BATAM – Infrastruktur di daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam dinilai pengusaha masih buruk, menyebabkan tingginya biaya produksi yang memicu keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya.
Hengky Suryawan yang sudah menekuni bisnis galangan kapal di Batam selama 15 tahun mengatakan, praktis selama 15 tahun ini tidak ada perbaikan infrastruktur yang memadai di Batam, meskipun kota ini sudah berstatus daerah perdagangan dan pelabuhan bebas.
Itu terlihat dari kondisi jalan di berbagai kawasan industri Batam seperti di Tanjung Uncang yang sampai saat in belum di aspal.
"Saya membayar pajak hampir dua miliar rupiah per tahunnya, ironisnya kondisi jalan di sekitar perusahaan saya yang juga terdapat puluhan perusahaan galangan kapal milik asing belum diaspal lalu di kemanakan pajak yang kami setor tersebut ,” kata dia ketika berdialog dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di Batam, Senin (7/3).
Padahal, kata dia setiap hari jalan tersebut dilalui ribuan pekerja dan di daerah itu juga terdapat puluhan perusahaan galangan kapal multinasional milik asing.
Menurut Hengky, pemerintah pusat mestinya mengontrol penggunaan anggaran di daerah karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk pembangunan inftrastruktur. Akibatnya, infrastruktur di Batam menjadi terlantar dan pengusaha dirugikan.
Pasalnya, kondisi infrastruktur yang buruk menyebakan biaya produksi menjadi sangat tinggi sehingga perusahaan di Batam tidak mampu bersaing dengan perusahaan di negara tetangga seperti China, Vietnam dan Singapura, contohnya biaya transportasi.
Menurut Hengky, biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap perusahaan galangan kapal di Batam saat barang atau kapal telah masuk ke daerah tujuan di Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 70 persen, padahal biaya transportasi dari perusahaan asing di luar negeri ke Batam hanya 30 persen.
“Saya pernah menanyakan kondisi jalan yang buruk tersebut ke BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam malah diarahkan ke Pemko Batam, setelah saya tanyakan ke Pemko Batam malah di arahkan lagi ke BP Batam, “ katanya.
CEO PT Sat Nusa Persada Tbk, Abidin mengatakan pemerintah daerah (Pemko Batam) sebenarnya memiliki anggaran cukup besar lebih dari 1,4 triliun rupiah tahun 2011 ini. Namun, anggaran itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan hanya sedikit sekali untuk membangun infrastruktur.
Oleh karena itu, Abidin berharap pemerintah kota Batam bisa merubah struktur APBD nya dengan memberi porsi yang lebih besar untuk belanja infrastruktur. Misalnya dengan memberi subsidi listrik bagi masyarakat.
Selama ini, kata Abidin masyarakat Batam mendapat subsidi listrik dari para pengusaha melalui subsidi silang. Kondisi itu menyebabkan beban pembayaran listrik yang dipikul pengusaha cukup besar.
“Pemerintah pusat tidak memberi subsidi listrik pada warga Batam karena pengelolaan listrik dilakukan swasta dan untuk itu PLN Batam sebagai perusahaan yang mengelola listrik di Batam membebankan subsidi listrik bagi warga kepada Pengusaha di Batam sehingga beban pengusaha untuk membayar listrik menjadi sangat besar,” katanya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sewaktu berkunjung ke Batam Senin (7/3) menyangkan masih minimnya kondisi infrastruktur di Batam, padahal kota itu memilki potensi besar untuk maju sepertihalnya Singapura atau Johor Malaysia.
Misalnya saja, kondisi pelabuhan kargo Batu Ampar yang sangat memprihatinkan padahal pelabuhan tersebut menjadi pintu utama keluar masuknya barang dari Batam ke luar negeri dan sebaliknya.
"Jika kondisi infrastruktur di Batu Ampar begitu terus, bagaimana negara ini siap bersaing," katanya.
Menurut Agus, pelabuhan Batuampar idealnya sudah dapat dimaksimalkan dengan merencanakan pengembangan perluasan pelabuhan tersebut. Ironisnya kondisi saat ini fasilitas crane saja tidak dimiliki pelabuhan tersebut kemudian lampu pelabuhan juga tidak tersedia sehingga aktivitas pada malam hari terganggu.
Agus membandingkan pelabuhan Port Klang, Malaysia yang telah mampu menampung 8 juta TEUS per tahun, sedangkan pelabuhan Batu Ampar baru mampu menampung 200.000 TEUS per tahun. Padahal sebagai daerah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, seharusnya daya tampung pelabuhan peti kemas Batu Ampar harus meningkat tiap tahunnya.
Dengan begitu, Menkeu merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan pelabuhan selama ini, sebab konsepsi pertumbuhan dunia yang mencapai 4,9 persen sangat tidak mungkin tidak berimbas ke Indonesia yang menjadi primadona di ASEAN.
Menkeu juga berharap pemerintah daerah di Batam dan Provinsi Kepri agar tidak tergerus konsentrasi pembelajaan operasional tanpa memperhatikan infrastruktur sebagai penguat Batam salah satu kawasan perdagangan bebas. Dikatakannya, kawasan Free Trade Zone (FTZ) itu harus steril dan siap secara infrastruktur, sehingga kegiatan operasional bongkar muat barang dapat optimal selama 24 jam penuh. (gus).
Rabu, 16 Maret 2011
Menteri Keuangan Ajak Investor Kembangkan Pelabuhan Batu Ampar
BATAM – Pelabuhan bebas Batu Ampar, Batam Provinsi Kepulauan Riau mendesak untuk dikembangkan guna mendukung arus kontainer yang terus meningkat. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberi jaminan investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya.
Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengatakan, sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone selayaknya Batam memiliki pelabuhan yang refresentatif untuk mendukung arus kontainer yang masuk maupun yang keluar pelabuhan.
“Kondisi pelabuhan kargo Batu Ampar cukup memprihatinkan karena pasilitas pendukungnya tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan biaya. Untuk itu pengelola pelabuhan harus mengembangkannya dan jika tidak ada dana bisa mengajak investor untuk menanamkan modal,” katanya, saat mengunjungi pelabuhan Batu Ampar, Senin (7/3).
Menurutnya, pengelola pelabuhan Batu Ampar yakni Badan Pengusahaan FTZ Batam (BP Batam) sudah saatnya mengembangkan pelabuhan tersebut dan mengajak investor untuk menanamkan modalnya.
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan, kata Agus akan memberi jaminan investasi jika investor tersebut mau menanamkan modalnya.
Ketua BP Batam Mustafa Widjaja mengatakan, pihaknya sudah pernah mendapatkan investor untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar yakni perusahaan asal Perancis
Compagnie Maritime D’Affretement Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) melalui beauty contest yang dilakukan beberapa tahun lalu.
Namun investor tersebut belum melakukan pembangunan disebabkan beberapa hal antar lain, terkendala dengan keuangan karena perusahaan tersebut terkena dampak krisis keuangan global pada 2008. Kemudian, waktu konsesi pengelolaan yang diberikan pemerintah dinilai investor terlalu cepat yakni 25 tahun untuk itu investor perancis minta diperpanjang hingga 50 atau 90 tahun.
Menurut Mustafa, Pemerintah sudah memberi ijin waktu konsesi seperti yang diminta investor tersebut namun sampai saat ini juga belum dikerjakan. Untuk itu BP Batam melakukan evaluasi dan akan memberi kesempatan kepada investor lain untuk mengembangkannya.
Salah satu investor yang tertarik yakni PT Pelindo II yang menyatakan siap mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar jika ditawarkan pemerintah pusat dan otoritas di Batam.
Pelabuhan Batu Ampar rencananya akan dikembangkan pada bagian dermaga. Panjang dermaga akan ditambah dari dari 500 meter menjadi 1.000 meter sehingga pelabuhan tersebut bisa menampung 1,2 juta sampai 2,0 juta teus kontainer. Untuk itu, investasi yang akan dibutuhkan sekitar empat triliun rupiah.
Kepala Biro Humas Dwi Joko Wiwoho mengatakan kapasitas sandar pelabuhan Batu Ampar saat ini 35.000 DWT (Deathweight-ton) sedangkan kontainer 90.000 Teus. Sementara itu panjang dermaga 600 meter dengan kedalaman 6-12 m.
Jika kapasitas itu masih dipertahankan, maka dalam beberapa tahun kedepan tidak akan bisa menampung jumlah kapal dan arus kontainer yang masuk maupun yang keluar karena pada awal tahun ini saja jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut mencapai 500 kapal perbulan dan saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 600 kapal per bulan, sehingga panjang dermaga perlu diperluas begitupun dengan area kontainernya.
BP Batam, kata Djoko berencana akan melakukan tender ulang untuk mencari investor baru pengganti investor asal Perancis untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar. Terkait dengan waktu tender, Joko belum bisa memberi kepastian. (gus).
Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengatakan, sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone selayaknya Batam memiliki pelabuhan yang refresentatif untuk mendukung arus kontainer yang masuk maupun yang keluar pelabuhan.
“Kondisi pelabuhan kargo Batu Ampar cukup memprihatinkan karena pasilitas pendukungnya tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan biaya. Untuk itu pengelola pelabuhan harus mengembangkannya dan jika tidak ada dana bisa mengajak investor untuk menanamkan modal,” katanya, saat mengunjungi pelabuhan Batu Ampar, Senin (7/3).
Menurutnya, pengelola pelabuhan Batu Ampar yakni Badan Pengusahaan FTZ Batam (BP Batam) sudah saatnya mengembangkan pelabuhan tersebut dan mengajak investor untuk menanamkan modalnya.
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan, kata Agus akan memberi jaminan investasi jika investor tersebut mau menanamkan modalnya.
Ketua BP Batam Mustafa Widjaja mengatakan, pihaknya sudah pernah mendapatkan investor untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar yakni perusahaan asal Perancis
Compagnie Maritime D’Affretement Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) melalui beauty contest yang dilakukan beberapa tahun lalu.
Namun investor tersebut belum melakukan pembangunan disebabkan beberapa hal antar lain, terkendala dengan keuangan karena perusahaan tersebut terkena dampak krisis keuangan global pada 2008. Kemudian, waktu konsesi pengelolaan yang diberikan pemerintah dinilai investor terlalu cepat yakni 25 tahun untuk itu investor perancis minta diperpanjang hingga 50 atau 90 tahun.
Menurut Mustafa, Pemerintah sudah memberi ijin waktu konsesi seperti yang diminta investor tersebut namun sampai saat ini juga belum dikerjakan. Untuk itu BP Batam melakukan evaluasi dan akan memberi kesempatan kepada investor lain untuk mengembangkannya.
Salah satu investor yang tertarik yakni PT Pelindo II yang menyatakan siap mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar jika ditawarkan pemerintah pusat dan otoritas di Batam.
Pelabuhan Batu Ampar rencananya akan dikembangkan pada bagian dermaga. Panjang dermaga akan ditambah dari dari 500 meter menjadi 1.000 meter sehingga pelabuhan tersebut bisa menampung 1,2 juta sampai 2,0 juta teus kontainer. Untuk itu, investasi yang akan dibutuhkan sekitar empat triliun rupiah.
Kepala Biro Humas Dwi Joko Wiwoho mengatakan kapasitas sandar pelabuhan Batu Ampar saat ini 35.000 DWT (Deathweight-ton) sedangkan kontainer 90.000 Teus. Sementara itu panjang dermaga 600 meter dengan kedalaman 6-12 m.
Jika kapasitas itu masih dipertahankan, maka dalam beberapa tahun kedepan tidak akan bisa menampung jumlah kapal dan arus kontainer yang masuk maupun yang keluar karena pada awal tahun ini saja jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut mencapai 500 kapal perbulan dan saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 600 kapal per bulan, sehingga panjang dermaga perlu diperluas begitupun dengan area kontainernya.
BP Batam, kata Djoko berencana akan melakukan tender ulang untuk mencari investor baru pengganti investor asal Perancis untuk mengembangkan pelabuhan Batu Ampar. Terkait dengan waktu tender, Joko belum bisa memberi kepastian. (gus).
Artha Graha Investasi Rp40 Triliun di Karimun
KARIMUN – Pengusaha nasional Tomy Winata melalui kelompok usahanya Artha Graha akan membangun sejumlah proyek antara lain, kawasan wisata terpadu dan pelabuhan kargo di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (FTZ) Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai investasi ditaksir 40 triliun rupiah.
Tomy Winata sebelumnya yakni sekitar tahun 2005 berniat membangun sejumlah proyek besar di Pulang Galang Batam, namun kendala status lahan menyebabkan rencana tersebut tidak jelas hingga saat ini. Kemudian rencana tersebut dialihkan ke Pulau Karimun yang berstatus sama dengan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ/Free Trade Zone) serta memiliki letak geografis yang strategis yakni berjarak 45 menit ke Singapura.
Artha Graha berencana membangun sejumlah proyek besar di Karimun melalui anak usahanya PT Usaha Griya Sejahtera (UGS). Proyek dibangun melibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun dan naskah kerjasamanya sudah ditandatangani pada 2009 lalu.
Direktur Teknik Usaha Griya Sejahtera (UGS), Andi Tangara mengatakan, total investasi yang akan dikucurkan sekitar empat miliar dolar Amerika setara dengan 40 triliun rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dollar AS.
Perseroan akan membangun pelabuhan dengan konsep hijau atau disebut dengan Green Port di dalam kawasan wisata terpadu yang dibangunnya di daerah Pongkar Karimun.
“Konsep pelabuhan hijau atau green port merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di Karimun dan Indonesia,” katanya.
Dengan konsep itu nantinya akan menghilangkan kesan jika kawasan pelabuhan itu gersang dan panas, sebab nantinya di kawasan pelabuhan tetap ada hutan, hunian, dan sarana prasarana lainnya.
Sebagai tahap awal, Artha Graha telah telah melakukan investasi dengan membangun Soechi Beach Resort di Pantai Pongkar dengan investasi senilai 250 miliar rupiah. Perseroan juga telah membangun perusahaan galangan kapal atau shipyard melalui PT Multi Ocean Shipyard Dockyard Ship dekat Tanjung Melolo, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral dengan nilai investasi sekitar 400 miliar rupiah.
Menurut Andi, untuk membangun proyek tersebut pihaknya membutuhkan lahan sekitar 2000 hektare, dan tahap awal dikelola terlebih dahulu seluas 400 hektare.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, untuk mendukung rencana investasi itu akan dilakukan pendalaman alur pelayaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mendapat dukungan rekomendasi dari DPRD Karimun meskipun sejumlah kelompok masyarakat di Karimun menentangnya karena dikuatirkan dapat merusak ekosistem laut.
Menurutnya, pendalaman alur tidak akan merusak eksosistem dan menenggelamkan pulau-pulau kecil karena pengerukan dilakukan pada alur pelayaran yang dangkal sehingga mencapai kedalaman minimal 30 meter. Tujuannya, agar dapat dilalui kapal-kapal besar.
Itu perlu dilakukan karena perusahaan yang telah dan akan berinvestasi di Karimun membutuhkan jaminan keselamatan pelayaran dari pemerintah daerah. Jika alur pelayaran tidak di keruk maka sulit menjamin keselamatan kapal atau keselamatan pelayaran.
Terkait dengan pasir yang akan dikeruk, menurut Nurdin nantinya bisa dijual atau di ekspor. Namun itu perlu mendapat ijin dari pemerintah pusat, pasalnya sejak tahun 2003 sudah tidak diperbolehkan lagi mengekspor pasir laut.
Oleh karenanya, Pemerintah daerah berharap keran ekspor pasir laut bisa dibuka kembali sebab memberi dampak positif terhadap perekonomian Karimun. Pada tahun 2000 sewaktu ekspor pasir laut diperbolehkan, penerimaan pemerintah daerah dari aktivitas ekspor tersebut sekitar 27 miliar rupiah, lalu pada tahun 2001 naik menjadi 45 miliar rupiah dan 2002 menjadi 30 miliar rupiah.
Namun, sejak tahun 2003 ketika ekspor pasir laut dilarang maka pemerintah daerah tidak mendapat pemasukan lagi dari aktivitas pertambangan tersebut karena sudah tidak ada lagi aktivitas pengerukan pasir laut. (gus).
Tomy Winata sebelumnya yakni sekitar tahun 2005 berniat membangun sejumlah proyek besar di Pulang Galang Batam, namun kendala status lahan menyebabkan rencana tersebut tidak jelas hingga saat ini. Kemudian rencana tersebut dialihkan ke Pulau Karimun yang berstatus sama dengan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ/Free Trade Zone) serta memiliki letak geografis yang strategis yakni berjarak 45 menit ke Singapura.
Artha Graha berencana membangun sejumlah proyek besar di Karimun melalui anak usahanya PT Usaha Griya Sejahtera (UGS). Proyek dibangun melibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun dan naskah kerjasamanya sudah ditandatangani pada 2009 lalu.
Direktur Teknik Usaha Griya Sejahtera (UGS), Andi Tangara mengatakan, total investasi yang akan dikucurkan sekitar empat miliar dolar Amerika setara dengan 40 triliun rupiah dengan kurs 10.000 rupiah per dollar AS.
Perseroan akan membangun pelabuhan dengan konsep hijau atau disebut dengan Green Port di dalam kawasan wisata terpadu yang dibangunnya di daerah Pongkar Karimun.
“Konsep pelabuhan hijau atau green port merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di Karimun dan Indonesia,” katanya.
Dengan konsep itu nantinya akan menghilangkan kesan jika kawasan pelabuhan itu gersang dan panas, sebab nantinya di kawasan pelabuhan tetap ada hutan, hunian, dan sarana prasarana lainnya.
Sebagai tahap awal, Artha Graha telah telah melakukan investasi dengan membangun Soechi Beach Resort di Pantai Pongkar dengan investasi senilai 250 miliar rupiah. Perseroan juga telah membangun perusahaan galangan kapal atau shipyard melalui PT Multi Ocean Shipyard Dockyard Ship dekat Tanjung Melolo, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral dengan nilai investasi sekitar 400 miliar rupiah.
Menurut Andi, untuk membangun proyek tersebut pihaknya membutuhkan lahan sekitar 2000 hektare, dan tahap awal dikelola terlebih dahulu seluas 400 hektare.
Bupati Karimun, Nurdin Basirun mengatakan, untuk mendukung rencana investasi itu akan dilakukan pendalaman alur pelayaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mendapat dukungan rekomendasi dari DPRD Karimun meskipun sejumlah kelompok masyarakat di Karimun menentangnya karena dikuatirkan dapat merusak ekosistem laut.
Menurutnya, pendalaman alur tidak akan merusak eksosistem dan menenggelamkan pulau-pulau kecil karena pengerukan dilakukan pada alur pelayaran yang dangkal sehingga mencapai kedalaman minimal 30 meter. Tujuannya, agar dapat dilalui kapal-kapal besar.
Itu perlu dilakukan karena perusahaan yang telah dan akan berinvestasi di Karimun membutuhkan jaminan keselamatan pelayaran dari pemerintah daerah. Jika alur pelayaran tidak di keruk maka sulit menjamin keselamatan kapal atau keselamatan pelayaran.
Terkait dengan pasir yang akan dikeruk, menurut Nurdin nantinya bisa dijual atau di ekspor. Namun itu perlu mendapat ijin dari pemerintah pusat, pasalnya sejak tahun 2003 sudah tidak diperbolehkan lagi mengekspor pasir laut.
Oleh karenanya, Pemerintah daerah berharap keran ekspor pasir laut bisa dibuka kembali sebab memberi dampak positif terhadap perekonomian Karimun. Pada tahun 2000 sewaktu ekspor pasir laut diperbolehkan, penerimaan pemerintah daerah dari aktivitas ekspor tersebut sekitar 27 miliar rupiah, lalu pada tahun 2001 naik menjadi 45 miliar rupiah dan 2002 menjadi 30 miliar rupiah.
Namun, sejak tahun 2003 ketika ekspor pasir laut dilarang maka pemerintah daerah tidak mendapat pemasukan lagi dari aktivitas pertambangan tersebut karena sudah tidak ada lagi aktivitas pengerukan pasir laut. (gus).
Umat Hindu di Batam Rayakan Nyepi
BATAM – Ribuan umat Hindu di Kota Batam merayakan Nyepi dengan melakukan Catur Brata Penyepian di Pura Agung Amartha Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Pemangku Pura Agung Amartha, Putu Satria mengatakan, warga Batam yang beragama Hindu berjumlah ribuan dan sebagian besar merupakan warga Bali yang menetap dan bekerja di Batam. Mereka biasanya akan berkumpul bersama pada saat Nyepi di Pura Agung Amartha daerah Tiban Batam.
"Sebelum melakukan Catur Brata Penyepian , kami melakukan Melasti yang artinya upaca penyucian diri (hati) dan juga melakukan pembersihan alat praga," katanya, akhir pekan lalu.
Menurut Putu, perayaan Nyepi selalu dilakukan umat Hindu karena merupakan perintah agama. Inti dari perayaan Nyepi ini adalah Catur Barata Penyepian. Catur artinya empat penyepian yakni Amati Geni yang artinya tidak ada cahaya sama sekali (gelap), meski dalam kegegelapan tetapi hati tetap terang dalam berkomonikasi dengan Tuhan.
Amati Karya artinya tidak melakukan aktivitas dan hanya hanya menyebut nama Tuhan berkali-kali di dalam hati. Lalu, Amati Lelungan (tidak bepergian) yang hanya berfokus kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dan Lelanguan (tidak mencari hiburan diluar), karena menurut Putu, Tuhan telah menghibur umatnya yang melaksanakan Nyepi.
"Inti dari empat arti ini semua adalah melakukan penyepian dan memfokuskan pikiran hanya kepada tuhan," kata dia.
Ribuan umat Hindu di Batam yang terdiri dari 700 kepala kelarga menyambut tahun baru Saca, dengan melakukan Catur Brata Penyepian yangi dilakukan sejak pukul 15.00 Wib hingga pukul 24.00 WIB Jumat (4/3), setelah itu umat Hindu akan melakukan puasa selama 24 Jam. Usai puasa selanjutnya melakukan silaturahmi dari rumah ke rumah sepertihalnya Hari Raya Idul Fitri. (gus).
Pemangku Pura Agung Amartha, Putu Satria mengatakan, warga Batam yang beragama Hindu berjumlah ribuan dan sebagian besar merupakan warga Bali yang menetap dan bekerja di Batam. Mereka biasanya akan berkumpul bersama pada saat Nyepi di Pura Agung Amartha daerah Tiban Batam.
"Sebelum melakukan Catur Brata Penyepian , kami melakukan Melasti yang artinya upaca penyucian diri (hati) dan juga melakukan pembersihan alat praga," katanya, akhir pekan lalu.
Menurut Putu, perayaan Nyepi selalu dilakukan umat Hindu karena merupakan perintah agama. Inti dari perayaan Nyepi ini adalah Catur Barata Penyepian. Catur artinya empat penyepian yakni Amati Geni yang artinya tidak ada cahaya sama sekali (gelap), meski dalam kegegelapan tetapi hati tetap terang dalam berkomonikasi dengan Tuhan.
Amati Karya artinya tidak melakukan aktivitas dan hanya hanya menyebut nama Tuhan berkali-kali di dalam hati. Lalu, Amati Lelungan (tidak bepergian) yang hanya berfokus kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dan Lelanguan (tidak mencari hiburan diluar), karena menurut Putu, Tuhan telah menghibur umatnya yang melaksanakan Nyepi.
"Inti dari empat arti ini semua adalah melakukan penyepian dan memfokuskan pikiran hanya kepada tuhan," kata dia.
Ribuan umat Hindu di Batam yang terdiri dari 700 kepala kelarga menyambut tahun baru Saca, dengan melakukan Catur Brata Penyepian yangi dilakukan sejak pukul 15.00 Wib hingga pukul 24.00 WIB Jumat (4/3), setelah itu umat Hindu akan melakukan puasa selama 24 Jam. Usai puasa selanjutnya melakukan silaturahmi dari rumah ke rumah sepertihalnya Hari Raya Idul Fitri. (gus).
Penentuan Tarif Listrik Diserahkan ke Pemerintah Daerah
BATAM – Pemerintah daerah menunggu aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 mengenai pemberian wewenang penentuan tarif listrik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah agar tarif yang ada bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Hijazi mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan maka setiap daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tariff dasar listrik (TDL) melalui mekanisme pengaturan tarif listrik secara berkala (PTLB).
"Berdasarkan UU No.30 tahun 2009 maka semua daerah diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme pengelolaan listriknya," katanya akhir pekan lalu.
Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif listriknya sendiri, kata dia idealnya sudah dilakukan tahun 2010 lalu setelah undang undang yang mengaturnya (UU no 30 tahun 2009) diterbitkan pada 2009. Namun, saat itu tidak bisa diberlakukan karena belum ada aturan pelaksanaanya.
Oleh karena itu, Hijazi berharap pemerintah pusat bisa secepatnya mengeluarkan aturan pelaksanaannya agar UU no 30 tahun 2009 bisa di realisasikan.
Menurutnya, banyak manfaat yang akan diterima daerah jika kewenangan pengelolaan tarif listrik diserahkan ke daerah. Salah satunya pertumbuhan ekonomi bisa dipacu karena tarif dasar listrik akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat, selain itu juga bisa dilakukan pembatasan penggunaan listrik dengan sistem blok dan sebagainya.
Langkah itu hanya bisa dilakukan jika kewenangan pengelolaan tarif listri diserahkan ke daerah, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana tarif listrik ditentukan pemerintah pusat melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dikatakan, jika UU no. 30 tahun 2009 sudah berlaku maka tarif listrik nantinya akan ditentukan oleh walikota melalui instrumennya yakni Peraturan Walikota atau Perwako yang disetujui oleh DPRD.
Proyek PLTU
Terkait dengan kondisi ketenagalistrikan di Batam, Hijazi mengatakan selama ini pengelolaan listrik dilakukan oleh PT PLN Batam yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Jumlah daya listrik yang dimiliki PLN Batam sudah mencukupi untuk kebutuhan industri dan masyarakat, bahkan PLN Batam terus meningkatkan kapasitasnya melalui pembanguna pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Direktur Utama PLN Batam, Sriyono D Siswoyo mengatakan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam sudah lama di rencanakan dan saat ini pembangunannya sudah terealisasi 30 persen. Proyek tersebut diperkirakan rampung dan mulai operasi pada Juni 2012. Sementara jumlah daya yang dihasilkan nantinya sebesar 2 x 55 Mega Watt.
PLTU Tanjung Kasam yang merupakan pembangkit berbahan bakar batu bara pertama di Batam adalah Proyek Independet Power Producer (IPP) yang dikerjakan PT TJK Power perusahaan joint venture antara PLN Batam dan PT Petra Unggul Sejahtera dengan nilai investasi 200 Juta Dollar AS setara 1,8 triliun rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar AS.
PT TJI nantinya akan membangun empat unit power plant, dan saat ini sudah dibangun dua unit power plant.
"Tambahan pasokan daya 2 x 55 MW dari PLTU Tanjung Kasam ini sangat penting untuk kelistrikan di Batam agar tetap handal sehingga pasokannya terjamin," kata Sriyono.
Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Batam yang konsumsinya setiap tahun naik sekitar 13 persen terutama yang termasuk pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Sementara rasio elektrifikasi di Batam saat ini sekitar 89 persen, daya beban puncak mencapai 250 MW dengan daya 304 MW dan cadangan daya sebesar 54 MW berdasarkan data tahun 2010.
Berdasarkan rasio pertumbuhan penduduk dan konsumsi tenaga listrik, diprediksi pada 2011 kebutuhan listrik di Batam mencapai 280 MW, kemudian pada tahun 2012 kebutuhannya meningkat menjadi 310 MW.
Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya juga akan digunkan untuk memasok kebutuhan listrik Pulau Bintan. Untuk itu akan dibangun jaringan transmisi 150 kV dari Tanjung Kasam-Batam ke Tanjung Uban-Bintan.
Pembangunan transmisi rencananya menggunakan kabel laut dari PLTU Tanjung Kasam melewati Pulau Ngenang lalu ke Tanjung Uban. Dari Tanjung Uban disambungkan dengan transmisi 150 kV ke Tanjung Pinang lalu disupply ke Bintan. Saluran listrik ke Bintan ini diprediksi akan beroperasi pada 2013. (gus).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Hijazi mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan maka setiap daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tariff dasar listrik (TDL) melalui mekanisme pengaturan tarif listrik secara berkala (PTLB).
"Berdasarkan UU No.30 tahun 2009 maka semua daerah diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme pengelolaan listriknya," katanya akhir pekan lalu.
Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menentukan tarif listriknya sendiri, kata dia idealnya sudah dilakukan tahun 2010 lalu setelah undang undang yang mengaturnya (UU no 30 tahun 2009) diterbitkan pada 2009. Namun, saat itu tidak bisa diberlakukan karena belum ada aturan pelaksanaanya.
Oleh karena itu, Hijazi berharap pemerintah pusat bisa secepatnya mengeluarkan aturan pelaksanaannya agar UU no 30 tahun 2009 bisa di realisasikan.
Menurutnya, banyak manfaat yang akan diterima daerah jika kewenangan pengelolaan tarif listrik diserahkan ke daerah. Salah satunya pertumbuhan ekonomi bisa dipacu karena tarif dasar listrik akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat, selain itu juga bisa dilakukan pembatasan penggunaan listrik dengan sistem blok dan sebagainya.
Langkah itu hanya bisa dilakukan jika kewenangan pengelolaan tarif listri diserahkan ke daerah, tidak seperti yang terjadi selama ini dimana tarif listrik ditentukan pemerintah pusat melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dikatakan, jika UU no. 30 tahun 2009 sudah berlaku maka tarif listrik nantinya akan ditentukan oleh walikota melalui instrumennya yakni Peraturan Walikota atau Perwako yang disetujui oleh DPRD.
Proyek PLTU
Terkait dengan kondisi ketenagalistrikan di Batam, Hijazi mengatakan selama ini pengelolaan listrik dilakukan oleh PT PLN Batam yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Jumlah daya listrik yang dimiliki PLN Batam sudah mencukupi untuk kebutuhan industri dan masyarakat, bahkan PLN Batam terus meningkatkan kapasitasnya melalui pembanguna pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Direktur Utama PLN Batam, Sriyono D Siswoyo mengatakan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam sudah lama di rencanakan dan saat ini pembangunannya sudah terealisasi 30 persen. Proyek tersebut diperkirakan rampung dan mulai operasi pada Juni 2012. Sementara jumlah daya yang dihasilkan nantinya sebesar 2 x 55 Mega Watt.
PLTU Tanjung Kasam yang merupakan pembangkit berbahan bakar batu bara pertama di Batam adalah Proyek Independet Power Producer (IPP) yang dikerjakan PT TJK Power perusahaan joint venture antara PLN Batam dan PT Petra Unggul Sejahtera dengan nilai investasi 200 Juta Dollar AS setara 1,8 triliun rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar AS.
PT TJI nantinya akan membangun empat unit power plant, dan saat ini sudah dibangun dua unit power plant.
"Tambahan pasokan daya 2 x 55 MW dari PLTU Tanjung Kasam ini sangat penting untuk kelistrikan di Batam agar tetap handal sehingga pasokannya terjamin," kata Sriyono.
Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Batam yang konsumsinya setiap tahun naik sekitar 13 persen terutama yang termasuk pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Sementara rasio elektrifikasi di Batam saat ini sekitar 89 persen, daya beban puncak mencapai 250 MW dengan daya 304 MW dan cadangan daya sebesar 54 MW berdasarkan data tahun 2010.
Berdasarkan rasio pertumbuhan penduduk dan konsumsi tenaga listrik, diprediksi pada 2011 kebutuhan listrik di Batam mencapai 280 MW, kemudian pada tahun 2012 kebutuhannya meningkat menjadi 310 MW.
Daya listrik yang dihasilkan PLTU Tanjung Kasam nantinya juga akan digunkan untuk memasok kebutuhan listrik Pulau Bintan. Untuk itu akan dibangun jaringan transmisi 150 kV dari Tanjung Kasam-Batam ke Tanjung Uban-Bintan.
Pembangunan transmisi rencananya menggunakan kabel laut dari PLTU Tanjung Kasam melewati Pulau Ngenang lalu ke Tanjung Uban. Dari Tanjung Uban disambungkan dengan transmisi 150 kV ke Tanjung Pinang lalu disupply ke Bintan. Saluran listrik ke Bintan ini diprediksi akan beroperasi pada 2013. (gus).
Empat PMA Tutup Pabrik di Bintan
BINTAN – Sekitar empat perusahaan asing yang bergerak di industri manufaktur seperti tekstil yang berasal dari beberapa negara antara lain, Jepang, Jerman dan Malaysia akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) disebabkan minimnya order yang menyebabkan perusahaan terus menerus mengalami kerugian.
Empat perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang dimaksud adalah PT Gimmil Industrial, PT Doelken Indonesia, PT Nidec Indonesia dan PT German Plastic Technologies. Keempat perusahaan itu bergerak di dibidang manufaktur yang memproduksi aneka produk elektronik, tekstil dan plastik.
Salah satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang memproduksi pakaian merek Nike untuk kebutuhan ekspor dipastikan menutup pabriknya pada 1 April 2011 ini. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan menyusul.
Kepala Personalia PT Gimmil Industrial, Binner Pasaribu mengatakan, perseroan memang benar akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Bintan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Operational Manager yakni Mr Wong, Michael sebagai Factory Manager, Bi Kiong sebagai General Manager dan perwakilan personalia serta serikat pekerja pada hari Rabu (2/3).
Penghentian operasional pabrik, kata dia tidak bisa dihindari karena selama dua tahun berturut-turut perseroan selalu mengalmi kerugian disebabkan berbagai alasan seperti minimnya order dari mitra.
“Operasional pabrik akan ditutup 1 April ini dan manajemen berjanji akan memenuhi tanggungjawab atas seluruh pekerja yang berjumlah 1.227 orang untuk membayar hak haknya sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI,” katanya, Kamis (3/3).
Sebelum dilakukan pembayaran atas hak hak pekerja, perseroan akan melakukan audit oleh akuntan publik pada Kamis ini yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pengumpulan data untuk disampaikan kepada karyawan maupun manajemen.
Untuk itu, perseroan minta kepada pekerja untuk sabar dan memahami situasi yang sedang terjadi saat ini dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan unjuk rasa.
Salah satu Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Gimmil Industrial, Patar Sianipar mengatakan pihaknya memang pernah diajak berdikskusi bersama manajemen PT Gimmil Industrial terkait rencana penutupan pabriknya.
Pihak manajemen, katanya sudah mengemukakan alasan penutupan dan memang kondisi itu tidak bisa dihindari karena perseroan terus mengalami kerugian. Untuk itu, para pekerja akan bersabar untuk mendapatkan hak haknya karena manajemen sudah menjamin hak hak pekerja akan dibayarkan.
Senior Manajer Kawasan Industri Lobam (PT BIIE Lobam), Jamin Hidajat, membenarkan adanya perusahaan yang akan tutup di kawasan KIB Lobam. Namun demikian dari empat perusahaan yang dikonfirmasikan akan tutup, baru satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang dipastikan tutup sedangkan tiga PMA lainnya memberitahukan secara resmi rencana penutupan pabriknya dari Lobam.
Menurutnya, meski ada perusahaan yang akan menutup pabriknya namun secara umum kawasan industri Lobam atau investasi di Bintan masih menarik bagi investor asing.
Itu dibuktikan dengan adanya satu perusahaan besar yang bergerak di industri galangan kapal yakni PT Singa Tech akan membuka pabriknya di Lobam.
“Saat ini PT Singa Tech sedang mengerjakan konstruksi pabriknya,” kata dia.
Perusahaan lainnya yang berada di Kawasan Industri Bintan Lobam juga ada yang melakukan perluasan, pengembangan usaha. Meski demikian, untuk menjamin kelangsungan investasi, pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan birokrasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Kepala Badan Pengusahaan FTZ Bintan, Mardhiah mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 117 proposal investasi asing ke Bintan. Namun sebagian besar memang belum merealisasikannya karena berbagai pertimbangan.
“Dari 117 proposal investasi di Bintan baru 61 perusahaan merealisasikan,” kata dia.
Ke 61 PMA itu bergerak di berbagai sektor usaha antara lain pariwisata dan manufaktur.
BP Bintan sendiri sudah menerbitkan sekitar 1.063 ijin usaha selama Januari-Desember 2009, lalu pada 2010 telah menerbitkan 1.556 ijin usaha. Untuk tahun 2011 ini diperkirakan ratusan ijin masih akan dikeluarkan karena ketersediaan lahan masih cukup.
Di kawasan industri Galang Batang, masih tersedia 1775 hektar tanah, kemudian di Bintan Timur tersedia 812 hektare lahan. Sedangkan di kawasan Industeri lobam, dari 4.000 hektar lahan perindustriannya sudah dibebaskan PT Buana Mega Wisatama (BMW) sampai saat ini, baru 300 hektar yang digunakan. Kemudian di kawasan wisata Lagoi, terdapat 23.000 hektar lahan yang dipersiapkan untuk investor. (gus).
Empat perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang dimaksud adalah PT Gimmil Industrial, PT Doelken Indonesia, PT Nidec Indonesia dan PT German Plastic Technologies. Keempat perusahaan itu bergerak di dibidang manufaktur yang memproduksi aneka produk elektronik, tekstil dan plastik.
Salah satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang memproduksi pakaian merek Nike untuk kebutuhan ekspor dipastikan menutup pabriknya pada 1 April 2011 ini. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan menyusul.
Kepala Personalia PT Gimmil Industrial, Binner Pasaribu mengatakan, perseroan memang benar akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Bintan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Operational Manager yakni Mr Wong, Michael sebagai Factory Manager, Bi Kiong sebagai General Manager dan perwakilan personalia serta serikat pekerja pada hari Rabu (2/3).
Penghentian operasional pabrik, kata dia tidak bisa dihindari karena selama dua tahun berturut-turut perseroan selalu mengalmi kerugian disebabkan berbagai alasan seperti minimnya order dari mitra.
“Operasional pabrik akan ditutup 1 April ini dan manajemen berjanji akan memenuhi tanggungjawab atas seluruh pekerja yang berjumlah 1.227 orang untuk membayar hak haknya sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI,” katanya, Kamis (3/3).
Sebelum dilakukan pembayaran atas hak hak pekerja, perseroan akan melakukan audit oleh akuntan publik pada Kamis ini yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pengumpulan data untuk disampaikan kepada karyawan maupun manajemen.
Untuk itu, perseroan minta kepada pekerja untuk sabar dan memahami situasi yang sedang terjadi saat ini dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan unjuk rasa.
Salah satu Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT Gimmil Industrial, Patar Sianipar mengatakan pihaknya memang pernah diajak berdikskusi bersama manajemen PT Gimmil Industrial terkait rencana penutupan pabriknya.
Pihak manajemen, katanya sudah mengemukakan alasan penutupan dan memang kondisi itu tidak bisa dihindari karena perseroan terus mengalami kerugian. Untuk itu, para pekerja akan bersabar untuk mendapatkan hak haknya karena manajemen sudah menjamin hak hak pekerja akan dibayarkan.
Senior Manajer Kawasan Industri Lobam (PT BIIE Lobam), Jamin Hidajat, membenarkan adanya perusahaan yang akan tutup di kawasan KIB Lobam. Namun demikian dari empat perusahaan yang dikonfirmasikan akan tutup, baru satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang dipastikan tutup sedangkan tiga PMA lainnya memberitahukan secara resmi rencana penutupan pabriknya dari Lobam.
Menurutnya, meski ada perusahaan yang akan menutup pabriknya namun secara umum kawasan industri Lobam atau investasi di Bintan masih menarik bagi investor asing.
Itu dibuktikan dengan adanya satu perusahaan besar yang bergerak di industri galangan kapal yakni PT Singa Tech akan membuka pabriknya di Lobam.
“Saat ini PT Singa Tech sedang mengerjakan konstruksi pabriknya,” kata dia.
Perusahaan lainnya yang berada di Kawasan Industri Bintan Lobam juga ada yang melakukan perluasan, pengembangan usaha. Meski demikian, untuk menjamin kelangsungan investasi, pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan birokrasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Kepala Badan Pengusahaan FTZ Bintan, Mardhiah mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 117 proposal investasi asing ke Bintan. Namun sebagian besar memang belum merealisasikannya karena berbagai pertimbangan.
“Dari 117 proposal investasi di Bintan baru 61 perusahaan merealisasikan,” kata dia.
Ke 61 PMA itu bergerak di berbagai sektor usaha antara lain pariwisata dan manufaktur.
BP Bintan sendiri sudah menerbitkan sekitar 1.063 ijin usaha selama Januari-Desember 2009, lalu pada 2010 telah menerbitkan 1.556 ijin usaha. Untuk tahun 2011 ini diperkirakan ratusan ijin masih akan dikeluarkan karena ketersediaan lahan masih cukup.
Di kawasan industri Galang Batang, masih tersedia 1775 hektar tanah, kemudian di Bintan Timur tersedia 812 hektare lahan. Sedangkan di kawasan Industeri lobam, dari 4.000 hektar lahan perindustriannya sudah dibebaskan PT Buana Mega Wisatama (BMW) sampai saat ini, baru 300 hektar yang digunakan. Kemudian di kawasan wisata Lagoi, terdapat 23.000 hektar lahan yang dipersiapkan untuk investor. (gus).
Hutan Lindung Pulau Bulan Rusak
BATAM – Ratusan hektare hutan lindung di Pulau Bulan, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) rusak parah disebabkan aktivitas penebangan kayu tidak resmi (illegal loging) yang dilakukan pengusaha. Akibatnya pulau tersebut terancam tenggelam.
Salah seorang warga Pulau Bulan, Posek mengatakan, keberadaan hutan lindung di Pulau Bulan sudah rusak parah disebabkan aktivitas penebangan kayu secara illegal yang dilakukan pengusaha yang dibeking oknum aparat pemerintah.
“Pohon-pohon di hutan lindung ditebang secara sembarangan sehingga merusak ekosistem hutan dan kondisi itu sudah berlangsung lama tapi tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah,” katanya, Rabu (2/3).
Menurutnya, aktivitas penebangan yang dilakukan pengusaha melibatkan masyarakat setempat dilakukan secara diam diam dan kayu baru diangkut pada sore hari menjelang malam untuk menghindari razia atau perhatian dari masyarakat luas serta pemerintah daerah.
Masyarakat setempat juga katanya tidak dapat masuk kea real penebangan karena arealnya dijaga ketat oleh pegawai yang dipekerjakan oleh pengusaha.
“Sungguh aneh bagi kami nelayan dan masyarakat tempatan karena daerah ini seperti negara lain sebab masyarakat tidak dapat bebas bergerak di wilayah kami sendiri,” katanya.
Posek kuatir jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan maka ekosistem pulau Bulan akan hancur dan keberadaan pulau juga terancam tenggelam seperti yang terjadi pada pulau lain di sekitar Batam.
Walikota Ahmad Dahlan mengatakan, memang terdapat sejumlah pulau di Batam yang terancam akan tenggelam seperti Pulau Batu Berantai yang merupakan pulau terdepan dan berbatasan langsung dengan Singapura.
"Pulau Batu Berantai hanya ada saat surut, sedang waktu pasang dia tenggelam padahal keberadaan Pulau itu penting bagi kedaulatan NKRI karena berbatasan dengan Perairan Singapura dan jaraknya hanya sekitar tiga kilo meter dari Singapura.," katanya.
Untuk itu, Pemko Batam minta perhatian pemerintah agar dapat mereklamasi Pulau Batu Berantai supaya tidak hilang. Jika pulau kecil itu sudah direklamasi, Pemko Batam berniat membangun tugu yang menyatakan pulau itu bagian dari NKRI.
Pulau Batu Berantai merupakan satu dari tiga pulau terdepan yang terdapat di wilayah administratif Kota Batam selain Pulau Nipah dan Pulau Puteri. Menurut Walikota, kondisi Pulau Nipah dan Pulau Puteri relatif lebih baik ketimbang Pulau Batu Berantai, karena sudah direklamasi dan dijaga tentara. (gus).
Salah seorang warga Pulau Bulan, Posek mengatakan, keberadaan hutan lindung di Pulau Bulan sudah rusak parah disebabkan aktivitas penebangan kayu secara illegal yang dilakukan pengusaha yang dibeking oknum aparat pemerintah.
“Pohon-pohon di hutan lindung ditebang secara sembarangan sehingga merusak ekosistem hutan dan kondisi itu sudah berlangsung lama tapi tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah,” katanya, Rabu (2/3).
Menurutnya, aktivitas penebangan yang dilakukan pengusaha melibatkan masyarakat setempat dilakukan secara diam diam dan kayu baru diangkut pada sore hari menjelang malam untuk menghindari razia atau perhatian dari masyarakat luas serta pemerintah daerah.
Masyarakat setempat juga katanya tidak dapat masuk kea real penebangan karena arealnya dijaga ketat oleh pegawai yang dipekerjakan oleh pengusaha.
“Sungguh aneh bagi kami nelayan dan masyarakat tempatan karena daerah ini seperti negara lain sebab masyarakat tidak dapat bebas bergerak di wilayah kami sendiri,” katanya.
Posek kuatir jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan maka ekosistem pulau Bulan akan hancur dan keberadaan pulau juga terancam tenggelam seperti yang terjadi pada pulau lain di sekitar Batam.
Walikota Ahmad Dahlan mengatakan, memang terdapat sejumlah pulau di Batam yang terancam akan tenggelam seperti Pulau Batu Berantai yang merupakan pulau terdepan dan berbatasan langsung dengan Singapura.
"Pulau Batu Berantai hanya ada saat surut, sedang waktu pasang dia tenggelam padahal keberadaan Pulau itu penting bagi kedaulatan NKRI karena berbatasan dengan Perairan Singapura dan jaraknya hanya sekitar tiga kilo meter dari Singapura.," katanya.
Untuk itu, Pemko Batam minta perhatian pemerintah agar dapat mereklamasi Pulau Batu Berantai supaya tidak hilang. Jika pulau kecil itu sudah direklamasi, Pemko Batam berniat membangun tugu yang menyatakan pulau itu bagian dari NKRI.
Pulau Batu Berantai merupakan satu dari tiga pulau terdepan yang terdapat di wilayah administratif Kota Batam selain Pulau Nipah dan Pulau Puteri. Menurut Walikota, kondisi Pulau Nipah dan Pulau Puteri relatif lebih baik ketimbang Pulau Batu Berantai, karena sudah direklamasi dan dijaga tentara. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)