puluhan batu bata atau satu kampit semen dengan upah sekitar 15 ribu rupiah. Dengan upah tersebut Indra bisa membayar sendiri uang sekolahnya sebesar 40 ribu rupiah per bulan, dan dia pun bisa membeli buku, baju seragam serta sepatu.
Selepas bekerja, Indra langsung pulang ke rumah untuk beristirahat dan kembali belajar untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Tidak ada banyak waktu bagi Indra untuk bermain seperti teman teman di lingkungannya karena dia bertekat bisa lulus dengan predikat terbaik sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi.
Namun, ketika malam menjelang sesaat sebelum tidur Indra sering berpikir apakah dia bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang biayanya tentu sangat besar, sedangkan ekonomi keluarganya pas pasan. Indrapun hanya bisa berdoa agar Tuhan memberi jalan baginya untuk bisa mewujudkan cita citanya masuk perguruan tinggi agar harkat serta martabat keluarganya bisa terangkat. (gus).
Nelayan Thailand Curi Penyu di Perairan Kepri
ANAMBAS – Perairan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sering dijadikan tempat pencurian ikan maupun penyu oleh nelayan asing seperti dari Thailand karena pengamanan sangat lemah.
Kepala Dusun I Desa Ladan Anambas Provinsi Kepri, Sofian mengatakan, pihaknya sering mendapati nelayan atau kapal asing sedang mencari ikan dan penyu di perairan Anambas. Kapal asing tersebut menangkap ikan secara bebas karena tidak ada pengamanan dari aparat di perairan tersebut.
Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, kata dia kapal nelayan dari Thailand kedapan sedang mencuri penyu, namun kapal tersebut tidak ditangkap karena memang tidak ada aparat yang mengawasi perairan tersebut.
“Kami sudah melaporkan adanya pencurian penyu di bibir pantai Anambas yang dilakukan oleh kapal Thailand dengan menggunakan jaring di Desa Ladan. Atas kejadian itu, warga mengeluhkan patroli Lanal yang jauh dari Laut Palmatak, yang mengakibatkan kapal asing dengan mudah masuk hingga ke bibir pantai pulau tersebut,” katanya, Jumat (1/7).
Sementara itu, warga tidak memiliki peralatan untuk pencegahan pencurian apalagi penangkapan. Menurutnya, kapal nelayan Thailand memiliki peralatan canggih seperti katrol dan jarring sehingga mudah untuk menangkap ikan ataupun penyu. Kapal asing tersebut dengan cepat menangkap lalu pergi, karena mereka memiliki kapal canggih. Sementara warga tidak berwenang untuk menangkap, dan juga kebingungan hendak melapor kemana.
Danlanal Tarempa, Maswedi mengatakan, patroli masih tetap dilakukan tapi jauh ditengah laut. Adapun pengawasan di sekitar pantai, diharapkan kerjasama dari nelayan untuk melaporkan kepada Lanal dalam hal pengamanan laut. Nelayan bisa melaporakan melalui nomor HP Danlanal Tarempa atau SMS Centre Pemkab KKA.
"Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama nelayan dalam pengawasan di tepi pantai. Nelayan bisa melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada kami atau kepada SMS Centre Pemkab," kata Maswedi.
Akibat pencurian penyu serta pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, hasil tangkapan ikan warga sangat menurun. Selain kapal asing, penangkapan ikan juga dilakukan oleh kapal nasional yang menggunakan jaring seperti pukat mayang yang menyapu bersih isi laut. Sementara warga Anambas dalam menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing demi menjaga ketersediaan ikan yang merupakan mata pencarian utama nelayan Anambas. (gus).
Kepala Dusun I Desa Ladan Anambas Provinsi Kepri, Sofian mengatakan, pihaknya sering mendapati nelayan atau kapal asing sedang mencari ikan dan penyu di perairan Anambas. Kapal asing tersebut menangkap ikan secara bebas karena tidak ada pengamanan dari aparat di perairan tersebut.
Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, kata dia kapal nelayan dari Thailand kedapan sedang mencuri penyu, namun kapal tersebut tidak ditangkap karena memang tidak ada aparat yang mengawasi perairan tersebut.
“Kami sudah melaporkan adanya pencurian penyu di bibir pantai Anambas yang dilakukan oleh kapal Thailand dengan menggunakan jaring di Desa Ladan. Atas kejadian itu, warga mengeluhkan patroli Lanal yang jauh dari Laut Palmatak, yang mengakibatkan kapal asing dengan mudah masuk hingga ke bibir pantai pulau tersebut,” katanya, Jumat (1/7).
Sementara itu, warga tidak memiliki peralatan untuk pencegahan pencurian apalagi penangkapan. Menurutnya, kapal nelayan Thailand memiliki peralatan canggih seperti katrol dan jarring sehingga mudah untuk menangkap ikan ataupun penyu. Kapal asing tersebut dengan cepat menangkap lalu pergi, karena mereka memiliki kapal canggih. Sementara warga tidak berwenang untuk menangkap, dan juga kebingungan hendak melapor kemana.
Danlanal Tarempa, Maswedi mengatakan, patroli masih tetap dilakukan tapi jauh ditengah laut. Adapun pengawasan di sekitar pantai, diharapkan kerjasama dari nelayan untuk melaporkan kepada Lanal dalam hal pengamanan laut. Nelayan bisa melaporakan melalui nomor HP Danlanal Tarempa atau SMS Centre Pemkab KKA.
"Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama nelayan dalam pengawasan di tepi pantai. Nelayan bisa melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada kami atau kepada SMS Centre Pemkab," kata Maswedi.
Akibat pencurian penyu serta pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, hasil tangkapan ikan warga sangat menurun. Selain kapal asing, penangkapan ikan juga dilakukan oleh kapal nasional yang menggunakan jaring seperti pukat mayang yang menyapu bersih isi laut. Sementara warga Anambas dalam menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing demi menjaga ketersediaan ikan yang merupakan mata pencarian utama nelayan Anambas. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)