NATUNA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tingkat daerah perlu segera dibentuk di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam guna mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Welmi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna diharapkan sudah membentuk BNPP pada tahun 2011 untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah itu.
Pasalnya, sebagai daerah perbatasan yang langsung berhadapan dengan sejumlah negara, Natuna memiliki potensi untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) jika perekonomiannya jauh tertinggal dari negara tetangga. Kondisi itu juga bisa memicu perpindahan penduduk dalam jumlah besar jika di Natuna tidak tersedia lapangan pekerjaan.
"BNPP memiliki anggaran dari pemerintah pusat dengan alokasi dana tunjangan perbatasan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Natuna perlu segera membentuk lembaga tersebut agar bisa memacu pertumbuhan ekonominya,” kata dia, Selasa (30/11).
Ditambahkan, jika BNPP sudah terbentuk maka Natuna akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan ekonominya. Pasalnya, akan ada tambahan dana di luar APBD yang dialokasikan pemerintah pusat.
Saat ini pembangunan ekonomi di Natuna kurang berkembang karena daerah itu memiliki sejumlah keterbatasan antara lain, keterbatasan sumber daya manusia, pendidikan dan infrastruktur.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah melantik pengurus
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada September 2010 lalu. Sekretaris BNPP yang dilantik adalah Sutrisno yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (plt) Dirjen Pemerintahan Umum.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, pelantikan pengurus BNPP merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mengelola daerah perbatasan, karena setelah dilantik dewan pengurus akan mulai bekerja.
“Persoalan perbatasan nantinya akan dikelola secara terpadu dan komprehensif, oleh karena itu pejabat BNPP segera melakukan konsolidasi dan menyusun program kegiatan dan rencana aksi. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta penyiapan personel, sehingga organisasi segera beroperasi dengan optimal," katanya di sela acara Rakernas Kependudukan dan Catatan Sipil di Batam, Senin (29/11).(gus).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar