BATAM – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) meningkatkan pengamanan di sejumlah obyek vital termasuk markas kepolisian paska ledakan bom Masjid di Cirebon untuk menghindari peristiwa serupa di Kepri.
Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono mengatakan, Kepolisian telah meningkatkan pengamanan di sejumlah obyek vital seperti Bank, pusat perbelanjaan, pelabuhan, Bandar udara dan rumah ibadah untuk menghindari aksi terorisme paska ledakan bom Masjid di Kota Cirebon.
Peningkatan pengamanan dilakukan dengan melakukan razia dan menempatkan beberapa personil Polri di sejumlah obyek vital.
"Antisipasi sudah dilakukan, bahkan kami memberlakukan siaga satu sejak adanya ancaman teror bom buku beberapa waktu lalu dan dengan adanya kejadian Cirebon kemarin maka keamanan akan lebih kami tingkatkan," katanya, kepada wartawan, Sabtu (16/4).
Itu juga sejalan dengan kebijakan Polri melalui telegram yang dikirim Pimpinan Polri untuk melaksanakan pengaman rutin setelah adanya terror bom buku. Terror bom sebelumnya itu telah memakan korban perwira polisi, Kasat Polres Jakarta Timur.
Provinsi Kepri termasuk salah satu daerah yang rawan terhadap aksi terorisme sebab letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sering dijadikan teroris untuk kabur dari Indonesia.
Kepri juga memiliki banyak pulau yang belum berpenghuni sehingga dapat dijadikan tempat persembunyian yang aman bagi teroris. Oleh karena itu, pengamanan Kepolisian juga dilakukan di sejumlah titik pelabuhan rakyat yang berpotensi menjadi tempat pelarian bagi teroris. (gus).
Selasa, 26 April 2011
Pemko Batam Tak Akan Bubarkan Ahmadiyah
BATAM – Pemerintah Kota Batam tidak akan membubarkan kelompok Ahmadiyah meskipun sejumlah Pemerintah Daerah sudah membekukan organisasi tersebut, sebab dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak mengatur soal pembubaran Ahmadiyah selain itu wewenang pembubaran ajaran agama mestinya dilakukan Pemerintah pusat.
Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan menegaskan, Pemko Batam tidak akan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.
"Dalam SKB tiga menteri tidak ada klausul yang mengatakan Ahmadiyah harus dibubarkan,” katanya, Jumat (15/4).
Ditambahkan, yang berwenang mengambil tindakan untuk membubarkan Ahmadiyah adalah pemerintah pusat sebab urusan agama, pertahanan keamanan, luar negeri, ekonomi moneter dan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah, katanya hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan mensosialisasi kebijakan tersebut untuk diketahui masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Batam tetap menampung aspirasi masyarakat yang mendesak pembubaran Ahmadiyah di Batam. Untuk itu seluruh informasi, usulan dan masukan dari masyarakat akan ditampung untuk menjadi bahan dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang akan dilakukan pekan depan yang hasilnya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan solusi.
Sementara itu, ratusan warga Batam melakukan aksi demonstrasi ke Pemko Batam dan Pusat Ahmadiyah di Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia Kota sebelumnya sudah mengingatkan jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan aktivitas penyebaran agama dan segera bertobat untuk kembali memeluk Islam secara murni.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
Sementara itu, jumlah pengikut Ahmadiyah di Provinsi Kepri sekitar 130 orang dimana 70 di antaranya berada di Batam.
Sosialisasi SKB
Staf Ahli Kementrian Agama RI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tulus Sastrowijoyo mengatakan, pemerintah ataupun Kementrian Agama tidak pernah ingin menghapuskan ajaran Ahmadiyah. Tapi, pemerintah melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan kepercayaan tersebut kepada orang lain.
"Kita tidak melarang mereka untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka. Yang kita larang itu adalah penyebaran dan pengajaran aliran tersebut. Hal itu didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sudah beberapa kali melakukan pengamatan, ternyata penyebaran dan pengajaran aliran Ahmadiyah telah meresahkan warga Indonesia serta menodai akidah agama Islam," kata Tulus dalam sosialisasi SKB Tiga Menteri di Batam.
Jika pemeluk Ahmadiyah masih melakukan penyebaran, maka jajaran pemerintah serta kepolisian boleh menindak mereka.
Salah satu pengikut Ahmadiyah yang hadir dalam acara sosialisasi SKB tiga menteri tersebut, Muhammad Sani mengaku pasrah terhadap keputusan Pemerintah.
Menurutnya, Dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya tidak merasa pernah melakukan penodaaan terhadap agama Islam sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh ormas Islam di setiap aksi demo mereka. Muhammad Sani mengaku, telah menjadi pengikut Ahmadiyah semenjak tahun 1996 dan sejak saat itu dia tidak pernah melakukan praktek penyebaran kepercayaan Ahmadiyah kepada siapapun. (gus).
Walikota Batam Drs H Ahmad Dahlan menegaskan, Pemko Batam tidak akan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.
"Dalam SKB tiga menteri tidak ada klausul yang mengatakan Ahmadiyah harus dibubarkan,” katanya, Jumat (15/4).
Ditambahkan, yang berwenang mengambil tindakan untuk membubarkan Ahmadiyah adalah pemerintah pusat sebab urusan agama, pertahanan keamanan, luar negeri, ekonomi moneter dan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah, katanya hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan mensosialisasi kebijakan tersebut untuk diketahui masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Kota Batam tetap menampung aspirasi masyarakat yang mendesak pembubaran Ahmadiyah di Batam. Untuk itu seluruh informasi, usulan dan masukan dari masyarakat akan ditampung untuk menjadi bahan dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang akan dilakukan pekan depan yang hasilnya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan solusi.
Sementara itu, ratusan warga Batam melakukan aksi demonstrasi ke Pemko Batam dan Pusat Ahmadiyah di Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia Kota sebelumnya sudah mengingatkan jamaah Ahmadiyah untuk tidak melakukan aktivitas penyebaran agama dan segera bertobat untuk kembali memeluk Islam secara murni.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
Sementara itu, jumlah pengikut Ahmadiyah di Provinsi Kepri sekitar 130 orang dimana 70 di antaranya berada di Batam.
Sosialisasi SKB
Staf Ahli Kementrian Agama RI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tulus Sastrowijoyo mengatakan, pemerintah ataupun Kementrian Agama tidak pernah ingin menghapuskan ajaran Ahmadiyah. Tapi, pemerintah melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan kepercayaan tersebut kepada orang lain.
"Kita tidak melarang mereka untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka. Yang kita larang itu adalah penyebaran dan pengajaran aliran tersebut. Hal itu didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sudah beberapa kali melakukan pengamatan, ternyata penyebaran dan pengajaran aliran Ahmadiyah telah meresahkan warga Indonesia serta menodai akidah agama Islam," kata Tulus dalam sosialisasi SKB Tiga Menteri di Batam.
Jika pemeluk Ahmadiyah masih melakukan penyebaran, maka jajaran pemerintah serta kepolisian boleh menindak mereka.
Salah satu pengikut Ahmadiyah yang hadir dalam acara sosialisasi SKB tiga menteri tersebut, Muhammad Sani mengaku pasrah terhadap keputusan Pemerintah.
Menurutnya, Dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya tidak merasa pernah melakukan penodaaan terhadap agama Islam sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh ormas Islam di setiap aksi demo mereka. Muhammad Sani mengaku, telah menjadi pengikut Ahmadiyah semenjak tahun 1996 dan sejak saat itu dia tidak pernah melakukan praktek penyebaran kepercayaan Ahmadiyah kepada siapapun. (gus).
Aids di Batam Semakin Menguatirkan
BATAM – Jumlah penderita HIV/Aids di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat setiap tahunnya termasuk jumlah yang tewas. Pada kuartal pertama (Januari-Maret 2011) saja sudah 23 orang meninggal disebabkan Aids yang berarti rata-rata 7-8 orang meninggal setiap bulannya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan, jumlah penderita HIV/.Aids termasuk korban yang sudah meninggal di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun penyuluhan dilakukan.
Pada tahun 2009 saja terdapat 36 orang meninggal dunia disebabkan Aids yang berarti setiap bulannya terdapat 3 orang meninggal akibat Aids. Lalu pada tahun 2010 terdapat 43 orang meninggal yang berarti ada sekitar 4 orang meninggal setiap bulannya disebabkan Aids.
“Dalam kurun waktu tiga bulan di tahun 2011 ini terdapat 23 orang atau rata-rata 7 sampai 8 orang per bulan yang meninggal dunia. Sedangkan jumlah penderita HIV sebanyak 85 orang dan yang sudah positif Aids sebanyak 33 orang,” katanya, Rabu (13/4).
Menurut Rizal, penyebaran virus HIV/Aids di Batam seperti fenomena gunung es yang terus mengalami peningkatan jumlah penderita hingga berakhir dengan meninggal dunia. Jumlah yang tercatat secara resmi tidak sebanding dengan jumlah yang sebenarnya karena kebanyakan keluarga tidak mau mempublikasikan atau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akbiat Aids.
Dikatakan, masih banyak penderita HIV/Aids yang menutup diri dan tidak melaporkan penyakitnya kepada instansi berwenang, padahal itu perlu untuk mendapat penanganan atau pengobatan secara dini agar nyawanya bisa diselamatkan.
Salah satu faktor penyebab tingginya penderita HIV/Aids di Batam adalah maraknya tempat prostitusi sebagai dampak negatif atas kemajuan pembangunan kota Batam
Munculnya tempat-tempat prostitusi baik yang illegal maupun yang legal tersebut semakin memudahkan potensi berkembangnya penyebaran virus HIV/Aids di masyarakat.
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) melakukan berbagai program untuk mengurangi penderita HIV/Aids di Batam. Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi ataupun pemeriksaan darah di tempat-tempat beresiko seperti di lokalisasi Teluk Pandan Sintai ataupun di Mat Belanda Belakang Padang.
Sementara itu, Koordinator Konsulat Klinik konseling dan testing HIV/AIDS Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam, Francisca Tanzil mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi tentang HIV/Aids di masyarakat untuk menekan penularannya.
RSBK Batam sendiri menyediakan pelayanan, perawatan serta pengobatan bagi masyarakat yang terkena HIV/AIDS. Program itu meliputi konseling (penyuluhan), testing (pemeriksaan), serta pengadaan pengobatan.
Perawatan yang dilakukan di RSBK menggunakan metode ARV ( antiretroviral ) yaitu obat yang bisa menekan jumlah pengembangan virus HIV/Aids bagi pengidapnya. Saat ini ada sekitar 87 orang dengan rincian, laki-laki 54 orang dan perempuan 33 orang yang melakukan pengobatan di RSBK. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan penderita HIV/Aids secara rill.
Sedikitnya jumlah penderita HIV/Aids yang melakukan pengobatan secara dini disebabkan faktor lingkungan yang menyebabkan mereka merasa malu untuk melakukan pengobatan. Padahal, kondisi tersebut sangat membahayakan nyawa penderita tersebut jika penyakitnya tidak ditangani secara dini.
Menurut Fransisca, sebagian besar penderita HIV/Aids di Batam adalah laki laki yang sering melakukan hubungan seks secara bebas dengan pekerja seks komersial ataupun pengguna Narkoba.
”Jumlah warga Batam yang mengikuti proses konseling atau konsultasi pemeriksaan diri sebanyak 3.103 orang. Dari jumlah itu, 305 adalah laki-laki dan sisanya perempuan,” katanya. (gus).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan, jumlah penderita HIV/.Aids termasuk korban yang sudah meninggal di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun penyuluhan dilakukan.
Pada tahun 2009 saja terdapat 36 orang meninggal dunia disebabkan Aids yang berarti setiap bulannya terdapat 3 orang meninggal akibat Aids. Lalu pada tahun 2010 terdapat 43 orang meninggal yang berarti ada sekitar 4 orang meninggal setiap bulannya disebabkan Aids.
“Dalam kurun waktu tiga bulan di tahun 2011 ini terdapat 23 orang atau rata-rata 7 sampai 8 orang per bulan yang meninggal dunia. Sedangkan jumlah penderita HIV sebanyak 85 orang dan yang sudah positif Aids sebanyak 33 orang,” katanya, Rabu (13/4).
Menurut Rizal, penyebaran virus HIV/Aids di Batam seperti fenomena gunung es yang terus mengalami peningkatan jumlah penderita hingga berakhir dengan meninggal dunia. Jumlah yang tercatat secara resmi tidak sebanding dengan jumlah yang sebenarnya karena kebanyakan keluarga tidak mau mempublikasikan atau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akbiat Aids.
Dikatakan, masih banyak penderita HIV/Aids yang menutup diri dan tidak melaporkan penyakitnya kepada instansi berwenang, padahal itu perlu untuk mendapat penanganan atau pengobatan secara dini agar nyawanya bisa diselamatkan.
Salah satu faktor penyebab tingginya penderita HIV/Aids di Batam adalah maraknya tempat prostitusi sebagai dampak negatif atas kemajuan pembangunan kota Batam
Munculnya tempat-tempat prostitusi baik yang illegal maupun yang legal tersebut semakin memudahkan potensi berkembangnya penyebaran virus HIV/Aids di masyarakat.
Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) melakukan berbagai program untuk mengurangi penderita HIV/Aids di Batam. Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi ataupun pemeriksaan darah di tempat-tempat beresiko seperti di lokalisasi Teluk Pandan Sintai ataupun di Mat Belanda Belakang Padang.
Sementara itu, Koordinator Konsulat Klinik konseling dan testing HIV/AIDS Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam, Francisca Tanzil mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi tentang HIV/Aids di masyarakat untuk menekan penularannya.
RSBK Batam sendiri menyediakan pelayanan, perawatan serta pengobatan bagi masyarakat yang terkena HIV/AIDS. Program itu meliputi konseling (penyuluhan), testing (pemeriksaan), serta pengadaan pengobatan.
Perawatan yang dilakukan di RSBK menggunakan metode ARV ( antiretroviral ) yaitu obat yang bisa menekan jumlah pengembangan virus HIV/Aids bagi pengidapnya. Saat ini ada sekitar 87 orang dengan rincian, laki-laki 54 orang dan perempuan 33 orang yang melakukan pengobatan di RSBK. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibanding dengan jumlah keseluruhan penderita HIV/Aids secara rill.
Sedikitnya jumlah penderita HIV/Aids yang melakukan pengobatan secara dini disebabkan faktor lingkungan yang menyebabkan mereka merasa malu untuk melakukan pengobatan. Padahal, kondisi tersebut sangat membahayakan nyawa penderita tersebut jika penyakitnya tidak ditangani secara dini.
Menurut Fransisca, sebagian besar penderita HIV/Aids di Batam adalah laki laki yang sering melakukan hubungan seks secara bebas dengan pekerja seks komersial ataupun pengguna Narkoba.
”Jumlah warga Batam yang mengikuti proses konseling atau konsultasi pemeriksaan diri sebanyak 3.103 orang. Dari jumlah itu, 305 adalah laki-laki dan sisanya perempuan,” katanya. (gus).
Warga Batam Demo Ahmadiyah
BATAM – Ratusan warga Batam Provinsi Kepulauan Riau berunjuk rasa di depan kantor Ahmadiyah Batam menuntut penghentian aktivitas Ahmadiyah sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) pembekuan organisasi tersebut.
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya, Senin (11/4). Meski akan dilakukan dengan cara sendiri, katanya FPI tidak akan melakukan tindakan anarkis.
Penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kepri katanya secara mekanisme diserahkan kepada pemerintah setempat, namun FPI minta dilakukan dengan waktu sesingkat singkatnya. Pasalnya, aktivitas Ahmadiyah di Kepri sudah mengkuatirkan dan jika tidak dihentikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, puluhan personil polisi dari Kepolisian Resor Kota Batam, Rempang dan Galang (Barelang) bersiaga di Markas Jama'ah Ahmadiyah di kawasan Nagoya Square setelah mendapatkan informasi adanya rencana kedatangan sekelompok massa untuk menghentikan aktivitas Jama'ah Ahmadiyah.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah mendesak Pemerintah pusat untuk membubarkan jamaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia termasuk Batam karena ajarannya dinilai sudah menyimpang dari ketentuan Agama Islam.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
"Sudah seharusnya pemerintah untuk tegas dalam melarang dan membubarkan aliran Ahmadiyah, khususnya di Batam dan Indonesia pada umumnya," katanya.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Di Batam sendiri, kata dia terdapat lebih dari 70 orang anggota Jamaah Ahmadiyah di daerah Windsor. Para jamaah Ahmadiyah tersebut sangat ekslusif dalam menjalankan ibadah padahal mereka bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, MUI Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri segera melarang dan membubarkan Ahmadiyah di Batam khususnya dan umumnya di Kepri.
Menurutnya, ketegasan pemerintah untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah ini sangat diperlukan, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terlebih keberadaan jamaah Ahmadiyah di Batam yang berpusat di salah satu ruko di kawasan Tanah Longsor, Nagoya, sudah banyak diketahui organisasi Islam lainnya.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
"Kami tak ingin kejadian anarkis itu terulang di Batam yang disebabkan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah yang telah diketahui oleh kelompok-kelompok Islam lainnya," katanya. (gus).
Kepala Data dan Informasi Front Pembela Islam Kepulauan Riau, Mustaqin Lc mengatakan, unjuk rasa terhadap kegiatan Ahmadiyah akan dimulai dari Masjid Raya Batam menuju Kantor Wali Kota Batam lalu ke depan kantor Ahmadiyah di Nagoya Batam untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di Kepri.
”Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respon dari pemerintah maka FPI akan menghentikan kegiatan Jama'ah Ahmadiyah dengan cara kami sendiri,” katanya, Senin (11/4). Meski akan dilakukan dengan cara sendiri, katanya FPI tidak akan melakukan tindakan anarkis.
Penghentian aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Kepri katanya secara mekanisme diserahkan kepada pemerintah setempat, namun FPI minta dilakukan dengan waktu sesingkat singkatnya. Pasalnya, aktivitas Ahmadiyah di Kepri sudah mengkuatirkan dan jika tidak dihentikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, puluhan personil polisi dari Kepolisian Resor Kota Batam, Rempang dan Galang (Barelang) bersiaga di Markas Jama'ah Ahmadiyah di kawasan Nagoya Square setelah mendapatkan informasi adanya rencana kedatangan sekelompok massa untuk menghentikan aktivitas Jama'ah Ahmadiyah.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah mendesak Pemerintah pusat untuk membubarkan jamaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia termasuk Batam karena ajarannya dinilai sudah menyimpang dari ketentuan Agama Islam.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad mengatakan, ajaran Ahmadiyan sudah menyimpang jauh dari kemurian ajaran agama Islam sehingga pembubarannya harus segera dilakukan untuk membuat umat tenang.
"Sudah seharusnya pemerintah untuk tegas dalam melarang dan membubarkan aliran Ahmadiyah, khususnya di Batam dan Indonesia pada umumnya," katanya.
Usman berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk membubarkan Ahmadiyah, sebab keberadaannya saat ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa sudah menimbulkan konflik yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia.
Di Batam sendiri, kata dia terdapat lebih dari 70 orang anggota Jamaah Ahmadiyah di daerah Windsor. Para jamaah Ahmadiyah tersebut sangat ekslusif dalam menjalankan ibadah padahal mereka bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, MUI Batam mendesak Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri segera melarang dan membubarkan Ahmadiyah di Batam khususnya dan umumnya di Kepri.
Menurutnya, ketegasan pemerintah untuk membubarkan ajaran Ahmadiyah ini sangat diperlukan, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terlebih keberadaan jamaah Ahmadiyah di Batam yang berpusat di salah satu ruko di kawasan Tanah Longsor, Nagoya, sudah banyak diketahui organisasi Islam lainnya.
Usman kuatir jika pemerintah kota Batam tidak segera melarang dan membubarkan jamaah Ahmadiyah maka masyarakat bisa bertindak anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.
"Kami tak ingin kejadian anarkis itu terulang di Batam yang disebabkan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah yang telah diketahui oleh kelompok-kelompok Islam lainnya," katanya. (gus).
Perusahaan Jepang di Batam Menyusut
BATAM – Jumlah perusahaan asal Jepang yang beroperasi di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone) Batam turun dari 40 perusahaan menjadi sekitar 30 perusahaan selama lima tahun terakhir disebabkan terus naiknya biaya produksi yang dipicu mahalnya tariff listrik, VoA (Visa on Arrival) dan upah buruh.
Consulate Generale of Japan, Shigeya Aoyama ketika berkunjung ke Batam Jumat (8/4) mengatakan, banyak perusahaan Jepang yang sudah beroperasi di Batam mengeluh tingginya tarif listrik di Batam yang menyebabkan biaya produksi terus meningkat.
Akibatnya, sejumlah perusahaan asal Jepang tidak mampu meneruskan kegiatan produksinya dan memilih untuk memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih kompetitif.
“Pengusaha Jepang banyak yang mengeluh ke Konsulat Jenderal Jepang bahwa tarif listrik di Batam terlalu tinggi bahkan lebih tinggi dibanding Singapura sehingga mereka tidak bisa kompetitif dan memilih merelokasi pabriknya ke negara lain seperti Vietnam,” katanya.
Ditambahkan, perbandingan tarif listrik di Batam dengan Vietnam tidak terlalu mencolok namun pemerintah Vietnam memberi kemudahan lain bagi investor Jepang, misalnya memberi VoA yang lebih murah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia justru memberlakukan biaya VoA yang lebih tinggi. Akibatnya dari 2.000 pekerja asal Jepang saat ini hanya tinggal sekitar 200 orang saja. Jumlah turis Jepang ke Batam juga menurun sejak diberlakukannya VoA dengan sistem berkelompok. Melalui mekanisme itu maka setiap empat orang akan dikenakan biaya VoA sebesar 10 dollar AS, sedangkan bagi wisatawan yang datang sendirian akan dikenakan VoA 25 dollar AS untuk waktu kunjung selama 30 hari.
“Pemberlakuan VoA di Batam sangat memberatkan turis dan pekerja Jepang sehingga jika ingin menarik investor dan turs asal Jepang maka pemerintah Indonesia harus menurunkan VoA untuk warga Jepang,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam mengatakan, tingginya tarif listrik di Batam disebabkan pengelolaannya dilakukan oleh swasta yakni PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) yang dalam operasionalnya tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat sepertihalnya PLN di daerah lain.
Oleh karena itu, operasional PLN Batam sangat tergantung dari pembayaran listrik dari konsumen. Tarif listrik di Batam bisa lebih rendah dari saat ini jika pemerintah memberi subsidi atau memberikan harga gas yang lebih rendah dibanding daerah lain agar ongkos untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik tenaga gas menjadi murah.
Ketua Kadin Batam, Nada Soraya mengatakan pemerintah mesti mencari solusi terhadap keluhan investor Jepang soal tingginya tarif listrik dan mahalnya biaya VoA. Terlebih saat ini pemerintah pusat juga sedang mendekati pengusaha Jepang untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia terkait bencana gempa bumi dan Tsunami yang menghancurkan infrastruktur di Jepang.
Menteri Perindustrian MS Hidayat sewaktu berkunjung ke Batam pecan lalu mengatakan, Pemerintah Indonesia terus mendekati Jepang untuk merelokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia pasca gempa dan tsunami yang menghancurkan sejumlah pabrik seperti pabrik plastik dan fiber.
Oleh karena itu, Pihak Jepang sedang memilih tempat relokasi pabrik baru untuk melanjutkan kegiatan produksinya dan beberapa tempat yang menjadi tujuan utama yakni Indonesia serta Vietnam.
Menurut Hidayat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak Jepang untuk membahas masalah relokasi ini. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan mengajak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berbicara di forum bisnis Jepang Indonesia.
Selain industri plastic dan fiber, kehancuran akibat tsunami Jepang juga telah memporak orandakan industri otomotif di Jepang. Oleh karena itu Jepang tengah mencari sumber baru untuk memenuhi kebutuhan suku cadang guna industri otomotifnya, khususnya untuk pemenuhan suku cadang gearbox dan chip engine management system.
Industri kendaraan bermotor dalam negeri sendiri, khususnya pabrikan asal Jepang, masih menunggu informasi lanjutan soal kesiapan pasokan komponen dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan setelah April 2011. Saat ini, pihak Jepang sedang melakukan simulasi di pabrik-pabrik mereka yang terdapat di negara-negara Asean, seperti Indonesia.(gus).
Consulate Generale of Japan, Shigeya Aoyama ketika berkunjung ke Batam Jumat (8/4) mengatakan, banyak perusahaan Jepang yang sudah beroperasi di Batam mengeluh tingginya tarif listrik di Batam yang menyebabkan biaya produksi terus meningkat.
Akibatnya, sejumlah perusahaan asal Jepang tidak mampu meneruskan kegiatan produksinya dan memilih untuk memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih kompetitif.
“Pengusaha Jepang banyak yang mengeluh ke Konsulat Jenderal Jepang bahwa tarif listrik di Batam terlalu tinggi bahkan lebih tinggi dibanding Singapura sehingga mereka tidak bisa kompetitif dan memilih merelokasi pabriknya ke negara lain seperti Vietnam,” katanya.
Ditambahkan, perbandingan tarif listrik di Batam dengan Vietnam tidak terlalu mencolok namun pemerintah Vietnam memberi kemudahan lain bagi investor Jepang, misalnya memberi VoA yang lebih murah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia justru memberlakukan biaya VoA yang lebih tinggi. Akibatnya dari 2.000 pekerja asal Jepang saat ini hanya tinggal sekitar 200 orang saja. Jumlah turis Jepang ke Batam juga menurun sejak diberlakukannya VoA dengan sistem berkelompok. Melalui mekanisme itu maka setiap empat orang akan dikenakan biaya VoA sebesar 10 dollar AS, sedangkan bagi wisatawan yang datang sendirian akan dikenakan VoA 25 dollar AS untuk waktu kunjung selama 30 hari.
“Pemberlakuan VoA di Batam sangat memberatkan turis dan pekerja Jepang sehingga jika ingin menarik investor dan turs asal Jepang maka pemerintah Indonesia harus menurunkan VoA untuk warga Jepang,” katanya.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam mengatakan, tingginya tarif listrik di Batam disebabkan pengelolaannya dilakukan oleh swasta yakni PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) yang dalam operasionalnya tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat sepertihalnya PLN di daerah lain.
Oleh karena itu, operasional PLN Batam sangat tergantung dari pembayaran listrik dari konsumen. Tarif listrik di Batam bisa lebih rendah dari saat ini jika pemerintah memberi subsidi atau memberikan harga gas yang lebih rendah dibanding daerah lain agar ongkos untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik tenaga gas menjadi murah.
Ketua Kadin Batam, Nada Soraya mengatakan pemerintah mesti mencari solusi terhadap keluhan investor Jepang soal tingginya tarif listrik dan mahalnya biaya VoA. Terlebih saat ini pemerintah pusat juga sedang mendekati pengusaha Jepang untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia terkait bencana gempa bumi dan Tsunami yang menghancurkan infrastruktur di Jepang.
Menteri Perindustrian MS Hidayat sewaktu berkunjung ke Batam pecan lalu mengatakan, Pemerintah Indonesia terus mendekati Jepang untuk merelokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia pasca gempa dan tsunami yang menghancurkan sejumlah pabrik seperti pabrik plastik dan fiber.
Oleh karena itu, Pihak Jepang sedang memilih tempat relokasi pabrik baru untuk melanjutkan kegiatan produksinya dan beberapa tempat yang menjadi tujuan utama yakni Indonesia serta Vietnam.
Menurut Hidayat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak Jepang untuk membahas masalah relokasi ini. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan mengajak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berbicara di forum bisnis Jepang Indonesia.
Selain industri plastic dan fiber, kehancuran akibat tsunami Jepang juga telah memporak orandakan industri otomotif di Jepang. Oleh karena itu Jepang tengah mencari sumber baru untuk memenuhi kebutuhan suku cadang guna industri otomotifnya, khususnya untuk pemenuhan suku cadang gearbox dan chip engine management system.
Industri kendaraan bermotor dalam negeri sendiri, khususnya pabrikan asal Jepang, masih menunggu informasi lanjutan soal kesiapan pasokan komponen dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan setelah April 2011. Saat ini, pihak Jepang sedang melakukan simulasi di pabrik-pabrik mereka yang terdapat di negara-negara Asean, seperti Indonesia.(gus).
Ekonomi Natuna Berbanding Terbalik dengan Kekayaan Alamnya
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah penghasil minyak dan gas utama di Indonesia, daerah itu juga kaya dengan potensi kelautan seperti ikan dan rumput laut serta memiliki obyek wisata bahari yang indah. Ironisnya kekayaan alam yang berlimpah dan bernilai ekonomis tersebut tidak mampu meningkatkan perekonomian warganya.
Wakil Bupati Natuna terpilih periode 2011-2016, Imalko Ismail mengatakan, Natuna diberi anugerah kekayaan alam yang berlimpah. Misalnya, satu ladang gas di terminal D Aplha saja memiliki cadangan terukur 222 triliun cubic feet dengan kandungan gas hidrokarbon 46 triliun cubic feet. Maka bisa dibayangkan berapa rupiah yang bisa didapat dari pengelolaan gas, sementara Natuna memiliki banyak ladang gas.
Daerah itu juga memiliki kandungan minyak bumi jutaan barel yang sudah di ketahui dan masih dalam bentuk cadangan.
“Dengan potensi gas dan minyak yang dimiliki, menjadikan Natuna tidak hanya sebagi penghasil terbesar di Indonesia tapi juga di Asia,” katanya, Jumat (8/4).
Selain Migas, Natuna juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar disebabkan mayoritas wilayah Natuna berupa laut yang di dalamnya terdapat jenis ikan dalam jumlah besar. Sayangnya potensi tersebut juga belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan malah dimanfaatkan orang asing seperti dari China, Vietnam, Singapura dan Malaysia yang mencari ikan di perairan Natuna baik secara illegal maupun legal.
Potensi wisata bahari Natuna juga dikenal sebagai yang terindah di Asia seperti wisata pantai dan laut yang hingga saat ini belum dikelola secara professional.
Pemerintah daerah sudah saatnya mulai melakukan pembangunan dan membuat program yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk itu dibutuhkan program kerja yang komprehensif.
Artinya, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung. Misalnya kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Program pembangunan tersebut selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah sejak era Orde Baru hingga saat ini.
“Perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan masih jauh dibanding potensi yang ada,” katanya.
Menurut Imalko, pembanguna ekonomi yang berbasis kelautan sangat dibutuhkan oleh Natuna sebagai daerah bahari, karena potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal yang pada akhirnya bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa, khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna.
Penyangkalan terhadap realitas potensi-potensi sumber daya yang ada dan yang terjadi selama ini justru sangat merugikan masa depan pembangunan. Misalnya saja ada kesan bahwa kaum nelayan merasa di marginalkan sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan. Akibatnya kebanyakan nelayan di Indonesia begitupun di Natuna masih miskin, terutama nelayan yang berada di hinterland yang berada di pulau pulau kecil.
Integrasi pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan bisa dilakukan jika tersedia infrastruktur. Untuk itu, kata Imalko pemerintah daerah akan mengalokasikan dana cukup besar membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilisasi penduduk dan membuka akses daerah terpencil terhadap peradaban.
Imalko optimistis jika program pembangunan di Natuna dilakukan secara terintegrasi dengan menjadikan potensi yang ada yakni kelautan sebagai basis pembangunan maka dalam beberapa tahun kedepan ekonomi Natuna akan melesat. Terlebih jika swasta khususnya investor asing membantu dengan membuka usaha di Natuna yang akan menciptakan lapangan kerja.
Untuk mengundang investor asing ke Natuna, kata Imalko tidaklah terlalu sulit sebab dewngan kekayaan alam berlimpah maka justru investor lah yang akan berbondong bondong untuk berinvestasi di Natuna. Meski demikian, pemerintah daerah perlu membangun sarana pendukung seperti kesediaan infrastruktur dan birokrasi yang efisien untuk memuluskan minat investor menanamkan modalnya di Natuna. (gus).
Wakil Bupati Natuna terpilih periode 2011-2016, Imalko Ismail mengatakan, Natuna diberi anugerah kekayaan alam yang berlimpah. Misalnya, satu ladang gas di terminal D Aplha saja memiliki cadangan terukur 222 triliun cubic feet dengan kandungan gas hidrokarbon 46 triliun cubic feet. Maka bisa dibayangkan berapa rupiah yang bisa didapat dari pengelolaan gas, sementara Natuna memiliki banyak ladang gas.
Daerah itu juga memiliki kandungan minyak bumi jutaan barel yang sudah di ketahui dan masih dalam bentuk cadangan.
“Dengan potensi gas dan minyak yang dimiliki, menjadikan Natuna tidak hanya sebagi penghasil terbesar di Indonesia tapi juga di Asia,” katanya, Jumat (8/4).
Selain Migas, Natuna juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar disebabkan mayoritas wilayah Natuna berupa laut yang di dalamnya terdapat jenis ikan dalam jumlah besar. Sayangnya potensi tersebut juga belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan malah dimanfaatkan orang asing seperti dari China, Vietnam, Singapura dan Malaysia yang mencari ikan di perairan Natuna baik secara illegal maupun legal.
Potensi wisata bahari Natuna juga dikenal sebagai yang terindah di Asia seperti wisata pantai dan laut yang hingga saat ini belum dikelola secara professional.
Pemerintah daerah sudah saatnya mulai melakukan pembangunan dan membuat program yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk itu dibutuhkan program kerja yang komprehensif.
Artinya, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung. Misalnya kebijakan politik-ekonomi seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Program pembangunan tersebut selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah sejak era Orde Baru hingga saat ini.
“Perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan masih jauh dibanding potensi yang ada,” katanya.
Menurut Imalko, pembanguna ekonomi yang berbasis kelautan sangat dibutuhkan oleh Natuna sebagai daerah bahari, karena potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal yang pada akhirnya bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa, khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna.
Penyangkalan terhadap realitas potensi-potensi sumber daya yang ada dan yang terjadi selama ini justru sangat merugikan masa depan pembangunan. Misalnya saja ada kesan bahwa kaum nelayan merasa di marginalkan sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan. Akibatnya kebanyakan nelayan di Indonesia begitupun di Natuna masih miskin, terutama nelayan yang berada di hinterland yang berada di pulau pulau kecil.
Integrasi pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan bisa dilakukan jika tersedia infrastruktur. Untuk itu, kata Imalko pemerintah daerah akan mengalokasikan dana cukup besar membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilisasi penduduk dan membuka akses daerah terpencil terhadap peradaban.
Imalko optimistis jika program pembangunan di Natuna dilakukan secara terintegrasi dengan menjadikan potensi yang ada yakni kelautan sebagai basis pembangunan maka dalam beberapa tahun kedepan ekonomi Natuna akan melesat. Terlebih jika swasta khususnya investor asing membantu dengan membuka usaha di Natuna yang akan menciptakan lapangan kerja.
Untuk mengundang investor asing ke Natuna, kata Imalko tidaklah terlalu sulit sebab dewngan kekayaan alam berlimpah maka justru investor lah yang akan berbondong bondong untuk berinvestasi di Natuna. Meski demikian, pemerintah daerah perlu membangun sarana pendukung seperti kesediaan infrastruktur dan birokrasi yang efisien untuk memuluskan minat investor menanamkan modalnya di Natuna. (gus).
Investor Korea Jajaki Investasi di Batam
BATAM – Investor asal Kota Gymje Provinsi Jealla Utara Korea Selatan tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam pada industri bioteknologi, untuk itu sedang dipelajari prosedur investasi, birokrasi dan regulasi di Batam.
Perwakilan investor Korea Selatan, PP Paycun L mengatakan, Batam merupakan kota yang menarik untuk berinvestasi, oleh karenanya sejumlah perusahaan Korea Selatan sudah menanamkan modalnya. Namun jumlah investor Korea yang sudah berusaha di Batam masih sedikit dibanding Investor dari Jepang atau Singapura.
Untuk itu, kata Paycun pihaknya membawa rombongan pengusaha dari Kota Gymje untuk melihat secara langsung peluang investasi yang bisa dikembangkan di Batam. Pengusaha kota Gymje juga menawarkan kerjasama kepada pengusaha di Batam untuk mengembangkan usaha pertanian, karena kota Gymje terkenal dengan pusat produksi pertanian di Korea.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, kerjasama dengan investor asal kota Gymje Korea Selatan sangat strategis sebab kota tersebut terkenal dengan produksi pertaniannya. Produk pertanian tersebut sangat dibutuhkan Batam karena sebagian besar produk pertanian yang dijual di Batam seperti sayur dan buah didatangkan dari luar negeri.
Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, regulator Kota Gymje menawarkan kerjasama dengan Pemko Batam untuk membentuk Sister City yang nantinya sangat berguna untuk mempermudah pengembangan bisnis antar pengusaha dua kawasan tersebut.
“Sister City antara Batam dan Gymje sangat tepat karena kedua daerah memiliki perbedaan struktur ekonomi. Batam dikenal sebagai kota industri manufaktur sedangkan Gymje dikenal sebagai kota pertanian sehingga kedua kota bisa saling melengkapi,” kata Nada, Kamis (7/4).
Kerjasama dengan pengusaha Gymje juga diharapkan bisa mendorong pengembangan agroindustri di Batam, karena Gymje sudah memiliki teknologi modern dalam pengembangan indsutri pertanian dan hal itu bisa diterapkan di Batam yang sangat membutuhkan teknologi dalam pengembangan pertanian karena kondisi tanah di Batam tidak terlalu subur.
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap investor Korea Selatan bisa merealisasikan rencana investasinya karena sampai saat ini jumlah investasi Korea di Batam masih kecil dibanding Singapura dan Jepang. Padahal, Korea memiliki banyak perusahaan elektronik yang sebagian besar komponennya diproduksi di luar negara tersebut, seperti Samsung. Untuk itu, Dahlan mengajak investor Korea untuk meningkatkan investasinya di Batam. (gus).
Perwakilan investor Korea Selatan, PP Paycun L mengatakan, Batam merupakan kota yang menarik untuk berinvestasi, oleh karenanya sejumlah perusahaan Korea Selatan sudah menanamkan modalnya. Namun jumlah investor Korea yang sudah berusaha di Batam masih sedikit dibanding Investor dari Jepang atau Singapura.
Untuk itu, kata Paycun pihaknya membawa rombongan pengusaha dari Kota Gymje untuk melihat secara langsung peluang investasi yang bisa dikembangkan di Batam. Pengusaha kota Gymje juga menawarkan kerjasama kepada pengusaha di Batam untuk mengembangkan usaha pertanian, karena kota Gymje terkenal dengan pusat produksi pertanian di Korea.
Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, kerjasama dengan investor asal kota Gymje Korea Selatan sangat strategis sebab kota tersebut terkenal dengan produksi pertaniannya. Produk pertanian tersebut sangat dibutuhkan Batam karena sebagian besar produk pertanian yang dijual di Batam seperti sayur dan buah didatangkan dari luar negeri.
Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, regulator Kota Gymje menawarkan kerjasama dengan Pemko Batam untuk membentuk Sister City yang nantinya sangat berguna untuk mempermudah pengembangan bisnis antar pengusaha dua kawasan tersebut.
“Sister City antara Batam dan Gymje sangat tepat karena kedua daerah memiliki perbedaan struktur ekonomi. Batam dikenal sebagai kota industri manufaktur sedangkan Gymje dikenal sebagai kota pertanian sehingga kedua kota bisa saling melengkapi,” kata Nada, Kamis (7/4).
Kerjasama dengan pengusaha Gymje juga diharapkan bisa mendorong pengembangan agroindustri di Batam, karena Gymje sudah memiliki teknologi modern dalam pengembangan indsutri pertanian dan hal itu bisa diterapkan di Batam yang sangat membutuhkan teknologi dalam pengembangan pertanian karena kondisi tanah di Batam tidak terlalu subur.
Sementara itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap investor Korea Selatan bisa merealisasikan rencana investasinya karena sampai saat ini jumlah investasi Korea di Batam masih kecil dibanding Singapura dan Jepang. Padahal, Korea memiliki banyak perusahaan elektronik yang sebagian besar komponennya diproduksi di luar negara tersebut, seperti Samsung. Untuk itu, Dahlan mengajak investor Korea untuk meningkatkan investasinya di Batam. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)