BATAM - Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia melakukan patroli bersama di Selat Malaka pada 18-30 Juli 2011 untuk mencegah sekaligus memberantas penyelundupan yang marak di perairan tersebut.
Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono mengatakan, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia atau Patkor Kastima merupakan agenda tahunan yang sudah dilakukan sejak 1994, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menandakan eratnya hubungan bilateral dalam bidang kepabeanan antara kedua Negara.
“Adapun tujuan dari Patkor Kastima untuk meningkatkan penegakan hukum yaitu undang-undang kepabeanan kedua negara, lalu menjalin saling pengertian dan kerjasama antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai bersama Kastam Diraja Malaysia dalam melaksanakan patroli laut, baik secara koordinasi maupun patroli laut rutin,” katanya, Selasa (19/7).
Patroli itu juga merupakan upaya preventif maupun represif untuk menghambat, menangkal dan memberantas perkembangan perdagangan ilegal dan penyelundupan nakotika.
Dikatakan, dalam kegiatan Patkor Kastima tahun ini, Indonesia mengerahkan kapal patroli FPB BC 30001, kapal patroli FPB BC 7003, kapal patroli FPB BC 70005 dan kapal patroli VSV BC 1608. Sedangkan dari Malaysia kapal Perantas KB 85, Perantas KB 51, Penumpas P005, Perantas KB 82 dan Perantas KB90.
”Patroli ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di wilayah yuridiksi masing-masing dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyelundupan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, M Khalid bin Yusuf yang hadir saat pembukaan kegiatan mengatakan, kegiatan itu merupakan perwujudan kerja sama dan koordinasi dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan di sepanjang perairan Selat Malaka.
“Kegiatan ini penting untuk mempererat komunikasi kedua instansi. Komunikasi seperti surat-menyurat lebih bersifat formalitas dan kurang efektif di tataran lapangan,” katanya.
Selain di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia juga sudah bersepakat untuk memberantas penyelundup barang serta jasa yang melintasi daerah perbatasan Kalimantan-Sabah, sebab di daerah itu sering terjadi perselisihan paham akibat pelanggaran batas wilayah.
Rawan Penyelundupan
Peredaran barang-barang ilegal di wilayah Kepulauan Riau Selat Malaka, sering terjadi dan sulit dihapus secara tuntas disebabkan banyaknya pulau-pulau kecil yang menjadi pintu masuk. Barang-barang selundupan tersebut banyak ditemukan mulai dari pakaian bekas sampai mobil mewah, menjadi komoditas yang tak luput diselundupkan ke wilayah Selat Malaka.
Berdasarkan hasil laporan Direktorat Bea dan Cukai Kepulauan Riau, sejak periode Oktober 2009 hingga Oktober 2010 ada 78 kegiatan keluar masuk barang ilegal yang ditindak Bea dan Cukai. Jumlahnya terus meninggat hingga tahun 2011 ini.
Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Untung Purwoko mengatakan, modus operandi yang digunakan antara lain memanfaatkan perairan perbatasan yang dekat dengan jarak tempuh singkat. Menggunakan kapal kayu hingga speed boat berkecepatan tinggi yang biasa mengangkut mobil. Lalu memanfaatkan kondisi geografis yang berbatasan dengan Negeri Jiran,
“Mereka menunggu kelengahan petugas dan luasnya daerah pengawasan. Para penyelundup cukup cerdik, mereka menyebarkan orang untuk melakukan counter intelejen. Jadi saat pengawas lengah, kapal mereka melaju," kata Untung.
Barang-barang selundupan yang sering ditemukan antara lain, barang bekas, barang elektronik, HP, dan beras. Sementara untuk ekspor ilegal, barangnya biasanya adalah kayu, BBM, dan pasir timah. (gus).
Kamis, 21 Juli 2011
Ribuan Tupai Serang Tanaman Kelapa
NATUNA – Ribuan tupai menyerang tanaman kelapa milik warga di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sejak awal tahun 2011 menyebabkan hasil panen anjlok sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
Kepala Bidang Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Windra mengatakan, serangan tupai terhadap tanaman kelapa warga sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, namun pada saat itu jumlah tupai sedikit dan saat ini jumlahnya meningkat hingga ribuan ekor. Akibatnya, ribuan butir buah kelapa di atas pohon rusak dimakan tupai sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
“Kami kesulitan membasmi tupai karena jumlahnya banyak dan tidak ada obat pembasmi tupai yang ampuh karena gerak tupai sangat lincah,” katanya, Senin (18/7).
Untuk membasmi tupai tersebut, kata Windra pihaknya melibatkan masyarakat dengan cara memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap satu ekor tupai. Tupai merupakan hewan yang paling banyak dijumpai di Natuna, sebab hewan pengerat itu suka memakan buah kelapa yang banyak tersebar di Natuna.
Lahan Kering
Warga Natuna juga harus menghadapi persoalan kekeringan lahan yang terjadi di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. Puluhan hektar sawah mengalami kekeringan sejak dua pekan terakhir disebabkan cuaca ekstrim. Sementara keberadaan bendungan irigasi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Salah seorang petani di Desa Air Lengit , Iwan mengatakan, dia dan petani lainnya terpaksa tidak mengolah sawah karena tanah persawahanya mongering dan keras sehingga sulit di olah.
“Struktur tanah yang semula berlumpur kini berubah menjadi keras. Kalau diolah sekarang, akan banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Biasanya kalau struktur tanahnya berlumpur, kami cukup dua sampai tiga kali mentraktor, tetapi kalau saat sekarang ini tidak cukup dengan mesin traktor saja, tapi juga harus dicangkul pake tangan" katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Iwan beralih mengolah lahan lain yang bisa ditanami sayur mayur, sambil menunggu turun hujan untuk kembali mengolah sawah. Dia berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigrasi agar sawah warga bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau. Warga desa Air Legit sebagian besar petani yang bercocok tanam padi, warga sudah berhasil melakukan panen beberapa kali dengan hasil produksi cukup banyak. Namun, persoalan air selalu menghantui warga setiap tahunnya terlebih saat musim kemarau, karena tanaman padi membutuhkan air cukup banyak. (gus).
Kepala Bidang Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Windra mengatakan, serangan tupai terhadap tanaman kelapa warga sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, namun pada saat itu jumlah tupai sedikit dan saat ini jumlahnya meningkat hingga ribuan ekor. Akibatnya, ribuan butir buah kelapa di atas pohon rusak dimakan tupai sehingga warga merugi ratusan juta rupiah.
“Kami kesulitan membasmi tupai karena jumlahnya banyak dan tidak ada obat pembasmi tupai yang ampuh karena gerak tupai sangat lincah,” katanya, Senin (18/7).
Untuk membasmi tupai tersebut, kata Windra pihaknya melibatkan masyarakat dengan cara memberi hadiah sebesar 5.000 rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap satu ekor tupai. Tupai merupakan hewan yang paling banyak dijumpai di Natuna, sebab hewan pengerat itu suka memakan buah kelapa yang banyak tersebar di Natuna.
Lahan Kering
Warga Natuna juga harus menghadapi persoalan kekeringan lahan yang terjadi di desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna. Puluhan hektar sawah mengalami kekeringan sejak dua pekan terakhir disebabkan cuaca ekstrim. Sementara keberadaan bendungan irigasi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Salah seorang petani di Desa Air Lengit , Iwan mengatakan, dia dan petani lainnya terpaksa tidak mengolah sawah karena tanah persawahanya mongering dan keras sehingga sulit di olah.
“Struktur tanah yang semula berlumpur kini berubah menjadi keras. Kalau diolah sekarang, akan banyak tenaga dan biaya yang terkuras. Biasanya kalau struktur tanahnya berlumpur, kami cukup dua sampai tiga kali mentraktor, tetapi kalau saat sekarang ini tidak cukup dengan mesin traktor saja, tapi juga harus dicangkul pake tangan" katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Iwan beralih mengolah lahan lain yang bisa ditanami sayur mayur, sambil menunggu turun hujan untuk kembali mengolah sawah. Dia berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigrasi agar sawah warga bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau. Warga desa Air Legit sebagian besar petani yang bercocok tanam padi, warga sudah berhasil melakukan panen beberapa kali dengan hasil produksi cukup banyak. Namun, persoalan air selalu menghantui warga setiap tahunnya terlebih saat musim kemarau, karena tanaman padi membutuhkan air cukup banyak. (gus).
Batam Pacu Pembangunan Infrastruktur
Badan Pengusahaan FTZ Batam atau Otorita Batam terus memacu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah ini, seperti rencana pengembangan pelabuhan kargo Batu Ampar, Jalan tol, monorail, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan limbah, sayangnya keterbatasan pembiayaan menjadi kendala.
Pulau Batam memang sudah dirancang sejak masa Presiden Soeharto sebagai daerah industri maju yang diharapkan bisa bersaing dengan kota di seberangnya yakni Singapura. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.
Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap Batam tak juga berkurang, daerah itu bahkan kembali diberi fasilitas istimewa dengan status FTZ atau Kawasan Pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga tarif, pajak dan cukai menjadi nol persen untuk aktivitas ekspor dan impor. Untuk meningkatkan daya saingnya, Batam juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan beberapa proyek akan dikerjakan seperti proyek jalan tol, monorail, pengembangan pelabuhan batu ampar, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan air limbah.
Ada empat lokasi pelabuhan untuk melayani kapal kargo dan enam lokasi terminal penumpang feri di sekitar pulau untuk meminimalkan kali perjalanan ke tujuan dengan lebih dari 130 perjalanan harian yang melayani Singapura dan Malaysia. Terbesar di pelabuhan Kabil berthing memiliki kapasitas 35.000 DWT (Dead Weight Ton) dan sedang diperbaiki untuk mengakomodasi kapal hingga 150.000 DWT. Dalam tahap akhir, akan memiliki total panjang dermaga 5,5 km dengan konsep Argometer 18. Kemudian, Hang Nadim di Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu 4.025-m melayani seluruh tubuh pesawat penumpang dan kargo dengan 18 penerbangan setiap hari ke Jakarta, dan 252 penerbangan mingguan ke kota-kota besar lain di Indonesia. Bangunan terminal memiliki total luas lantai 31.500 meter persegi dan secara bertahap akan dikembangkan ke dalam rancangan akhir 88.000 meter persegi.
Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar sebenarnya sudah mesti dikerjakan beberapa tahun lalu paska terpilihnya dua perusahaan asal Prancis yakni CMA-CGM yang menang dalam tender proyek itu. Sayangnya, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan perusahaan tersebut panceklik sehingga menunda pembangunan proyek hingga saat ini.
Terkatung-katungnya pengerjaan proyek pelabuhan Batu Ampar membuat sejumlah pihak gerah, karena kapasitas pelabuhan saat ini sudah tidak mampu menampung arus kontainer yang terus meningkat sehingga layanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, banyak pihak minta BP Batam segera mencari investor baru dengan melakukan tender ulang.
“BP Batam tidak akan berdiam diri dan menunggu, untuk itu kami telah mengultimatum dengan memberikan deadline kepada pihak CMA-CGM hingga Agustus 2011. Kami juga sudah membentuk tim dan sedang berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk kelanjutan proyek Batu Ampar,” kata Rustam.
Ketidakjelasan atas kelanjutan proyek pengembangan Batu Ampar tanpaknya juga berimbas pada rencana proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Batam karena diperkirakan Pemerintah pusat akan berpikir seribu kali untuk kembali menggelontorkan investasi triliunan rupiah seperti yang sudah pernah dilakukan. Pasalnya, pembangunan ekonomi kota Batam selama 30 tahun lebih biasa biasa saja, tidak seperti yang digambarkan BJ Habibie yakni bisa menyaingi Singapura.
Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat untuk mencari dana atau pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Riset Asia Financial Network, Rowena Suryobroto mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencari pembiayaan sendiri untuk mendanai proyek infrastrukturnya.
Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola proyek tersebut, atau dengan menerbitkan surat utang obligasi. Untuk menerbitkan obligasi maka pemerintah daerah harus membangun institusi kelembagaan dan keuangan yang kuat, kemudian proyek yang harus dibiayai juga harus menguntungkan sehingga investor mau bergabung.
BP Batam bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan proyek infrastruktur karena diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam Otonomi Daerah, namun banyak syarat yang harus dilakukan misalnya keuangan BP Batam haruslah transparan dan bisa diakses publik,” katanya. (gus).
Pulau Batam memang sudah dirancang sejak masa Presiden Soeharto sebagai daerah industri maju yang diharapkan bisa bersaing dengan kota di seberangnya yakni Singapura. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur guna menarik investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu.
Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap Batam tak juga berkurang, daerah itu bahkan kembali diberi fasilitas istimewa dengan status FTZ atau Kawasan Pelabuhan dan perdagangan bebas sehingga tarif, pajak dan cukai menjadi nol persen untuk aktivitas ekspor dan impor. Untuk meningkatkan daya saingnya, Batam juga terus memacu pembangunan infrastruktur dan beberapa proyek akan dikerjakan seperti proyek jalan tol, monorail, pengembangan pelabuhan batu ampar, jembatan Batam-Bintan dan proyek pengelolaan air limbah.
Ada empat lokasi pelabuhan untuk melayani kapal kargo dan enam lokasi terminal penumpang feri di sekitar pulau untuk meminimalkan kali perjalanan ke tujuan dengan lebih dari 130 perjalanan harian yang melayani Singapura dan Malaysia. Terbesar di pelabuhan Kabil berthing memiliki kapasitas 35.000 DWT (Dead Weight Ton) dan sedang diperbaiki untuk mengakomodasi kapal hingga 150.000 DWT. Dalam tahap akhir, akan memiliki total panjang dermaga 5,5 km dengan konsep Argometer 18. Kemudian, Hang Nadim di Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu 4.025-m melayani seluruh tubuh pesawat penumpang dan kargo dengan 18 penerbangan setiap hari ke Jakarta, dan 252 penerbangan mingguan ke kota-kota besar lain di Indonesia. Bangunan terminal memiliki total luas lantai 31.500 meter persegi dan secara bertahap akan dikembangkan ke dalam rancangan akhir 88.000 meter persegi.
Kepala Biro Humas dan Pemasaran BP Batam, Rustam Hutapea mengatakan, proyek pengembangan pelabuhan Batu Ampar sebenarnya sudah mesti dikerjakan beberapa tahun lalu paska terpilihnya dua perusahaan asal Prancis yakni CMA-CGM yang menang dalam tender proyek itu. Sayangnya, krisis keuangan global tahun 2008 menyebabkan perusahaan tersebut panceklik sehingga menunda pembangunan proyek hingga saat ini.
Terkatung-katungnya pengerjaan proyek pelabuhan Batu Ampar membuat sejumlah pihak gerah, karena kapasitas pelabuhan saat ini sudah tidak mampu menampung arus kontainer yang terus meningkat sehingga layanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, banyak pihak minta BP Batam segera mencari investor baru dengan melakukan tender ulang.
“BP Batam tidak akan berdiam diri dan menunggu, untuk itu kami telah mengultimatum dengan memberikan deadline kepada pihak CMA-CGM hingga Agustus 2011. Kami juga sudah membentuk tim dan sedang berkordinasi dengan Kementrian Perhubungan untuk kelanjutan proyek Batu Ampar,” kata Rustam.
Ketidakjelasan atas kelanjutan proyek pengembangan Batu Ampar tanpaknya juga berimbas pada rencana proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Batam karena diperkirakan Pemerintah pusat akan berpikir seribu kali untuk kembali menggelontorkan investasi triliunan rupiah seperti yang sudah pernah dilakukan. Pasalnya, pembangunan ekonomi kota Batam selama 30 tahun lebih biasa biasa saja, tidak seperti yang digambarkan BJ Habibie yakni bisa menyaingi Singapura.
Oleh karena itu, butuh strategi yang tepat untuk mencari dana atau pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Riset Asia Financial Network, Rowena Suryobroto mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencari pembiayaan sendiri untuk mendanai proyek infrastrukturnya.
Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola proyek tersebut, atau dengan menerbitkan surat utang obligasi. Untuk menerbitkan obligasi maka pemerintah daerah harus membangun institusi kelembagaan dan keuangan yang kuat, kemudian proyek yang harus dibiayai juga harus menguntungkan sehingga investor mau bergabung.
BP Batam bisa mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan dana pembangunan proyek infrastruktur karena diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam Otonomi Daerah, namun banyak syarat yang harus dilakukan misalnya keuangan BP Batam haruslah transparan dan bisa diakses publik,” katanya. (gus).
Rabu, 20 Juli 2011
Minat Asing Investasi di KEK BBK Tumbuh
Investor asing masih mengincar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk menanamkan modalnya sehingga investasi di daerah ini terus mengalami pertumbuhan, seperti yang dialami Batam dengan angka pertumbuhan 9,82 persen selama semester satu 2011. Untuk meningkatkan pertumbuhanya perlu kesiapan infrastruktur, epektifitas birokrasi dan kepastian hukum.
KEK BBK masih dipandang menarik bagi investor asing untuk berinvestasi dibanding kawasan sejenis di negeri tetangga. Itu terbukti dengan realisasi investasi mencapai triliunan rupiah selama Januari sampai Juni 2011. Di awal tahun, investor dari Malaysia yakni Landmark Holding Sdn Bhd membangun kawasan wisata terpadu Treasure Bay di Lagoi Kabupaten Bintan dengan nilai investasi ditaksir 24 triliun rupiah. Proyek yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2011 tersebut saat ini dalam tahap pembangunan.
Investor Malaysia yakni Guang Chong Bhd melalui perusahaan terafiliasinya PT Asia Cocoa Indonesia (ACI) juga berinvestasi di Batam mendirikan pabrik coklat. Pabrik yang pengoperasiannya sudah dimulai awal Juli 2011 tersebut menghabiskan dana lebih dari 17 juta dollar AS setara dengan 153 miliar rupiah dengan kurs 9.000 rupiah per dollar.
Operational Manager Asia Cocoa Indonesia, Yau Tee Wan menjelaskan, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Batam Centre seluas 8 hektare itu memproduksi aneka produk coklat seperti cocoa powder (bubuk cokelat), cocoa cake (kue coklat) dengan kapasitas produksi 65.000 ton per tahun. Seluruh produksi nantinya akan di ekspor ke sejumlah Negara seperti Timur Tengah, Asia dan Eropa. Pengoperasian pabrik sebagian besar di kerjakan oleh tenaga kerja Indonesia berjumlah lebih 150 orang dan akan bertambah seiring pertambahan produksi.
Sementara itu, di Karimun sebanyak 45 perusahaan asing sudah mengurus ijin investasi dan saat ini menunggu pematangan lahan untuk pembangunan pabrik, delapan diantaranya merupakan perusahaan galangan kapal internasional.
Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, beberapa perusahaan asing yang sudah merealisasikan investasinya yakni PT Saipem Karimun Yard (SKY) dengan nilai investasi 50 juta dolar AS, PT Boskalis Internasional Indonesia dengan nilai investasi 500.000 dolar AS, PT Karimun Sembawang Shipyard senilai 61 juta dolar AS.
Kemudian ada dua perusahaan dari Eropa yang sudah menyatakan minat untuk berinvetasi di Karimun. Dua perusahaan itu bergerak di bidang bunker minyak serta galangan kapal berbahan baku beton. Nilai investasi awal yang akan ditanamkan dua perusahaan tersebut ditaksir 171,7 miliar rupiah..
”Perusahaan bunker minyak itu nantinya akan merekrut sedikitnya 20 perusahaan subkontraktor, sedangkan perusahaan galangan kapal akan merekrut ribuan orang pekerja sehingga dapat mengatasi pengangguran di Karimun,“ kata Nurdin.
Tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di KEK BBK memicu pertumbuhan nilai investasi selama semester satu di kawasan itu lebih tinggi dibanding tahun lalu. Di Batam saja angka pertumbuhannya mencapai 9,82 persen.
Kepala Biro Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rustam Hutapea mengatakan, selama Januari sampai Juni 2011 nilai investasi yang masuk ke Batam sebesar 81.960.000 dolar AS terdiri dari penanaman modal baru 43.455.000 dolar AS dan perluasan PMA 38.505.000 dolar AS. Angka itu mengalami peningkatan 9,82 persen dibanding periode sama 2010 yang 74.628.333 dolar AS. Negara asal investor itu adalah Singapura, Jepang, Malaysia, Taiwan, Austria, Australia, Korea Selatan, British Virgin Island, Mauritius, dan China yang bergerak di 20 bidang usaha seperti ekspor-impor, pembuatan kapal, dan industri elektronik.
Menurut Rustam, Batam masih menjadi pilihan investor asing untuk menanamkan modalnya karena lebih unggul dibanding kawasan sejenis di Negara lain. Keunggulan yang dimiliki Batam adalah berada di selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia, kemudian berstatus FTZ atau kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang memungkinkan investor untuk mengeluarkan biaya produksi lebih rendah karena aktivitas ekspor dan impor tidak dipungut pajak dan bea masuk, serta infrastruktur yang sudah siap. Meski memiliki keunggulan, BP Batam tetap melakukan promosi di berbagai Negara seperti promosi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Belanda.
Strategi lainnya membuka kantor perwakilan BP Batam atau Otorita Batam di beberapa Negara seperti Singapura dan Jepang. Jepang sendiri merupakan pasar yang sangat penting karena saat ini Jepang menempati urutan kedua sebagai investor terbesar di Batam setelah Singapura. Dalam waktu dekat diperkirakan akan ada investor asal Jepang yang menanamkan modalnya menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil, Rabu (13/7) untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu. Saat ini terdapat sekitar 20 perusahaan asal Jepang dengan nilai investasi pada 2008 saja sebesar 128.818 juta dollar AS.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan sewaktu berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, KEK BBK memang dipersiapkan untuk menampung investasi asing ke Indonesia sehingga banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah.
Oleh karena itu, kontribusi nilai investasi dari BBK terhadap nasional diharapkan lebih tinggi dibanding daerah lain untuk mencapai target 240 triliun rupiah pada tahun 2011 ini.
Gita optimistis target tersebut bisa dicapai, karena pada semester satu ini saja sudah diperoleh 120 triliun rupiah dan sisanya akan digenjot hingga akhir 2011. Untuk mencapai target tersebut, BKPM akan melakukan beberapa strategi seperti menyempurnakan kebijakan yang terkait investasi. Kemudian peningkatan pelayanan dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal serta percepatan pembangunan infrastruktur
Menurutnya, Indonesia saat ini memang menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modalnya, setidaknya itu terungkap dalam riset yang dilakukan Goldman Sachs yang memasukan Indonesia dalam kategori 'New World' dari sisi pertumbuhan pasar (growth market) dunia. Dengan adanya posisi baru tersebut maka Indonesia akan semakin dilirik oleh para pemilik modal dunia untuk berinvestasi. Sehingga dipastikan investasi yang masuk ke Indonesia semakin besar.
Sejumlah pengusaha di Kawasan KEK BBK menyambut baik strategi yang akan dilakukan BKPM untuk mengenjot investasi asing dengan menyempurnakan kebijakan, layanan dan pembangunan infrastruktur.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan, Jasmin Hidayat mengatakan, persoalan regulasi atau kebijakan memang masih menjadi kendala dalam menarik investor asing di KEK BBK menyusul belum juga diterbitkannya revisi PP no 02 tahun 2009 tentang aturan maian KEK BBK.
Dari segi birokrasi atau pelayanan, pengusaha berharap adanya penyederhanaan proses pengurusan ijin investasi dari segi waktu dan biaya. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi mestinya bisa bekerjasama dalam arti yang sesunggunya, karena selama ini meskipun sudah ada pusat layanan satu atap namun pengurusannya masih lama karena tidak adanya kerjasama dari instansi tersebut.
“Selama ini masing masing instansi pemerintah yang mengeluarkan ijin investasi saling menonjolkan egonya sehingga proses pengurusan sering terhambat dan menjadi lama,” katanya.
Ketua Kadin Kepri, Johanes Kennedy mengatakan, mestinya secara umum KEK BBK lebih unggul disbanding kawasan sejenis di Negara lain, namun pelaksanaanya belum optimal khususnya di Bintan dan Karimun disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang memadai seperti listrik, pelabuhan dan jalan.
Jika persoalan infrastruktur bisa segera diatasi, kata Kennedy maka arus investasi asing ke KEK BBK akan semakin besar. Selain itu, epektifitas pemerintah daerah khususnya Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur Kepri juga masih dipertanyakan, karena sejak dilantik hingga saat ini belum melakukan terobosan untuk membuat kawasan BBK menjadi incaran bagi para investor asing. Oleh karena itu, sejumlah pengusaha berharap adanya pemisahan jabatan antara Ketua Dewan Kawasan yang dirangkap oleh Gubernur agar pelaksanaan FTZ BBK lebih efektif dan efisien. (gus).
Pedagang Mulai Naikan Harga Sembako
BATAM – Pedagang di sejumlah kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menaikan harga jual terhadap seluruh produk kebutuhan pokok sekitar 10-30 persen. Itu dilakukan setiap tahun menjelang bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri untuk menarik untung yang lebih besar dari bulan biasanya, meskipun pasokan tersedia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, peningkatan harga Sembako selalu terjadi setiap tahun meskipun pasokan cukup tersedia. Hal itu disebabkan, para pedagang ingin mengambil untung yang lebih besar dari bulan biasanya dipicu lonjakan konsumsi.
Pemerintah sendiri tidak bisa menurunkan harga karena fluktuasi harga tergantung dari permintaan dan penawaran, terlebih hampir seluruh kebutuhan pokok di Batam didatangkan dari luar daerah. Misalnya, beras di Batam banyak didatangkan dari Pasar Induk Cipinang Jakarta sehingga bila harga di Cipinang naik 1000 rupiah per kilogramnya akan berimbas terhadap naiknya harga beras di Batam.
"Jadi masalah harga tergantung dari daerah pemasoknya, pemerintah tidak bisa menurunkan," katanya, Sabtu (16/7).
Dikatakan, pemerintah hanya bisa melakukan stabilisasi harga melalui operasi pasar, namun hal tersebut juga tidak banyak membantu karena pasokan barang yang dijual saat operasi pasar serta jangkauannya terbatas. Masyarakat mestinya lebih cerdas dalam berbelanja supaya tidak berlebihan, karena pasokan selalu tersedia.
Menurut Hijazi, stok sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Batam dalam keadaan aman atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan tahun ini. Untuk stok beras tersedia 5.000 ton, gula putih 800 ton, tepung 1.000 ton minyak goreng sebanyak 300 ton.
"Tidak ada masalah dengan stok sembako di Batam. Masyarakat jangan resah dengan masalah stok sembako, karena gudang-gudang sembako yang ada masih menyimpan stok minimal sesuai kebutuhan kita semuanya," kata Hijazi.
Meski stok dinilai aman, Pemerintah Kota Batam tetap melakukan kordinasi lintas instansi di Batam untuk memastikan ketersediaan Sembako jelang Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya barang yang dianggap rentan dan perlu mendapat perhatian khusus seperti beras, daging, telur, ikan segar dan lele.
Harga Sembako
Terkait dengan perkembangan harga kebutuhan pokok saa ini, Di Pasar tradisional Toss 3000 Batam, harga telur naik menjadi 1.100 rupiah per butir dari 950 rupiah per butir. Sedangkan harga beras rata rata mengalami peningkatan sekitar 10-20 persen atau 800 sampai 1.500 rupiah per kilogram, harga gula putih dari 8.500 rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilo gram. Harga sayuran dan ikan melonjak disebabkan pasokan berkurang. Harga ikan patih dari 13.000 rupiah per kilogramnya menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Ikan laut kecil yang biasa dijual 9.000 rupiah per kilogram melonjak hingga 23 ribu rupiah per kilogram.
Seorang pedagang ikan, Ratih mengatakan, peningkatan harga sudah terjadi dua pekan lalu dipicu berkurangnya pasokan. Peningkatan harga akan terus berlanjut hingga Ramadhan karena permintaan akan meningkat.
"Harga ikan sudah naik dari dua minggu lalu, tidak tahu persis kenapa bisa naik, padahal bukan musim hujan juga. Kalau musim hujan kan ketahuan nelayan nggak bisa melaut sehingga pasokan berkurang,” katanya.
Di Pasar tradisional Tanjung Batu Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, harga beras naik 800 rupiah sampai 1000 rupiah. Kemudian, harga telur ayam ras naik dari 28 ribu per papan menjadi 32 ribu per papan.
Seorang pedagang, Wanrahim mengatakan peningkatan harga sembako khususnya beras disebabkan pihak agen atau penyalur sudah menaikan terlebih dahulu sehingga pedagang terpaksa ikut menaikan harga. Beras merek Ketupat dari harga semula 160 ribu per karung isi 20 kilogram menjadi 165 ribu per karung, Merek Bumi Ayu sebelumnya 190 ribu rupiah per karung menjadi 200 ribu rupiah per karung berat 20 kilogram.
Di Pasar tradisional Tanjung Pinang Provinsi Kepri, harga gula pasir dari 9 ribu rupiah per kilogram menjadi 10 ribu rupiah per kilogram, daging ayam dari 25 ribu rupiah per kilo gram menjadi 28 ribu rupiah per kilonya, daging sapi menjadi 85 ribu rupiah per kilonya dari 80 ribu rupiah per kilogram. Cabe merah relative stabil seharga 17 ribu rupiah per kilogram, tepung terigu juga stabil di harga 7 ribu rupiah per kilogram.
Ketua Kadin Tanjung Pinang, Bobby Jayanto meminta pengusaha atau pedagang sembako tidak melakukan penimbunan dan mengambil untung berlebih dengan menaikan harga agar masyarakat dapat tenang menjalankan ibadah puasa dan lebaran.
“Kita tidak inginkan ada distributor yang menimbun sembako. Jadi, jangan sampai ada skenario seakan-akan sembako menipis hingga harganya naik,” kata Bobby..
Distributor juga diminta untuk tidak mencari-cari alasan untuk menaikkan harga seperti soal pasokan dan cuaca. Untuk itu, pemerintah diminta memberikan kemudahan bongkar muat sembako yang masuk ke Tanjungpinang. (gus).
Batam Membutuhkan 263 Ribu Pekerja
BATAM – Kebutuhan tenaga kerja di Batam mencapai 263 ribu orang sepanjang tahun 2011 ini dengan asumsi seluruh proyek yang sedang diurus perijinanya terealisasi, selama Januari-Maret saja tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 5.435 orang.
Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Kawasan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pasar tenaga kerja Indonesia yang ada di Batam yang dapat diserap mencapai 263 ribu orang dengan asumsi proyek investasi pada 2011 berjalan dengan lancar. Sedangkan pada Januari sampai Maret 2011 saja terdapat 21 PMA baru yang berinvestasi di Batam menyerap sekitar 5.435 orang tenaga kerja lokal dan 76 orang tenaga kerja asing,
“Target dari pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja di Batam tahun ini sebanyak lima juta orang, itu optimistis bisa dicapai karena sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni industri elektronik dan shipyard atau galangan kapal banyak yang membuka pabriknya,” katanya, Jumat (15/7).
Menurut Wayan, Kota Batam sampai saat ini masih dominan untuk menjadi market penyerapan tenaga kerja Indonesia karena Batam menjadi barometer investasi di Indonesia. Terlebih, perusahaan di Batam adalah perusahaan yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, misalnya satu perusahaan shipyard saja membutuhkan ribuan pekerja.
Kepala Biro Humas dan Marketing BP Kawasan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, tingginya pasar tenaga kerja di Batam dipicu semakin maraknya perusahaan asing yang merealisasikan investasinya.
Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam mencatat investasi asing selama semester satu Januari hingga Juni 2011 meliputi proyek investasi baru yang dilakukan 47 PMA baru dengan nilai investasi 43.455.000 dollar AS Dan proyek perluasan usaha yang dilakukan 14 PMA dengan nilai investasi 38.505.000 dollar AS
Sektor bisnis yang paling banyak diusahakan investor asing adalah, perdagangan besar ekspor dan impor, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan industri barang dari logam.
47 PMA baru yang masuk ke Batam tersebut antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, India, Australia, China, Inggris, Italia, Austria, British Virgin Island (BVI), Hongkong, Swiss, Mauritius dan Taiwan.
Sementara itu, Dubai melalui perusahaannya di Singapura juga menanamkan investasi besar di Batam yakni mencapai 25 juta dollar AS. Kumulatif pendaftaran PMA sejak 1971 dari data BP sampai Maret 2011 mencapai 1.430 PMA, dengan nilai investasi mencapai 5.959.259.391 dollar AS. (gus).
Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Kawasan Batam, I Wayan Subawa mengatakan, pasar tenaga kerja Indonesia yang ada di Batam yang dapat diserap mencapai 263 ribu orang dengan asumsi proyek investasi pada 2011 berjalan dengan lancar. Sedangkan pada Januari sampai Maret 2011 saja terdapat 21 PMA baru yang berinvestasi di Batam menyerap sekitar 5.435 orang tenaga kerja lokal dan 76 orang tenaga kerja asing,
“Target dari pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja di Batam tahun ini sebanyak lima juta orang, itu optimistis bisa dicapai karena sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni industri elektronik dan shipyard atau galangan kapal banyak yang membuka pabriknya,” katanya, Jumat (15/7).
Menurut Wayan, Kota Batam sampai saat ini masih dominan untuk menjadi market penyerapan tenaga kerja Indonesia karena Batam menjadi barometer investasi di Indonesia. Terlebih, perusahaan di Batam adalah perusahaan yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, misalnya satu perusahaan shipyard saja membutuhkan ribuan pekerja.
Kepala Biro Humas dan Marketing BP Kawasan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, tingginya pasar tenaga kerja di Batam dipicu semakin maraknya perusahaan asing yang merealisasikan investasinya.
Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam mencatat investasi asing selama semester satu Januari hingga Juni 2011 meliputi proyek investasi baru yang dilakukan 47 PMA baru dengan nilai investasi 43.455.000 dollar AS Dan proyek perluasan usaha yang dilakukan 14 PMA dengan nilai investasi 38.505.000 dollar AS
Sektor bisnis yang paling banyak diusahakan investor asing adalah, perdagangan besar ekspor dan impor, industri pembuatan dan perbaikan kapal, dan industri barang dari logam.
47 PMA baru yang masuk ke Batam tersebut antara lain berasal dari Singapura, Malaysia, India, Australia, China, Inggris, Italia, Austria, British Virgin Island (BVI), Hongkong, Swiss, Mauritius dan Taiwan.
Sementara itu, Dubai melalui perusahaannya di Singapura juga menanamkan investasi besar di Batam yakni mencapai 25 juta dollar AS. Kumulatif pendaftaran PMA sejak 1971 dari data BP sampai Maret 2011 mencapai 1.430 PMA, dengan nilai investasi mencapai 5.959.259.391 dollar AS. (gus).
Jepang Tambah Investasi di Batam
BATAM – Investor asal Jepang akan menambah investasinya di Batam pada berbagai sektor bisnis, menyusul kunjungan Pengusaha dari Pemerintah Osaka dan Kadin Jepang ke kawasan industri Batamindo dan Kabil untuk menjajaki rencana pembangunan pabrik di kawasan itu.
Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) atau Otorita Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, perwakilan dari Pemerintah Osaka dan asosiasi pengusaha Jepang semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri Inodnesia) telah berkunjung ke Batam Rabu (13/7). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peluang investasi di Batam, untuk itu mereka mengunjungi kawasan industri Batamindo dan Kabil.
“Setelah kunjungan kali ini, investor Jepang akan mengunjungi Batam kembali pada Oktober 2011 untuk kemungkinan merealisasikan rencana tersebut,” katanya, Kamis (14/7).
Menurut Joko, dalam pembicaraan antara Ketua Otorita Batam dan Investor asal Jepang tersebut belum sempat membicarakan bidang usaha yang akan dijalankan serta nilai investasinya karena pihak Jepang masih mempelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian berbisnis di Batam. Investor Jepang sendiri termasuk pengusaha yang sangat selektif dalam proses realisasi investasinya di Negara lain. Mereka akan mempertimbangkan banyak aspek dan biasanya dibutuhkan waktu dua tahun proses penjajakan.
Joko optimistis, Jepang akan menanamkan investasinya di Batam, karena saat ini Investor asal Jepang merupakan investor terbesar ke dua di Batam setelah Singapura. Jumlah perusahaan Jepang di Batam sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi 128.818 juta dollar AS. Tingginya investasi Jepang di Batam menyebabkan neraca perdagangan antara Batam dan Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2008 saja ekspor Batam ke Jepang sebesar 182.320.773 dollar AS sedangkan impornya 334.799.715 dollar AS.
Untuk meningkatkan investasi dari Jepang ke Batam, BP Batam atau Otorita Batam telah mendirikan kantor perwakilan di Negara itu.. Dengan adanya kantor tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih dekat investor dari Jepang selain itu juga menjadi tempat untuk menampung keluhan soal investasi di Batam.
Selama ini, beberapa perusahaan Jepang di Batam masih mengeluhkan mahalnya biaya listrik dan biaya Visa on Arrival (VoA). Consulate General of Japan Shigeya Aoyama yang berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, beberapa pengusaha Jepang di Batam banyak yang melapor kepada konsulat mengenai pembayaran listrik di Batam yang jauh lebih mahal daripada Singapura. Itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan investor sebelumnya.
Tarif listrik di Batam, kata Aoyama sama dengan di Vietnam memang namun, pemerintah Vietnam memberi beragam kemudahan lain bagi investor asing, khususnya Jepang. Termasuk soal visa yang murah. Pemerintah Jepang juga mempertanyakan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Jepang. Pemberlakuan ini dianggap rancu, karena bukan hanya warga yang berstatus pekerja saja, namun juga diberlakukan bagi wisatawan Jepang.
Dia mengatakan, banyak keluhan dari warga Jepang berstatus wisatawan yang berkunjung ke Batam. Mereka diwajibkan membayar biaya VoO dengan sistem kelompok, seperti wisatawan berjumlah 4 orang dikenai biaya 10 dollar AS per orang, sedangkan dua wisatawan dikenai biaya 25 dollar AS. Pemberlakukan biaya VoA itu sangat memberatkan warga Jepang, khusunya pekerja dan juga wisatawan. (gus).
Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) atau Otorita Batam, Dwi Joko Wiwoho mengatakan, perwakilan dari Pemerintah Osaka dan asosiasi pengusaha Jepang semacam Kadin (Kamar Dagang dan Industri Inodnesia) telah berkunjung ke Batam Rabu (13/7). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung peluang investasi di Batam, untuk itu mereka mengunjungi kawasan industri Batamindo dan Kabil.
“Setelah kunjungan kali ini, investor Jepang akan mengunjungi Batam kembali pada Oktober 2011 untuk kemungkinan merealisasikan rencana tersebut,” katanya, Kamis (14/7).
Menurut Joko, dalam pembicaraan antara Ketua Otorita Batam dan Investor asal Jepang tersebut belum sempat membicarakan bidang usaha yang akan dijalankan serta nilai investasinya karena pihak Jepang masih mempelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian berbisnis di Batam. Investor Jepang sendiri termasuk pengusaha yang sangat selektif dalam proses realisasi investasinya di Negara lain. Mereka akan mempertimbangkan banyak aspek dan biasanya dibutuhkan waktu dua tahun proses penjajakan.
Joko optimistis, Jepang akan menanamkan investasinya di Batam, karena saat ini Investor asal Jepang merupakan investor terbesar ke dua di Batam setelah Singapura. Jumlah perusahaan Jepang di Batam sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi 128.818 juta dollar AS. Tingginya investasi Jepang di Batam menyebabkan neraca perdagangan antara Batam dan Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga 2008 saja ekspor Batam ke Jepang sebesar 182.320.773 dollar AS sedangkan impornya 334.799.715 dollar AS.
Untuk meningkatkan investasi dari Jepang ke Batam, BP Batam atau Otorita Batam telah mendirikan kantor perwakilan di Negara itu.. Dengan adanya kantor tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih dekat investor dari Jepang selain itu juga menjadi tempat untuk menampung keluhan soal investasi di Batam.
Selama ini, beberapa perusahaan Jepang di Batam masih mengeluhkan mahalnya biaya listrik dan biaya Visa on Arrival (VoA). Consulate General of Japan Shigeya Aoyama yang berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu mengatakan, beberapa pengusaha Jepang di Batam banyak yang melapor kepada konsulat mengenai pembayaran listrik di Batam yang jauh lebih mahal daripada Singapura. Itu tidak sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan investor sebelumnya.
Tarif listrik di Batam, kata Aoyama sama dengan di Vietnam memang namun, pemerintah Vietnam memberi beragam kemudahan lain bagi investor asing, khususnya Jepang. Termasuk soal visa yang murah. Pemerintah Jepang juga mempertanyakan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Jepang. Pemberlakuan ini dianggap rancu, karena bukan hanya warga yang berstatus pekerja saja, namun juga diberlakukan bagi wisatawan Jepang.
Dia mengatakan, banyak keluhan dari warga Jepang berstatus wisatawan yang berkunjung ke Batam. Mereka diwajibkan membayar biaya VoO dengan sistem kelompok, seperti wisatawan berjumlah 4 orang dikenai biaya 10 dollar AS per orang, sedangkan dua wisatawan dikenai biaya 25 dollar AS. Pemberlakukan biaya VoA itu sangat memberatkan warga Jepang, khusunya pekerja dan juga wisatawan. (gus).
Langganan:
Postingan (Atom)