Narkoba Bernilai Ratusan Miliar Rupiah Dimusnahkan

BATAM - Kejaksaan Negeri Batam memusnahkan Narkoba berupa ribuan pil ekstasi, ganja, Shabu bernilai ratusan miliar rupiah serta puluhan juta uang palsu yang merupakan barang bukti dari kasus yang dilimpahan kepolisian selama 2008 sampai 2010.




Kepala Kajari Batam, Eddy Adhyaksa mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar yakni pil ekstasi sebanyak 2.333 butir, ganja kering seberat 24.606,2 gram, shabu-shabu seberat 760,15 gram, putaw seberat 4,6 gram dan satu butir pil sabotex. Sedangkan uang palsu yang dimusnahkan senilai 46.950.000 rupiah.

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan kasus yang dilimpahkan dari kepolisian sejak tahun 2008 hingga 2010 dan telah ditetapkan pengadilan negeri Batam untuk dimusnahkan.

"Rencana kedepan pemusnahan barang bukti ini akan dilakukan setiap enam bulan sekali," katanya. Kejari Batam juga sebelumnya telah memusnahkan ratusan ton pakaian bekas yang merupakan barang bukti hasil penyelundupan.

Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Kepri, Syamsul Paloh memberi apresiasi atas langkah Kejari Batam yang memusnahkan barang bukti Narkoba bernilai ratusan miliar rupiah tersebut. Itu merupakan bukti dari penegakan hukum di lingkungan Kejari Batam dalam rangka memerangi Narkoba.

Meski demikian, Syamsul mengatakan untuk menegakan hukum dan memerangi Narkoba harus ada partisipasi masyarakat, karena informasi peredaran Narkoba berawal dari masyarakat. Jika masyarakat tidak memberikan informasi maka sulit untuk memberantas peredaran Narkoba di Batam. Terlebih Batam merupakan kota yang sangat strategis dan berpotensi menjadi pasar perdagangan Narkoba. Batam juga dinilai menjadi daerah transit perdagangan Narkoba di Asia.

Menurutnya, kasus Narkoba di Batam cenderung meningkat karena Batam saat ini sudah menjadi daerah tujuan perdagangan Narkoba tidak hanya sekedar transit. Pasalnya, pendapatan masyarakat Batam saat ini terus meningkat ditambah lagi dengan maraknya pertumbuhan pusat hiburan seperti diskotik dan pub.

Sejumlah pejabat hadir dalam pemusnahan barang bukti Narkoba dan Uang palsu, diantaranya perwakilan dari Polresta Barelang, Pengadilan Negeri Batam, DPD Granat Kepri, Badan Narkotika Kota (BNK) Batam, BP POM serta dari Perwakilan Bank Indonesia Batam.(gus).

Kepri Awasi 1.300 Produk Makanan Asal Jepang

BATAM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Riau mengawasi sedikitnya 1.300 jenis produk makanan asal Jepang dengan memperketat pemeriksanaan masuknya barang tersebut dipelabuhan paska insiden reaktor nuklir di Fukushima.



Kepala BPOM Kepri, I Nyoman Suwandi mengatakan, pihaknya saat ini mengawasi sekitar 42 ribu jenis produk makanan olahan dari berbagai negara, dan sekitar 1.300 jenis produk olahan tersebut berasal dari Jepang yang saat ini peredarannya sedang diawasi secara ketat paska insiden bocornya reaktor nuklir di Fukusima.

Ditingkatkannya pengawasan produk Jepang, untuk menghindari adanya produk yang telah terkontaminasi radiasi nuklir sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, BPOM tidak hanya mengawasi produk makanan olahan tetapi juga mengasi produk bahan mentah seperti sayur dan buah.

“Walau imbas radioaktif dalam tingkat mematikan diperkirakan sulit mencapai wilayah Indonesia, namun langkah pencegahan harus dilakukan. Pencegahan terutama untuk produk-produk makanan impor, baik bahan mentah seperti sayur dan buah maupun makanan olahan,” katanya, Rabu (23/3).

Menurut Nyoman, Provinsi Kepulauan Riau khususnya Batam, Bintan dan Karimun berpotensi menerima produk yang terkontaminasi dari Jepang, sebab sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas banyak sekali produk makanan impor yang beredar di Batam, Bintan maupun Karimun.

Terlebih, di Kepri juga banyak terdapat pelabuhan illegal atau pelabuhan tikus yang sering membongkar barang impor dari berbagai negara termasuk produk makanan dari Jepang melalui Singapura.

Oleh karena itu, Nyoman minta masyarakat sebagai konsumen untuk waspada ketika hendak membeli produk makanan maupun obat khususnya produk impor, karena di Kepri banyak beredar produk makanan dan obat yang tidak terdaftar atau yang tidak memiliki catatan ML (Makanan Luar) di kemasannya sehingga BPOM tidak dapat menjamin kualitas produk tersebut.

“Saat membeli makan dan obat, konsumen harus jelih untuk membaca kemasan makanan tersebut apakah makanan yang di belinya bebas dari bahan bahaya atau sudah kadaluarsa,” katanya.

Jaminan Pemerintah

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Ahmad Hijazi mengatakan, berbagai supermarket di Kota Batam dan beberapa kota disekitarnya sejak dahulu sudah menjual berbagai macam produk makanan dan minuman impor dari berbagai negara.

Diantara makanan dan minuman tersebut, ada catatan ML ( Makanan Luar) dikemasannya sehingga bisa dijamin kualitas produknya. Namun, sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas, di Batam juga banyak beredar produk makanan dan minuman yang tidak memiliki catatan ML di kemasannya, karena didatangkan secara illegal melalui pelabuhan tikus yang banyak tersebara di Batam.

“Untuk produk impor yang tidak memiliki catatan ML di kemasannya maka pemerintah tidak dapat menjamin kualitasnya dan masyarakat lebih baik menghindari untuk membeli atau mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (23/3).

Pemko Batam, katanya tidak dapat mengambil tindakan terhadap importir yang mendatangkan produk impor tanpa catatan ML di kemasannya, karena pengawasannya berada dibawah tanggung jawab BPOM.

Untuk itu, Hijazi berharap masyarakat bisa cerdas dalam membeli produk makanan maupun minuman di supermarket atau pusat perbelanjaan dengan memperhatikan kemasan, kandungan zat yang ada dimakanan tersebut serta catatan ML untuk produk impor atau MD untuk produk dalam negeri.

Jika kemasannya rusak dan sudah kadaluarsa, lalu terdapat kandungan zat yang membahayakan kesehatan manusia serta tidak ada catatan ML atau MD di kemasan maka lebih baik masyarakat tidak membeli produk tersebut. (gus).

Kepri Mengejar Pertumbuhan 10 Persen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau pekan lalu memberi tantangan kepada Gubernur Kepri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 10 persen dalam lima tahun kedepan. Pasalnya, dengan fasilitas yang telah diberikan tiga daerah yakni Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone akan banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Kepri, sehingga ekonomi bisa dipacu lebih cepat dibanding daerah lain.




Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri yang berjuluk Negeri Segantang Lada guna menjawab tantangan Presiden dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 10 persen tersebut, berikut petikan wawancara dengan Gubernur Kepri, H.M Sani.

Bagaimana cara anda untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 10 persen ?

Sewaktu Presiden SBY datang ke Tanjung Pinang untuk meresmikan proyek wisata terpadu, kami ditantang oleh beliau agar bisa mancapai pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan di atas 10 persen dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto 42,5 persen dari sektor industri.

Tentu tidak mudah bagi kami untuk mewujudkannya namun jika tidak terlalu sulit karena selama ini angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu diatas rata rata nasional bahkan pernah diatas 8,0 persen. Terlebih saat ini Kepri telah ditetapkan sebagai koridor Sumatra sebagai pusat produksi energi.

Lalu Bagaimana cara untuk mencapainya ?..

Pertama kami akan mengoptimalkan tiga daerah andalan yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagandan dan Pelabuhan bebas atau Free Trade Zone.

Untuk itu, perlu adanya sokongan dari pemerintah pusat dengan cara mempercepat revisi PP no 02 tahun 2009 yang menjadi aturan main dalam FTZ BBK. Naskah revisi PP 2/2009 sekarang sudah dikirim Kementerian Keuangan ke Sekretariat Kabinet, dan kami berharap bisa secepatnya keluar sehingga investor bisa berusaha dengan nyaman dan tenang.

Kedua kami akan mengoptimalkan potensi kelautan, pertanian, pariwisata dan jasa yang saat ini belum dikelola secara maksimal, padahal jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi ekonomi andalan.

Misalnya disektor pertanian dan perikanan saja, jika pengelolaanya dilakukan secara professional dan produksi bisa ditingkatkan maka bisa mensuffort kebutuhan Singapura yang setiap bulannya membutuhkan puluhan ton ikan dan sayur. Itu bisa dilakukan karena permintaan dari Singapura sangat tinggi.

Strategi lainnya ?..

Kami akan tetap mengenjot sektor industri karena sector ini yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri. Untuk itu promosi investasi di berbagai negara tetap dilakukan dengan harapan bisa memancing investor asing untuk menanamkan modalnya di Kepri.

Pasalnya, Kepri diperkirakan masih membutuhkan investasi asing sekitar 5,6 miliar dollar AS setara dengan 50,6 triliun rupiah dengan kurs 10 ribu rupiah per dollar AS untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 10 persen.

Anda optimis bisa mencapai target tersebut ?..

Tentunya kami harus optimis.
Terlebih sejak 2010 sudah terdapat ratusan rencana investasi asing dari berbagai negara. Di Batam saja terdapat 114 rencana investasi dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian di Bintan terdapat 100 lebih rencana investasi dari berbagai negara seperti Rusia, Eropa, Asia dan Singapura.

Kami berharap rencana investasi yang sudah masuk pada tahun 2010 itu bisa terealisasi pada tahun ini juga atau dalam beberapa tahun kedepan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi 10 persen dalam lima tahun kedepan akan mudah dicapai. (gus).

Industri di Batam Mulai Limbung

Dampak Tsunami Jepang di FTZ BBK

Rencana investasi sekitar 8-10 perusahaan jepang di sektor manufaktur ke Batam tahun 2011 ini terancam batal disebabkan bencana gempa bumi dan tsunami, kemudian 83 perusahaan jepang yang sudah beroperasi di Batam diprediksi kehilangan sejumlah order. Kondisi tersebut memicu pemutusan hubungan kerja dalam jumlam besar sehingga angka pengangguran dipastikan naik.




Efek domino bencana Tsunami Jepang mulai mengganggu industri di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK). Meski hanya bersipat jangka pendek, namun sejumlah pelaku usaha menilai akan berpengaruh terhadap order yang diterima tahun ini sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dipastikan anjlok.

Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam Yayan Achyar mengatakan, ada sekitar 8-10 rencana investasi dari pengusaha Jepang ke Batam pada tahun 2010 yang akan direalisasikan tahun 2011 ini. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan terganggu akibat bencana Tsunami yang terjadi di negara itu.

“Tsunami Jepang berpengaruh besar terhadap industri di Batam, salah satunya kontrak yang diterima sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dagang dengan Jepang akan berkurang bahkan bisa jadi diputuskan,” katanya, Kamis (24/3).

Menurut Yayan, evaluasi rencana investasi perusahaan Jepang di Batam wajar sebab negaranya tertimpa bencana yang menghancurkan perekonomiannya. Untuk itu, Batam tidak bisa berharap dari Jepang untuk menanamkan modalnya dalam waktu dekat ini.
Sementara itu, sekitar 83 perusahaan asal Jepang yang sudah beroperasi di Batam seperti Nippon Steel, Sanyo, Panasonic dan lainnya juga akan terganggu produksinya disebabkan kesulitan mendapat bahan baku yang selama ini di impor dari Jepang. Selain itu, ekspornya juga akan terganggu karena sejumlah pelabuhan di Jepang rusak.

Sejumlah perusahaan di Batam yang memiliki kontak dagang dengan Jepang juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kontrak baru, sebab perusahaan induknya di Jepang banyak yang mengurangi bahkan menghentikan kegiatan produksi.

Kondisi tersebut kata Yayan, akan memicu pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar sehingga angka pengangguran di Batam akan meningkat pada tahun ini, terlebih ada empat perusahaan Non Jepang yang juga akan menutup usahanya di BBK.

Empat perusahaan asing yang akan menutup usahanya tersebut adalah PT Gimmil Industrial, PT Doelken Indonesia, PT Nidec Indonesia dan PT German Plastic Technologies. Keempat perusahaan itu bergerak di dibidang manufaktur yang memproduksi aneka produk elektronik, tekstil dan plastik.

Salah satu perusahaan yakni PT Gimmil Industrial yang memproduksi pakaian merek Nike untuk kebutuhan ekspor dipastikan menutup pabriknya pada 1 April 2011 ini. Sedangkan tiga perusahaan lainnya akan menyusul.

Kepala Personalia PT Gimmil Industrial, Binner Pasaribu mengatakan, perseroan memang benar akan menutup pabriknya di kawasan industri Lobam Bintan, berdasarkan hasil rapat yang dihadiri manajemen perusahaan yang diwakili oleh Operational Manager yakni Mr Wong, Michael sebagai Factory Manager, Bi Kiong sebagai General Manager dan perwakilan personalia serta serikat pekerja pada hari Rabu (2/3).

Penghentian operasional pabrik, kata dia tidak bisa dihindari karena selama dua tahun berturut-turut perseroan mengalami kerugian disebabkan minimnya order yang diterima.

Badan Pengusahaan FTZ Batam secara resmi sedang mengevaluasi dampak Tsunami Jepang terhadap industri di Batam, termasuk kemungkinan adanya relokasi industri dari Jepang ke Batam.

Ketua BP Batam, Mustofa Widjaya mengatakan, BP Batam terus memantau perkembangan di Jepang paska gempa bumi dan tsunami, untuk itu keberadaan kantor perwakilannya BP Batam di Jepang akan dimaksimalkan guna mengumpulkan informasi terkini yang komprehensif. Dengan demikian keputusan yang diambil BP Batam nantinya sangat tepat.

"BP Batam terus mempelajari dan memantau perkembangan dari Jepang paska Tsunami, dan pada Mei akan dilakukan evaluasi terkait bagaimana kebijakan yang akan diambil,” katanya.

Menurutnya, Jepang merupakan salah satu negara yang menjadi pemananam modal asing terbesar di Batam setelah Singapura. Nilai investasi yang ditanamkan sejumlah 129 juta dollar AS setara dengan 1,3 triliun rupiah dengan kurs 10 ribu per dollar, hingga Juni 2008. Sedangkan nilai ekspor ke Batam hingga Juni 2008 sejumlah 182,32 juta dollar AS dan impornya 334,8 juta dollar AS.

Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya mengatakan, industri di Batam tidak akan mengalami kerugian besar akibat Tsunami di Jepang, sebab rata-rata industri atau perusahaan yang menangani produksi untuk Jepang sipatnya bukan menjual barang-barang bill up, sehingga kerugian yang diterimanya tidak secara langsung.

“Perusahaan di Batam yang mempunyai hubungan dagang dengan Jepang memiliki kontrak sehingga tidak akan mengalami rugi secara langsung akibat Tsunami dalam jangka pendek ini,” katanya.

Ditambahkan, perusahaan di Batam banyak menghasilkan produk untuk support ke Jepang atau dikenal dengan sistem assembly, dibuat disini untuk dipasarkan di Jepang. Berbeda jika produk-produk tersebut dibuatnya di Jepang itu jelas merugi, apalagi jika pabrikannya di wilayah yang terserang badai tsunami.

Nada memperkirakan kerugian yang diterima perusahaan di Batam adalah penurunan nilai kontrak karena setelah menyelesaikan kontrak lama dengan perusahaan di Jepang maka untuk kontrak baru akan dikurangi volume dan nilainya. Gaungguan lainnya yakni dalam proses pengiriman barang dari Batam ke Jepang, namun itupun tidak akan berlangsung lama dan tidak merugikan pihak Batam secara langsung.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan pelaku industri di Batam, Bintan dan Karimun khususnya industri manufaktur yang membuat komponen produk elektronik akan mengurangi jam kerja serta merumahkan karyawannya, disebabkan order yang diterima bakal anjlok.

Pasalnya, Jepang merupakan pasar utama bagi produk yang dibuatt di kawasan BBK. Ekspor dari Batam ke Jepang sekitar 60 persen dari total produksi sedangkan impor komponen bahan baku 40 persen.

General Manager Kawasan Industri Kabil, Oka Simatupang mengatakan memperkirakan ribuan pekerja di Batam akan di PHK akibat bencana Tsunami tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah daerah harus segera mengantisipasi dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menampung karyawan yang akan di PHK tersebut.

Oka menyarankan pemerintah kota Batam agar memberi insentif khusus kepada investor yang akan membuka usaha baru di Batam agar roda ekonomi terus bergerak dan tidak berhenti akibat Tsunami Jepang.

Sementara itu, sejumlah perusahaan di kawasan industri muka kuning mulai terkena dampak Tsunami Jepang.

HRD PT Patlite Mukakuning, Fifien Sitorus mengatakan, sejak beberapa hari ini pihaknya mengalami kesulitan mengirim barang ke Jepang disebabkan banyaknya pelabuhan yang rusak dan tidak berfungsi di negara itu terkena gempa bumi dan tsunami.

Perseroan juga mengalami kendala untuk mendapatkan bahan baku komponen elektronik yang selama ini dipasok dari Jepang sehingga produksi menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Sitorus perseroan mengalihkan jalur transportasi dari laut ke udara, meskipun harus menanggung tambahan biaya.

“Selama ini, perusahaan kami menerima pasokan komponen elektronik dari Jepang, lalu produk jadinya pun dikirim kembali ke negara itu, sehingga dengan adanya kendala transportasi akibat tsunami ini akan berpengaruh terhadap kinerja perseroan,” katanya. (gus).

FTZ BBK Idealnya Fokus di Industri Manufaktur

BATAM – Pengelola kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun mestinya fokus pada pengembangan industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, bukan sektor konsumsi atau perdagangan yang justru berdampak mematikan industri konsumsi dalam negeri.




Menteri Perindustrian, M.S Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfokuskan pengembangan industri di kawasan FTZ BBK pada tiga bidang yakni industri galangan kapal, industri elektronik dan industri penunjang Minyak dan gas.

“Lokasi strategis Batam, Bintan dan Karimun sangat menunjang dijadikanya sebagai pusat industri galangan kapal di dalam negeri, dan saat ini sudah lebih dari 100 perusahaan galangan kapal berdiri di BBK,” katanya, dalam diskusi terbatas membahas FTZ BBK di Batam, Selasa (22/3).

Ketiga industri tersebut sudah cukup berkembang di Batam dan bisa terus ditingkatkan jika Pemerintah daerah bisa memberi layanan birokrasi yang nyaman pada investor yang ingin masuk. Terlebih saat ini sejumlah perusahaan manufaktur khususnya otomotif dan elektronik di Jepang sedang mencari daerah baru untuk merelokasi pabriknya dari Jepang paska bencana gempa bumi dan Tsunami yang melanda negara itu.

Peneliti The Habibie Centre, Zamroni Salim mengatakan, daerah perdagangan dan pelabuhan bebas idealnya memang dikembangkan untuk industri berbasis tenaga kerja, karena pemerintah tidak memungut bea masuk dan pajak atas barang yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki pendapatan atas pungutan pajak dan bea masuk sepertihalnya daerah lain.

Kehilangan pendapatan pemerintah atas pajak dan bea masuk tersebut, mestinya digantikan dengan pendapatan yang diterima rakyat dengan adanya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran.

Ironisnya, sejak beberapa tahun terakhir struktur ekonomi Batam mengalami pergeseran. Sektor industri yang dulunya memberi kontribusi utama terhadap pendapatan masyarakat ataupun PDRB Batam secara perlahan mulai menurun, sedangkan sektor perdagangan justru meningkat.

Data dari Badan Pengusahaan FTZ Batam menyebut pada tahun 2001 sampai 2005 struktur ekonomi Batam 70 persennya di sumbang dari sektor industri. Namun sejak tahun 2006 sampai saat ini kontribusinya turun dibawah 60 persen. Sedangkan sektor perdagangan dari 10 persen meningkat menjadi 25-30 persen.

Zamroni kuatir meningkatnya sektor perdagangan justru memicu aksi penyelundupan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, maka Batam tidak membutuhkan pertumbuhan sektor perdagangan yang signifikan, karena dikuatirkan produk konsumsi yang masuk ke Batam dalam jumlah berlebihan atau oversuplly tersebut akan di kirim atau diselundupkan ke berbagai daerah di Indonesia.

Hambatan Birokrasi

Terkait dengan pengembangan industri di Batam, Zamroni mengatakan hingga saat ini birokrasi yang ada di kawasan FTZ BBK masih menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Misalnya ketidakjelasan pembagian wewenang antara Dewan Kawasan, BP Kawasan dan Pemko Batam.

Untuk itu, Zamroni menyarankan pemerintah pusat untuk memberi kewenangan kepada satu lembaga sebagai refresentatif Pemerintah pusat di BBK. Pemerintah bisa memanfaatkan BP Batam yang dulunya Otorita Batam sebagai lembaga refresentatif tersebut karena BP Batam memiliki pengalaman dan jaringan yang sudah cukup kuat.

“Kewenangan BP Batam bisa diperluas hingga Bintan dan Karimun untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih efektif di FTZ BBK,” katanya. (gus).

Rantai Distribusi Melalui Singapura Harus Diputus

TANJUNG PINANG – Rantai distribusi ekspor dan impor dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Singapura sudah saatnya diputus untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Untuk itu, Kepri perlu membangun pelabuhan kargo yang refresentatif agar bisa melakukan ekspor dan impor secara langsung ke berbagai negara tanpa melewati Singapura.




Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohmin Dahuri mengatakan, sebagai daerah kepulauan yang letaknya sangat strategis dan berstatus sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, mestinya provinsi Kepulauan Riau memiliki pelabuhan kargo yang bertaraf internasional untuk menunjang aktivitas industri.

“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Kelautan, banyak orang berharap agar Kepri memiliki pelabuhan kargo internasional tapi ironisnya belum ada satupun pelabuhan kargo yang refresentatif justru kebanyakan pelabuhan yang ada saat ini adalah pelabuhan penumpang yang tidak mendukung industri,” katanya, dalam seminar kelautan di Tanjung Pinang, Kepri Rabu (16/3).

Ironisnya, sampai saat ini Kepri belum memiliki pelabuhan kargo yang refresentatif sehingga sampai saat ini perusahaan di Kepri yang ingin mengeskpor atau impor barang harus melalui pelabuhan Singapura.

Kondisi yang sudah berlangsung lama tersebut sangat merugikan industri nasional, karena pengiriman barang melalui Singapura dikenakan biaya yang cukup besar sehingga daya saing industri di Kepri menjadi tidak kompetitif.

Menurut Rohmin, keberadaan pelabuhan kargo yang refresentatif sangat penting untuki meningkatkan perekonomian Kepri dan meningkatkan daya saing industri nasional, sebab pelaku industri tidak perlu lagi mengeluarkan biaya di Singapura untuk mengirim barang

“Biaya jasa yang dikeluarkan pemerintah dan swasta sangat besar untuk membayar pemakaian pelabuhan di Singapura dan itu sangat menguntungkan Singapura terlebih tarifnya sangat tinggi. Misalnya saja tarif pengiriman barang dari Kepri ke Singapura justru lebih mahal dibanding dari Kepri ke Amerika Serikat,” katanya.

Pelaku usaha di Batam, Esther Satyono mengakui bahwa pihaknya selalu merasa dirugikan ketika hendak mengekspor barangnya ke Vietnam jika harus melalui Singapura. Pasalnya, biaya jasa pelabuhan yang diterapkan Singapura sangat tinggi.

“Kalau hendak ekspor barang ke Vietnam , kami harus kirim terlebih dahulu ke Singapura, lalu dalam jangka waktu 6 jam perjalanan kami harus bayar 1000 dolar Singapura ke pihak pemerintah Singapura,” katanya. (gus).

Tsunami Jepang Goncang Industri Batam

BATAM – Bencana gempa bumi dan Tsunami yang terjadi di Jepang dipastikan mempengaruhi industri di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, sebab Jepang menempati urutan kedua sebagai negara tujuan ekspor, lalu sebagian besar komponen bahan baku industri Batam juga di impor dari Jepang dan nilai Investasi Jepang di Batam juga terbesar kedua setelah Singapura.




Tabel Neraca Perdagangan Batam-Jepang

Nilai Investasi 128,818 juta dollar AS

Ekspor 182.320.773 dollar AS

Impor 334.799.715 dollar AS

Sumber : Otorita Batam, data hingga Juni 2008


Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi beberapa hari lalu di Jepang dipastikan berdampak negatif terhadap industri di Batam, sebab Jepang merupakan mitra utama pelaku industri manufaktur di Batam setelah Singapura.

“Ekspor dari Batam ke Jepang sekitar 60 persen dari total produksi sedangkan impor komponen bahan baku 40 persen sehingga kejadian Tsunami yang terjadi di negara itu akan berdampak negatif terhadap industri di Batam sampai akhir tahun ini,” katanya, Selasa (15/3).

Dampak negatif yang akan dilakukan pelaku industri di Batam, kata Cahya adalah penurunan order secara signifikan kemudian impor bahan baku yang selama ini di datangkan dari Jepang juga akan bermasalah karena prinsifel dari Jepang diperkirakan tidak bisa memberi kepastian waktu untuk mengirim barang ke Batam.

Cahya memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan pelaku industri di Batam khususnya industri manufaktur yang membuat komponen produk elektronik akan mengurangi jam kerja serta merumahkan karyawannya, disebabkan order yang diterima bakal anjlok. Oleh karena itu, pengusaha disarankan untuk segera melakukan efisiensi.

General Manager Kawasan Industri Kabil, Oka Simatupang mengatakan industri di Batam khususnya sektor manufaktur akan sangat terpukul dengan bencana Tsunami di Jepang karena sebagian besar transaksi dagang dilakukan dengan perusahaan yang menjadi pusat Bencana yakni Yokohama dan Miyagi,

Oka memperkirakan ribuan pekerja di Batam akan di PHK akibat bencana Tsunami tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah daerah harus segera mengantisipasi dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menampung karyawan yang di PHK tersebut.

Oka menyarankan pemerintah kota Batam agar memberi insentif khusus kepada investor yang akan membuka usaha baru di Batam agar roda ekonomi terus bergerak dan tidak stop akibat Tsunami Jepang.

Ketua Presedium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) Bersatu, Arif Poyuono mengatakan, dampak Tsunami Jepang tidak hanya akan mempengaruhi industri di Batam namun industri nasional juga akan terkena dampaknya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah cepat, karena jika tidak, maka Indonesia bisa terkena Tsunami ekonomi.

"Tsunami ekonomi Jepang pasti akan segera kita rasakan, dan karenanya pemerintah SBY harus segara bertindak, “ katanya.

Terlebih saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami fluktuasi inflasi dan rencana pembatasan BBM yang dipengaruhi ketidakmampuan pemerintah menanggung subsidi.

Meski demikian, Arif melihat adanya peluang bisnis dari bencana Tsunami di Jepang. Menurutnya, akibatnya bencana tersebut maka perusahaan di Indonesia dapat melakukan penjajakan dengan pemerintah Jepang agar perusahaan perusahan kontruksi Indonesia bisa ikut tender untuk membangun kembali kota di Jepang yang hancur dilanda tsunami.(gus).