Puluhan Pejabat Bintan Terlibat Korupsi Dana Koperasi

BINTAN – Puluhan pejabat Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau diduga terlibat korupsi dana bantuan koperasi senilai 5 Miliar rupiah karena sejak dikucurkan pada tahun 2003 hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan. Ketua Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Bintan Provinsi Kepri Baharudin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2003 mengucurkan dana bantuan modal koperasi senilai 5 miliar rupiah melalui Pusat Koperasi Distribusi (PKD). Banyak penerima pinjaman bukan berbentuk koperasi bahkan ada yang atas nama pribadi baik dari pejabat maupun anggota dewan. Padahal dana tersebut mestinya digunakan untuk membantu penguatan koperasi. “Sejumlah pejabat, anggota DPRD dan orang dekat pejabat serta oknum wartawan ikut menerima pinjaman bantuan koperasi senilai 5 miliar rupiah yang dikucurkan tahun 2003 dan sampai sekarang sebagian besar dana tersebut belum dikembalikan,” katanya, Kamis (21/7). Dijelaskan, seorang kenalan Bupati Bintan Ansar Ahmad yang bernama Baharudin Yusuf bahkan memperoleh pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dan belum pernah mengangsur pinjaman tersebut hingga dia meninggal dunia sehingga asetnya berupa bangunan rumah disita. Kemudian penerima pinjaman modal lainnya yang memperoleh bantuan puluhan juta rupiah antara lain, Alan Wahsyahlan yang merupakan wartawan salah media harian terbitan Batam, Henrio Supono mantan Kadis Koperasi Kabupaten Kepulauan Riau, M Hendri mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Bintan. Benny Subandi mantan Ketua PKD Kepri, Iskandar mantan Ketua III PKD Kepri yang kini menjabat Kepala Bidang Koperasi Dinas UKM Koperasi Perindag Bintan, Ponijan pegawai Dinas Koperasi Kepri, Sugito Rusmin mantan Sekretaris PKD Kepri dan sejumlah nama lainnya. Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Bintan juga mendapat pinjaman seperti Djoko Zakaria , Mastur Taher dan Zulkifli. Pengungkapan nama nama tersebut kata Bahar bukan untuk mendiskreditkan seseorang. Namun untuk membuktikan bahwa dana bantuan untuk PKD Kepri itu juga turut dinikmati oleh sejumlah pihak. Oleh karenanya, Bahar yang baru memegang kendali PKD Kepri sejak tahun 2007 merasa perlu menjelaskan kepada masyarakat soal kekosongan keuangan PKD saat ini. Desakan untuk mengungkapkan data penerima pinjaman PKD Kepri sebelumnya datang dari berbagai pihak. Anggota DPRD Djoko Zakaria meminta PKD untuk berani mengungkapkan siapa saja penerima pinjaman tersebut. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengejar piutang PKD yang masih ada. Dukungan kepada PKD untuk membeberkan nama-nama peminjam bermasalah juga disampaikan mantan Bupati Bintan, Huzrin Hood. Ironisnya, Huzrin diduga terlibat dalam pengucuran dana tersebut karena pada dokumen naskah perjanjian kerja sama bantuan koperasi senilai 5 miliar rupiah tertanggal 1 Oktober 2003 tersebut mendapat persetujuan dari Huzrin. Dokumen itu ditandatangani oleh tujuh pengurus PKD waktu itu yakni Benny Subandi Anda ketua umum, Mayor (Laut) Thamrin Ferly ketua I, Burhan Usman ketua II, Iskandar ketua III, Sugito Rusmin sekretaris I, Warakinis sekretaris II dan Soenarno sebagai bendahara. Selain pengurus, perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Hendrio Supono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepri waktu itu. Dua orang saksi M.Yatim kepala Perindag Kepri dan Raja Muhamad Akib Rachim Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bintan turut meneken serta nama Huzrin Hood Bupati Bintan sebagai pihak yang mengetahui. (gus).