Pulau Nipah Dikembangkan Jadi Terminal BBM

NIPAH – Pemerintah berencana mengembangkan Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar berbatasan dengan Singapura sebagai terminal bahan bakar minyak (BBM) selain pangkalan TNI. Untuk itu Menteri Kelautan dan Perikanan telah menunjuk satu perusahaan yang akan mengelola pulau tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhamad mengatakan pemerintah telah melakukan reklamasi dengan biaya miliaran rupiah untuk menjaga Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar agar tidak tenggelam. Saat ini, pulau tersebut sudah dijadikan pangkalan TNI dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi kawasan komersil. Sebagai kawasan komersil, Pulau Nipah akan dikembangkan menjadi terminal bahan bakar minyak karena peluangnya sangat menguntungkan seiring banyaknya kapal kapal besar dari berbagai Negara yang melintasi pulau tersebut. Untuk itu, kata Fadel pihaknya telah menunjuk satu perusahaan yang akan mengelola kawasan tersebut. Dengan dikembangkanya pulau Nipah diharapkan bisa membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pulau. “Satu perusahaan sudah diberikan hak untuk mengelola pulau tersebut,” katanya, saat berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu. Sayangnya Fadel tidak menyebutkan nama perusahaan. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat mengunjungi pulau Nipah Kamis (21/7) mengatakan, untuk pengembangan pulau Nipah sebagai pangkalan TNI dan pusat ekonomi, pihaknya melakukan observasi dan peninjauan langsung yang dilakukannya bersama rombongan ke Pulau Nipah sebagai langkah awal sekaligus bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan pulau itu sebagai pusat pertahanan dan perekonomian. Kedepanya, Pulau Nipah akan dijadikan contoh dan model pembangunan pulau-pulau terluar Indonesia. Saat ini pembangunan infrastruktur pertahanan sedang berlangsung dan setelah selesai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sarana pendukung perekonomian kelautan. Pembangunan infrastruktur perlu segera dilakukan untuk mendukung kinerja KKP yang nantinya akan bekerja sama dengan investor untuk pengembangan kegiatan perekonomian di pulau tersebut. Terkait sulitnya komunikasi di Pulau Nipah, Sjafrie mengatakan, Kementerian Pertahanan akan segera membangun sarana komunikasi di pulau tersebut sehinggaakses informasi bisa cepat diterima dan komunikasi akan dapat dilakukan lebih baik. Dalam kunjungannya ke Pulau Nipah kemarin, Sjafrie didampingi pejabat Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mabes TNI, KKP, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pulau Nipah adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan Singapura. Dahulunya, pulau nipah hanya sebatas pulau karang dan setelah dilakukan reklamasi luasnya saat ini mencapai lebih dari 10 hektar. Sejak dulu, pulau itu tak berpenghuni dan saat ini terdapat prajurit TNI yang disiagakan secara bergantian di pulau yang masuk dalam wilayah Kecamatan Belakangpadang Kota Batam Provinsi Kepri. (gus).

Puluhan Pejabat Bintan Terlibat Korupsi Dana Koperasi

BINTAN – Puluhan pejabat Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau diduga terlibat korupsi dana bantuan koperasi senilai 5 Miliar rupiah karena sejak dikucurkan pada tahun 2003 hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan. Ketua Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Bintan Provinsi Kepri Baharudin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2003 mengucurkan dana bantuan modal koperasi senilai 5 miliar rupiah melalui Pusat Koperasi Distribusi (PKD). Banyak penerima pinjaman bukan berbentuk koperasi bahkan ada yang atas nama pribadi baik dari pejabat maupun anggota dewan. Padahal dana tersebut mestinya digunakan untuk membantu penguatan koperasi. “Sejumlah pejabat, anggota DPRD dan orang dekat pejabat serta oknum wartawan ikut menerima pinjaman bantuan koperasi senilai 5 miliar rupiah yang dikucurkan tahun 2003 dan sampai sekarang sebagian besar dana tersebut belum dikembalikan,” katanya, Kamis (21/7). Dijelaskan, seorang kenalan Bupati Bintan Ansar Ahmad yang bernama Baharudin Yusuf bahkan memperoleh pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dan belum pernah mengangsur pinjaman tersebut hingga dia meninggal dunia sehingga asetnya berupa bangunan rumah disita. Kemudian penerima pinjaman modal lainnya yang memperoleh bantuan puluhan juta rupiah antara lain, Alan Wahsyahlan yang merupakan wartawan salah media harian terbitan Batam, Henrio Supono mantan Kadis Koperasi Kabupaten Kepulauan Riau, M Hendri mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Bintan. Benny Subandi mantan Ketua PKD Kepri, Iskandar mantan Ketua III PKD Kepri yang kini menjabat Kepala Bidang Koperasi Dinas UKM Koperasi Perindag Bintan, Ponijan pegawai Dinas Koperasi Kepri, Sugito Rusmin mantan Sekretaris PKD Kepri dan sejumlah nama lainnya. Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Bintan juga mendapat pinjaman seperti Djoko Zakaria , Mastur Taher dan Zulkifli. Pengungkapan nama nama tersebut kata Bahar bukan untuk mendiskreditkan seseorang. Namun untuk membuktikan bahwa dana bantuan untuk PKD Kepri itu juga turut dinikmati oleh sejumlah pihak. Oleh karenanya, Bahar yang baru memegang kendali PKD Kepri sejak tahun 2007 merasa perlu menjelaskan kepada masyarakat soal kekosongan keuangan PKD saat ini. Desakan untuk mengungkapkan data penerima pinjaman PKD Kepri sebelumnya datang dari berbagai pihak. Anggota DPRD Djoko Zakaria meminta PKD untuk berani mengungkapkan siapa saja penerima pinjaman tersebut. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengejar piutang PKD yang masih ada. Dukungan kepada PKD untuk membeberkan nama-nama peminjam bermasalah juga disampaikan mantan Bupati Bintan, Huzrin Hood. Ironisnya, Huzrin diduga terlibat dalam pengucuran dana tersebut karena pada dokumen naskah perjanjian kerja sama bantuan koperasi senilai 5 miliar rupiah tertanggal 1 Oktober 2003 tersebut mendapat persetujuan dari Huzrin. Dokumen itu ditandatangani oleh tujuh pengurus PKD waktu itu yakni Benny Subandi Anda ketua umum, Mayor (Laut) Thamrin Ferly ketua I, Burhan Usman ketua II, Iskandar ketua III, Sugito Rusmin sekretaris I, Warakinis sekretaris II dan Soenarno sebagai bendahara. Selain pengurus, perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Hendrio Supono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepri waktu itu. Dua orang saksi M.Yatim kepala Perindag Kepri dan Raja Muhamad Akib Rachim Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bintan turut meneken serta nama Huzrin Hood Bupati Bintan sebagai pihak yang mengetahui. (gus).

Adu Kuat Peritel Berebut Pasar

Besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan warganya yang terus meningkat menjadi peluang bagi peritel untuk mengeruk keuntungan setinggi tinggnya menyebabkan persaingan antar perusahaan ritel kian terbuka dan semakin kentara untuk menjadi yang terbaik dan paling besar.

Kompetisi itu tidak hanya terjadi antar peritel besar seperti Hypermart, Carrefour, Giant Lotte, serta Hero dan Ramayana serta Matahari tetapi juga terjadi pada peritel menengah seperti Alfamart, Indomaret dan 7 – Eleven serta Circle K. Sebagai kompetitor baru di bisnis minimarket, 7-Eleven menerapkan konsep convenience store. Berbeda dengan minimarket lainnya yang umumnya hanya menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga, gerai retail milik anak usaha PT Modern Internasional Tbk itu menambahkan fasilitas meja dan kursi di halaman depan toko. Meja dan kursi tersebut bisa digunakan konsumen untuk nongkrong sembari menyantap makanan atau minuman yang dibeli di 7-Eleven.

Strategi itu untuk sementara dinilai berhasil menjadikan 7-Eleven sebagai tempat nongkrong alternatif teramai di Jakarta. Toko itu juga mampu menyediakan fasilitas nongkrong bagi kaum muda dengan biaya murah. Konsep convenience store yang diusung 7-Eleven diterjemahkan dengan penataan dekorasi, suasana, tata pencahayaan gerai, baik indoor maupun outdoor, yang mampu membuat pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu di sana.

Ketua Departemen Dana dan Informasi Pasar Aprindo Roy N Mandey mengatakan, kompetisi antar perusahaan ritel tidak dapat dihindari dan itu juga terjadi di bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan ritel harus mampu memberi inovasi dan layanan terbaik pada konsumenya agar loyalitas konsumen bisa dijaga.
Terlebih, semakin banyak peritel asing masuk ke Indonesia dengan investasi yang besar. Misalnya Lotte grup dari Korea yang sudah mengandeng PT Ciputra Property Tbk (CTRP) untuk memperluas pasarnya di Indonesia dengan menyewa seluruh area mal Ciputra World yang investasinya senilai 27 juta dollar AS.

Presiden Direktur Lotte Departemen Store, Chang-Suk Suh saat konferensi pers di Ciputra Galery Marketing, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/7) mengatakan, Lotte Departemen Store akan menyewa seluruh area mal di Ciputra World Jakarta seluas 130 ribu meter persegi (m2) selama 20 tahun. Perseroan juga akan melakukan inovasi dengan menawarkan paradigma baru dalam berbelanja bagi konsumen Indonesia.

"Kami menawarkan area berbelanja baru yang memungkinkan konsumen untuk mendapat informasi fesyen terkini. Kami juga mengambangkan gerai yang berfokus pada konsumen serta memberikan kontribusi kepada lingkungan melalui kegiatan CSR dengan konsumen," katanya.

CEO Senayan City, Handaka Santosa mengatakan, dinamika perkembangan usaha di bidang ritel tumbuh dengan pesat, ditandai dengan semakin banyaknya gerai gerai ritel modern dan makin tumbuhnya daya beli konsumen di sektor ini. Namun persaingan usaha di bidang ritel pun semakin kuat hingga bila tidak pandai mengelola sumber sumber daya yang di miliki bisa jadi apa yang di kelola akan menjadi tersisihkan oleh para pesaing.

Untuk memenangkan persaingan tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan perusahaan ritel, pertama, perusahaan ritel harus pandai mengikuti situasi pasar, dan jeli melihat yang diinginkan oleh pasar lokal.

”Ciptakan sesuatu yang baru, misalnya membuat suasana belanja yang berbeda,” katanya. Untuk itu, bisa dilakukan perbandingan atau kajian dari peritel lainnya yang sudah memiliki manajemen yang baik, namun tidak dianjurkan meniru.

Kedua, terapkan inovasi sesuai kondisi, untuk itu perusahaan ritel dituntut untuk mampu berinovasi dengan sumber daya yang dimiliki, namun harus sesuai dengan sasaran. Ketiga, harus diperhitungkan ketersediaan sarana penunjang. Misalnya jika ingin menggelar acara dimalam hari, maka harus diperhatikan ketersediaan angkutan seperti taksi atau kendaraan umum lainnya. Keempat, pelayanan kepada konsumen harus ramah layaknya menjamu tamu. Lalu berusaha untuk memilih atau menjual merek ternama yang sudah dikenal. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah Maintenance, untuk itu pekerja harus memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan penuh senyuman. Jangan memburu pelanggan atau membuat mereka merasa diikuti atau diawasi. Patuhi jam operasional, namun tetap fleksibel jika ada pelanggan yang masih ingin berbelanja.

Yang tak kalah penting, kata dia harus diperhatikan Desain interior karena pandangan mata merupakan hal yang menentukan. Desain yang apik dan menarik akan mengundang pengunjung untuk masuk, lalu harus diperhatikan juga faktor kebersihan dan kenyamanan. (gus).

Sebanyak 87 Imigran Srilanka Bertahan di Atas Kapal

BATAM – Sebanyak 87 imigran gelap asal Srilanka yang ditangkap di perairan Kepulauan Riau pada Kamis (7/7) masih bertahan di atas kapal MV Alicia dan tidak mau dipindahkan ke rumah tahanan imigrasi (Rudenim) meskipun sudah didesak turun oleh United Nations Hight Commisioner Refugees (UNHCR). Para imigran ingin meneruskan perjalanan ke Selandia Baru.

Dari perundingan yang dilakukan UNHCR dan Empat perwakilan imigran Srilanka disebutkan bahwa para Imigran menolak dipindahkan ke Rumah Tahanan Imigrasi dan minta aparat Indonesia untuk membebaskan mereka untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Negara tujuan Selandia Baru. Para Imigran bahkan mendesak UNHCR dapat menghadirkan Dutabesar (Dubes) Selandia Baru untuk menemui mereka di atas kapal MV Alicia.

Kepala Seksi Pengawasan Imigrasi Tanjungpinang, Poltak Simanjuntak mengatakan, kalau melihat kondisi dan keinginan ke 87 warga negara Srilanka ini, semakin aneh-aneh dan terkesan tidak konsiten dengan omongan dan permintaan sebelumnya. Saat ditangkap Ditpolair, mereka mengaku bersedia dibawa dan ditempatkan di Rudenim Pusat di Tanjungpinang. Namun, setelah sampai di Pelabuhaan Tanjungpinang, imigran Srilanka kembali meminta agar IOM dihadirkan. Setelah IOM datang, mereka kembali meminta agar UNHCR dapat dihadrikan.

“Setelah IOM dan UNHCR dihadirkan, imigran Srilanka kembali meminta pada UNHCR dan pemerintah Indonesia agar dapat menghadirkan Dubes Selandia Baru untuk menemui mereka. " katanya, Rabu (20/7). Permintan itu jelas sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi.

Kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang Sugio mengatakan, akan tetap mengusahakan lobi untuk membujuk ke-87 warga negara Srilanka itu mau turun dari kapal MC Alicia.

”Kami akan menempuh langkah terakhir pemberlakukan UU Imigrasi jika para Imigran tidak juga turun dari Kapal. Namun, saat ini Kita akan tetap meminta dan negosiasikan agar mereka mau turun untuk diregistrasi serta diverifikasi UNHCR," katanya.

Sebagaimana diketahui, imigran gelap asal Srilanka ditangkap setelah kapal MV Alisia berbendera Indonesia yang mereka tumpangi rusak di perairan Pulau Galang. Penangkapan berawal dari informasi pihak kepolisian Kanada melalui pesan singkat telegraf yang dikirim langsung ke Polda Kepri. Melalui pesat tersebut, Ditpolair Polda Kepri bersama satuan polisi udara serta seluruh jajaran terkait, langsung mencari kapal yang diduga membawa imigran gelap tersebut.

"Kita langsung melacak informasi yang diberikan kepolisian Kanada itu melalui kerja sama seluruh jajaran Polda Kepri. Tepat pada Kamis (7/7), kita menemukan kapal itu tengah berlayar di perairan Utara Bintan dan Singapura," kata Direktur Polair Polda Kepri Kombes M Yassin Kosasih.

Setelah mengetahui posisi kapal, Polair Polda Kepri melakukan pengintaian di sekitar perairan tersebut. Akan tetapi, ketika sampai di perairan yang dimaksud, kapal yang sebelumnya bernama MV Adrian IV tersebut telah hilang dari lokasi pencarian. "Mereka hilang, akan tetapi kita terus mengejar ke mana hilangnya kapal itu. Dan akhirnya, tepat pada Sabtu (9/7) pada pukul 10.45 WIB, mereka kembali terlacak oleh kita dan sedang berada di perairan Pulau Galang. Khawatir mereka menggunakan senjata api, kita mengerahkan kemampuan kepolisian, baik kapal, helikopter dan sebagainya, untuk langsung terjun menangkap kapal itu," katanya.

Menurut keterangan salah seorang Imigran, Kumaran (40) yang tidak mau disebutkan namanya, mereka membeli kapal tersebut dengan harga 2 juta dolar AS di Malaysia. Tujuan mereka bukan ke Indonesia, melainkan ke Selandia Baru untuk mencari suaka politik.

"Negara kami sedang kacau, kami bukan ke Indonesia, tapi mau ke Selandia Baru. Kami mohon lepaskan dan biarkan kami hidup bebas," kata Kumaran. (gus).

Bisnis Ritel Semakin Mengiurkan

Naiknya indeks kepercayaan konsumen berimplikasi pada peningkatan konsumsi di dalam negeri sehingga target pertumbuhan ritel 20 persen dengan omset 120 triliun rupiah tahun ini diperkirakan tercapai seiring langkah perusahaan ritel yang kian ekspansif.


Tabel : Kinerja Perusahaan Ritel

Emiten Penjualan Bersih (Rp) Laba (rugi) Bersih (Rp)
Q1 - 2010 Q1- 2011 Q1 – 2010 Q1 - 2011

PT Matahari Putra
Prima Tbk 3,26 triliun 2,064 triliun 44,77 Miliar 22,49 Miliar
PT Sumber Alfaria
Trijaya Tbk 2,8 Triliun 3,89 triliun (24,7 Miliar) (14,75 Juta)
PT Ramayana Lestari
Sentosa Tbk 893,6 Miliar - 25,5 Miliar -
PT Hero Supermarkettbk 1,7 Triliun 1,96 Triliun 43,9 Miliar 55,5 Miliar
PT Mitra AdiperkasaTbk 1 Triliun 1,3 Triliun 30,2 Miliar 44 Miliar
Sumber : Bursa Efek Indonesia

Riset yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) menyebut indeks kepercayaan konsumen (IKK) meningkat 0,7 persen pada Mei 2011 menjadi 90,6 dari 90,0 pada April 2011 disebabkan masyarakat terus memberikan penilaian yang lebih baik terhadap keadaan ekonomi saat ini dan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, termasuk harga pangan. Kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya juga terus menguat pada bulan Mei. Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) naik sebesar 1,23 persen menjadi 93,6 dari 92,4 pada bulan April 2011.

Ketua Departemen Dana dan Informasi Pasar Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Roy N Mandey kepada Koran Jakarta mengatakan, naiknya indeks kepercayaan konsumen menandakan kecenderungan masyarakat berbelanja di dalam negeri meningkat sehingga konsumsi tumbuh signifikan.

“Naiknya indeks kepercayaan konsumen dan terjaganya inflasi serta proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 6,5 persen menjadi dasar bagi perusahaan ritel untuk tetap ekspansif sehingga target pertumbuhan ritel 20 persen tahun ini optimistis tercapai,” katanya, Rabu (20/7).

Terlebih penetrasi ritel nasional saat ini masih terbilang kecil yakni kurang dari 20 persen, dimana dari 1 juta penduduk hanya terdapat 52 ritel sedangkan Singapura 200 ritel, Korea Selatan 360 ritel, Taiwan 520 ritel dan Malaysia 165 ritel (Riset AC Nielsen). Itu menunjukan sektor ritel sangat prospektif, sehingga peritel asingpun tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Roy ada beberapa perusahaan ritel asing yang akan membuka gerainya di tanah air hingga akhir tahun ini, selain itu peritel asing yang sudah ada juga berencana melakukan ekspansi usahanya seperti yang akan dilakukan Carrefour (Canada), Lotte (Korea) dan lainnya. Kondisi itu akan memicu tingkat kompetisi yang semakin ketat sehingga manajemen harus memperbaiki dan menyempurnakan layanannya kepada konsumen agar loyalitas terjaga.

Meskipun industri ritel kedepannya cukup prospektif, namun menurut Roy investor juga harus memperhatikan faktor risikonya, antara lain kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, gejolak suku bunga bank, peningkatan inflasi dan kondisi politik yang tidak stabil. Jika hal itu terjadi, kata dia akan memicu penurunan daya beli masyarakat sehingga penjualan akan mengalami penurunan.

Untuk menjaga pertumbuhan industri ritel tersebut, Pemerintah juga diminta berperan lebih besar, caranya dengan menyederhanakan regulasi dan birokrasi, khususnya yang terkait dengan ijin usaha di daerah, biaya pengurusan ijin. Selama ini, pengusaha ritel nasional masih harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengurus ijin-ijin usaha, padahal di negara lain biayanya sangat minim.

Kinerja Perusahaan

Sejumlah perusahaan ritel berencana membuka puluhan gerai hingga akhir tahun ini untuk memperbesar keuntunganya. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart berencana membuka 800 sampai 1.000 gerai baru di sejumlah kota besar Indonesia. Itu dilakukan untuk mencapai target penjualan 18 triliun rupiah pada tahun ini, naik 28,57 persen dibanding tahun lalu yang 14 triliun rupiah.

Komisaris Utama Sumber Alfaria Trijaya Djoko Susanto mengatakan, hingga saat ini perseroan telah memiliki sekitar 5.200 gerai yang tersebar di Indonesia, dan jumlahnya akan terus bertambah. Selain menambah gerai, perseroan juga berinovasi dengan membuka bidang usaha baru penyediaan makanan siap saji (ready to serve and ready to drink). Namun, dia belum dapat memastikan kapan hal itu dapat direalisasikan.

Terkait dengan kinerja kuartal tiga ini, perseroan optimistis tumbuh signifikan dipicu peningkatan konsumsi jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Pada bulan bualn tersebut, kontribusi penjualan biasanya mencapai 40 persen. Sementara itu, pada kuartal satu 2011, perseroan sudah membukukan penjualan 3,89 triliun rupiah naik 38,9 persen dibanding periode sama 2010 yang 2,8 triliun rupiah. Sedangkan rugi bersihnya turun dari 24,7 juta rupiah menjadi 14,7 juta rupiah.

Perusahaan ritel lainnya, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) juga mengalami pertumbuhan signifikan. Laba bersih pada kuartal satu 2011 naik 45 persen menjadi 44 miliar rupiah disbanding periode sama tahun sebelumnya 30 miliar rupiah. Penjualan bersih mengalami peningkatan sebesar 21 persen menjadi 1,269 triliun rupiah disbanding periode sama 2010 yang 1,048 triliun rupiah.

Corporate Secretary Mitra Adiperkasa, Fetty Kwartati mengatakan, kontribusi penjualan didapat dari divisi department store sebesar 26 persen, specialty store 59 persen, food and bevarage sebesar 12 persen, dan lainnya sebesar tiga persen. Secara geografis, kontribusi penjualan paling banyak berasal dari Jakarta sebesar 74 persen dan sisanya dari daerah sekitar Jawa dan Sumatra serta Sulawesi dan Kalimantan. Perseroan saat ini mengoperasikan 887 gerai di 25 kota di seluruh Indonesia dengan total area seluas 425.721 m2. Adapun ritel internasional terbaru yang telah diluncurkan pada kuartal pertama antara lain, Stradivarius, Bershka, dan Payless ShoeSource.

Sementara itu, PT Hero Supermarket Tbk juga kian ekspansif dengan rencana menambah empat gerai baru Giant hingga akhir Juli 2011. Dua di antaranya akan dibuka di Jababeka, Bekasi, dan Jonggol, Bogor. Dengan demikian, perseroan memiliki gerai sebanyak 500 dari sebelumnya 496 gerai.

Presiden Komisaris Hero Ipung Kurnia menyatakan, pihaknya senantiasa membuka gerai baru setiap tahun untuk memperbesar kapasitas perusahaan dalam memenangi persaingan antar perusahaan ritel.

Menurutnya, persaingan industri retail yang ketat sebenarnya menunjukkan adanya potensi pasar yang besar. Apalagi, lanjut dia, pasar modern sudah merakyat. "Selama ini, market yang diciptakan Hero selalu disambut baik oleh publik. Untuk luar Jawa, asal ada market-nya, akan kami kembangkan," katanya.

Terkait kinerja tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan dan laba bersih 15 persen.

Pada kuartal satu 2011 saja, perseroan telah membukukan laba bersih 55,5 miliar rupiah dengan penjualan 1,96 triliun rupiah, lebih tinggi dibanding perolehan tahun lalu. Perseroan saat ini telah mengoperasikan 38 gerai Giant Hypermarket, 46 gerai Hero Supermarket, 76 gerai Giant Supermarket, 208 Guardian (kesehatan dan kecantikan), dan 129 gerai Starmart (minimarket). Kelima jenis gerai menyerap 13.400 tenaga kerja.

Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang sebelumnya mengatakan industri ritel akan tumbuh 15 persen pada tahun ini didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan bisa mencapai 6,6 persen, indeks pendapatan per kapita yang tumbuh menjadi 3.230 dollar AS dari tahun sebelumnya sebesar 3.004 dollar AS, serta perkiraan pertumbuhan kredit pada kisaran 20-22 persen selama tahun ini.

Edwin mengingatkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha ritel tetap menajamkan pandangan untuk melihat setiap peluang yang ada, serta menciptakan inovasi baru, baik dari sisi produk maupun pemasaran untuk mengatasi ketatnya persaingan.

Hal senada juga juga diungkapkan oleh analis Infovesta Utama Praska Putrantyo. Dia melihat pertumbuhan ekonomi mencerminkan masih tingginya konsumsi masyarakat dan pemerintah pada tahun ini. Hal itu juga membuat kinerja perusahaan-perusahaan di bidang industri ritel atau perdagangan eceran bisa tumbuh setidaknya 15 persen pada tahun ini. Rencana ekspansi sejumlah perusahaan ritel dengan menambah gerai di sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa juga diyakini dapat meningkatkan kinerja emiten-emiten tersebut. (gus).

Dicari Investor Untuk Kembangkan Pulau Dompak

Dicari investor atau mitra strategis untuk pengembangan kawasan wisata terpadu di Pulau Dompak Provinsi Kepulauan Riau. Luas Lahan 300 hektare peruntukan untuk kawasan wisata berada di pinggir laut deket pusat pemerintahan provinsi kepri.

Indonesia-Malaysia Patroli Bersama di Selat Malaka

BATAM - Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia melakukan patroli bersama di Selat Malaka pada 18-30 Juli 2011 untuk mencegah sekaligus memberantas penyelundupan yang marak di perairan tersebut.



Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono mengatakan, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia atau Patkor Kastima merupakan agenda tahunan yang sudah dilakukan sejak 1994, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menandakan eratnya hubungan bilateral dalam bidang kepabeanan antara kedua Negara.

“Adapun tujuan dari Patkor Kastima untuk meningkatkan penegakan hukum yaitu undang-undang kepabeanan kedua negara, lalu menjalin saling pengertian dan kerjasama antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai bersama Kastam Diraja Malaysia dalam melaksanakan patroli laut, baik secara koordinasi maupun patroli laut rutin,” katanya, Selasa (19/7).

Patroli itu juga merupakan upaya preventif maupun represif untuk menghambat, menangkal dan memberantas perkembangan perdagangan ilegal dan penyelundupan nakotika.

Dikatakan, dalam kegiatan Patkor Kastima tahun ini, Indonesia mengerahkan kapal patroli FPB BC 30001, kapal patroli FPB BC 7003, kapal patroli FPB BC 70005 dan kapal patroli VSV BC 1608. Sedangkan dari Malaysia kapal Perantas KB 85, Perantas KB 51, Penumpas P005, Perantas KB 82 dan Perantas KB90.

”Patroli ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di wilayah yuridiksi masing-masing dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyelundupan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, M Khalid bin Yusuf yang hadir saat pembukaan kegiatan mengatakan, kegiatan itu merupakan perwujudan kerja sama dan koordinasi dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan di sepanjang perairan Selat Malaka.

“Kegiatan ini penting untuk mempererat komunikasi kedua instansi. Komunikasi seperti surat-menyurat lebih bersifat formalitas dan kurang efektif di tataran lapangan,” katanya.

Selain di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia juga sudah bersepakat untuk memberantas penyelundup barang serta jasa yang melintasi daerah perbatasan Kalimantan-Sabah, sebab di daerah itu sering terjadi perselisihan paham akibat pelanggaran batas wilayah.

Rawan Penyelundupan

Peredaran barang-barang ilegal di wilayah Kepulauan Riau Selat Malaka, sering terjadi dan sulit dihapus secara tuntas disebabkan banyaknya pulau-pulau kecil yang menjadi pintu masuk. Barang-barang selundupan tersebut banyak ditemukan mulai dari pakaian bekas sampai mobil mewah, menjadi komoditas yang tak luput diselundupkan ke wilayah Selat Malaka.

Berdasarkan hasil laporan Direktorat Bea dan Cukai Kepulauan Riau, sejak periode Oktober 2009 hingga Oktober 2010 ada 78 kegiatan keluar masuk barang ilegal yang ditindak Bea dan Cukai. Jumlahnya terus meninggat hingga tahun 2011 ini.

Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Untung Purwoko mengatakan, modus operandi yang digunakan antara lain memanfaatkan perairan perbatasan yang dekat dengan jarak tempuh singkat. Menggunakan kapal kayu hingga speed boat berkecepatan tinggi yang biasa mengangkut mobil. Lalu memanfaatkan kondisi geografis yang berbatasan dengan Negeri Jiran,

“Mereka menunggu kelengahan petugas dan luasnya daerah pengawasan. Para penyelundup cukup cerdik, mereka menyebarkan orang untuk melakukan counter intelejen. Jadi saat pengawas lengah, kapal mereka melaju," kata Untung.

Barang-barang selundupan yang sering ditemukan antara lain, barang bekas, barang elektronik, HP, dan beras. Sementara untuk ekspor ilegal, barangnya biasanya adalah kayu, BBM, dan pasir timah. (gus).

Ribuan Tupai Serang Tanaman Kelapa

NATUNA – Ribuan tupai menyerang tanaman kelapa milik warga di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sejak awal tahun 2011 menyebabkan hasil panen anjlok sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.



Kepala Bidang Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Windra mengatakan, serangan tupai terhadap tanaman kelapa warga sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, namun pada saat itu jumlah tupai sedikit dan saat ini jumlahnya meningkat hingga ribuan ekor. Akibatnya, ribuan butir buah kelapa di atas pohon rusak dimakan tupai sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.

“Kami kesulitan membasmi tupai karena jumlahnya banyak dan tidak ada obat pembasmi tupai yang ampuh karena gerak tupai sangat lincah,” katanya, Senin (18/7).

Untuk membasmi tupai tersebut, kata Windra pihaknya melibatkan masyarakat dengan cara memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap satu ekor tupai. Tupai merupakan hewan yang paling banyak dijumpai di Natuna, sebab hewan pengerat itu suka memakan buah kelapa yang banyak tersebar di Natuna.

Lahan Kering

Warga Natuna juga harus menghadapi persoalan kekeringan lahan yang terjadi di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. Puluhan hektar sawah mengalami kekeringan sejak dua pekan terakhir disebabkan cuaca ekstrim. Sementara keberadaan bendungan irigasi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Salah seorang petani di Desa Air Lengit , Iwan mengatakan, dia dan petani lainnya terpaksa tidak mengolah sawah karena tanah persawahanya mongering dan keras sehingga sulit di olah.

“Struktur tanah yang semula berlumpur kini berubah menjadi keras. Kalau diolah sekarang, akan banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Biasanya kalau struktur tanahnya berlumpur, kami cukup dua sampai tiga kali mentraktor, tetapi kalau saat sekarang ini tidak cukup dengan mesin traktor saja, tapi juga harus dicangkul pake tangan" katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Iwan beralih mengolah lahan lain yang bisa ditanami sayur mayur, sambil menunggu turun hujan untuk kembali mengolah sawah. Dia berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigrasi agar sawah warga bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau. Warga desa Air Legit sebagian besar petani yang bercocok tanam padi, warga sudah berhasil melakukan panen beberapa kali dengan hasil produksi cukup banyak. Namun, persoalan air selalu menghantui warga setiap tahunnya terlebih saat musim kemarau, karena tanaman padi membutuhkan air cukup banyak. (gus).

Batam Pacu Pembangunan Infrastruktur

Badan Pengusahaan FTZ Batam atau Otorita Batam terus memacu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah ini, seperti rencana pengembangan pelabuhan kargo Batu Ampar, Jalan tol, monorail, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan limbah, sayangnya keterbatasan pembiayaan menjadi kendala.



Pulau Batam memang sudah dirancang sejak masa Presiden Soeharto sebagai daerah industri maju yang diharapkan bisa bersaing dengan kota di seberangnya yakni Singapura. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.

Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap Batam tak juga berkurang, daerah itu bahkan kembali diberi fasilitas istimewa dengan status FTZ atau Kawasan Pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga tarif, pajak dan cukai menjadi nol persen untuk aktivitas ekspor dan impor. Untuk meningkatkan daya saingnya, Batam juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan beberapa proyek akan dikerjakan seperti proyek jalan tol, monorail, pengembangan pelabuhan batu ampar, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan air limbah.

Ada empat lokasi pelabuhan untuk melayani kapal kargo dan enam lokasi terminal penumpang feri di sekitar pulau untuk meminimalkan kali perjalanan ke tujuan dengan lebih dari 130 perjalanan harian yang melayani Singapura dan Malaysia. Terbesar di pelabuhan Kabil berthing memiliki kapasitas 35.000 DWT (Dead Weight Ton) dan sedang diperbaiki untuk mengakomodasi kapal hingga 150.000 DWT. Dalam tahap akhir, akan memiliki total panjang dermaga 5,5 km dengan konsep Argometer 18. Kemudian, Hang Nadim di Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu 4.025-m melayani seluruh tubuh pesawat penumpang dan kargo dengan 18 penerbangan setiap hari ke Jakarta, dan 252 penerbangan mingguan ke kota-kota besar lain di Indonesia. Bangunan terminal memiliki total luas lantai 31.500 meter persegi dan secara bertahap akan dikembangkan ke dalam rancangan akhir 88.000 meter persegi.

Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar sebenarnya sudah mesti dikerjakan beberapa tahun lalu paska terpilihnya dua perusahaan asal Prancis yakni CMA-CGM yang menang dalam tender proyek itu. Sayangnya, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan perusahaan tersebut panceklik sehingga menunda pembangunan proyek hingga saat ini.

Terkatung-katungnya pengerjaan proyek pelabuhan Batu Ampar membuat sejumlah pihak gerah, karena kapasitas pelabuhan saat ini sudah tidak mampu menampung arus kontainer yang terus meningkat sehingga layanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, banyak pihak minta BP Batam segera mencari investor baru dengan melakukan tender ulang.

“BP Batam tidak akan berdiam diri dan menunggu, untuk itu kami telah mengultimatum dengan memberikan deadline kepada pihak CMA-CGM hingga Agustus 2011. Kami juga sudah membentuk tim dan sedang berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk kelanjutan proyek Batu Ampar,” kata Rustam.

Ketidakjelasan atas kelanjutan proyek pengembangan Batu Ampar tanpaknya juga berimbas pada rencana proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Batam karena diperkirakan Pemerintah pusat akan berpikir seribu kali untuk kembali menggelontorkan investasi triliunan rupiah seperti yang sudah pernah dilakukan. Pasalnya, pembangunan ekonomi kota Batam selama 30 tahun lebih biasa biasa saja, tidak seperti yang digambarkan BJ Habibie yakni bisa menyaingi Singapura.

Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat untuk mencari dana atau pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.

Kepala Riset Asia Financial Network, Rowena Suryobroto mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencari pembiayaan sendiri untuk mendanai proyek infrastrukturnya.

Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola proyek tersebut, atau dengan menerbitkan surat utang obligasi. Untuk menerbitkan obligasi maka pemerintah daerah harus membangun institusi kelembagaan dan keuangan yang kuat, kemudian proyek yang harus dibiayai juga harus menguntungkan sehingga investor mau bergabung.

BP Batam bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan proyek infrastruktur karena diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam Otonomi Daerah, namun banyak syarat yang harus dilakukan misalnya keuangan BP Batam haruslah transparan dan bisa diakses publik,” katanya. (gus).

Minat Asing Investasi di KEK BBK Tumbuh

Investor asing masih mengincar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk menanamkan modalnya sehingga investasi di daerah ini terus mengalami pertumbuhan, seperti yang dialami Batam dengan angka pertumbuhan 9,82 persen selama semester satu 2011. Untuk meningkatkan pertumbuhanya perlu kesiapan infrastruktur, epektifitas birokrasi dan kepastian hukum.



KEK BBK masih dipandang menarik bagi investor asing untuk berinvestasi dibanding kawasan sejenis di negeri tetangga. Itu terbukti dengan realisasi investasi mencapai triliunan rupiah selama Januari sampai Juni 2011. Di awal tahun, investor dari Malaysia yakni Landmark Holding Sdn Bhd membangun kawasan wisata terpadu Treasure Bay di Lagoi Kabupaten Bintan dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah. Proyek yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2011 tersebut saat ini dalam tahap pembangunan.

Investor Malaysia yakni Guang Chong Bhd melalui perusahaan terafiliasinya PT Asia Cocoa Indonesia (ACI) juga berinvestasi di Batam mendirikan pabrik coklat. Pabrik yang pengoperasiannya sudah dimulai awal Juli 2011 tersebut menghabiskan dana lebih dari 17 juta dollar AS setara dengan 153 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar.

Operational Manager Asia Cocoa Indonesia, Yau Tee Wan menjelaskan, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Batam Centre seluas 8 hektare itu memproduksi aneka produk coklat seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dengan kapasitas produksi 65.000 ton per tahun. Seluruh produksi nantinya akan di ekspor ke sejumlah Negara seperti Timur Tengah, Asia dan Eropa. Pengoperasian pabrik sebagian besar di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia berjumlah lebih 150 orang dan akan bertambah seiring pertambahan produksi.

Sementara itu, di Karimun sebanyak 45 perusahaan asing sudah mengurus ijin investasi dan saat ini menunggu pematangan lahan untuk pembangunan pabrik, delapan diantaranya merupakan perusahaan galangan kapal internasional.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, beberapa perusahaan asing yang sudah merealisasikan investasinya yakni PT Saipem Karimun Yard (SKY) dengan nilai investasi 50 juta dolar AS, PT Boskalis Internasional Indonesia dengan nilai investasi 500.000 dolar AS, PT Karimun Sembawang Shipyard senilai 61 juta dolar AS.

Kemudian ada dua perusahaan dari Eropa yang sudah menyatakan minat untuk berinvetasi di Karimun. Dua perusahaan itu bergerak di bidang bunker minyak serta galangan kapal berbahan baku beton. Nilai investasi awal yang akan ditanamkan dua perusahaan tersebut ditaksir 171,7 miliar rupiah..

”Perusahaan bunker minyak itu nantinya akan merekrut sedikitnya 20 perusahaan subkontraktor, sedangkan perusahaan galangan kapal akan merekrut ribuan orang pekerja sehingga dapat mengatasi pengangguran di Karimun,“ kata Nurdin.

Tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di KEK BBK memicu pertumbuhan nilai investasi selama semester satu di kawasan itu lebih tinggi dibanding tahun lalu. Di Batam saja angka pertumbuhannya mencapai 9,82 persen.

Kepala Biro Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rustam Hutapea mengatakan, selama Januari sampai Juni 2011 nilai investasi yang masuk ke Batam sebesar 81.960.000 dolar AS terdiri dari penanaman modal baru 43.455.000 dolar AS dan perluasan PMA 38.505.000 dolar AS. Angka itu mengalami peningkatan 9,82 persen dibanding periode sama 2010 yang 74.628.333 dolar AS. Negara asal investor itu adalah Singapura, Jepang, Malaysia, Taiwan, Austria, Australia, Korea Selatan, British Virgin Island, Mauritius, dan China yang bergerak di 20 bidang usaha seperti ekspor-impor, pembuatan kapal, dan industri elektronik.

Menurut Rustam, Batam masih menjadi pilihan investor asing untuk menanamkan modalnya karena lebih unggul dibanding kawasan sejenis di Negara lain. Keunggulan yang dimiliki Batam adalah berada di selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia, kemudian berstatus FTZ atau kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang memungkinkan investor untuk mengeluarkan biaya produksi lebih rendah karena aktivitas ekspor dan impor tidak dipungut pajak dan bea masuk, serta infrastruktur yang sudah siap. Meski memiliki keunggulan, BP Batam tetap melakukan promosi di berbagai Negara seperti promosi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Belanda.

Strategi lainnya membuka kantor perwakilan BP Batam atau Otorita Batam di beberapa Negara seperti Singapura dan Jepang. Jepang sendiri merupakan pasar yang sangat penting karena saat ini Jepang menempati urutan kedua sebagai investor terbesar di Batam setelah Singapura. Dalam waktu dekat diperkirakan akan ada investor asal Jepang yang menanamkan modalnya menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil, Rabu (13/7) untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu. Saat ini terdapat sekitar 20 perusahaan asal Jepang dengan nilai investasi pada 2008 saja sebesar 128.818 juta dollar AS.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan sewaktu berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, KEK BBK memang dipersiapkan untuk menampung investasi asing ke Indonesia sehingga banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, kontribusi nilai investasi dari BBK terhadap nasional diharapkan lebih tinggi dibanding daerah lain untuk mencapai target 240 triliun rupiah pada tahun 2011 ini.

Gita optimistis target tersebut bisa dicapai, karena pada semester satu ini saja sudah diperoleh 120 triliun rupiah dan sisanya akan digenjot hingga akhir 2011. Untuk mencapai target tersebut, BKPM akan melakukan beberapa strategi seperti menyempurnakan kebijakan yang terkait investasi. Kemudian peningkatan pelayanan dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal serta percepatan pembangunan infrastruktur

Menurutnya, Indonesia saat ini memang menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modalnya, setidaknya itu terungkap dalam riset yang dilakukan Goldman Sachs yang memasukan Indonesia dalam kategori 'New World' dari sisi pertumbuhan pasar (growth market) dunia. Dengan adanya posisi baru tersebut maka Indonesia akan semakin dilirik oleh para pemilik modal dunia untuk berinvestasi. Sehingga dipastikan investasi yang masuk ke Indonesia semakin besar.

Sejumlah pengusaha di Kawasan KEK BBK menyambut baik strategi yang akan dilakukan BKPM untuk mengenjot investasi asing dengan menyempurnakan kebijakan, layanan dan pembangunan infrastruktur.

Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan, Jasmin Hidayat mengatakan, persoalan regulasi atau kebijakan memang masih menjadi kendala dalam menarik investor asing di KEK BBK menyusul belum juga diterbitkannya revisi PP no 02 tahun 2009 tentang aturan maian KEK BBK.

Dari segi birokrasi atau pelayanan, pengusaha berharap adanya penyederhanaan proses pengurusan ijin investasi dari segi waktu dan biaya. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi mestinya bisa bekerjasama dalam arti yang sesunggunya, karena selama ini meskipun sudah ada pusat layanan satu atap namun pengurusannya masih lama karena tidak adanya kerjasama dari instansi tersebut.

“Selama ini masing masing instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi saling menonjolkan egonya sehingga proses pengurusan sering terhambat dan menjadi lama,” katanya.

Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy mengatakan, mestinya secara umum KEK BBK lebih unggul disbanding kawasan sejenis di Negara lain, namun pelaksanaanya belum optimal khususnya di Bintan dan Karimun disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai seperti listrik, pelabuhan dan jalan.

Jika persoalan infrastruktur bisa segera diatasi, kata Kennedy maka arus investasi asing ke KEK BBK akan semakin besar. Selain itu, epektifitas pemerintah daerah khususnya Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur Kepri juga masih dipertanyakan, karena sejak dilantik hingga saat ini belum melakukan terobosan untuk membuat kawasan BBK menjadi incaran bagi para investor asing. Oleh karena itu, sejumlah pengusaha berharap adanya pemisahan jabatan antara Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur agar pelaksanaan FTZ BBK lebih efektif dan efisien. (gus).

Pedagang Mulai Naikan Harga Sembako

BATAM – Pedagang di sejumlah kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menaikan harga jual terhadap seluruh produk kebutuhan pokok sekitar 10-30 persen. Itu dilakukan setiap tahun menjelang bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri untuk menarik untung yang lebih besar dari bulan biasanya, meskipun pasokan tersedia.



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, peningkatan harga Sembako selalu terjadi setiap tahun meskipun pasokan cukup tersedia. Hal itu disebabkan, para pedagang ingin mengambil untung yang lebih besar dari bulan biasanya dipicu lonjakan konsumsi.

Pemerintah sendiri tidak bisa menurunkan harga karena fluktuasi harga tergantung dari permintaan dan penawaran, terlebih hampir seluruh kebutuhan pokok di Batam didatangkan dari luar daerah. Misalnya, beras di Batam banyak didatangkan dari Pasar Induk Cipinang Jakarta sehingga bila harga di Cipinang naik 1000 rupiah per kilogramnya akan berimbas terhadap naiknya harga beras di Batam.

"Jadi masalah harga tergantung dari daerah pemasoknya, pemerintah tidak bisa menurunkan," katanya, Sabtu (16/7).

Dikatakan, pemerintah hanya bisa melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar, namun hal tersebut juga tidak banyak membantu karena pasokan barang yang dijual saat operasi pasar serta jangkauannya terbatas. Masyarakat mestinya lebih cerdas dalam berbelanja supaya tidak berlebihan, karena pasokan selalu tersedia.

Menurut Hijazi, stok sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Batam dalam keadaan aman atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan tahun ini. Untuk stok beras tersedia 5.000 ton, gula putih 800 ton, tepung 1.000 ton minyak goreng sebanyak 300 ton.

"Tidak ada masalah dengan stok sembako di Batam. Masyarakat jangan resah dengan masalah stok sembako, karena gudang-gudang sembako yang ada masih menyimpan stok minimal sesuai kebutuhan kita semuanya," kata Hijazi.

Meski stok dinilai aman, Pemerintah Kota Batam tetap melakukan kordinasi lintas instansi di Batam untuk memastikan ketersediaan Sembako jelang Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya barang yang dianggap rentan dan perlu mendapat perhatian khusus seperti beras, daging, telur, ikan segar dan lele.

Harga Sembako

Terkait dengan perkembangan harga kebutuhan pokok saa ini, Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen atau 800 sampai 1.500 rupiah per kilogram, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram. Harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.

Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.

"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya.

Di Pasar tradisional Tanjung Batu Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, harga beras naik 800 rupiah sampai 1000 rupiah. Kemudian, harga telur ayam ras naik dari 28 ribu per papan menjadi 32 ribu per papan.

Seorang pedagang, Wanrahim mengatakan peningkatan harga sembako khususnya beras disebabkan pihak agen atau penyalur sudah menaikan terlebih dahulu sehingga pedagang terpaksa ikut menaikan harga. Beras merek Ketupat dari harga semula 160 ribu per karung isi 20 kilogram menjadi 165 ribu per karung, Merek Bumi Ayu sebelumnya 190 ribu rupiah per karung menjadi 200 ribu rupiah per karung berat 20 kilogram.

Di Pasar tradisional Tanjung Pinang Provinsi Kepri, harga gula pasir dari 9 ribu rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilogram, daging ayam dari 25 ribu rupiah per kilo gram menjadi 28 ribu rupiah per kilonya, daging sapi menjadi 85 ribu rupiah per kilonya dari 80 ribu rupiah per kilogram. Cabe merah relative stabil seharga 17 ribu rupiah per kilogram, tepung terigu juga stabil di harga 7 ribu rupiah per kilogram.

Ketua Kadin Tanjung Pinang, Bobby Jayanto meminta pengusaha atau pedagang sembako tidak melakukan penimbunan dan mengambil untung berlebih dengan menaikan harga agar masyarakat dapat tenang menjalankan ibadah puasa dan lebaran.

“Kita tidak inginkan ada distributor yang menimbun sembako. Jadi, jangan sampai ada skenario seakan-akan sembako menipis hingga harganya naik,” kata Bobby..

Distributor juga diminta untuk tidak mencari-cari alasan untuk menaikkan harga seperti soal pasokan dan cuaca. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan bongkar muat sembako yang masuk ke Tanjungpinang. (gus).

Batam Membutuhkan 263 Ribu Pekerja

BATAM – Kebutuhan tenaga kerja di Batam mencapai 263 ribu orang sepanjang tahun 2011 ini dengan asumsi seluruh proyek yang sedang diurus perijinanya terealisasi, selama Januari-Maret saja tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 5.435 orang.



Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Kawasan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pasar tenaga kerja Indonesia yang ada di Batam yang dapat diserap mencapai 263 ribu orang dengan asumsi proyek investasi pada 2011 berjalan dengan lancar. Sedangkan pada Januari sampai Maret 2011 saja terdapat 21 PMA baru yang berinvestasi di Batam menyerap sekitar 5.435 orang tenaga kerja lokal dan 76 orang tenaga kerja asing,

“Target dari pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja di Batam tahun ini sebanyak lima juta orang, itu optimistis bisa dicapai karena sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni industri elektronik dan shipyard atau galangan kapal banyak yang membuka pabriknya,” katanya, Jumat (15/7).

Menurut Wayan, Kota Batam sampai saat ini masih dominan untuk menjadi market penyerapan tenaga kerja Indonesia karena Batam menjadi barometer investasi di Indonesia. Terlebih, perusahaan di Batam adalah perusahaan yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, misalnya satu perusahaan shipyard saja membutuhkan ribuan pekerja.

Kepala Biro Humas dan Marketing BP Kawasan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, tingginya pasar tenaga kerja di Batam dipicu semakin maraknya perusahaan asing yang merealisasikan investasinya.

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam mencatat investasi asing selama semester satu Januari hingga Juni 2011 meliputi proyek investasi baru yang dilakukan 47 PMA baru dengan nilai investasi 43.455.000 dollar AS Dan proyek perluasan usaha yang dilakukan 14 PMA dengan nilai investasi 38.505.000 dollar AS

Sektor bisnis yang paling banyak diusahakan investor asing adalah, perdagangan besar ekspor dan impor, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan industri barang dari logam.

47 PMA baru yang masuk ke Batam tersebut antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, India, Australia, China, Inggris, Italia, Austria, British Virgin Island (BVI), Hongkong, Swiss, Mauritius dan Taiwan.

Sementara itu, Dubai melalui perusahaannya di Singapura juga menanamkan investasi besar di Batam yakni mencapai 25 juta dollar AS. Kumulatif pendaftaran PMA sejak 1971 dari data BP sampai Maret 2011 mencapai 1.430 PMA, dengan nilai investasi mencapai 5.959.259.391 dollar AS. (gus).

Jepang Tambah Investasi di Batam

BATAM – Investor asal Jepang akan menambah investasinya di Batam pada berbagai sektor bisnis, menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu.



Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) atau Otorita Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, perwakilan dari Pemerintah Osaka dan asosiasi pengusaha Jepang semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri Inodnesia) telah berkunjung ke Batam Rabu (13/7). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peluang investasi di Batam, untuk itu mereka mengunjungi kawasan industri Batamindo dan Kabil.

“Setelah kunjungan kali ini, investor Jepang akan mengunjungi Batam kembali pada Oktober 2011 untuk kemungkinan merealisasikan rencana tersebut,” katanya, Kamis (14/7).

Menurut Joko, dalam pembicaraan antara Ketua Otorita Batam dan Investor asal Jepang tersebut belum sempat membicarakan bidang usaha yang akan dijalankan serta nilai investasinya karena pihak Jepang masih mempelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian berbisnis di Batam. Investor Jepang sendiri termasuk pengusaha yang sangat selektif dalam proses realisasi investasinya di Negara lain. Mereka akan mempertimbangkan banyak aspek dan biasanya dibutuhkan waktu dua tahun proses penjajakan.

Joko optimistis, Jepang akan menanamkan investasinya di Batam, karena saat ini Investor asal Jepang merupakan investor terbesar ke dua di Batam setelah Singapura. Jumlah perusahaan Jepang di Batam sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi 128.818 juta dollar AS. Tingginya investasi Jepang di Batam menyebabkan neraca perdagangan antara Batam dan Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2008 saja ekspor Batam ke Jepang sebesar 182.320.773 dollar AS sedangkan impornya 334.799.715 dollar AS.

Untuk meningkatkan investasi dari Jepang ke Batam, BP Batam atau Otorita Batam telah mendirikan kantor perwakilan di Negara itu.. Dengan adanya kantor tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih dekat investor dari Jepang selain itu juga menjadi tempat untuk menampung keluhan soal investasi di Batam.

Selama ini, beberapa perusahaan Jepang di Batam masih mengeluhkan mahalnya biaya listrik dan biaya Visa on Arrival (VoA). Consulate General of Japan Shigeya Aoyama yang berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, beberapa pengusaha Jepang di Batam banyak yang melapor kepada konsulat mengenai pembayaran listrik di Batam yang jauh lebih mahal daripada Singapura. Itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan investor sebelumnya.

Tarif listrik di Batam, kata Aoyama sama dengan di Vietnam memang namun, pemerintah Vietnam memberi beragam kemudahan lain bagi investor asing, khususnya Jepang. Termasuk soal visa yang murah. Pemerintah Jepang juga mempertanyakan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Jepang. Pemberlakuan ini dianggap rancu, karena bukan hanya warga yang berstatus pekerja saja, namun juga diberlakukan bagi wisatawan Jepang.

Dia mengatakan, banyak keluhan dari warga Jepang berstatus wisatawan yang berkunjung ke Batam. Mereka diwajibkan membayar biaya VoO dengan sistem kelompok, seperti wisatawan berjumlah 4 orang dikenai biaya 10 dollar AS per orang, sedangkan dua wisatawan dikenai biaya 25 dollar AS. Pemberlakukan biaya VoA itu sangat memberatkan warga Jepang, khusunya pekerja dan juga wisatawan. (gus).

UNHCR Fasilitasi 87 Imigran Srilanka di Kepri

TANJUNG PINANG - Perwakilan United Nations Hight Commisioner Refugees (UNHCR) di Indonesia bersedia menangani 87 Imigran asal Srilanka yang diamankan Direktort Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Kepulauan Riau, namun kesulitan berkomunikasi disebabkan para imigran masih bertahan di kapal.



Perwakilan UNHCR Indonesia, Mitra mengatakan, pihaknya masih mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan para Imigran gelap asal Srilanka karena mereka masih bertahan di kapal. UNHCR sendiri tidak dapat berkomunikasi di atas kapal karena hal itu melanggar juridiksi pemerintah Indonesia.

"Kami punya standarisasi penanganan. Paling tidak kami menunggu kepastian selanjutnya dari Kanwil Hukum dan Ham Kepri," katanya, Rabu (13/7).

Untuk mencari langkah strategis penanganan 87 imigran asal Srilanka yang hingga kini masih bertahan di atas Kapal MV Alicia, Direktorat Polair (Dit Polair) Polda Kepri menggelar pertemuan dengan perwakilan Imigrasi, serta Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepri.

"Sekarang kita tengah melakukan pendekatan dengan para imigran asal Srilanka itu di kapal. Pendekatan itu kita lakukan agar mereka mau turun ke darat dan kita bawa langsung ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Dan ternyata hasilnya masih belum ada dan mereka tetap tidak mau turun ke darat dengan meminta kepada kita agar menjamin mereka bisa hidup bebas dengan tidak dimasukkan ke Rudenim," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepri I Gede Widyartha.

Dikatakan, tidak mudah untuk menurunkan para imigran itu dari atas kapal ke darat. Hingga saat ini, pihaknya bersama Polda Kepri, TNI AL dan instansi lainnya masih terus berupaya melakukan pendekatan agar para imigran mau turun ke darat dan dibawa ke Rudenim.

Menurutnya, Imigran asal Srilanka merupakan pencari suaka dan tertangkap di perairan Indonsia karena melanggar kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, imigran tersebut mestinya tunduk pada peraturan Pemerintah RI, bukan justru mengatur aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Kantor Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepri telah meminta IOM Internasional serta UNHCR agar bisa mensupport kita untuk membuat kesepakatan dengan imigran tersebut.

"Status mereka adalah pencari suaka, sesuai dengan aturan mainnya, kita tidak boleh melakukan pemaksaan dengan cara kekerasan agar mereka turun dan dibawa ke Rudenim. Akan tetapi, semua cara, apapun itu, akan kita pakai untuk proses pengiriman mereka ke Rudenim," katanya.

Kepala Rudenim Pusat Tanjungpinang Sugiyo mengatakan, masih terus memantau perkembangan para imigran tersebut. Hingga sampai saat ini, pihaknya juga masih belum mendapatkan keterangan pasti, terkait kapan para imigran itu bisa segera masuk ke Rudenim.

"Pada prinsipnya aturan harus ditegakkan dan mereka harus masuk ke Rudenim Pusat Tanjungpinang. Karena mereka telah melanggar hukum melewati wilayah kita tanpa ijin," katanya.

Sebagaimana diketahui, imigran gelap asal Srilanka ditangkap setelah kapal MV Alisia berbendera Indonesia yang mereka tumpangi rusak di perairan Pulau Galang. Penangkapan berawal dari informasi pihak kepolisian Kanada melalui pesan singkat telegraf yang dikirim langsung ke Polda Kepri. Melalui pesat tersebut, Ditpolair Polda Kepri bersama satuan polisi udara serta seluruh jajaran terkait, langsung mencari kapal yang diduga membawa imigran gelap tersebut.

"Kita langsung melacak informasi yang diberikan kepolisian Kanada itu melalui kerja sama seluruh jajaran Polda Kepri. Tepat pada Kamis (7/7), kita menemukan kapal itu tengah berlayar di perairan Utara Bintan dan Singapura," kata Direktur Polair Polda Kepri Kombes M Yassin Kosasih.

Setelah mengetahui posisi kapal, Polair Polda Kepri melakukan pengintaian di sekitar perairan tersebut. Akan tetapi, ketika sampai di perairan yang dimaksud, kapal yang sebelumnya bernama MV Adrian IV tersebut telah hilang dari lokasi pencarian. "Mereka hilang, akan tetapi kita terus mengejar ke mana hilangnya kapal itu. Dan akhirnya, tepat pada Sabtu (9/7) pada pukul 10.45 WIB, mereka kembali terlacak oleh kita dan sedang berada di perairan Pulau Galang. Khawatir mereka menggunakan senjata api, kita mengerahkan kemampuan kepolisian, baik kapal, helikopter dan sebagainya, untuk langsung terjun menangkap kapal itu," katanya.

Menurut keterangan salah seorang Imigran, Kumaran (40) yang tidak mau disebutkan namanya, mereka membeli kapal tersebut dengan harga 2 juta dolar AS di Malaysia. Tujuan mereka bukan ke Indonesia, melainkan ke Selandia Baru untuk mencari suaka politik.

"Negara kami sedang kacau, kami bukan ke Indonesia, tapi mau ke Selandia Baru. Kami mohon lepaskan dan biarkan kami hidup bebas," kata Kumaran. (gus).

Pupuk Bersubsidi Hilang di Kepri

BINTAN – Petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kesulitan mendapat pupuk bersubsidi khususnya pupuk NPK untuk menyuburkan lahan pertaniannya, sehingga dikuatirkan mengalami gagal panen.



Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Dalmasri mengatakan, petani kesulitan mendapat pupuk NPK bersubsidi sejak beberapa pekan ini karena persediaan di pedagang habis. Pedagang saat ini banyak menjual pupuk NPK tanpa subsidi dengan harga mahal dan kebanyakan petani tidak mampu untuk membelinya.

Jika keberadaan pupuk NPK bersubsidi itu terus kosong hingga beberapa pekan kedepan, dikuatirkan petani tidak bisa menyuburkan lahanya sehingga potensi gagal panen semakin besar.

Menurut Dalmasri, salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Kepri karena belum tersedianya gudang pupuk yang menjadi syarat bagi Pabrik Pupuk Sriwijaya untuk menyalurkan pupuk ke Kepri.

“Keberadaan gudang pupuk menjadi persyaratan yang diminta oleh pabrik Pupuk Sriwijaya (Pusri) agar ketersediaan pupuk di Kepri dapat terjamin," katanya, Rabu (13/7).

Keberadaan gudang pupuk tersebut sudah diminta petani sejak Gubernur dijabat Ismeth Abdullah dan telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pupuk tahun 2009 lalu, namun hingga masa pemerintahan Gubernur HM.Sani saat ini pembangunannya tidak direalisasikan, padahal anggaran untuk membangun gudang pupuk tersebut relatif kecil.

Kelangkaan pupuk di Kepri juga diduga disebabkan PKD atau Pusat Koperasi Distribusi sebagai distributor pupuk bersubsidi satu satunya di Kepri telah menjual pupuk bersubsidi ke perusahaan pertanian, sehingga pasokan untuk petani berkurang.

Ketua Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepri, Baharudin membantah hilangnya pupuk bersubsidi jenis tertentu di masyarakat akibat lebih banyak disalurkan kepada perusahan pertanian. Dia juga menampik tudingan sebagian masyarakat bahwa sulitnya petani memperoleh pupuk bersubsidi karena pupuk yang tersedia telah diborong oleh spekulan.

"Isu itu tidak benar. Karena selama ini pupuk yang kita salurkan kepada masyarakat khususnya petani sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ada," katanya.

Menurutnya, untuk saat ini beberapa jenis pupuk seperti Urea stoknya masih tersedia, namun untuk pupuk yang banyak dipakai petani seperti NPK persediaannya kosong. Pupuk NPK banyak dipakai petani di Kepri untuk pertumbuhan buah dan daun, dengan harga 450 ribu rupiah per karung untuk non subsidi, sedangkan pupuk NPK yang bersubsidi hanya 115 ribu rupiah.

Bahar menambahkan, selama ini pupuk di Kepri didatangkan dari Dumai dan stok pupuk di termpat tersebut tersedia, namun pihaknya tidak dapat menambah jumlah pembelian karena sudah disesuaikan dengan kuota sebanyak 500 ton untuk sekali pembelian.

Kondisi tersebut menyebabkan PKD kesulitan memenuhi permintaan petani di Kepri karena konsumsi terus mengalami peningkatan sedangkan pasokan tetap. (gus).

Kunjungan Wisatawan Asing ke Batam Naik 9 Persen

BATAM – Jumlah wisatawan mancanegara ke Batam naik 8,97 persen selama Januari sampai Mei 2011 dibanding periode sama tahun 2010, dengan demikian Pemerintah Kota Batam optimistis target 1,2 juta wisatawan asing hingga akhir tahun bisa tercapai.



Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, selama Januari sampai Mei 2011, jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Batam mencapai 440.280 orang naik 8,97 persen dibanding periode sama 2010. Sebagian besar wisatawan tersebut berasal dari Singapura dan Malaysia kemudian Eropa, Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Asia lainnya.

Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Batam optimistis target kunjungan wisawatan asing sebanyak 1,2 juta orang hingga akhir tahun bisa tercapai, karena angka yang diperoleh selama Januari sampai Mei sudah mendekati separuhnya.

"Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Batam pada Januari hingga Mei 2011 sebanyak 440.280 orang, meningkat 8,97 persen dibanding tahun 2010,," kata Yusfa, Selasa (12/7).

Pada Mei saja, kata Yusfa sebanyak 96.280 orang wisman mengunjungi Batam, atau meningkat 13,7 persen dibanding bulan yang sama tahun 2010. Peningkatan itu dipicu semakin baiknya perekonomian dunia dan makin baiknya kondisi dalam negeri yang meningkatkan kepercayaan wisman untuk mengunjungi Batam.

"Dulu krisis ekonomi melanda, sehingga kunjungan berkurang, namun sekarang perekonomian membaik, sehingga kunjungan wisman kembali meningkat, ditambah lagi dengan keamanan yang kondusif dan berbagai kegiatan wisata yang kerap digelar di Batam khsususnya" kata Yusfa.

Untuk mengejar target 1,2 juta wisatawan asing hingga akhir tahun, Pemko Batam akan menggelar beberapa acara antara lain Batam Great Sale (BGS) pada pertengahan dan akhir tahun, Kenduri Seni Melayu, Sea Eagle Boat dan Pesta Kembang Api di akhir tahun.

Salah satu program andalan yakni BGS diharapkan dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri, mengingat selama ini Batam dikenal sebagai kota tujuan belanja. Program BGS tidak hanya berlaku untuk belanja barang, namun pelayanan jasa seperti tempat hiburan, spa, golf, makanan dan minuman dan hotel juga diberlakukan. (gus).

Koperasi Seperti Tak Bertenaga

Perjalanan panjang koperasi di tanah air sejak penjajahan Belanda hingga kemerdekaan dan era reformasi saat ini ternyata belum mampu memberi kekuatan pada koperasi untuk mewujudkan misinya sebagai soko guru ekonomi bangsa. Gerakan koperasi justru kian terjerat persoalan kompleks yang membuatnya sulit berkembang sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional dipertanyakan.



Gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja yang merupakan patih Purwokerto (Banyumas ) pada masa penjajahan Belanda. Dia dianggap berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari jerat lintah darat melalui koperasi. Gerakan yang dilakukan Wiriaatmadja selanjutnya meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Kondisi itu memaksa pemerintah Belanda mengeluarkan aturan ketat pendirian koperasi, misalnya untuk mendirikan koperasi harus mendapat ijin dari gubernur jenderal, akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda, ongkos materai sebesar 50 golden, hak tanah harus menurut hukum Eropa dan harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi.

Setelah Indonesia merdeka, Koperasi memiliki dasar konstitusi yang jelas dalam UUD 1945 pasal 33 yang menyebut bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi menjadi alat perjuangan rakyat untuk berusaha bersama guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Ironisnya, meski jaman telah berganti dan berbagai produk hukum serta infrastruktur koperasi sudah dibuat, namun kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional masih sangat minim. Koperasi bahkan masih termajinalkan dan dalam praktiknya sering menjadi subordinasi dari kapitalisme yang tak terbendung seiring perkembangan ekonomi global dan tuntutan pasar bebas.

Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana menyebut ada banyak kendala bagi koperasi untuk tumbuh, dimulai dari kelembagaan yang belum kuat hingga aturan serta kebijakan yang belum mendukung. Selain itu, sektor riil di tanah air juga belum sepenuhnya digarap melalui wadah koperasi.

Seharusnya, dilakukan pengajian tentang sebab-sebab keterpurukan koperasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Ia mencontohkan, sudah saatnya mengambil langkah untuk mencegah penyimpangan koperasi simpan pinjam, revitalisasi koperasi fungsional, dan memperbaiki kinerja koperasi yang bergerak di sektor riil termasuk meningkatkan kegiatan ekspor.

Persoalan lainnya adalah pemahaman organisasi mengenai jati diri koperasi masih sangat terbatas, di mana koperasi masih lebih banyak dipahami sebagai lembaga ekonomi yang keberhasilannya diukur dari aspek ekonomi semata seperti volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Padahal yang mesti dikedepankan adalah dimensi sosial seperti kebersamaan, peduli lingkungan, dan demokrasi yang sebenarnya menjadi faktor keunggulan koperasi.

Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Prijambodo pengelolaan koperasi juga dianggap belum profesional ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek budaya. Kemudian, lembaga ini pun masih dipandang sebagai perkumpulan biasa dan masih banyak koperasi yang dipimpin oleh sosok yang kompetensinya rendah. Alhasil dari, 177.482 koperasi di Indonesia, hanya sekitar 70 persen yang benar-benar tercatat aktif, sisanya dinyatakan sebagai koperasi kurang aktif.

Ketergantungan koperasi kepada Pemerintah juga dinilai meninabobokan pengurus koperasi sehingga tidak muncul inovasi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Ketergantungan terhadap pemerintah itu misalnya dalam bentuk permodalan. Hampir setiap tahun pemerintah mengucurkan bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir, meskipun pengembaliannya menimbulkan persoalan tersendiri karena hampir separuh dana yang dikucurkan tidak dikembalikan.

Salah satu pemerintah daerah yang memberi bantuan dana bergulir yakni Pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang tahun ini mengucurkan 2,4 miliar rupiah dana bergulir, sedangkan tahun 2010 sebesar 4 miliar rupiah. Setiap pelaku UMKM perorangan akan mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 20 juta rupiah sedangkan koperasi maksimal 50 juta rupiah.

Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) Provinsi Kepri, Azman Taufik mengatakan, sebelum dana bergulir disalurkan, terlebih dulu dilakukan survei ke lapangan antara Diskop Kepri bersama instansi terkait yang berada di kabupaten dan kota se-Kepri terhadap seluruh pelaku UMKM maupun Koperasi yang sudah terdata. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa koperasinya masih aktif.

Pasalnya, pengalaman tahun tahun sebelumnya pengembalian dana bergulir macet senilai miliaran rupiah. Untuk Kota Batam saja terjadi persoalan macetnya pengembalian dana bergulir sebesar 6,2 miliar rupiah sejak 2001-2010 yang dilakukan 500 koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam, Amsyakar Achmad membenarkan dana bergulir yang macet mencapai 6,2 miliar rupiah.

“Kalau pengembalian dana bergulir mencapai 100 persen sih saya tak yakin, koperasi atau masyarakat paling bisa mengembalikan dana bergulir 10 sampai 20 persen saja,” katanya.

Refleksi Diri

Peringatan Hari Koperasi ke-64, yang jatuh pada 12 Juli ini, mestinya dijadikan refleksi bagi masyarakat dan pengurus serta anggota koperasi untuk berbenah dan kembali memaknai tujuan lembaga itu memakmurkan hidup rakyat, tumbuh seiring dengan semangat kemerdekaan.

Keterlibatan masyarakat terhadap koperasi harus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Data dari kementerian Koperasi saat ini, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah dewasa dan bergabung ke koperasi baru mencapai 22 persen. Angka itu sangat jauh dibanding Amerika Serikat dan Singapura. Di Amerika serikat, jumlah warganya yang tergabung di Koperasi mencapai 70 persen sedangkan di Singapura mencapai 80 persen. Kondisi tersebut berpengaruh pada volume usaha koperasi di seluruh dunia yang mencapai 60 triliun dollar AS per tahun.

Sementara itu, volume usaha koperasi di Indonesia baru mencapai 76,82 triliun rupiah dengan sisa hasil usaha hanya 5,62 triliun rupiah. Angka itu diperoleh dari sekitar 30.461.121 jumlah anggota di 177.482 unit usaha ko-perasi yang ada di Kementrian Koperasi.

Untuk meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional maka sudah saatnya lembaga lain seperti institusi perbankan dan dunia usaha juga ikut mendukung koperasi. Itu penting agar koperasi memiliki akses yang lebih besar ke lembaga pembiayaan dan pasar yang selama ini menjadi kendala bagi koperasi untuk tumbuh.

Banyak pihak menyetujui bahwa model usaha rakyat melalui koperasi bisa menjadi solusi efektif dalam mengoreksi distorsi pasar, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. (gus).

Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik Jelang Ramadhan

BATAM – Harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula putih kristal, ikan dan sayuran mulai bergerak naik di sejumlah pasar tradisional dan modern di Provinsi Kepulauan Riau menjelang bulan puasa. Peningkatan harga tersebut diperkirakan akan terjadi hingga lebaran atau hari Raya Idul Fitri sehingga akan memicu inflasi.



Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram.

Sementara itu, harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.

Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.

"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya, Senin (11/7).

Peningkatan harga kebutuhan pokok juga terjadi di pasar tradisional Batam Centre, Tiban, Sekupang, Batu Aji dan Legenda Batam. Sementara itu, di pasar tradisional Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun harga kebutuhan pokok seperti gula putih dan telur juga mengalami peningkatan rata rata 20 persen, sedangkan harga beras dan sayuran relatif

Kepala Dinas Perindustrian Kota Batam, Hijazi mengatakan, pemerintah akan melakukan operasi pasar menjelang Ramadhan hingga mendekati Idul Fitri untuk menstabilkan harga. Terkait dengan peningkatan harga gula putih, idealnya harus turun karena Batam telah mengimpor ribuan ton gula putih beberapa waktu lalu.

Hijazi mengatakan, peningkatan harga kebutuhan pokok selalu terjadi menjelang bulan puasa yang disebabkan berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal itu tidak bisa dihindari karena hampir seluruh kebutuhan pokok yang dijual di Batam didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian juga impor.

“Batam adalah kota industri bukan pertanian sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok didatangkan dari daerah lain di Indonesia. Akibatnya ketika menjelang puasa dan lebaran harga selalu meningkat karena konsumsi naik,” katanya.

Picu Inflasi

Peningkatan harga kebutuhan pokok juga disebabkan oleh aksi cari untung besar oleh pedagang menjelang puasa dan lebaran. Hal itu dipastikan akan memicu Inflasi di bulan Itu, bahkan. Inflasi bisa terjadi di bulan Juli.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah mengatakan, konsumsi kebutuhan pokok rumah tangga dipastikan bakal naik, meski stok tetap tersedia. Yang tak kalah menarik adalah konsumsi produk bukan bahan pangan bakal Jauh lebih tinggi dibandingkan produk pangan. Diperkirakan, konsumsi bukan makanan mencapai 52,1 persen, sementara konsumsi makanan 47,9 persen.

"Permintaan memang meningkat namun suplai pasti melimpah dan terjaga. Tapi aksi ambil untung tadi kan mau tidak mau membuat masyarakat tetap membeli meskipun harga mahal. kata Difi.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengontrol kenaikan harga pangan dan sandang Itu. Jika tidak. Inflasi bakal terus naik sampai akhir tahun. BI memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mendekati angka 5 persen, pada kuartal pertama 2011 saja pertumbuhannya sudah mencapai 4.5 persen. (gus).

Solar Langka, Nelayan Kepri Tak Melaut

LINGGA – Sejumlah nelayan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terpaksa tak melaut atau mencari ikan sejak dua pekan lalu hingga saat ini karena kesulitan mendapat Bahan Bakar Minyak Solar, akibatnya harga ikan di sejumlah pasar tradisional mengalami peningkatan.



Kepala Desa Berindat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, Hairiansyah mengatakan, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar di Kabupaten Lingga yang terjadi sejak beberapa pekan lalu semakin parah dan sudah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung dengan solar untuk menjalankan perahu motor mereka.

“Kalau krisis BBM berlangsung lama, warga akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, makanpun bisa susah,” katanya, Minggu (10/7).

Menurutnya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan saat ini banyak yang tak dapat turun ke kelong atau rumah tangkapan ikan ataupun melaut karena tidak adanya solar untuk mendukung jalannya mesin kapal. Untuk mendapatkan solar, warga saat ini harus membeli dengn harga tinggi, padahal pada waktu normal saja harganya sudah cukup tinggi yakni 5.500 rupiah per liter untuk solar subsidi, sedangkan solar untuk industri dijual seharga 8.600 rupiah per liter.

Seorang nelayan, Zulkfli mengatakan, sudah sejak satu pecan lalu dia menganggur karena tidak bisa mendapatkan solar untuk melaut. Kelangkaan solar di Lingga ditengarai kibat penyelewengan yang dilakukan oknum masyarakat yang ingin mengambil untung tinggi. Itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dalam proses distribusi ke masyarakat. Selain itu, solar subsidi yang harusnya dijual ke nelayan juga banyak yang dijual ke perusahaan pertambangan yang banyak beroperasi di Lingga.

Kelangkaan solar juga terjadi di daerah lain Provinsi Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun, akibatnya banyak nelayan yang tidak melaut. Kelangkaan BBM di Kepri dipicu oleh aksi sekelompok orang yang melakukan penimbunan agar mendapat keuntungan besar karena solar subsidi dijual ke industri.

Gubernur Kepri, H M Sani mengatakan, aksi penimbunan solar di Kepri semakin marak dan melibatkan sejumlah aparat Negara. Seperti yang terjadi di Tanjung Pinang yang melibatkan oknum TNI. Pihak kepolisian sendiri dalam dua pekan terakhir telah menemukan tiga kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dilakukan oknum TNI.0

Harga Ikan

Tindakan sejumlah nelayan di Kepri yang tidak melaut telah memicu peningkatan harga ikan, seperti yang terjadi di Batam. Harga ikan mengalami peningkatan rata rata sebesar 20-30 persen.

Seorang pedagang ikan di Pasar Toss 3000 Batam, Ratih mengatakan, harga ikan melonjak sejak pekan lalu disebabkan pasokan berkurang. Ikan patin yang biasanya dijual 13 ribu per kilo gram saat ini harganya menjadi 17 ribu sampai 20 ribu rupiah per kilo gram. Harga ikan laut ukuran kecil yang biasanya 9 ribu rupiah per kilogram naik cukup tinggi hingga 23 ribu per kilogram.

Seorang pemasok ikan, Tono mengatakan, peningkatan harga ikan di Batam dipengaruhi oleh beberapa factor. Pertama, pasokan dari nelayan turun disebabkan banyak nelayan yang tidak melaut, kedua, tidak diperkenankanya lagi impor ikan yang mempengaruhi pasokan semakin berkurang padahal permintaan terus tumbuh. Ketiga, bersamaan waktu menjelang bulan Ramadhan yang memicu peningkatan konsumsi sehingga pedagang mulai menaikan harga.

Peningkatan harga ikan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Tanjung Pinang, Bintan dan Lingga dengan rata rata kenaikan 20-30 persen. (gus).

Tarif Air Batam Naik

BATAM – Perusahaan pengelola air bersih di Batam, PT ATB (Adhya Tirta Batam) menaikan tarif air 6,5 persen mulai September 2011, namun rencana itu ditolak warga karena tanpa sosialisasi dan alasan yang jelas.



Manager Corporate Communication PT ATB Enriqo Moreno Ginting mengatakan, tarif baru akan mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal diterbitkannya faktur tagihan air bersih bulan September 2011, untuk pemakaian air bersih bulan Agustus. Kelompok atau golongan yang terkena penyesuaian tarif adalah golongan Non Niaga (Instansi Pemerintah, Rumah Murah, Rumah Tangga A, Rumah Tangga B). Untuk kantor instansi pemerintah pemakaian 11-20 meter kubik tariff barunya menjadi 4.775 rupiah per meter kubik dari 4.480 rupiah per meter kubik.

Untuk Rumah Murah dengan pemakaian 11-20 meter kubik, tarif lama sebesar 940 rupiah per meter kubik naik menjadi 1.000 rupiah. Golongan Rumah Tangga A dengan jumlah pemakaian serupa, dari 2.530 rupiah naik menjadi 2.700 rupiah per meter kubik. Untuk Rumah Tangga B dengan pemakaian 11-20 meter kubik, kenaikan menjadi 5.650 rupiah dari tarif sebelumnya yang 5.310 rupiah.

Kemudian, untuk pelanggan golongan Niaga Kecil (warung/kios/toko, kedai kopi/rumah makan, toko obat/apotek/pangkas rambut, percetakan, bengkel, usaha rumah tangga) kenaikan juga cukup mencolok. Untuk pemakaian 21-30 meter kubik, misalnya, dari tarif lama sebesar 8.500 rupiah naik menjadi 9.050 rupiah per meter kubik. Sedangkan untuk golongan Niaga Besar (hotel/motel, bar/diskotik, salon kecantikan, cuci mobil), dengan pemakaian 11-20 meter kubik, jika tarif lama sebesar 8.300 rupiah naik menjadi 8.850 rupiah per meter kubik.

Menurut Enriqo, kenaikan tariff telah melalui pembahasan dan keputusannnya telah disetujui oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.

"Keputusan kenaikan tariff sudah ditandatangani Pak Mustofa selaku Kepala BP Batam, namun kami baru akan membicarakan hal itu dengan DPRD minggu depan,” katanya, Jumat (8/7).

Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan dan sejumlah Anggota DPRD Kota Batam mengaku belum tahu soal kenaikan tarif air bersih tersebut.

“PT ATB dan BP Batam tidak boleh ujuk-ujuk menaikkan tarif air bersih tanpa dibahas terlebih dahulu, terutama dengan Pemko dan DPRD. Untuk menaikkan tarif air harus dibahas dengan BP Batam, Pemko Batam dan DPRD, jangan ujuk-ujuk naikin," kata Dahlan.

Sementara itu, Direktur Organisasi dan Kinerja BP Batam Rusliden Hutagaol mengatakan memang belum melakukan sosialisasi ke warga karena pasti akan mendapat pertentangan.

“Langkah itu kami tempuh untuk menghindari terjadinya demo besar-besaran menolak kenaikan tarif air bersih seperti yang terjadi tahun lalu,” katanya.

Rusliden mengakui, saat pembahasan kenaikan tarif air bersih, perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan agar terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tarif tersebut. Namun, usulan itu tidak dijalankan BP Batam dan PT Adhya Tirta Batam (ATB) karena menilainya tidak efektif berkaca dari pengalaman saat kenaikan tarif air bersih tahun lalu yang justru memicu aksi demo besar-besaran.

Tolak Kenaikan

Sejumlah elemen masyarakat Batam ramai-ramai menolak kenaikan tarif air karena hanya akan menambah beban biaya biaya hidup.

"Kebijakan kenaikan tarif air oleh ATB jelas-jelas kebijakan tidak populer. Kami masyarakat menolak tegas kenaikan tersebut. Karena dampaknya luas," kata Joko Endang Gunawan, Ketua Forum Akademisi Batam.

Menurut Joko, ATB harus membatalkan rencana kenaikan tarif air karena hampir tiap tahun tarif air selalu di naikan.

Tokoh pemuda Tiban, Bahtiar menambahkan, alasan ATB menaikkan tarif karena biaya operasional meningkat sangat tidak masuk akal. Karena sejauh perhitungannya, ATB yang melakukan pengolahan di tujuh WTP (Water Treatment Plant) sudah untung besar.

"Darimana perhitungan ATB itu terbebani oleh tingginya biaya operasional. Satu Water Treatment Plant (WTP) saja bisa membuat ATB meraup untung. Ini, kalau tidak salah ada tujuh WTP yang dikelola ATB," katanya. Bahtiar pun mengajak ATB untuk realistis dan tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan alasan kenaikan operasional. Karena dia menilai, sebenarnya ATB menginginkan untung besar dalam pengelolaan air tanpa memperhatikan kemampuan warga. (gus).

Pemkab Natuna Tarik Saham di Riau Airlines

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau akan menarik sahamnya di perusahaan penerbangan Riau Airlines senilai 9,5 miliar rupiah karena ragu dengan masa depan perusahaan tersebut akibat ketidakjelasan manajemen.



Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail mengatakan, Pemkab Natuna sudah sepakat akan menarik saham yang ditanamkan di Riau Airlines dengan alasan tidak ada kejelasan dari pihak manajemen RAL (Riau Airlines) tentang masa depan perusahaan tersebut.

"Pemkab Natuna memiliki saham senilai 9,5 miliar rupiah di RAL dan kami sepakat mencabut saham yang ada di RAL karena menjadi sebuah problem, terkait besarannya subsidi dan sebagainya," katanya, Kamis (7/7).

Selain ketidakjelasan manajemen, pemicu ditariknya saham juga karena RAL sudah tidak lagi melayani penerbangan ke Natuna padahal tujuan pembelian saham di RAL oleh Pemkab Natuna agar terdapat perusahaan penerbangan yang mau melayani penerbangan ke Natuna.

Menurut Imalko, penerbangan ke Natuna sangat vital bagi perekonomian masyarakat karena saat ini belum ada maskapai penerbangan yang membuka rute ke Natuna, sementara itu perjalanan melalui laut sangat tergantung dengan cuaca.

Sejak didirikan pada Maret 2002, RAL menerbangi rute domestik antara lain Pekanbaru, Ranai Natuna, Tanjungpinang, Batam dan Medan. Perusahaan tersebut merupakan maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat tidak di Jakarta.

Saham mayoritas dimiliki oleh Pemda Riau dan beberapa provinsi lain yaitu Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu serta pemkab pemkab di Provinsi Kepri.

Pada Tahun 2008, RAL berhenti operasi karena krisis keuangan kemudian beroperasi lagi mulai Januari 2011 dengan rute Pekanbaru - Tanjungpinang - Natuna. Tanggal 6 April 2011 RAL kembali tidak terbang dengan alasan hanya tersedia satu pesawat saja untuk operasional.

Pemkab Natuna sudah secara resmi mencabut saham di RAL sejumlah 9,5 miliar rupiah, namun belum diketahui dana tersebut akan digunakan untuk mengandeng maskapai penerbangan lainnya, karena Pemkab Natuna belum menentukan pewawat mana yang akan digandeng untuk melayani penerbangan dari dan ke daerah itu, karena perlu pengkajian serta dan persetujuan dari DPRD Natuna untuk penggunaan dana tersebut. (gus).

Nelayan Vietnam Tertangkap Curi Ikan di Perairan Kepri

NATUNA – Sebanyak enam kapal nelayan Vietnam ditangkap oleh Patroli Kementrian Kelautan dan Perikan RI di zona ekonomi ekslusif Indonesia sekitar perairan Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat pada Rabu (6/7). Seluruh kapal dan ABK selanjutnya di bawa ke markas kantor DKP (Dinas Kelautan dan Pesisir) terdekat yakni Pontianak untuk diperiksa.



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Subagyo mengatakan, enam kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari Vietnam kembali ditangkap patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut China Selatan sekitar wilayah perairan Natuna (Kepulauan Riau) dan Kalimantan Barat.

“Sebetulnya ada sembilan kapal yang ditangkap, tetapi tiga di antaranya langsung digunakan untuk mendeportasi sekitar 90 anak buah kapal (ABK) asal Vietnam tersebut,” katanya, Kamis (7/7).

Dikatakan, kapal nelayan Vietnam ditangkap pada pukul 03.00 WIB dini hari Rabu (6/7) oleh Kapal Pratoli Hiu 01 milik KKP. Kapal tersebut tertangkap tangan sedang melepas pukat jenis harimau di perairan Indonesia. Selanjutnya, kapal pencuri ikan tersebut digiring ke markas DKP terdekat yakni Pontianak untuk di proses hukum lebih lanjut.

Sesuai dengan undang-undang, maka hanya nakhoda yang diperlukan untuk proses hukum sehingga hanya enam nakhoda yang ditahan sedangkan anak buah kapal langsung dideportasi. Para nakhoda diancam Undang-Undang (UU) No 49/2009 tentang Perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 jo Pasal 85, Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 92, dan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 93 (2).

Menurut Subagyo, dengan ditangkapnya 6 KIA asal Vietnam Ini menjadi bukti bahwa wilayah ekonomi Indonesia masih menjadi lokasi penjarahan nelayan asing. Penangkapan kapal Vietnam di Laut China Selatan ini adalah yang kesekian kalinya. Sudah puluhan kapal Vietnam yang ditahan. Bahkan, ada sejumlah ABK yang beberapa kali tertangkap.

Curi Penyu

Selain ikan, nelayan asing seperti dari Thailand juga sering kedapatan mencuri penyu di sekitar perairan Anambas Provinsi Kepri. Kepala Dusun I Desa Ladan Anambas Provinsi Kepri, Sofian mengatakan, pihaknya sering mendapati nelayan atau kapal asing sedang mencari ikan dan penyu di perairan Anambas. Kapal asing tersebut menangkap ikan secara bebas karena tidak ada pengamanan dari aparat di perairan tersebut.

Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, kata dia kapal nelayan dari Thailand kedapan sedang mencuri penyu, namun kapal tersebut tidak ditangkap karena memang tidak ada aparat yang mengawasi perairan tersebut.

“Kami sudah melaporkan adanya pencurian penyu di bibir pantai Anambas yang dilakukan oleh kapal Thailand dengan menggunakan jaring di Desa Ladan. Atas kejadian itu, warga mengeluhkan patroli Lanal yang jauh dari Laut Palmatak, yang mengakibatkan kapal asing dengan mudah masuk hingga ke bibir pantai pulau tersebut,” katanya.

Sementara itu, warga tidak memiliki peralatan untuk pencegahan pencurian apalagi penangkapan. Menurutnya, kapal nelayan Thailand memiliki peralatan canggih seperti katrol dan jarring sehingga mudah untuk menangkap ikan ataupun penyu. Kapal asing tersebut dengan cepat menangkap lalu pergi, karena mereka memiliki kapal canggih. Sementara warga tidak berwenang untuk menangkap, dan juga kebingungan hendak melapor kemana.

Danlanal Tarempa, Maswedi mengatakan, patroli masih tetap dilakukan tapi jauh ditengah laut. Adapun pengawasan di sekitar pantai, diharapkan kerjasama dari nelayan untuk melaporkan kepada Lanal dalam hal pengamanan laut. Nelayan bisa melaporakan melalui nomor HP Danlanal Tarempa atau SMS Centre Pemkab KKA.

"Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama nelayan dalam pengawasan di tepi pantai. Nelayan bisa melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada kami atau kepada SMS Centre Pemkab," kata Maswedi.

Akibat pencurian penyu serta pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, hasil tangkapan ikan warga sangat menurun. Selain kapal asing, penangkapan ikan juga dilakukan oleh kapal nasional yang menggunakan jaring seperti pukat mayang yang menyapu bersih isi laut. Sementara warga Anambas dalam menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing demi menjaga ketersediaan ikan yang merupakan mata pencarian utama nelayan Anambas. (gus).

Pembangunan Gedung DPD Dinilai Pemborosan

BATAM – Pembangunan gedung DPD di seluruh Indonesia dengan anggaran sekitar 800 miliar rupiah dinilai pemborosan, karena kontribusi dan kewenangan DPD masih minim sehingga perlu ditunda.



Mantan Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Benny Horas Panjaitan mengatakan, pembangunan gedung perwakilan DPD RI khususnya di Provinsi Kepulauan Riau baiknya ditunda meski kebutuhannya dianggap mendesak. Sebab, kewenangan DPD saat ini masih minimal kecuali dilakukan Amandemen ke-5 UUD 1945 yang memperluas kewenangan DPD.

"Kalau dilihat situasi dan kondisi saat ini memang sangat urgen, tetapi karena banyak kontroversi sebaiknya pembangunan ditunda saja,” katanya, Rabu (6/7).

Dikatakan, pembangunan gedung DPD di daerah termasuk di Kepri memang di amanatkan oleh Undang Undang, dimana paling lambat dua tahun Anggota DPD harus berkantor di daerahnya masing-masing. Sementara untuk rapat di Jakarta hanya dilakukan Rapat Paripurna atau rapat rutin Komite-Komite dan alat kelengkapan DPD lainnya.

"Tetapi karena belum ada Amandemen V UUD 1945, pembangunan gedung tersebut akan menjadi percuma karena kewenangan belum maksimal. Makanya ketika Ketua DPD-nya Pak Ginanjar Kartasasmita, gol pertama Amandemen V dengan merewiew kewenangan DPD. Karena belum ada amandemen sebaiknya ditunda, cukup pengadaan lahan saja," kata dia.

Pembangunan gedung DPD di daerah di satu sisi memang memboroskan keuangan negara, tetapi di sisi lain akan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, Benny berharap anggarannya bisa dikoreksi lebih wajar, pasalnya alokasi anggaran senilai 30 miliar rupiah untuk satu kantor DPD sangat tidak wajar.

Benny yang juga pengusaha property itu mengitung dana untuk membangun satu gedung DPD hanya menghabiskan dana tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Dana 20 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, pembanguan jalan dan drainase di sekitar gedung, serta biaya sertifikasi hibah lahan atau ganti rugi lahan kepada masyarakat atau Pemprov Kepri bila diperlukan dan lain-lain.

"Kalau 30 miliar rupiah itu terlalu mahal, saya sudah hitung biayanya tidak sampai 20 miliar rupiah untuk pembangunan fisik gedung, pengadaan furniture, jalan, drainase dan sertifikat lahan atau ganti rugi. Jadi 10 miliar rupiah nya bisa dihemat untuk pembangunan infrastruktur lainnya," katanya. (gus).

Investor Malaysia Bangun Pabrik Coklat di Batam

BATAM – Investor Malaysia, Guang Chong Bhd melalui perusahaan terafiliasinya PT Asia Cocoa Indonesia (ACI) meresmikan pengoperasian pabrik pengolahan coklat di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Senin (4/7). Pabrik dengan investasi sekitar 17 juta dollar AS setara 153 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar AS itu memproduksi aneka produk coklat seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dengan kapasitas produksi 65.000 ton per tahun.



Operational Manager Asia Cocoa Indonesia, Yau Tee Wan menjelaskan, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Batam Centre seluas 8 hektare itu sudah dibangun sejak beberapa bulan lalu dengan investasi sekitar 17 juta dollar AS. Pembangunan pabrik sudah rampung Juni 2011 sehingga bisa diresmikan Senin (4/7) kemarin.

“Pabrik ini mampu memproduksi kakao dalam berbagai bentuk seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dan lain sebagainya yang diberi merek Favorich dengan kapasitas produksi sekitar 65.000 ton setiap tahunnya,” kata Yau Tee Wan, Selasa (5/7).

Pabrik dilengkapi dengan Termo Oksidator produksi Jerman seharga 1,5 juta Euro untuk meminimalisir polusi agar proses produksi yang dihasilkan lebih ramah terhadap lingkungan. Manajemen juga nantinya mempekerjakan ribuan karyawasan lokal dan sebagai tahap awal sudah memperkerjakan 150 orang ditambah 20 tenaga kerja ahli dari Malaysia.

Untuk bahan baku produksi didatangkan seluruhnya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Makasar, Lampung dan Surabaya yang selanjutnya akan diproses di Batam. Pabrik tersebut mampu mengolah kakao 2 ton per hari untuk dijadikan bahan produksi makanan. Hasil produksi sebagian besar akan di ekspor ke Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Negara di Asia timur.

Pertumbuhan Investasi

Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang hadir dalam peresmian pabrik mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan coklat di Batam oleh investor Malaysia menandakan bahwa Batam masih sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Itu disebabkan beberapa keunggulan yang dimiliki Batam seperti secara geografis dekat dengan Singapura, serta status Batam sebagai Free Trade Zone.

Pada kuartal satu 2011 saja terdapat 21 aplikasi proyek PMA yang telah disetujui di Batam dengan total nilai investasi sejumlah 21.150.000 dollar AS dan total perluasan PMA sebesar 29.300.000.- dollar AS.

Negara-negara yang telah menanamkan investasinya di Batam adalah Singapura, Malaysia, Taiwan, Austria, Australia, Korea Selatan, British Virgin Island, Mauritius dan RR Cina. Ada pun bidang usahanya meliputi: Industri pembuatan dan jasa angkutan serta perbaikan kapal; Industri paku, mur, kawat baja dan baut; Industri barang dari plastik; Perdagangan besar ekspor dan impor; Industri pipa dan pengolahan logam; Real estate; Jasa konsultasi; Pengolahan pembenihan dan pembesaran ikan laut; Jasa industri pembuatan barang dari logam; Jasa penunjang kegiatan shipyard; Angkutan bermotor untuk barang umum; Jasa perbaikan dan perawatan alat-alat berat; Jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, dan lain-lain.

Sementara itu, Menteri Perindustrian M. S. Hidayat pernah mengatakan, pemerintah mendukung pembangunan industri hilir seperti pengolahan coklat. Untuk itu telah diresmikan sekitar 14 pabrik pengolahan kakao dibeberapa lokasi di Indonesia, dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi kakao olahan dan cokelat nasional dari 531.675 ton per tahun menjadi 689.750 ton per tahun.

Pabrik yang diresmikan adalah penambahan kapasitas oleh PT General Food Industries, PT Bumitangerang Mesindotama, PT Cocoa Ventures Indonesia, PT Freyabadi Indotama, PT Gandum Mas Kencana, PT Teja Sekawan Cocoa Industries, PT Kakao Mas Gemilang dan PT Sekawan Karsa Mulia. Sedangkan pabrik baru yang dibangun adalah PT Asia Cocoa Indonesia (PMA) di Batam, PT Maju Bersama Cocoa Industries, PT Budidaya Kakao Lestari, PT Jaya Makmur Hasta dan PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi. Keenam pabrik itu menambah kapasitas kakao nasional sebanyak 430.950 ton per tahun.

“Pemerintah terus berusaha meningkatkan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional,’ kata Hidayat.

Sepanjang 2009 – 2010, Indonesia menghasilkan 550.000 ton biji kakao atau produsen terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, industri domestik menyerap 28 persen dari produksi tersebut. Volume ekspor kakao olahan naik 26 persen pada 2010 menjadi 103.055 ton dari sebelumnya sebanyak 81.993 ton pada 2009. Di sisi lain, ekspor biji kakao turun 2 persen pada tahun lalu namun mengalami lonjakan nilai ekspor hingga 10 persen menjadi 1,19 miliar dollar AS pada 2010. (gus).