TANJUNG PINANG – Ribuan masyarakat provinsi Kepulauan Riau (Kepri) antusias menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama rombongan, dengan cara berdiri di pinggir jalan sepanjang Bandara Raja Haji Fisabililah Tanjung Pinang hingga ke Gedung Daerah tempat berlangsungnya acara.
Setibanya di Kota Kota Gurindam, Tanjungpinang, Provinsi Kepri pada pukul 11.30 WIB rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu negara, Ani Yudhoyono disambut antusias ribuan warga Kepri. Itu tampak dari sambutan warga diantaranya siswa SD hingga SMA disepanjang jalan saat iring-iringan rombongan presiden melintas, Jumat (25/2).
Rombongan presiden bersama sejumlah Menteri sendiri tiba di Bandara Raja Haji Fisabililah RHF Tanjungpinang, sekitar pukul 11.30 Wib, dengan menggunakan pesawat kepresidenan dan langsung disambut Gubernur Kepri HM.Sani bersama Ibu Gubernur, Wali kota Tanjungpinang, Bupati Bintan dan sejumlah pejabat instansi lainya.
Penyambutan presiden dilakukan pejabat Pemerintahan provinsi Kepri, dan Kabupaten kota bersama sejumlah pejabat lainya, dengan pengalungan bunga oleh dua orang anak kecil yang berpakaian adat melayu, serta tarian pencak silat.
Sekitar lima menit setelah tiba, didampingi sejumlah pejabat lainya, Presiden bersama rombongan langsung meninggalkan Bandara, dengan menggunakan iring-iringan mobil kepresidenan.
Melihat antusias warga dengan kedatanganya, Saat rombongan melintas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu negara, Ani Yudhoyono juga terlihat melambaikan tangan dan membuka kaca jendela mobil yang digunakan.
Presiden SBY yang seyogyanya akan melakukan shalat Jumat di Masjid Raya Tanjungpinang membatalkan rencana tersebut dan selanjutnya melakukan Shalat Jumat di Mushollah Gedung Daerah.
Presiden dijadwalkan akan melaksanakan beberapa agenda selama kunjungan tiga hari di Kepulauan Riau. Hari pertama (25/2), SBY dijadwalkan menyaksikan penyerahan beberapa jenis bantuan langsung masyarakat. Bantuan yang diserahkan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk provinsi Kepulauan Riau kepada sejumlah perwakilan penerima. Usai memberikan sambutan dan menyaksikan penyerahan bantuan, Kepala Negara kemudian akan meninjau display foto kegiatan Millenium Development Goals (MDG’s) di Kepulauan Riau.
Hari Kedua (26/2), Presiden SBY dan Ibu Ani dijadwalkan bertolak menuju Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dengan menggunakan jalur darat. Di Lagoi nanti, Presiden akan menghadiri acara pemberian nama baru Kawasan Wisata Terpadu Teluk Sebong dan meninjau maket pembangunan proyek kawasan wisata terpadu dan stan pameran produk wisata Kepulauan Riau di tempat yang sama. Perjalanan dari Tanjung Pinang menuju kabupaten Bintan diperkirakan akan menempuh waktu sekitar 2 jam.
Selama berada di Lagoi, Presiden beserta rombongan akan bermalam di Bintan Lagoon Resort/Nirwana Resort Hotel. Keesokan harinya (27/2), SBY dan rombongan bertolak kembali ke Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang untuk kemudian kembali ke Jakarta.
Dalam kunjungannya ke Kepri, Presiden didampingin antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Mentan Suswono, Mendiknas Muhammad Nuh, Menbudpar Jero Wacik, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar
Sementara itu aktivitas pelabuhan Domestik dan Internasional, Sri Bintan Pura Tanjungpinang, dilakukan penghentiaan selama 30 menit, Kapal Ferry yang biasanya diberangkatkan setiap 15 menit, terpaksa dialihkan hingga pukul 12.30 wib, setelah sholat Jumat selesai.
"Penghentiaan keberangkatan kapal, kita lakukan selama 30 menit, berkaitan dengan kedatangan presiden dan pelaksanaan sholat Jumat di gedung daerah,"ujar aparat kepoisian yang namanya enggan disebutkan.
Sementara akses jalan dari jalan SM Amin, menuju pintu masuk dan keluar pelabuhaan Sri Bintan Pura, setelah presiden tiba dengan rombongan di Gedung daerah langsung ditutup.
Sejumlah warga dan pedagang kaki lima yang biasanya mangkal dipintu keluar Pelabuhaan dan warga yang hendak berangkat melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, terpaksa jalan kaki sepanjang 2 Kilo meter dari tempat penutupan jalan di Jalan Bintan menuju pelabuhaan.
Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, kedatangan Presiden ke Kepri sangat penting untuk meresmikan beberapa proyek diantaranya proyek pembangunan kawasan wisata terpadu yang dibangun kerjasama antara pengusaha Indonesia, Malaysia dan singapura. (gus).
Minggu, 13 Maret 2011
Perda Penghambat Investasi Harus Dicabut
BATAM – Pemerintah Daerah mestinya tidak membuat atau menghapus peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi karena persaingan untuk merebut investasi saat ini sangat ketat dan sejumlah negara memberi kelonggaran dalam aturan investasinya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepri, Saptono Mustaqim mengatakan iklim investasi di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) masih menunjukan kecenderungan yang positif, dan ketiga daerah itu masih menjadi idola bagi investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi. Buktinya, kata dia Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan proyek pembangunan awal Treasure Bay Bintan dengan total investasi ditaksi 24 triliun rupiah di kawasan pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan.
"Selama dua hari Pak Presiden SBY berkunjung ke Kepri. Salah satu kegiatan Presiden adalah meresmikan proyek pembangunan awal Treasure Bay Bintan dengan total investasi triliun rupiah. Itu adalah investasi asing yang cukup besar sehingga Presiden pun datang meresmikan. Kesediaan Presiden juga sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Kepri dan kita perlu menghargai perhatian beliau," katanya, Jumat (25/2).
Menurut Saptono, masyarakat Kepri harus menjaga dan mendukung situasi yang kondusif bagi kegiatan investasi agar ekonomi tetap tumbuh. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Kabupaten harus membuat aturan daerah yang pro investasi bukan yang justru menciptakan kekisruhan.
Misalnya, Peraturan Daerah yang saat ini sedang dibahas DPRD Batam tentang kenaikan pajak dan retribusi daerah yang dinilai pengusaha hanya akan berdampak negative terhadap iklim investasi di Batam.
Rancangan Perda tersebut, kata dia harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, apakah sudah tepat atau tidak. Selain itu, protes masyarakat dan pengusaha juga harus di dengarkan sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.
Sementara itu, sejumlah pengusaha di Batam menolak Ranperda tentang kenaikan pajak dan retribusi daerah yang akan dibahas DPRD Batam.
Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan jika Pemko Batam menaikan pajak dan retribusi daerah maka biaya produksi akan meningkat sehingga banyak perusahaan yang akan menutup usahanya. Selain itu, inflasi juga akan naik sehingga akan menimbulkan goncangan ekonomi di Batam.
Cahya berharap DPRD dan Pemko Batam membatalkan rencana menaikan pajak dan retribusi daerah. (gus).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepri, Saptono Mustaqim mengatakan iklim investasi di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) masih menunjukan kecenderungan yang positif, dan ketiga daerah itu masih menjadi idola bagi investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi. Buktinya, kata dia Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan proyek pembangunan awal Treasure Bay Bintan dengan total investasi ditaksi 24 triliun rupiah di kawasan pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan.
"Selama dua hari Pak Presiden SBY berkunjung ke Kepri. Salah satu kegiatan Presiden adalah meresmikan proyek pembangunan awal Treasure Bay Bintan dengan total investasi triliun rupiah. Itu adalah investasi asing yang cukup besar sehingga Presiden pun datang meresmikan. Kesediaan Presiden juga sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Kepri dan kita perlu menghargai perhatian beliau," katanya, Jumat (25/2).
Menurut Saptono, masyarakat Kepri harus menjaga dan mendukung situasi yang kondusif bagi kegiatan investasi agar ekonomi tetap tumbuh. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Kabupaten harus membuat aturan daerah yang pro investasi bukan yang justru menciptakan kekisruhan.
Misalnya, Peraturan Daerah yang saat ini sedang dibahas DPRD Batam tentang kenaikan pajak dan retribusi daerah yang dinilai pengusaha hanya akan berdampak negative terhadap iklim investasi di Batam.
Rancangan Perda tersebut, kata dia harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, apakah sudah tepat atau tidak. Selain itu, protes masyarakat dan pengusaha juga harus di dengarkan sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.
Sementara itu, sejumlah pengusaha di Batam menolak Ranperda tentang kenaikan pajak dan retribusi daerah yang akan dibahas DPRD Batam.
Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan jika Pemko Batam menaikan pajak dan retribusi daerah maka biaya produksi akan meningkat sehingga banyak perusahaan yang akan menutup usahanya. Selain itu, inflasi juga akan naik sehingga akan menimbulkan goncangan ekonomi di Batam.
Cahya berharap DPRD dan Pemko Batam membatalkan rencana menaikan pajak dan retribusi daerah. (gus).
Presiden Kunjungi Kepri
TANJUNG PINANG- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumat (25/2) ini untuk meresmikan proyek pembangunan kawasan wisata terpadu Treasure Bay di Lagoi dan pengembangan program kemiskinan di wilayah Kepri.
Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, setelah dari Brunai Darussalam, Presiden SBY langsung ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan diperkirakan pesawat yang membawa Presiden dan rombongan tiba di Bandara Tanjung Pinang sekitar pukul 11.40 WIB. Dari Bandara, SBY langsung ke Masjid Raya untuk Salat Jumat bersama. Sedang, ibu negara didampingi Aisyah Sani, langsung ke Gedung Daerah, lokasi bermalam presiden SBY.
Usai salat Jumat, Presiden akan ke Gedung Daerah untuk melakukan penyerahan bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk Provinsi Kepri.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia kepada 55.969 debitur dan penyerahan
secara simbolis bantuan sosial kemasyarakatan oleh gubernur Kepri, berupa program perumahan layak huni sejumlah 185 rumah.
”Presiden selanjutnya akan bermalam di Gedung Daerah Tanjungpinang,’’ kata Sani, Kamis (24/2).
Pada hari Sabtu (26/2), rombongan Presiden akan bertolak ke Lagoi, Bintan. Di Lagoi, Presiden akan melakukan penandatanganan prasasti pemberian nama baru kawasan wisata terpadu Telok Sebong sekaligus meresmikan pembangunan kawasan wisata tersebut.
Sementara itu, warga Lagoi yang menjadi korban penggusuran proyek kawasan wisata Treasure Bay beraharap Presiden SBY juga mau menemui mereka karena telah terjadi pelanggaran HAM dalam pembangunan proyek kawasan wisata terpadu tersebut.
Pengurus Yayasan Tragedi Lagoi, La Asli mengatakan dalam proses pelepasan lahan oleh masyarakat telah terjadi pelanggaran HAM. Pasalnya, harga yang ditawarkan pengembang yakni PT Buana Mega Wisatama terlalu rendah yakni 100 rupiah per meter.Warga, kata dia tidak dapat menolak tawaran tersebut karena di intimidasi.
"Masak harga tanah dinilai hanya 100 rupiah per meter, lagipula ada pola-pola intimidasi dan represif terhadap warga," ujar La Asli.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi fasilitator antara warga dan perusahaan menyatakan akan berjuang untuk menuntut hak warga.
Menurut Anggota Komnas HAM, Ridha Saleh kasus tersebut sudah terajdi sejak 20 tahun silam dan jumlah lahan yang direbut sebanyak 23 ribu hectare.
Berdasarkan kesepakatan dengan warga di tiga kecamatan di Bintan yakni Kecamatan Gunung Kijang, Tanjung Uban Kota dan Teluk Sebong dengan PT Buana Mega Wisatama, sebuah perusahaan konsorsium Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diwakili Jamin Hidayat menyebutkan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan, harus memikirkan solusi penyelesaian dengan skema implementatif untuk kesejahteraan warga dengan cara mempekerjakan warga sekitar kawasan wisata Lagoi maupun membentuk unit usaha seperti koperasi bagi warga.
Selain itu, lanjut Ridha, apabila poin di atas tidak terpenuhi maka warga akan menuntut ganti rugi tanah mereka sebesar 20 ribu rupiah per meter dan meminta dibangunkan rumah serta fasilitas umum serta sosial di atas lahan tersebut.
“Jika kesepakatan itu tidak diselesaikan maka Komnas HAM akan mengirimkan rekomendasi kepada Presisen Republik Indonesia dan DPR RI agar segera diselesaikan,” katanya.
Pengamanan Presiden
Kepala Bagian Penerangan Korem 033/Wirapratama, Mayor Adrizal mengatakan, pengamanan kunjungn Presiden RI ke Kepri tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI AD, tapi juga TNI AL, TNI AU, Polisi, Satpol PP. ‘’Masyarakat juga diimbau bersikap baik dan tidak melakukan aksi yang mengganggu kunjungan Presiden ke daerah kita,’’ katanya.
Menurutnya, ada dua titik pengamanan yang akan difokuskan, yakni Tanjungpinang di Gedung Daerah, dimana SBY dipastikan menginap dan Lagoi. Selain itu juga sepanjang jalan dari Gedung Daerah menuju Lagoi juga dalam pengamanan.
Mengenai jumlah personil yang diturunkan, Adrizal mengatakan tidak bisa memberi tahu hal-hal yang bersifat teknis, karena berhubungan dengan keamanan. ‘’Jumlah pastinya saya tidak bisa sebutkan, yang jelas dua titik tadi menjadi titik fokus yang diamankan, selain itu jalanan yang akan dilalui SBY,’’ kata Adrizal.
Diakui Adrizal, Tanjungpinang dengan geografis yang tertutup, Tanjungpinang aman. Namun, pengawalan dan pengamanan standar kepala negara tetap berdasarkan prosedur. ‘’Pengamanan yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagai kepala negara,’’ kata Adrizal.
Sedangkan dari Kepolsian, Polda Kepri akan menerjunkan 678 personil-nya menjaga keamanan Presiden di Tanjungpinang dan Lagoi.
”Teknis pengamanan langsung ditangani Paspampres. Kami hanya diperbantukan untuk menjaga ketertiban umum dan huru-hara,” kata Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono. (gus).
Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, setelah dari Brunai Darussalam, Presiden SBY langsung ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan diperkirakan pesawat yang membawa Presiden dan rombongan tiba di Bandara Tanjung Pinang sekitar pukul 11.40 WIB. Dari Bandara, SBY langsung ke Masjid Raya untuk Salat Jumat bersama. Sedang, ibu negara didampingi Aisyah Sani, langsung ke Gedung Daerah, lokasi bermalam presiden SBY.
Usai salat Jumat, Presiden akan ke Gedung Daerah untuk melakukan penyerahan bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk Provinsi Kepri.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia kepada 55.969 debitur dan penyerahan
secara simbolis bantuan sosial kemasyarakatan oleh gubernur Kepri, berupa program perumahan layak huni sejumlah 185 rumah.
”Presiden selanjutnya akan bermalam di Gedung Daerah Tanjungpinang,’’ kata Sani, Kamis (24/2).
Pada hari Sabtu (26/2), rombongan Presiden akan bertolak ke Lagoi, Bintan. Di Lagoi, Presiden akan melakukan penandatanganan prasasti pemberian nama baru kawasan wisata terpadu Telok Sebong sekaligus meresmikan pembangunan kawasan wisata tersebut.
Sementara itu, warga Lagoi yang menjadi korban penggusuran proyek kawasan wisata Treasure Bay beraharap Presiden SBY juga mau menemui mereka karena telah terjadi pelanggaran HAM dalam pembangunan proyek kawasan wisata terpadu tersebut.
Pengurus Yayasan Tragedi Lagoi, La Asli mengatakan dalam proses pelepasan lahan oleh masyarakat telah terjadi pelanggaran HAM. Pasalnya, harga yang ditawarkan pengembang yakni PT Buana Mega Wisatama terlalu rendah yakni 100 rupiah per meter.Warga, kata dia tidak dapat menolak tawaran tersebut karena di intimidasi.
"Masak harga tanah dinilai hanya 100 rupiah per meter, lagipula ada pola-pola intimidasi dan represif terhadap warga," ujar La Asli.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi fasilitator antara warga dan perusahaan menyatakan akan berjuang untuk menuntut hak warga.
Menurut Anggota Komnas HAM, Ridha Saleh kasus tersebut sudah terajdi sejak 20 tahun silam dan jumlah lahan yang direbut sebanyak 23 ribu hectare.
Berdasarkan kesepakatan dengan warga di tiga kecamatan di Bintan yakni Kecamatan Gunung Kijang, Tanjung Uban Kota dan Teluk Sebong dengan PT Buana Mega Wisatama, sebuah perusahaan konsorsium Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diwakili Jamin Hidayat menyebutkan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan, harus memikirkan solusi penyelesaian dengan skema implementatif untuk kesejahteraan warga dengan cara mempekerjakan warga sekitar kawasan wisata Lagoi maupun membentuk unit usaha seperti koperasi bagi warga.
Selain itu, lanjut Ridha, apabila poin di atas tidak terpenuhi maka warga akan menuntut ganti rugi tanah mereka sebesar 20 ribu rupiah per meter dan meminta dibangunkan rumah serta fasilitas umum serta sosial di atas lahan tersebut.
“Jika kesepakatan itu tidak diselesaikan maka Komnas HAM akan mengirimkan rekomendasi kepada Presisen Republik Indonesia dan DPR RI agar segera diselesaikan,” katanya.
Pengamanan Presiden
Kepala Bagian Penerangan Korem 033/Wirapratama, Mayor Adrizal mengatakan, pengamanan kunjungn Presiden RI ke Kepri tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI AD, tapi juga TNI AL, TNI AU, Polisi, Satpol PP. ‘’Masyarakat juga diimbau bersikap baik dan tidak melakukan aksi yang mengganggu kunjungan Presiden ke daerah kita,’’ katanya.
Menurutnya, ada dua titik pengamanan yang akan difokuskan, yakni Tanjungpinang di Gedung Daerah, dimana SBY dipastikan menginap dan Lagoi. Selain itu juga sepanjang jalan dari Gedung Daerah menuju Lagoi juga dalam pengamanan.
Mengenai jumlah personil yang diturunkan, Adrizal mengatakan tidak bisa memberi tahu hal-hal yang bersifat teknis, karena berhubungan dengan keamanan. ‘’Jumlah pastinya saya tidak bisa sebutkan, yang jelas dua titik tadi menjadi titik fokus yang diamankan, selain itu jalanan yang akan dilalui SBY,’’ kata Adrizal.
Diakui Adrizal, Tanjungpinang dengan geografis yang tertutup, Tanjungpinang aman. Namun, pengawalan dan pengamanan standar kepala negara tetap berdasarkan prosedur. ‘’Pengamanan yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagai kepala negara,’’ kata Adrizal.
Sedangkan dari Kepolsian, Polda Kepri akan menerjunkan 678 personil-nya menjaga keamanan Presiden di Tanjungpinang dan Lagoi.
”Teknis pengamanan langsung ditangani Paspampres. Kami hanya diperbantukan untuk menjaga ketertiban umum dan huru-hara,” kata Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono. (gus).
Pengusaha Pariwisata Batam Tolak Ranperda Pajak dan Retribusi
BATAM - Gabungan Asosiasi pengusaha dan industri sektor pariwisata Batam bersepakat menolak rencana Pemerintah Kota dan DPRD Batam membahas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) soal kenaikan pajak dan retribusi karena dinilai akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Batam.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, sebanyak 11 asosiasi pengusaha sektor pariwisata di Batam Provinsi Kepri antara lain, Apindo Batam, Asosiasi Spa Indonesia, Hipmi Kepri, Asosiasi Alat berat, Asosiasi Periklanan Batam dan Himpunan Pramuwisata Indonesia mengajukan penolakan atas rencana Pemerintah Kota Batam yang akan menaikan pajak dan retribusi daerah karena hanya akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Batam.
“Pemko Batam sudah berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi dua tahun kedepan karena iklim investasi belum kondusif, tetapi koq malah rancangan Perdanya diajukan ke DPRD untuk dibahas. Oleh karena itu kami dengan tegas menolak rencana tersebut,” katanya, Rabu (23/2).
Sekretaris Assosiasi Spa Indonesia, Alfian mengatakan pihaknya menolak pembahasan Ranperda itu karena jika pajak dan retribusi di naikan hanya akan meningkatkan biaya operasi perusahaan. Padahal kondisi saat ini, sejumlah pengusaha Spa masih kesulitan mendapatkan pemasukan karena jumlah pengunjung atau turis yang datang ke Batam tidak terlalu tinggi.
Ketua Assosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB) Sarno Ahmad mengatakan sebagai bentuk penolakan, pihaknya akan memasang tulisan menolak Ranperda pajak di bilboard ukuran 5x10 meter di pusat Kota Batam.
"Ini bentuk protes kami terhadap rencana kenaikan tarif pajak reklame yang sedang diajukan Pemko Batam ke DPRD," kata Sarno.
Mereka meminta dan mendesak agar wali kota Batam Ahmad Dahlan menarik usulan Ranperda tentang kenaikan pajak-pajak daerah dan membatalkannya demi menjaga kondusifitas iklim berusaha dan investasi di kota Batam.
Sementara itu, sekelompok masyarakat dan pengusaha melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemko Batam pada Rabu (23/2) menolak pembahasan rancangan Perda Pajak dan Retribusi daerah. (gus).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, sebanyak 11 asosiasi pengusaha sektor pariwisata di Batam Provinsi Kepri antara lain, Apindo Batam, Asosiasi Spa Indonesia, Hipmi Kepri, Asosiasi Alat berat, Asosiasi Periklanan Batam dan Himpunan Pramuwisata Indonesia mengajukan penolakan atas rencana Pemerintah Kota Batam yang akan menaikan pajak dan retribusi daerah karena hanya akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Batam.
“Pemko Batam sudah berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi dua tahun kedepan karena iklim investasi belum kondusif, tetapi koq malah rancangan Perdanya diajukan ke DPRD untuk dibahas. Oleh karena itu kami dengan tegas menolak rencana tersebut,” katanya, Rabu (23/2).
Sekretaris Assosiasi Spa Indonesia, Alfian mengatakan pihaknya menolak pembahasan Ranperda itu karena jika pajak dan retribusi di naikan hanya akan meningkatkan biaya operasi perusahaan. Padahal kondisi saat ini, sejumlah pengusaha Spa masih kesulitan mendapatkan pemasukan karena jumlah pengunjung atau turis yang datang ke Batam tidak terlalu tinggi.
Ketua Assosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB) Sarno Ahmad mengatakan sebagai bentuk penolakan, pihaknya akan memasang tulisan menolak Ranperda pajak di bilboard ukuran 5x10 meter di pusat Kota Batam.
"Ini bentuk protes kami terhadap rencana kenaikan tarif pajak reklame yang sedang diajukan Pemko Batam ke DPRD," kata Sarno.
Mereka meminta dan mendesak agar wali kota Batam Ahmad Dahlan menarik usulan Ranperda tentang kenaikan pajak-pajak daerah dan membatalkannya demi menjaga kondusifitas iklim berusaha dan investasi di kota Batam.
Sementara itu, sekelompok masyarakat dan pengusaha melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemko Batam pada Rabu (23/2) menolak pembahasan rancangan Perda Pajak dan Retribusi daerah. (gus).
Investor Malaysia Bangun Resort di Bintan Senilai Rp.24 Triliun
BINTAN – Investor Malaysia, Landmark Holding Sdn Bhd akan membangun kawasan wisata terpadu Treasure Bay di Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah. Proyek tersebut akan ditinjau Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Kepri 26 Februari ini.
Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, Mardhiah mengatakan, investor Malaysia sudah lama berkomitmen untuk membangun kawasan wisata terpadu di Lagoi, dan saat ini tinggal menunggu realisasinya.
Proyek Treasure Bay, katanya akan dibangun secara bertahap oleh konsorsium dari Malaysia yakni Landmark Holding Sdn Bhd dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah.
”Pengusaha Malaysia saat ini masih menghitung investasi yang akan dikeluarkan untuk membangun proyek Treasure Bay, dan rencananya proyek tersebut mulai dibangun tahun ini juga. Beberapa proyek yang akan dibangun antara lain, marina, ruang terbuka hijau, resor dan kawasan hunian,” katanya, Rabu (23/2).
Menurutnya, pembangunan Treasure Bay Resort oleh Landmark Holding akan menambah jumlah investor asing yang membangun kawasan wisata terpadu di Bintan khususnya Lagoi. Saat ini sudah ada sejumlah investor asing dari Singapura dan negara lain yang telah membangun hotel dan resort di Lagoi.
"Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Lagoi terbanyak ketiga di Indonesia. Tahun 2010 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lagoi sebanyak 42.331 orang," katanya.
Dikunjungi Presiden
Menurut Mardhiah, Presiden SBY berencana mengunjungi sekaligus melaunching proyek Treasure Bay di Lagoi saat berkunjung ke Bintan pada 26 Februari nanti.
“Kepala Negara akan mengunjungi Lagoi setelah meresmikan program Kepri 2011 mengenai pengentasan warga dari kemiskinan di Gedung Daerah Tanjungpinang,” katanya.
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun), Jhon Arizal mengatakan, Presiden SBY memang akan datang ke Kepri sekitar 26 Februari ini dan salah satu agendanya meresmikan proyek Treasure Bay.
Untuk mengamankan kedatangan Presiden RI ke Kepri, Polres Bintan telah menyiapkan 273 personil.
Kapolres Bintan AKBP Yohanes S Widodo mengatakan, pihaknya sudah melakukan gladi bersih untuk pengamanan Presiden yang tujuannya untuk mengarahkan tugas dan fungsi anggota di lapangan. Tugas dan fungsi yang diemban anggota dalam pengamanan tersebut harus diketahui oleh masing-masing personel jajaran Polres Bintan.
Selain itu, dari gladi itu akan diketahui kekurangan yang dimiliki sehingga bisa diperbaiki dalam pelaksanaannya nanti. Adapun pengamanan yang dilakukan jajaran Polres Bintan yaitu pengamanan di jalan sepanjang Batu 16 Tanjungpinang hingga Simpang Lagoi, Teluk Sebong. Di sepanjang jalan tersebut ada 68 titik pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polres Bintan. (gus).
Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, Mardhiah mengatakan, investor Malaysia sudah lama berkomitmen untuk membangun kawasan wisata terpadu di Lagoi, dan saat ini tinggal menunggu realisasinya.
Proyek Treasure Bay, katanya akan dibangun secara bertahap oleh konsorsium dari Malaysia yakni Landmark Holding Sdn Bhd dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah.
”Pengusaha Malaysia saat ini masih menghitung investasi yang akan dikeluarkan untuk membangun proyek Treasure Bay, dan rencananya proyek tersebut mulai dibangun tahun ini juga. Beberapa proyek yang akan dibangun antara lain, marina, ruang terbuka hijau, resor dan kawasan hunian,” katanya, Rabu (23/2).
Menurutnya, pembangunan Treasure Bay Resort oleh Landmark Holding akan menambah jumlah investor asing yang membangun kawasan wisata terpadu di Bintan khususnya Lagoi. Saat ini sudah ada sejumlah investor asing dari Singapura dan negara lain yang telah membangun hotel dan resort di Lagoi.
"Jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Lagoi terbanyak ketiga di Indonesia. Tahun 2010 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lagoi sebanyak 42.331 orang," katanya.
Dikunjungi Presiden
Menurut Mardhiah, Presiden SBY berencana mengunjungi sekaligus melaunching proyek Treasure Bay di Lagoi saat berkunjung ke Bintan pada 26 Februari nanti.
“Kepala Negara akan mengunjungi Lagoi setelah meresmikan program Kepri 2011 mengenai pengentasan warga dari kemiskinan di Gedung Daerah Tanjungpinang,” katanya.
Sekretaris Dewan Kawasan FTZ BBK (Batam, Bintan dan Karimun), Jhon Arizal mengatakan, Presiden SBY memang akan datang ke Kepri sekitar 26 Februari ini dan salah satu agendanya meresmikan proyek Treasure Bay.
Untuk mengamankan kedatangan Presiden RI ke Kepri, Polres Bintan telah menyiapkan 273 personil.
Kapolres Bintan AKBP Yohanes S Widodo mengatakan, pihaknya sudah melakukan gladi bersih untuk pengamanan Presiden yang tujuannya untuk mengarahkan tugas dan fungsi anggota di lapangan. Tugas dan fungsi yang diemban anggota dalam pengamanan tersebut harus diketahui oleh masing-masing personel jajaran Polres Bintan.
Selain itu, dari gladi itu akan diketahui kekurangan yang dimiliki sehingga bisa diperbaiki dalam pelaksanaannya nanti. Adapun pengamanan yang dilakukan jajaran Polres Bintan yaitu pengamanan di jalan sepanjang Batu 16 Tanjungpinang hingga Simpang Lagoi, Teluk Sebong. Di sepanjang jalan tersebut ada 68 titik pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polres Bintan. (gus).
Perda Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah Tetap Dibahas
BATAM – Pemerintah Kota dan DPRD Batam akhirnya tetap membahas rancangan peraturan daerah tentang kenaikan pajak dan retribusi dalam Rapat Paripurna DPRD Senin (21/2) meski mendapat protes dari masyarakat dan pengusaha yang kuatir hanya berdampak negatif terhadap perekonomian Batam.
Meski menuai kritik dari hampir seluruh asosiasi pengusaha di Batam seperti Apindo, HIPMI, Kadin dan lainnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kenaikan Pajak dan Retribusi akan melaju tanpa hambatan di DPRD Batam, karena hampir seluruh fraksi mendukung pembahasan Perda tersebut. Enam dari sembilan fraksi di DPRD menerima usulan tersebut dan menyarankan segera dibentuk panitia khusus (pansus).
Enam fraksi yang menerima usulan Perda Pajak adalah lain Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKN. Keenam fraksi beralasan, kenaikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Asumsinya, dengan PAD yang tinggi maka pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, dua fraksi yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) menolak Ranperda Pajak. Sedangkan Fraksi Golkar memilih untuk tidak memberikan pandangannya terhadap Ranperda yang diusulkan Pemko Batam
Anggota Fraksi PAN, Yudi Kurnain mengatakan, Perda itu harus berjalan, karena terkait dengan pembangunan di Batam. Sementara, Ketua Fraksi Golkar Asmin Patros mengatakan, sebelum Ranperda dibahas sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kajian akademis.
Ketua Asoasiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, DPRD dan Pemko Batam sebaiknya menunda pembahasan rancangan kenaikan Pajak dan retribusi daerah sampai kondisi ekonomi Batam stabil. Terlebih Walikota Batam, Ahmad Dahlan pernah berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2010 lalu.
Menurutnya, pada tahun 2010 lalu, Walikota Batam Ahmad Dahlan pernah bertemu dengan sekitar 40 pengusaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Batam, Asosiasi Pengusaha Jasa Hiburan Barelang (Ajahib), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam, Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) Batam, Asosiasi Perkumpulan Mall, dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota Batam berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi daerah selam dua tahun kedepan disebabkan kondisi
ekonomi Batam belum stabil.
“Saya berharap Walikota Batam tidak lupa dengan janjinya yang dikatakan tahun lalu untuk tidak menaikan pajak dan retribusi daerah dalam dua tahun kedepan,” katanya, Selasa (22/2).
Sementara itu, Walikota Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan tidak pernah berjanji kepada pengusaha untuk tidak menaikkan pajak daerah selama dua tahun ke depan.
Menurut Dahlan, dalam pertemuan yang dilaksanakan tahun lalu tersebut pihak pengusaha memang memintanya supaya tidak menaikkan pajak. Namun dia tidak memberikan janji apapun.
“Mereka (asosiasi pengusaha) yang minta. Bukan saya yang berjanji,” katanya.
Oleh karena itu, usulan Perda Pajak ini akan terus berjalan meskipun menuai banyak kritik, baik dari masyarakat maupun para pelaku bisnis.
UKM Terancam
Ketua Dewan Penasihat Apindo Kepri, Abidin mengatakan jika Pemko dan DPRD Batam tetap ngotot menaikan pajak dan retribusi daerah dikuatirkan sekitar 8.000 usaha kecil dan menengah akan tutup usaha. Pasalnya, biaya produksi dipastikan naik sedangkan harga jual sulit naik disebabkan masih rendahnya daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, Abidin berharap anggota DPRD Batam bisa membuka nuraninya untuk tidak membahas Draft Ranperda tersebut atau menundanya sampai situasi ekonomi Batam kondusif.
“Anggota DPRD harusnya mewakili suara rakyat, bukan malah menindas rakyat dengan menaikan pajak dan retribusi,” katanya.
Abidin menyayangkan sikap Wakil Rakyat di DPRD Batam yang justru kurang peka terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat dan pengusaha. (gus).
Meski menuai kritik dari hampir seluruh asosiasi pengusaha di Batam seperti Apindo, HIPMI, Kadin dan lainnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kenaikan Pajak dan Retribusi akan melaju tanpa hambatan di DPRD Batam, karena hampir seluruh fraksi mendukung pembahasan Perda tersebut. Enam dari sembilan fraksi di DPRD menerima usulan tersebut dan menyarankan segera dibentuk panitia khusus (pansus).
Enam fraksi yang menerima usulan Perda Pajak adalah lain Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKN. Keenam fraksi beralasan, kenaikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Asumsinya, dengan PAD yang tinggi maka pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, dua fraksi yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) menolak Ranperda Pajak. Sedangkan Fraksi Golkar memilih untuk tidak memberikan pandangannya terhadap Ranperda yang diusulkan Pemko Batam
Anggota Fraksi PAN, Yudi Kurnain mengatakan, Perda itu harus berjalan, karena terkait dengan pembangunan di Batam. Sementara, Ketua Fraksi Golkar Asmin Patros mengatakan, sebelum Ranperda dibahas sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kajian akademis.
Ketua Asoasiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, DPRD dan Pemko Batam sebaiknya menunda pembahasan rancangan kenaikan Pajak dan retribusi daerah sampai kondisi ekonomi Batam stabil. Terlebih Walikota Batam, Ahmad Dahlan pernah berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2010 lalu.
Menurutnya, pada tahun 2010 lalu, Walikota Batam Ahmad Dahlan pernah bertemu dengan sekitar 40 pengusaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Batam, Asosiasi Pengusaha Jasa Hiburan Barelang (Ajahib), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam, Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) Batam, Asosiasi Perkumpulan Mall, dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota Batam berjanji tidak akan menaikan pajak dan retribusi daerah selam dua tahun kedepan disebabkan kondisi
ekonomi Batam belum stabil.
“Saya berharap Walikota Batam tidak lupa dengan janjinya yang dikatakan tahun lalu untuk tidak menaikan pajak dan retribusi daerah dalam dua tahun kedepan,” katanya, Selasa (22/2).
Sementara itu, Walikota Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan tidak pernah berjanji kepada pengusaha untuk tidak menaikkan pajak daerah selama dua tahun ke depan.
Menurut Dahlan, dalam pertemuan yang dilaksanakan tahun lalu tersebut pihak pengusaha memang memintanya supaya tidak menaikkan pajak. Namun dia tidak memberikan janji apapun.
“Mereka (asosiasi pengusaha) yang minta. Bukan saya yang berjanji,” katanya.
Oleh karena itu, usulan Perda Pajak ini akan terus berjalan meskipun menuai banyak kritik, baik dari masyarakat maupun para pelaku bisnis.
UKM Terancam
Ketua Dewan Penasihat Apindo Kepri, Abidin mengatakan jika Pemko dan DPRD Batam tetap ngotot menaikan pajak dan retribusi daerah dikuatirkan sekitar 8.000 usaha kecil dan menengah akan tutup usaha. Pasalnya, biaya produksi dipastikan naik sedangkan harga jual sulit naik disebabkan masih rendahnya daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, Abidin berharap anggota DPRD Batam bisa membuka nuraninya untuk tidak membahas Draft Ranperda tersebut atau menundanya sampai situasi ekonomi Batam kondusif.
“Anggota DPRD harusnya mewakili suara rakyat, bukan malah menindas rakyat dengan menaikan pajak dan retribusi,” katanya.
Abidin menyayangkan sikap Wakil Rakyat di DPRD Batam yang justru kurang peka terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat dan pengusaha. (gus).
Investor Mulai Ragu Investasi di Batam
BATAM – Lebih dari 60 persen dari 114 rencana investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam belum direalisasikan sejak 2010 hingga saat ini disebabkan sejumlah persoalan diantaranya belum ada kepastian hukum dan iklim investasi yang dinilai kurang menguntungkan.
Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam Yayan Achyar mengatakan, sejak 2010 hingga Februari 2011 ini ada sekitar 114 rencana investasi dari investor asing ke Batam. Investor yang sebagian besar berasal dari Singapura itu bergerak di sektor manufaktur, galangan kapal dan perdagangan.
“Semua negara akan dibanjiri investor asing jika ada kepastian hukum dan untuk saat ini hal itu tidak ada di Batam sehingga investor asing mulai ragu untuk menanamkan modalnya,” katanya, Senin (21/2).
Realisasi dari rencana investasinya, kata dia masih relatif kecil, bahkan sebagian besar atau lebih dari 60 persen belum merealisasikannya disebabkan berbagai alasan. Misalnya masih ada beberapa proses ijin investasi yang harus di urus ke Jakarta sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengurusnya.
Ijin yang masih harus di urus ke Jakarta, Pertama, Angka pengenal impor produsen dan Kedua, Nomor Induk Kepabenan atau NIK. Kedua ijin tersebut sangat penting bagi investor untuk ekspor atau impor barangnya.
Selain itu, masih ada peraturan daerah yang menghambat investasi, misalnya Perda yang saat ini diajukan Pemerintah Kota Batam untuk menaikan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Batam dan menambah keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya.
Sementara itu, Direktur Kawasan Industri Hijrah Batam, Salam mengatakan pihaknya belum mendapat tambahan investor baru sejak 2010 hingga saat ini, justri terdapat satu investor asing dari Malaysia bergerak di sector manufaktur yang menutup usahanya pada 2009.
Di kawasan industri lainnya, seperti Kawasan Industri Kabil, Batamindo, Panbil dan Bintan Industri juga belum terdapat tambahan investor asing secara signifikan. Beberapa kawasan indusri hanya mendapat tambahan satu hingga tiga investor dan itupun merupakan investor yang pindah dari satu kawasan industri ke kawasan industri lain yang ada di Batam.
Pajak dan Retribusi
Ketua Dewan Penasihat Apindo Kepri, Abidin Hasibuan mengatakan, keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam juga disebabkan tingginya biaya ekonomi atau biaya investasi disbanding negara lain.
Misalnya, tarif listrik di Batam 15 persen lebih tinggi dibanding Malaysia dan 25 persen lebih tinggi dibanding tarif listrik di Jakarta. Kemudian Upah Minimum Pekerja di Batam juga paling tinggi di Indonesia dan lebih tinggi disbanding China dan Vietnam.
Pengusaha juga harus membayar pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi dan anehnya lagi Pemko batam justru akan menaikan pajak dan retribusi daerah pada tahun ini.
“Pemko Batam sudah tak punya hati nurani dengan menaikan pajak dan retribusi daerah padahal beban dunia usaha dan masyarakat Batam makin berat,” kata Abidin, Senin (21/2).
Abidin minta semua Ranperda yang muaranya memberatkan masyarakat untuk tidak dibahas lagi DPRD Batam. Bahkan, Apindo berharap pada anggota DPRD Batam yang merupakan perwakilan masyarakat Batam untuk menggunakan hati nurani dan menolak usulan kenaikan tarif itu. Bukan malah menerima dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa.
“Mestinya yang teriak menolak kenaikan pajak dan retribusi daerah adalah DPRD Batam karena wakil rakyat. Tapi kok malah diam. Sampai saat ini belum ada satupun yang teriak menolak, bahkan belum ada satupun yang membuat statmen di media yang berani menolak usulan Pemko Batam itu,” katanya. (gus).
Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam Yayan Achyar mengatakan, sejak 2010 hingga Februari 2011 ini ada sekitar 114 rencana investasi dari investor asing ke Batam. Investor yang sebagian besar berasal dari Singapura itu bergerak di sektor manufaktur, galangan kapal dan perdagangan.
“Semua negara akan dibanjiri investor asing jika ada kepastian hukum dan untuk saat ini hal itu tidak ada di Batam sehingga investor asing mulai ragu untuk menanamkan modalnya,” katanya, Senin (21/2).
Realisasi dari rencana investasinya, kata dia masih relatif kecil, bahkan sebagian besar atau lebih dari 60 persen belum merealisasikannya disebabkan berbagai alasan. Misalnya masih ada beberapa proses ijin investasi yang harus di urus ke Jakarta sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengurusnya.
Ijin yang masih harus di urus ke Jakarta, Pertama, Angka pengenal impor produsen dan Kedua, Nomor Induk Kepabenan atau NIK. Kedua ijin tersebut sangat penting bagi investor untuk ekspor atau impor barangnya.
Selain itu, masih ada peraturan daerah yang menghambat investasi, misalnya Perda yang saat ini diajukan Pemerintah Kota Batam untuk menaikan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Batam dan menambah keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya.
Sementara itu, Direktur Kawasan Industri Hijrah Batam, Salam mengatakan pihaknya belum mendapat tambahan investor baru sejak 2010 hingga saat ini, justri terdapat satu investor asing dari Malaysia bergerak di sector manufaktur yang menutup usahanya pada 2009.
Di kawasan industri lainnya, seperti Kawasan Industri Kabil, Batamindo, Panbil dan Bintan Industri juga belum terdapat tambahan investor asing secara signifikan. Beberapa kawasan indusri hanya mendapat tambahan satu hingga tiga investor dan itupun merupakan investor yang pindah dari satu kawasan industri ke kawasan industri lain yang ada di Batam.
Pajak dan Retribusi
Ketua Dewan Penasihat Apindo Kepri, Abidin Hasibuan mengatakan, keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam juga disebabkan tingginya biaya ekonomi atau biaya investasi disbanding negara lain.
Misalnya, tarif listrik di Batam 15 persen lebih tinggi dibanding Malaysia dan 25 persen lebih tinggi dibanding tarif listrik di Jakarta. Kemudian Upah Minimum Pekerja di Batam juga paling tinggi di Indonesia dan lebih tinggi disbanding China dan Vietnam.
Pengusaha juga harus membayar pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi dan anehnya lagi Pemko batam justru akan menaikan pajak dan retribusi daerah pada tahun ini.
“Pemko Batam sudah tak punya hati nurani dengan menaikan pajak dan retribusi daerah padahal beban dunia usaha dan masyarakat Batam makin berat,” kata Abidin, Senin (21/2).
Abidin minta semua Ranperda yang muaranya memberatkan masyarakat untuk tidak dibahas lagi DPRD Batam. Bahkan, Apindo berharap pada anggota DPRD Batam yang merupakan perwakilan masyarakat Batam untuk menggunakan hati nurani dan menolak usulan kenaikan tarif itu. Bukan malah menerima dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa.
“Mestinya yang teriak menolak kenaikan pajak dan retribusi daerah adalah DPRD Batam karena wakil rakyat. Tapi kok malah diam. Sampai saat ini belum ada satupun yang teriak menolak, bahkan belum ada satupun yang membuat statmen di media yang berani menolak usulan Pemko Batam itu,” katanya. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)