Foto : Walikota Batam Ahmad Dahlan menerima penghargaan Adipura dari Presiden RI SBY
Batam masih tetap menjadi pilihan investor untuk berinvestasi, pada 2009 saja nilai investasi yang masuk ke kota ini sekitar 358,7 juta dollar AS yang terdiri dari 82 proyek baru. Kondisi itu memicu pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya selalu diatas rata rata nasional dan pada 2009 mencapai 7,18 persen. Pencapaian itu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Batam yang menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien.
Walikota Batam Ahmad Dahlan menjelaskan, sejak terpilih sebagai kepala daerah empat tahun silam, dia bersama dengan Wakil Walikota, Ria Saptarika telah berkomitmen untuk membangun perekonomian Batam dengan berlandaskan pada kinerja pemerintahan atau birokrasi yang bersih dan efisien.
Itu perlu, karena sebagai kota industri dan tujuan bagi investasi tidak hanya dari dalam negeri tapi mancanegara, Batam dituntut untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia dan di negara tetangga untuk meningkatkan daya saingnya.
Tabel Nilai Investasi Asing Sampai 2008
No Negara Nilai Investasi (dalam juta dollar AS) Jumlah Perusahaan
1 Singapura 819.112 363
2 Jepang 128.818 15
3 Malaysia 70.739 35
4 Taiwan 36.934 20
5 USA 20.584 10
6 Korea 14.010 16
7 British Virgin Island 8.557 3
8 Inggris 3.892 3
9 Australia 6.305 12
10 Hongkong 2.800 -
11 Cayman Island 2.177 -
12 Jerman 3.287 2
13 Saudi Arabia 1.950 -
14 Switzerland 28.550 -
15 China 7.305 10
16 India 3.100 -
17 Dermark 0.873 -
18 Mauritius 0.800 -
Beberapa langkah telah dilakukan misalnya dengan membangun sistem layanan investasi terpadu atau one stop service yang telah di resmikan pemerintah pusat melalui Menkoperekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu dengan nama Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Dengan sistem tersebut, investor bisa mengajukan aplikasi investasi melalui elektronik atau sistem on line sehingga berpotensi menghilangkan pungutan liar (Pungli). Selain itu, proses pengurusannya juga menjadi super cepat dan lebih murah.
Sistem layanan investasi yang dibangun di Gedung Sumatra Promotion Centre itu memberikan layanan investasi satu atap, sehingga investor cukup mengurus ijin di satu lokasi itu.
Ada sekitar 33 perijinan yang diberikan gedung tersebut antara lain, Perijinan dari kantor Badan Kordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) diantaranya, persetujuan Baru PMDN dan PMA, Persetujuan perluasan PMDN dan PMA, Angka pengenal importir terbatas (APIT) dan ijin usaha tetap (IUT) PMDN dan PMA.
Berasarkan MoU antara BKPM, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam sebanyak 6 perizinan menjadi tanggungjawab BKPM, 72 jenis perizinan 20 non perizinan seperti rekomendasi menjadi tugas Pemerintah Kota Batam serta 7 jenis perizinan dikeluarkan BP Kawasan Batam.
Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam memberi layanan perijinan antara lain izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Surat Keterangan Asal Produk (SKA), Perizinan dari Otorita Batam untuk mendirikan usaha di Kawasan ekonomi Khusus KEK Batam dan Perizinan Daerah lainnya
Layanan secara digital tersebut tidak hanya diberikan kepada pengusaha semata, untuk warga Batam yang sebagian besar adalah pekerja juga diberikan layanan berupa Digital Island yakni pemberian Hot Spot Gratis di beberapa lokasi Kota Batam dengan harapan warga di kota ini bisa meningkatkan pengetahuannya melalui akses internet tanpa bayar.
Pemerintah kota Batam juga menerapkan e – Government dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Dengan mengakses website yang dimiliki pemerintah maka warga di kota ini bisa memperoleh akses data tentang perekonomian Batam karena tersedia database mengenai ekonomi daerah.
“Dengan layanan yang serba digital dan elektronik tersebut, kami berharap bisa memberi kepuasan pada warga di kota ini dan sekaligus bisa menjadi pendorong bagi investor untuk menanamkan investasinya,” kata Ahmad Dahlan.
Langkah yang dilakukan pemerintah kota tersebut agaknya membuahkan hasil, itu terbukti dari terus mengalirnya arus investasi ke Batam dan saat ini jumlah perusahaan yang telah berinvestasi mencapai lebih dari 3.648 perusahaan asing dan dari dalam negeri.
Kondisi itu memungkinkan terjadinya penambahan kas daerah karena pendapatan naik, sehingga anggaran belanja atau APBD Kota Batam terus mengalami peningkatan. Pada 2006 APBD Batam hanya 474,5 miliar rupiah lalu naik menjadi 880 miliar rupiah pada 2007 dan 2008 menjadi 883 miliar rupiah. Pada 2009 APBD Kota Batam menembus angka satu triliun rupiah atau tepatnya 1,32 triliun rupiah.
Tabel : PDRB Kota Batam
Keterangan 2006 2007 2008
Produk domestic regional bruto
atas dasar harga pasar 29.229.330,43 33.022.502,77 38.264.217,84
Produk domestic regional netto
atas dasar harga pasar 23.341.853,11 25.871.841,15 29.941.750,26
Per kapita produk domestic
regional bruto 44.556.634,45 47.388.251,09 51.710.848,27
Per kapita pendapatan regional 32.556.694,01 33.836.279,69 36.818.123,97
Menurut Ahmad Dahlan, setelah membereskan birokrasi agar lebih bersih dan efisien dalam memberikan layanan kepada investor dan warga, pihaknya juga terus membangun dan menyempurnakan infrastruktur kota seperti air, listrik dan telepon. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerangi kota Batam melalui pengadaan lampu di seluruh jalan yang ada di pusat kota, kemudian membangun fasilitas bermain atau taman di tengah kota dan membangun drainase agar Batam tidak seperti Jakarta yang selalu di dera banjir setiap tahunnya ketika musim penghujan datang.
Untuk itu, pada tahun 2010 ini Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan dana cukup besar guna memelihara saluran drainase sepanjang 54.420 meter di hampir seluruh pelosok kota Batam.
Wakil Walikota Batam Ria Saptarika menambahkan, sebagai kota yang memang telah di proyeksikan menjadi pusat pertumbuhan Indonesia di bagian barat dengan visi menjadi Bandar Dunia Madani, maka pembangunan sumber daya manusia sebagai motor penggerak yang akan mewujudkan visi tersebut sangatlah penting.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam sangat antusias membangun lembaga pendidikan formal maupun non formal dan tahun 2010 ini, Pemerintah Kota akan membangun lagi 48 unit ruang kelas baru.
Tabel Pendidikan Kota Batam 2009
Keterangan Jumlah
Sekolah TK-SMU 789 unit
Siswa 144.776 orang
Guru 8.200 orang
Tidak hanya membangun infrastruktur sekolah, Pemerintah Kota juga mengganggarkan dana relatif besar untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan yang kurang mampu, pada tahun 2009 jumlah siswa yang mendapat beasiswa dari Pemko sebanyak 14.613 orang siswa.
Pemko juga telah memberikan dana tunjangan sekolah berupa tunjangan transportasi untuk siswa di Hinterland yakni sejumlah 1.220 siswa. Tunjangan itu diberikan agar siswa di Hinterland dapat menjangkau sekolah dengan mudah mengingat letak sekolah dan tempat tinggalnya relatif jauh.
Di sektor kesehatan, kata Ria Pemko Batam telah membangun sekitar dua unit rumah sakit, 13 Puskesmas, 49 Puskesmas pembantu, 37 unit Polindes, 7 unit Poskesdes, Puskesmas keliling darat dan laut sebanyak 35 dan posyandu sebanyak 294 unit. Sementara itu, jumlah rumah sakit swasta di Batam mencapai 72 unit, 180 balai pengobatan dan 67 unit rumah bersalin.
Saat ini pemerintah Kota sedang mengembangkan rumah sakit umum daerah yang akan ditingkatkan statusnya dari Tipe D ke Tipe C. Untuk itu dibutuhkan anggaran sekitar 84,5 miliar rupiah.
Di sektor Pariwisata, Pemerintah Kota telah mencanangkan tahun ini sebagai tahun kunjungan wisata atau Batam Visit 2010.
Kepada Dinas Pariwisata Batam Guntur Sakti, Pemko menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak banyaknya, namun paling tidak diupayakan sebesar 1,2 juta. Untuk itu telah disiapkan berbagai agenda untuk menjaring wisatawan datang ke Batam.
Namun, kata Guntur dengan adanya pemberlakuan kebijakan tariff tunggal Visa on Arrival (VoA) yang mengenakan cash masuk ke Indonesia sebesar 25 dollar AS untuk jangka waktu 30 hari diperkirakan akan menekan kunjungan wisatawan ke Batam, pasalnya wisatawan yang berkunjung ke kota ini rata rata ijin tinggalnya hanya dua sampai tiga hari, sehingga kurang adil bila harus membayar 25 dollar AS. Oleh karena itu Pemko Batam berharap pemerintah pusat mau mengaji ulang kebijakan tersebut. (gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar